Apakah pers di Indonesia saat ini sudah bersikap netral dalam pemberitaannya

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan media massa harus terus memegang teguh kode etik jurnalistik dalam segala pemberitaan yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. Menurut dia, media massa kerap terjebak dengan mengikuti isu di media sosial yang cenderung bernada negatif dan agitatif.

Persoalan semakin pelik saat media arus utama justru mengambil konten darimedia sosialyangpenuh dengan informasi yang sulit dipertanggung jawabkan," kata Rudiantara. "Bahkan media massa terkesan adu cepat dengan media sosial. Ini akan menjadi lingkaran setan."

Hal ini disampaikan Rudiantara dalam acara Pencanangan Gerakan Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas bersama pemimpin redaksi dan wartawan di wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang pada Senin malam lalu. Acara tersebut juga dihadiri pemerintah daerah, asosiasi media, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, akademikus, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum.

Pemerintah, Rudiantara mengimbuhkan, berharap media menyuarakan kebenaran, hal netral, proporsional, serta berpihak kepada masyarakat dan bangsa. Dia menilai media massa seharusnya berpihak pada etika, kepantasan, dan kepentingan bersama. Pers dinilai bertanggung jawab atas ruang publik yang seharusnya menjamin independensi pelaksanaan Pemilu 2019.

Meski demikian, Rudiantara mengatakan, pemerintah tetap tak akan melakukan intervensi terhadap konten pemberitaan media massa. Menurut dia, pemerintah memegang teguh Undang-Undang Pers. "Undang-Undang Pers tidak memiliki peraturan pemerintah maupun peraturan menteri," kata dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan keberadaan media massa sangat penting dalam konteks kontrol sosial terhadap pemerintah dan situasi nasional. Namun, dia menilai, banyak pemberitaan yang dibuat tanpa memiliki fakta yang kuat. Hal ini, menurut dia, yang kerap menjadi sumber penghakiman masyarakat secara sepihak terhadap sosok seseorang atau kelompok tertentu. "Menulislah yang baik, ada faktanya, ada datanya," kata Ganjar.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan lembaganya mencatat ada 47 ribu media massa, dengan 43.300 di antaranya adalah media online. Menurut dia, Dewan Pers hingga kini terus melanjutkan proses verifikasi media massa. Dia menilai sebagian besar

media massa tersebut belum memiliki sistem kelola yang profesional dan mengabaikan kode etik jurnalistik. "Banyak media yang dibuat tanpa modal. Sudah seperti home industry," katanya.

Beberapa media, menurut Yosep, juga tak mampu memberikan upah kepada wartawannya. Hal ini menyebabkan wartawannya mencari penghasilan dari keuangan pemerintah daerah. Hal ini yang dinilai sebagai salah satu penyebab keberpihakan dan ketidakprofesionalan wartawan dalam membuat pemberitaan. "Jangan ada pemerintah daerah yang menyiapkan anggaran untuk media atau wartawan," kata dia.

Sumber Berita: Koran Tempo

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, menegaskan, semua media berita di Indonesia harus netral dalam memberitakan isu pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

"Buat semua media, agar kegiatannya bisa diliput dengan baik," kata Nezar sat ditemui di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Nezar menyatakan, netralitas tersebut penting agar tidak ada komplain dari para calon pileg dan pilpres maupun masyarakat karena pemberitaan yang tidak berimbang.

"Biar tidak ada komplain, misalnya, satu media diberitakan akses yang baik, sedangkan media yang lain itu ditinggalkan," ucap Nezar yang memakai kacamata.

"Satu media dijadikan anak emas, satu media lagi di-anak tirikan," lanjutnya.

Baca: Masuki Fase Lima Dekade Berbisnis, Sharp Indonesia Hadirkan 5.000 Produk Eksklusif Berwarna Emas

Nezar menambahkan, para kandidat pileg dan pilpres harus memberikan akses yang luas untuk media juga. "Tapi sekali lagi, media juga harus bersikap netral, berimbang, dalam meliput kandidat partai politik ini," katanya.

Nezar menyebut, media juga tidak diperkenankan mencampur fakta dan opini pribadi dalam sebuah berita. Khususnya dalam konteks ajang pileg dan pilpres.

"Jadi sebaiknya tegakkan kode etik ya. Bersikap objektif, kritis, berimbang, dan jangan lupa bahwa peran media merupakan voters edukator," pungkas Nezar yang juga merupakan Digital Editor in Chief The Jakarta Post.

Media Massa (Pers) atau yang biasa kita sebut sebagai media mainstrem atau media pemberitaan atau penyiaran adalah salah satu unsur yang disebut-sebut sebagai bagian dari penegak demokrasi, pers mempunyai peranan penting dalam menyampaikan informasi lintas sektor, dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya. Pers diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mendekati Pemilu 2019, sebagian besar Pers di Indonesia disebut-sebut tidak netral dan cenderung tendensius, klaim ini didasari oleh isi pemberitaan yang dinilai terlalu condong atau berat sebelah kepada Pemerintah atau kepada Oposisi.

Benarkah demikian atau hanya sebatas pandangan pribadi pembaca saja hanya karna mereka berada dipihak tertentu? atau dalam kata lain, Pers yang Tidak Netral atau Kepentingan kita yang cenderung menuduh Pers tersebut tidak netral?

Rasanya memang kurang bijak jika tuduhan atau klaim tersebut didasari oleh kepentingan pribadi masing-masing dari pembaca, namun kali ini, kita tidak akan membahas soal bijak atau tidak bijak. Yang coba kita diskusikan kali ini adalah soal Sikap Pers, haruskah mereka Netral? Atau Independen?

Sebelum masuk kedalam pembahasan tersebut, pertama yang harus disadari oleh kita adalah bahwa Pers adalah Media Pemberitaan yang diklaim harus berimbang juga adalah sebuah Perusahaan. Artinya, Pers dimiliki oleh Badan Usaha (Persero / PT).

Sebagaimana Badan Usaha yang legal, dalam proses perjalanannya, tujuan Pers tentu saja tidak hanya menyajikan informasi falid kepada Publik tetapi juga berkewajiban menyejahterakan para pekerjanya, termasuk Wartawan, OB, dan perangkat publikasi yang lain.

Tentu saja jalan terjal yang harus dilalui oleh Pers sangat berat, dimana jika sedikit saja dari narasi pemberitaannya tidak sesuai data dan fakta, maka Perusahaannya bisa saja dibekukan dan Ratingnya sebagai perusahaan pers yang kredibel akan terjun bebas.

Atas pertimbangan tersebut, Pers setidaknya harus memilih dan memilah pemberitaan yang benar-benar mempunyai nilai berita yang tinggi (News Value) dan menyasar kepada pembaca mayoritas. Untuk melancarkan strategi tersebut, tidak jarang Pers mengabarkan pemberitaan yang dianggap Samasekali tidak penting oleh sebagian pembaca dan dianggap penting oleh pembaca lainnya. Maka, hal yang wajar jika Isi Pemberitaannya dianggap tidak netral hanya karna sentimen pribadi pembaca.

Netral dan Independent, adalah dua istilah yang hampir sama namun jauh berbeda. Netral dapat dimaknai sebagai Suatu sikap yang tidak peduli, tidak memihak, tidak melakukan apapun atau tidak menolak dan tidak membantu pihak manapun. Istilah ini saya rasa lebih tepat disebut Apatism atau Sikap Bodoamat. Jika sikap ini harus dipegang teguh oleh media atau Pers, saya rasa malah Pers tidak menjadi Pers secara Utuh dan Pers tidak menjalankan Tugas dan Fungsinya secara benar.

Lain halnya dengan Independent, Pers lebih tepat jika ia Independent, Bergerak bebas dan merdeka dalam menyampaikan Pemberitaan kepada Publik tanpa Kungkungan dan tekanan dari pihak manapun, termasuk tekanan dari Publik yang tidak sepakat terhadap isi pemberitaan nya atau tekanan dari Penguasa. Pers harus menyajikan pemberitaan yang benar dan sesuai fakta, pers harus menyajikan Data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan walaupun data tersebut berpengaruh terhadap citra baik maupun buruk pihak-pihak tertentu (dalam hal ini misalnya Pemerintah dan Oposisi).

Jika kemudian ada desakan dari Publik karna tidak sepakat dengan Isi Pemberitaan atas Kecendrungan Pers terhadap pemberitaan yang dianggap "Memihak", maka ini malah menjadikan Pers tidak berjalan bagaimana seharusnya, Pers tidak WAJIB berpihak kepada Publik atau Pemerintah, tapi Pers wajib berpihak pada kebenaran Data dan Informasi, selama informasi yang disajikan benar, maka kesanalah Pers seharusnya berpihak. Inilah yang disebut dengan istilah Kebebasan Pers.