Apa saja hal hal yang telah dilakukan oleh BJ Habibie

Memerintah di era reformasi, setelah menggantikan Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, awal pemerintahan Presiden BJ Habibie bisa dibilang sangat berat. Betapa tidak, Indonesia tengah mengalami krisis moneter yang sangat parah kala itu, yang diakibatkan krisis perekonomian Asia dan utang luar negeri yang menumpuk.

Krisis perekonomian ini tak hanya menyebabkan turunnya nilai rupiah, tetapi juga kebangkrutan teknis pada sektor industri dan manufaktur. Ini diperburuk dengan adanya kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino yang berdampak buruk pada sektor pertanian.

Tak sampai disitu, kekacauan diperparah dengan adanya tragedi Mei 1998 yang menghancurkan pusat-pusat bisnis milik orang-orang Tionghoa yang diyakini pada saat itu memanipulasi perekonomian.

Larinya modal serta sulitnya produksi dan distribusi kegiatan ekonomi juga mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini membuat kalangan mahasiswa dan para pro demokrasi menuntut pemerintah melakukan pemilu dan agenda reformasi yang telah ditetapkan secara menyeluruh.

Pemerintahan Presiden BJ Habibie memang terbilang singkat, mulai tahun 1998 sampai 1999, namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan berbagai kebijakan, antara lain :

Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan

Dalam kabinet ini terdiri dari 36 Menteri diantaranya 4 Menteri Negara sebagai coordinator, 20 Menteri Negara memimpin departemen, dan 12 Menteri Negara menjadi ketua dalam tugas tertentu.

Adapun beberapa elemen politik yang terlibat dalam Kabinet Reformasi Pembangunan adalah partai politik, unsur daerag, para cendikiawan dari universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan ABRI.

Baca juga: Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru

Pekerjaan rumah dari bidang ekonomi yang disasar dalam cabinet ini adalah tersedianya bahan makanan utama dan lancarnya perputaran roda perekonomian. Adapun pusat dari Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, dan memberi kesempatan UMKM untuk berkembang, produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat.

Sidang Istimewa MPR 1998

Demonstrasi mahasiswa disertai desakan dari kaum intelektual membuat BJ Habibie mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah dalam reformasi disegala bidang. Adapun beberapa janji pemerintah yang berhasil diwujdukan menjawab tuntutan rakyat dapat dilihat dari ketetapan MPR yang dihasilkan antara lain :

  • Amandeman UUD 1945 tanpa melalui referendum
  • Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib
  • Membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hingga 2 kali tugas dengan batas maksimal 5 tahun.
  • Refromasi politik : pemilihan umum, lembaga pemeriksaan keuangan, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap Dwifungsi ABRI.
  • TAP MPR No. XVI/MPR/1009 tetang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi.

Reformasi Bidang Politik

TAP MPR No X/MPR/1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi dibidang politik diantaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan Presiden BJ Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik yaitu :

  • Bebas Berpolitik, dengan adanya kebijakan baru ini sebanyak 80 partai politik telah dibentuk namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dalam kebebasan berpolitik pemerintah juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan berserikat.
  • Kebebasan pers, Media massa sudah dipaksa untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT), sehingag media massa cetak tidak lahi khawatir dibredel seperti pemerintahan sebelumnya.
  • Otonomi Daerah, dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa.
  • Pembatasan masa jabatan, masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Maka pemerintah tidak akan menggunakan penyelewengan masa jabatan.

Pelaksanaan Pemilu 1999

Pemilu 1999 adalah pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti 48 partai politik. Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melibatkan anggota seperti wakil partai politik dan pemerintah.

Pelaksanaan Referendum Timor-Timur

Salah satu agenda pemerintahan Presiden BJ Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timor-Timur yang merupakan permasalahan yang ada dari masa pemerintahan sebelumnya. Referendum ini menghantarkan Timor-Timur menjadi negara yang merdeka yang saat ini bernama Timor Leste.

Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia, akan tetapi Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste.

Reformasi Bidang Ekonomi

Terkendalinya nilai rupiah dan penanggunalangan krisis merupakan dua arah sasaran reformais pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden BJ Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan.

Sesuai TAP MPR No. X/MPR/1998 untuk menanggulangi krisis di bidang sosial budaya yang disebabkan sebagai akibat dari krisis ekonomi, pemerintah melaksanakan program Jaring pengamanan Sosial (JPS) yang bertujuan untuk pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan yang akan membantu masyarakat memiliki perekonomian ke bawah dalam situasi krisis.

Reformasi Bidang Hukum

Masa pemerintahan Presiden BJ Habibie sudah tercapai kegiatan legilatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu 16 bulan. Selain itu, adanya dwi fungsi ABRI yaitu pemisahan tugas polisi dari organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga bisa menyukseskan supremasi hukum.

Prof. Dr.ing. Ir. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng. [1] (25 Juni 1936 – 11 September 2019)[2] adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Try Sutrisno. B. J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998.[3][4] Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia berlatarbelakang teknokrat.

Apa saja hal hal yang telah dilakukan oleh BJ Habibie

Prof. Dr.ing. Ir. H.

Bacharuddin Jusuf Habibie

FREng

Presiden Indonesia ke-3Masa jabatan
21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999Wakil PresidenTidak adaPendahuluSoehartoPenggantiAbdurrahman WahidWakil Presiden Indonesia ke-7Masa jabatan
11 Maret 1998 – 21 Mei 1998PresidenSoehartoPendahuluTry SutrisnoPenggantiMegawati SoekarnoputriMenteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia ke-4Masa jabatan
29 Maret 1978 – 11 Maret 1998PresidenSoehartoPendahuluSoemitro DjojohadikoesoemoPenggantiRahardi RamelanKepala Badan Pengusahaan Batam ke-3Masa jabatan
Maret 1978 – Maret 1998PendahuluJB SumarlinPenggantiJunus Effendi Habibie Informasi pribadiLahir25 Juni 1936
Afdeeling Parepare, Celebes, Hindia BelandaMeninggal11 September 2019(2019-09-11) (umur 83)
Jakarta, IndonesiaSebab kematianGagal jantungMakamTaman Makam Pahlawan Kalibata, JakartaKebangsaan

  • Indonesia
  • Jerman (kehormatan)

Partai politikGolongan KaryaSuami/istri

Hasri Ainun Besari

(m. 1962; wafat 2010)​

Anak

  • Ilham Akbar
  • Thareq Kemal

Orang tua

  • Alwi Abdul Jalil Habibie
  • Tuti Marini Puspowardojo

Alma mater

  • Universitas Indonesia Bandung
  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

ProfesiInsinyurTanda tangan
Apa saja hal hal yang telah dilakukan oleh BJ Habibie

B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid[5] (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari (sebagai wakil presiden) dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan (sebagai presiden), B. J. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.[6]

B. J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi[7][8] dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kabila, Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta.[9]

Saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menginisiasi dibangunnya Monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Djalaluddin, di Kabupaten Gorontalo.[10][11] Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama universitas negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan.

 

Habibie beserta keluarga

B.J. Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo,[12][13] sedangkan ibunya dari etnis Jawa.[14]

Alwi Abdul Jalil Habibie (ayah dari B.J. Habibie) memiliki marga "Habibie", salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohala'a (Kerajaan dan Kekeluargaan)[15] di Gorontalo. Sementara itu, R.A. Tuti Marini Puspowardojo (ibu dari B.J. Habibie) merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah.[16]

Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.[17][18] Dari silsilah keluarga, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota majelis peradilan agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu.[19] Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi.

Pernikahan

Perkenalan keduanya bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga berlanjut ketika bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, Jawa Barat.[20] Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat, sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

 

Dokumentasi pernikahan B.J. Habibie dan Ainun menggunakan adat pernikahan Gorontalo (resepsi pernikahan).

B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung.[21] Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo[22] di Hotel Preanger.[23]

Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga.[24]

Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.[25]

 

Dokumentasi Pernikahan B.J. Habibie dan Ainun menggunakan adat pernikahan Jawa (akad nikah).

Pendidikan

Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1954. Pada 1955–1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat.[26] Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto.

Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B. J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan "Visi Indonesia". Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam "Visi Indonesia" bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL.[27] Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990.[28]

Puncak karier Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 (menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.[29]

 

Prototipe pesawat nasional N-250 yang digagas Habibie, bertujuan untuk menghubungkan ribuan pulau yang membentang di Indonesia.

Riwayat pekerjaan

Riwayat karir profesional Habibie[30]

  • 1960–1965 Asisten Riset, Lehrstuhl und Institut fur Leichtbau (Pimpinan dan Lembaga Konstruksi Ringan), Rheinisch-Westfaelische Technische Hochshule (RTWH), Aachen, Jerman - sekarang Universitas Teknologi Rhein Westfalen Aachen;
  • 1965-1966 Special Scientist, Hamburger Flugzeugbau (HFB) GmbH, Hamburg, Jerman;
  • 1966–1969 Kepala, Bagian Penelitian dan Pengembangan Analisis Struktur, HFB GmbH, Hamburg, Jerman - 1968 Messerschmitt AG merger dengan Bolkow GmbH menjadi Messerschmitt-Bolkow GmbH - 1969 Messerschmitt-Bolkow GmbH merger dengan Hamburger Flugzeugbau menjadi Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB) GmbH;
  • 1969–1973 Kepala, Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Angkut Niaga dan Militer, MBB GmbH, Hamburg, Jerman;
  • 1974–1978 VP, Direktorat Penerapan Teknologi, MBB GmbH, Hamburg, Jerman;
  • 1974-1998 Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) - berawal dengan 5 Jan'74 menjadi Penasehat Direktur Utama PN Pertamina dan Penasehat Presiden hingga pada Mei'74 membentuk dan menjadi Kepala Divisi Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) PN Pertamina - lalu pada 1 Apr'76 ATTP menjadi Divisi Advance Teknologi PN Pertamina (ATP) - kemudian pada 21 Agu'78 menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  • 1976-1998 Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (Persero) - dibentuk 26 Apr'76 sebagai penggabungan unsur Teknologi Penerbangan Divisi ATTP PN Pertamina dengan Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR) - sekarang PT Dirgantara Indonesia (Persero);
  • 1978-1998 Direktur Utama Perum Dok dan Galangan Kapal - dibentuk 29 Mar'78 dari Komando Penataran Angkatan Laut (KONATAL), sebelum 1970 bernama Penataran Angkatan Laut (PAL) - sekarang PT PAL Indonesia (Persero);
  • 1978-1998 Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) - sekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);
  • 1983-1998 Direktur Utama PT Pindad (Persero) - dibentuk 29 Apr'83 dari Perindustrian TNI Angkatan Darat (Pindad);
  • 1984-1998 Ketua Dewan Riset Nasional - peningkatan dari Tim Perumus Program Utama Nasional Riset dan Teknologi (PEPUNAS RISTEK) yang dibentuk 11 Mei'78;
  • 1989-1998 Ketua Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS);

Riwayat karier pemerintahan

  • Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan III (1978–1983);
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan IV (1983–1988);
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan V (1988–1993);
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan VI (1993–1998);
  • Ketua Tim Keputusan Presiden (Keppres) 35;
  • Wakil Presiden RI (1998);
  • Presiden RI (1998–1999).
Garis waktu masa jabatan Presiden Indonesia

Apa saja hal hal yang telah dilakukan oleh BJ Habibie

 

Pelantikan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998

Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.[31][32]

Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan UU Anti-Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional.[33] Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR".

Kebijakan politik

Langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie di bidang politik adalah:[34][35]

  • Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
  • Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)
  • Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
  • Membentuk tiga undang-undang yang demokratis, yaitu:
  1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
  2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu
  3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR/ DPR
  • Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi, yaitu:
  1. Tap MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentang Referendum
  2. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila Sebagai Asas Tunggal
  3. Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan kebijakan di luar batas perundang-undangan
  4. Tap MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.

12 Ketetapan MPR antara lain:

  1. Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
  2. Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
  3. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
  4. Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah
  5. Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi
  6. Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
  7. Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR
  8. Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum
  9. Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
  10. Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN
  11. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
  12. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Kebijakan ekonomi

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp10.000 – Rp15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp6.500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi pada era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  • Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
  • Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
  • Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000,00
  • Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
  • Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
  • Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
  • Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Akhir jabatan

Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai Presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999.

Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya. Upaya ini akhirnya berhasil saat Sidang Umum 1999, ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah satu pandangan positif itu dikemukan oleh L. Misbah Hidayat dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.[36]

Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-haripun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentisme sekotral antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa.[37] Untuk mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting, karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Sementara itu pers, khususnya pers asing, terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif tentang Indonesia sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan.

Setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi, ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia.

Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.[38] Kesibukan lain dari B. J. Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80 dan kemudian menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, Ilham Habibie.[39]

 

Prosesi upacara pemakaman kenegaraan Habibie di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta

Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 WIB karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019.[2] Sehari sebelum dimakamkan, Jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie-Ainun di Jalan Patra Kuningan XIII Blok L15/7 No.5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 WIB. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara.

B. J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di taman makam pahlawan di ibukota Jakarta, sementara presiden Sukarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur sedangkan presiden Suharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah.

  • Anggota Kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia (IEM), Malaysia
  • Anggota Kehormatan Japanese Academy of Engineering, Jepang
  • Anggota Kehormatan The Fellowship of engineering of United Kingdom, Britania Raya
  • Anggota Kehormatan The National Academy of Engineering, AS
  • Anggota Kehormatan Academie Nationale de l'Air et de l'Espace, Perancis
  • Anggota Kehormatan The Royal Aeronautical Society, Britania Raya
  • Anggota Kehormatan The Royal Swedish Academy of engineering Science, Swedia
  • Anggota Kehormatan Gesselschaft Fuer Luft und Raumfarht (Lembaga Penerbangan & Ruang Angkasa), Jerman
  • Anggota Kehormatan American Institute of Aeronautics and Astronautics, AS
  • Anggota Kehormatan Masyarakat Aeronautika Kerajaan Inggris (1983)
  • Anggota Kehormatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa, Jerman (1983)
  • Anggota Kehormatan Akademi Aeronautika Perancis (1985)

 

Potret kenegaraan resmi Presiden Habibie dengan semua bintang tertinggi yang telah didapatkan.

Sebagai wakil presiden, dan kemudian presiden Indonesia, Habibie secara otomatis menerima semua Tanda Kehormatan Bintang (sipil maupun militer) dengan kelas tertinggi, yaitu:[40]

  •   Bintang Republik Indonesia Adipurna (27 Mei 1998)[41]
  •   Bintang Republik Indonesia Adipradana (12 Maret 1998)[42]
  •   Bintang Mahaputera Adipurna (12 Maret 1998)[42]
  •   Bintang Mahaputera Adipradana (17 Agustus 1982)[42]
  •   Bintang Jasa Utama (27 Mei 1998)[42]
  •   Bintang Budaya Parama Dharma (27 Mei 1998)[42][43]
  •   Bintang Bhayangkara Utama (27 Mei 1998)
  •   Bintang Yudha Dharma Utama (27 Mei 1998)
  •   Bintang Kartika Eka Paksi Utama (27 Mei 1998)
  •   Bintang Jalasena Utama (27 Mei 1998)
  •   Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (27 Mei 1998)
  •   Satyalancana Dwidya Sistha (9 Agustus 1982)

Luar negeri

  •   Jerman
    •   Salib Agung Orde Jasa Republik Federal Jerman (11 November 1980)
    •   Lower Saxony
      •   Salib Komandan (Großes Verdienstkreuz) Orde Jasa Niedersachsen (1 Desember 1980)
  •   Yordania
    •   Barisan Agung Orde Kemerdekaan (Wisam al-Istiqlal) (14 April 1986)
  •   Belanda
    •   Salib Agung Kesatria Orde Oranye-Nassau (25 Mei 1983)
  •   Spanyol
    •   Salib Agung Orde Jasa Sipil (14 Mei 1980)
  •   Chili
    •   Salib Agung Jasa Penerbangan (3 Oktober 1985)

Apresiasi dari pemerintah daerah

Tanah leluhur dan kampung halaman

Gorontalo merupakan daerah asal dari keluarga besar B.J. Habibie di Sulawesi. Daerah ini begitu erat kaitannya dengan jejak historis Habibie sewaktu kecil. Adapun beberapa bentuk apresiasi pemerintah daerah di Gorontalo atas jasa dan pengabdian Habibie bagi bangsa dan negara selama ini, diantaranya adalah:

  • Pemberian Gelar Adat Pulanga (sebuah gelar adat tertinggi) dari Dewan Adat dan Pemangku Adat 5 Kerajaan di Gorontalo (Limo lo Pohala'a)
  • Pembangunan Monumen B.J. Habibie di wilayah Isimu, Gorontalo[44]
  • Pembangunan dan Peresmian Rumah Sakit Provinsi dr. Ainun Habibie di Limboto[45]
  • Usulan penggunaan nama Universitas B.J. Habibie, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo[46]
  • Usulan penggunaan nama Bandar Udara B.J. Habibie, menggantikan nama Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo[47]
  • Usulan Pembangunan Museum Habibie yang berlokasi di Rumah Keluarga Besar Habibie, Gorontalo
  • Penggunaan nama B.J. Habibie sebagai nama ruas jalan protokol di Gorontalo[48]

Tanah kelahiran

B.J. Habibie dilahirkan di salah satu kota tua di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Parepare. Kota Parepare merupakan tempat tinggal Habibie sewaktu kecil bersama kedua orang tuanya. Karena kenangannya kecil berada di kota tersebut, maka pemerintah daerah pun begitu tinggi mengapresiasi sosok Habibie sebagai tokoh kebanggaan Parepare yang diwujudkan dalam beberapa kebijakan pemerintah, diantaranya:

  • Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun di Kota Parepare[49]
  • Rumah Sakit Regional dr. Hasri Ainun Habibie di Kota Parepare[50]
  • Penggunaan nama B.J. Habibie sebagai nama ruas jalan protokol di Kota Parepare
  • Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie[51]
  • Dalam film Habibie & Ainun dan Rudy Habibie, Habibie diperankan oleh Reza Rahadian, sementara Bima Azriel berperan sebagai Habibie kecil[52] dan Esa Sigit juga berperan sebagai Habibie remaja dalam film Rudy Habibie.
  • Dalam film Di Balik 98, Habibie diperankan oleh Agus Kuncoro.[53]
  • Dalam film Habibie & Ainun 3, Habibie muda diperankan kembali oleh Reza Rahadian.[54]
  • Proceedings of the International Symposium on Aeronautical Science and Technology of Indonesia / B. J. Habibie; B. Laschka [Editors]. Indonesian Aeronautical and Astronautical Institute; Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 1986
  • Eine Berechnungsmethode zum Voraussagen des Fortschritts von Rissen unter beliebigen Belastungen und Vergleiche mit entsprechenden Versuchsergebnissen, Presentasi pada Simposium DGLR di Baden-Baden,11-13 Oktober 1971
  • Beitrag zur Temperaturbeanspruchung der orthotropen Kragscheibe, Disertasi di RWTH Aachen, 1965
  • Sophisticated technologies : taking root in developing countries, International journal of technology management : IJTM. - Geneva-Aeroport : Inderscience Enterprises Ltd, 1990
  • Einführung in die finite Elementen Methode,Teil 1, Hamburger Flugzeugbau GmbH, 1968
  • Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung des Rißfortschritts in Schalenstrukturen, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1970
  • Entwicklung eines Berechnungsverfahrens zur Bestimmung der Rißfortschrittsgeschwindigkeit an Schalenstrukturen aus A1-Legierungen und Titanium, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1969
  • Detik-detik Yang Menentukan – Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, 2006 (memoir mengenai peristiwa tahun 1998)
  • Habibie dan Ainun, The Habibie Center Mandiri, 2009 (memoir tentang Ainun Habibie)
  • Pesawat N-250 Gatot Kaca.
  • Salam, S., 1986. BJ Habibie, Mutiara dari Timur. Intermasa.
  • Anwar, D.F., 2010. The Habibie presidency: Catapulting towards reform. Soeharto’s New Order and its Legacy, p. 99.
  • Amir, S., 2007. Symbolic power in a technocratic regime: The reign of BJ Habibie in New Order Indonesia. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 22(1), pp. 83–106.
  • Hosen, Nadirsyah, Indonesian political laws in Habibie Era : Between political struggle and law reform, Nordic journal of international law, ISSN 0029-151X, Bd. 72 (2003), 4, hal. 483-518
  • Rice, Robert Charles, Indonesian approaches to technology policy during the Soeharto era : Habibie, Sumitro and others, Indonesian economic development (1990), hal. 53-66
  • Makka, Makmur. A, The True Life of HABIBIE Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, ISBN 978-979-3371-83-2, 2008
  • Daftar Presiden Indonesia
  • Daftar Wakil Presiden Indonesia

  1. ^ "List of Fellow: Habibie, Professor Dr Ing Bacharuddin Jusuf FREng: 1990". Royal Academy of Engineering. 1990. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-24. Diakses tanggal 2014.  Periksa nilai tanggal di: |accessdate= (bantuan)
  2. ^ a b https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/18162731/bj-habibie-meninggal-dunia-di-rspad
  3. ^ Nurmalaningrum, R.W., 2018. Lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
  4. ^ Ratnawati, T., 2017. POLITICAL REFORM IN INDONESIA AFTER SOEHARTO. Masyarakat Indonesia, 36(2), pp.245-266.
  5. ^ Saadah, K.A.W., 2019. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN ERA KEPEMIMPINAN ABDURRAHMAN WACHID. SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan-Fakultas Ilmu Sosial UM.
  6. ^ Fawzia, D., Noor, F., Bhakti, I.N., Gayatri, I.H., Nurdin, N., Haris, S. and Raharjo, W., 4.1. Transisi Politik Pasca Soeharto.
  7. ^ Habibie, B.J., 2010. Habibie & Ainun. THC Mandiri.
  8. ^ Elson, R.E., 2009. The idea of Indonesia. Penerbit Serambi.
  9. ^ Supriyadi, H., 2018. Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 6(2).
  10. ^ Tim (2018-09-11). "BJ Habibie Setuju Desain Patung Dirinya Dimonumenkan". Humas Protokol (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-02. Diakses tanggal 2019-07-02. 
  11. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-29. Diakses tanggal 2019-07-31. 
  12. ^ Salam, S., 1986. BJ Habibie, Mutiara dari Timur. Intermasa.
  13. ^ ICMI: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dalam sorotan pers, Desember 1990-April 1991
  14. ^ Hendrowinoto, N.K.S. ed., 2004. Ibu Indonesia dalam kenangan. Bank Naskah Gramedia bekerja sama dengan Yayasan Biografi Indonesia.
  15. ^ IHLAS, Y.I., 2014. Cagar Budaya di Gorontalo sebagai Laboratorium Pembelajaran Sejarah dan Kearifan Lokal(Doctoral dissertation, Universitas Negeri Gorontalo).
  16. ^ Makka, Makmur.A, The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, 2008
  17. ^ "BJ Habibie : Saya Orang Kabila | RGOL Radar Gorontalo RGOL". RGOL. 2017-09-05. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-02. Diakses tanggal 2019-07-02. 
  18. ^ Haji, Mersin (2019-02-08). "Keluarga Habibie Hibahkan Tanah Untuk TPU Gorontalo". Humas Protokol (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-02. Diakses tanggal 2019-07-02. 
  19. ^ Noer, G.S., 2015. Rudy: Kisah Masa Muda Sang Visioner. Bentang Pustaka.
  20. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Noer, G.S. 20152
  21. ^ B. J. HABIBIE. Manusia Paling Dicari Dari Timur 25 Juni 1936 -11 September 2019. (2021). (n.p.): PENERBIT KBM INDONESIA.
  22. ^ Noer, G. S. (2015). Rudy: kisah masa muda sang visioner. Indonesia: Diterbitkan oleh Bentang dan THC Mandiri.
  23. ^ Situmorang, J. T. (2017). BJ. Habibie Si Jenius. IRCiSoD.
  24. ^ https://nasional.kompas.com/read/2018/06/26/12264001/82-tahun-habibie-dan-cintanya-kepada-ainun?page=all
  25. ^ "Bachruddin Jusuf Habibie, Masa Bakti 1998–1999". Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-29. Diakses tanggal 10 Mei 2015. 
  26. ^ Atma, Weda S. (2017). Kisah, Perjuangan, & Inspirasi B. J. Habibie. Checklist. hlm. 236. 
  27. ^ Habibie, B.J., 1990. Sophisticated technologies: taking root in developing countries. International Journal of Technology Management, 5(5), pp.489-497.
  28. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-31. Diakses tanggal 2019-07-31. 
  29. ^ https://nasional.kompas.com/read/2018/06/22/11462431/infografik-serial-presiden-bj-habibie?page=all
  30. ^ Takashi Shiraishi.1996.Rewiring the Indonesian State, dalam Daniel S. Lev & Ruth T. McVey (Editors).Making Indonesia - Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT.Kahin, pp.165, New York: Cornell Southeast Asia Program
  31. ^ http://www.kedaipena.com/cerita-habibie-bebaskan-tahanan-politik-di-era-soeharto-beda-pendapat-itu-normal/
  32. ^ https://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/12/ml4fgy-ini-alasan-habibie-bebaskan-pers-saat-jadi-presiden
  33. ^ Wijaya, J.H. and Permatasari, I.A., 2018. Capaian masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan Megawati di Indonesia. CAKRAWALA, 12(2), pp.196-207.
  34. ^ Hidayat, L.M., 2007. Reformasi administrasi: Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden: Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri. Gramedia Pustaka Utama.
  35. ^ Wijaya, A., 2014. Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), pp.136-158.
  36. ^ Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden
  37. ^ Suryo B. Sulistyo.1999."Kebijakan ekonominya mengandalkan kekuatan pasar", dalam Badaruddin et.al. Kepemimpinan BJ. Habibie. Visi, Misi, dan Stategi, Jakarta: Yayasan Bina Profesi dan Wirausaha
  38. ^ https://nasional.tempo.co/read/1164933/jokowi-minta-saran-soal-pengembangan-sdm-ke-habibie
  39. ^ "About Organization of Regio Aviasi Industri". PT Regio Aviasi Industri. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-15. Diakses tanggal 10 Mei 2015. 
  40. ^ Johannes Nainggolan (12 September 2019). "11 Tanda Kehormatan dan Bintang Jasa Almarhum BJ Habibie Dibacakan". Indozone.id. 
  41. ^ "Daftar WNI yang Menerima Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Tahun 1959–Sekarang" (PDF). Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-10-29. 
  42. ^ a b c d e "Daftar Warga Negara Republik Indonesia yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Tahun 1959 s.d. 2003" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-10-29. 
  43. ^ "Daftar Pemilik Bintang Budaya Parama Dharma Tahun 1988–2003" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-10-29. 
  44. ^ Liputan6.com (2019-01-07). "Patung BJ Habibie Senilai 1,7 Miliar Berdiri Megah di Jalan Trans Sulawesi". liputan6.com. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  45. ^ "Izin Operasional Terbit, RSUD Ainun Habibie Kini Bertipe C". Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  46. ^ "Universitas BJ Habibie, Nama Baru Universitas Negeri Gorontalo". Republika Online. 2014-04-10. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  47. ^ "BJ Habibie Bakal Menjadi Nama Bandara Gorontalo". Republika Online. 2015-12-11. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  48. ^ "Presiden Kelima RI Resmikan Jalan BJ Habibie di Gorontalo". Republika Online. 2014-03-02. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  49. ^ "Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, Ikon Kota Parepare yang Mempesona". kumparan. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  50. ^ "Gubernur Sulsel Pantau Pembangunan RS Hasri Ainun Habibie Parepare". Tribun Timur. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  51. ^ News, Rakyatku (2019-04-16). "Begini Progres Pendirian Institut Teknologi Habibie Parepare". Rakyatku News (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2019-09-10. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  52. ^ https://www.brilio.net/film/kenalan-yuk-sama-bima-pemeran-habibie-kecil-di-film-rudy-habibie-160630y.html
  53. ^ https://www.idntimes.com/hype/entertainment/stella/mengingat-kembali-film-dibalik-98-kisah-fiksi-berlatar-reformasi-1
  54. ^ Liputan6.com (2019-11-02). "Reza Rahadian Jadi Muda di Habibie & Ainun 3 Berkat CGI". liputan6.com. Diakses tanggal 2019-12-22. 

  • (Indonesia) Situs web resmi
  • (Indonesia) Kepustakaan Presiden-presiden Republik Indonesia – Biografi dan seputar B.J. Habibie Diarsipkan 2012-07-29 di Wayback Machine.
  • (Indonesia) Biografi Presiden BJ Habibie di Ensiklopedi Tokoh Indonesia Diarsipkan 2011-12-09 di Wayback Machine.
  • (Inggris) Katalog karya tulis B.J. Habibie
Jabatan politik
Didahului oleh:
Soeharto
Presiden Indonesia
1998–1999
Diteruskan oleh:
Abdurrahman Wahid
Didahului oleh:
Try Sutrisno
Wakil Presiden Indonesia
1998
Jabatan lowong

Selanjutnya dijabat oleh

Megawati Sukarnoputri
Didahului oleh:
Soemitro Djojohadikoesoemo
Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia
1978–1998
Diteruskan oleh:
Rahardi Ramelan
Jabatan pemerintahan
Posisi baru Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
1974–1998
Diteruskan oleh:
Rahardi Ramelan

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=B._J._Habibie&oldid=21143057"