Apa yang diusulkan oleh Mr Van Deventer kepada Belanda terhadap Indonesia?

Politik Etis adalah kebijakan Belanda yang dilakukan sebagai dampak dari Sistem Tanam Paksa. Politik Etis didorong oleh desakan kelompok Liberal di Belanda pada akhir abad ke 19 M, seperti Conrad Theodore van Deventer. Pemerintah Belanda menjalankan Politik Etis atau Politik Balas Budi ini dalam tiga kebijakan yang disebut dengan “Trias van Deventer”, yaitu sebagai berikut.

Edukasi dilakukan dengan membangun lembaga pendidikan modern di Indonesia, misalnya adalah Technische Hogereschool te Bandung (THS, Sekolah Teknik Bandung, sekarang ITB) Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA, sekolah pegawai negeri) dan School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA, sekolah dokter).

  • Irigasi (pembangunan saluran pengairan)

Irigasi dilakukan dengan membangun waduk, bendungan dan saluran irigasi untuk mengairi lahan persawahan dan perkebunan.

  • Imigrasi (perpindahan penduduk)

Transmigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk dari Jawa yang padat untuk bekerja di perkebunan Belanda di luar Jawa, yang juga disebut dengan Transmigrasi.  

Dengan demikian, 3 program politik balas budi penjajah Belanda seperti: pendidikan, yang dilakukan dengan cara membangun lembaga sekolah. Irigasi, yang dilakukan dengan membangun waduk, bendungan dan saluran irigasi. Imigrasi, yang dilakukan dengan memindahkan  penduduk dari pulau Jawa yang padat ke luar Jawa. 

Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B.

Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut:

Kebijakan politik etis merupakan respon pemerintah Belanda yang melihat kesengsaraan rakyat koloni di Hindia Belanda akibat kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel). Pemicu timbulnya simpati dari pemerintah Belanda dengan kondisi rakyat Hindia Belanda berkat adanya kritik yang salah satunya ditulis oleh Conrad Theodore van Deventer, seorang ahli hukum Belanda. Van Deventer menulis artikel berjudul Een Eereschuld (Hutang Kehormatan) di majalah Belanda De Gids. Artikel yang ditulisnya membahas mengenai hutang kehormatan yang harus dibayarkan Belanda kepada rakyat Hindia Belanda. Van Deventer menjelaskan perihal kemajuan dan kemakmuran di Belanda merupakan hasil kolonialisasi yang dilakukan di daerah jajahan Hindia Belanda yang rakyatnya masih terbelakang dan menderita.

Tulisan van Deventer kemudian membuka mata pemerintah Belanda. Kemudian, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta mengumumkan pemberlakuan kebijakan politik etis sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hutang budi Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda. Kebijakan yang dilakukan meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi.

Apa yang diusulkan oleh Mr Van Deventer kepada Belanda terhadap Indonesia?

Dhafi Quiz

Find Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily at cp.dhafi.link. with Accurate Answer. >>


Apa yang diusulkan oleh Mr Van Deventer kepada Belanda terhadap Indonesia?

Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia :

  1. POLITIK KEMANUSIAAN
  2. POLITIK ETIS

Jawaban terbaik adalah B. POLITIK ETIS.

Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk Pertanyaan ❝Politik balas budi yang diusulkan oleh Mr. Van Deventer kepada pemerintah Belanda. Berisi tiga program yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi yang justru bukan untuk rakyat Indonesia melainkan untuk kepentingan Belanda. Ex: irigasi untuk pengairan perkebunan Belanda, edukasi pembangunan sekolah untuk menghasilkan tenaga terampil murah. Adalah definisi dari ❞ Adalah B. POLITIK ETIS.
Saya Menyarankan Anda untuk membaca pertanyaan dan jawaban berikutnya, Yaitu Kebijakan tanam paksa juga bisa disebut  dengan jawaban yang sangat akurat.

Klik Untuk Melihat Jawaban

Kuis Dhafi Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung.

Politik balas budi atau yang serinng disebut politik etis adalah sistem yang diberikan oleh Belanda sebagai balas budi atas apa yang telah diberikan oleh masyarakar kepada Belanda

Pembahasan

Belanda adalah salah satu penjajah yang menjajah di Indonesia sangat lama, sekitar 3,5 abad. Namun, ada sekelompok orang Belanda yang memberikan kritik terhadap pemerintah Belanda karena kebijakan dari pemerintah Belanda hanya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Salah satu tokoh yang menyatakan kritik ini adalah Mr. Van Deventer. Ia sangat prihatin karena Belanda sama sekali tidak memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Baginya, Belanda seharusnya memberikan timbal balik serupa.

Kebijakan politik Etis, terbagi menjadi tiga yaitu

  1. Imigrasi
  2. Irigasi, sistem untuk pengairan pertanian mereka
  3. Edukasi, dimana Indonesia diberikan fasilitas untuk belajar, hanya saja hanya keluarga bangsawan yang dapat bersekolah pada saat itu

Semoha membantu!

Pelajari Lebih Lanjut

  • Materi tentang dampak politik balas budi https://brainly.co.id/tugas/21770044
  • Isi kebijakan politik etis https://brainly.co.id/tugas/2213472
  • Alasan Van Deventer menyampaikan kritiknya https://brainly.co.id/tugas/20976269

_____________________

Detil Jawaban :

Kelas: 11

Mapel: PPKn

Bab: Bab 9 - Mencermati Potret Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Kode: 11.9.9

Kata Kunci: politik balas budi, van deventer

#OptiTeamCompetition

#TingkatkanPrestasimu

Apa yang diusulkan oleh Mr Van Deventer kepada Belanda terhadap Indonesia?

Apa yang diusulkan oleh Mr Van Deventer kepada Belanda terhadap Indonesia?
Lihat Foto

Tropenmuseum

Sekolah pertanian untuk Indonesia sebagai salah satu program dari Politik Etis.

KOMPAS.com - Penderitaan rakyat Indonesia ketika dijajah ternyata menggugah hati nurani sekelompok orang Belanda.

Hal ini kemudian memunculkan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa jajahan.

Program peningkatan kesejahteraan rakyat masa penjajahan Belanda dikenal dengan istilah Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik Etis adalah tindakan balas budi yang diberikan oleh Belanda untuk kesejahteraan pribumi karena telah diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi kekayaan alamnya.

Politik Etis dicetuskan oleh Conrad Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft.

Pada 17 September 1901, Politik Etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda.

Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan Politik Etis.

Terdapat tiga kebijakan Politik Etis yang terangkum dalam program yang disebut Trias van deventer, yaitu

Baca juga: Politik Drainage: Pengertian dan Pelaksanaan

Edukasi

Edukasi adalah program peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikasi baiknya juga untuk pemerintah Belanda.

Sebab dengan program ini, Belanda mendapatkan tenaga kerja terdidik untuk birokrasinya tetapi dengan gaji yang rendah.

Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.

Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi:

  1. irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian
  2. Transmigrasi perpindahan penduduk dari satu tempat ketempat lainnya
  3. memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi).

Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Selain dalam bidang pendidikan, kebijakan politik etis telah menghasilkan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa pribumi, seperti misalnya pembuatan irigasi, pendirian bank-kredit untuk rakyat, subsidi untuk industri pribumi dan kerajinan tangan. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

  • (Indonesia) Semangat Kartini dan Politik Etis Diarkibkan 2005-05-07 di Wayback Machine
  • (Indonesia) Revitalisasi Keindonesiaan[pautan mati kekal]
  • (Indonesia) Semangat Kartini dan Politik Etis Diarkibkan 2005-05-07 di Wayback Machine, Pikiran Rakyat
  • (Indonesia) Osmose Budaya, Kartini dan Kreativitas Sastra

Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.

Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Politik_balas_budi&oldid=5534906"