apa perbedaan umk dan umr

Dalam penetapan sistem pengupahan, Indonesia memiliki beberapa skema. Sistem pengupahan ini akan memengaruhi besaran upah yang diterima para pekerja di suatu perusahaan. Pemberlakuan sistem ini bertujuan agar para pengusaha memberikan bayaran yang layak dan tidak berlaku sewenang-wenang kepada karyawan yang bekerja untuk perusahaannya. Masyarakat mengenal sistem ini dengan sebutan UMR.

Bulan November 2021 lalu, pemerintah daerah sudah mengumumkan besaran UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten/kota) yang berlaku untuk tahun 2022. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengumumkan besaran upah minimum pada akhir tahun yang akan berlaku pada tahun berikutnya.

Penetapan upah minimum itu merupakan hasil dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang turun melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Besaran bayaran untuk karyawan berbeda-beda di tiap daerahnya. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah melakukan penyesuaian upah minimum dengan harga kebutuhan barang-barang pokok, standar kelayakan hidup, tingkat inflasi, pendapatan rata-rata daerah, dan variabel lain yang memengaruhi ekonomi masyarakat.

UMR, UMP, dan UMK menjadi bahan perbincangan, terutama bagi mereka yang merupakan kelas karyawan. Hal itu wajar terjadi karena setiap pekerja perlu untuk memastikan apakah haknya sudah terpenuhi atau belum dan apakah mereka akan mendapatkan upah yang sesuai dengan upah minimum yang berlaku.

Namun, istilah UMP dan UMK agak terdengar asing di telinga masyarakat. Kebanyakan orang lebih mengenal istilah UMR saat berbicara mengenai upah minimum. Nah, dalam artikel ini, MySkill.id akan membahas ketiga istilah tersebut supaya kamu mengetahui perbedaannya. Simak penjelasan di bawah ini, ya!

1. Upah Minimum Regional (UMR)

Jika kita membandingkan semua istilah sistem pengupahan yang ada, UMR adalah terma yang paling akrab dengan masyarakat. Namun, sebenarnya istilah ini sudah tidak berlaku secara hukum, lo!

Pemerintah mengatur penerapan UMR dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Dalam peraturan ini, sistem pengupahan terbagi menjadi dua, yaitu UMR Tingkat I dan UMR Tingkat II.

Setelah mendapat revisi melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, istilah tersebut sudah tidak berlaku lagi. UMR Tingkat I berubah menjadi upah minimum provinsi (UMP), sedangkan UMR Tingkat II berubah menjadi upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Jadi, jika kita merujuk pada hukum perundang-undangan saat ini. UMR bukanlah istilah yang sesuai, yang tepat adalah UMP dan UMK. Namun, pada kenyataanya, istilah UMR tetap populer di masyarakat ketika berbicara tentang bayaran minimum.

2. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP merupakan upah minimum suatu provinsi yang berlaku bagi seluruh kabupaten/kota yang di dalam provinsi tersebut. Semua pelaku industri dan pengusaha wajib mengikuti ketentuan ini dan memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan daerah tempat perusahaannya berada.

Besaran UMP masing-masing provinsi berbeda-beda, tergantung dari persebaran industri dan variabel lain, seperti biaya hidup dasar dan laju inflasi. Biasanya, daerah yang memiliki industri dan biaya hidup yang besar memiliki UMP yang lebih tinggi.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi dari Kompas mengenai besaran UMP tahun 2022 yang telah diumumkan pada bulan November lalu, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah penerima UMP tertinggi dengan Rp4.452.724, sementara Jawa Tengah merupakan provinsi dengan UMP terendah, yaitu Rp1.813.011.

Baca juga: Berapa Gaji Karyawan Start-up? Berikut Ini Kisarannya!

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

UMK merupakan besaran upah minimum yang berlaku dalam satu kabupaten/kota yang gubernur tetapkan. Berarti, dalam satu provinsi yang sama bisa terdapat perbedaan upah.

Dalam menetapkan UMK, gubernur mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota. Biasanya disesuaikan dengan industri, harga kebutuhan pokok, dan tingkat inflasi setiap kabupaten/kota. Besarnya UMK juga harus setara atau di atas UMP. Misalnya, UMK Kota Garut dan Kabupaten Bandung harus setara atau lebih tinggi dari UMP Jawa Barat.

Itulah pemaparan tentang perbedaan UMR, UMP, dan UMK dari MySkill.id. Meskipun istilah yang lebih populer pada masyarakat adalah UMR, tetapi yang berlaku sesuai aturan undang-undang adalah UMP dan UMK. Bagi kamu yang bekerja untuk suatu perusahaan, cobalah mengecek UMP dan UMK daerahmu masing-masing. Kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu yang memang sudah menjadi hakmu sebagai pekerja.

Nah, untuk kamu yang tengah bersiap untuk melamar kerja, MySkill.id memiliki kelas Membuat CV yang Impresif dan Sukses Menghadapi Wawancara Kerja dengan harga yang terjangkau, lo! Ayo, jangan sampai ketinggalan!

Baca juga: Fresh Graduates! 5 Perusahaan Ini Tawarkan Gaji Tinggi

Editor: Wahda Nur Lestari

Tags: gajigaji karyawanUMKUMPUMR

Puluhan buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 November 2021. TEMPO/Ridho

TEMPO.CO, Jakarta -Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 tengah gaduh karena para buruh menolaknya.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang ditetapkan pemerintah dan harus diberikan oleh pelaku industri kepada para pekerjanya.

Penetapan upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar pekerja mendapat hak yang pantas atas pekerjaannya.

Dilansir dari laman Indonesia Baik, jenis upah minimum yang ada di Indonesia dibagi menjadi UMP, UMK, UMR, dan UMS. Berikut perbedaanya:

1. UMP (Upah Minimum Provinsi)

UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi dan merupakan standar upah terendah yang harus diberikan pelaku industri kepada pekerjanya. Masing-masing provinsi memiliki standarnya sendiri untuk pekerja yang bekerja di wilayah tersebut.

Biasanya, perbedaan UMP di tiap daerah disebabkan karena persebaran industri yang juga berbeda di seluruh Indonesia. UMP ini akan ditentukan oleh gubernus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Gubernur akan menetapkan UMP tiap 1 November dan mulai berlaku 1 Januari pada tahun berikutnya

1. UMK (Upah Minimum Kabupaten)

UMK adalah upah terendah yang berlaku untuk satu kabupaten/kota yang ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya pada 21 November setelah penetapan UMP, dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Dalam menetapkan UMP, gubernur mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.

Selanjutnya: Apabila gubernur...

<!--more-->

Apabila gubernur tidak menetapkan UMK, maka upah yang berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah sama dengan UMP.

1. UMR (Upah Minimum Regional)

Dibandingkan dengan UMP dan UMK, istilah UMR lebih akrab di telinga beberapa orang. Namun, kini istilah UMR tidak lagi digunakan dan digantikan dengan UMP dan UMK. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

1. UMS (Upah Minimum Sektoral)

Selain UMP dan UMK, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan yaitu Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi dan Minumum Sektoral (UMS) Kabupaten/Kota. UMS berlaku secara sektoral yang setiap sektornya dikelompokkan berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). UMSP tidak boleh rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Upah minimum perlu menjadi perhatian pelaku industri dan pekerja. Anda perlu memperhatikan apakah gaji Anda sudah lebih dari upah minimum yang berlaku atau tidak. Bila upah yang dibayarkan kepada Anda di bawah dari UMP 2022, maka itu perlu dilakukan pengaduan.

Baca juga: Temui Pendemo, Anies Baswedan Janjikan Insentif Agar Biaya Hidup Buruh Terbantu

MAGHVIRA ARZAQ KARIMA