Apa perbedaan dan persamaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara?

Related Articles

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

Hukum Administrasi Negara tak lepas dari definisi administrasi Administrasi : segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu [Etika Administrasi Pemerintahan, The Liang Gie, Djohermansyah Djohan, Milwan], kemudian administrasi dalam arti sempit yang berbunyi semua kegiatan tulis-menulis, ketik-mengetik, catat-mencatat, surat-menyurat serta pengurusan yang berkaitan dengan ketatausahaan.

Pada mulanya Hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan satu cabang ilmu di mana Hukum Administrasi Negara dianggap sebagai pelangkap hukum tata negara.

Terdapat pandangan mengenai hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, ada yang berpendapat mempunyai perbedaan prinsip dan ada yang tidak menganggap ada perbedaan prinsip. Namun berdasarkan bacaan yang dirujuk diatas  terdapat hubungan yang erat antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.

• Hukum Administrasi Negara melingkupi semua aturan hukum yang bersifat teknis [negara dalam keadaan bergerak], hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah. Hukum administrasi negara juga sering disebut Hukum Tata Negara dalam arti sempit/spesifik. Contoh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
• Hukum Tata Negara meliputi semua aturan hukum yang bersifat fundamental [negara dalam keadaan tetap/tidak bergerak]. Karena sifatnya yang fundamental inilah peraturan perundangan yang terkategorikan hukum tata negara adalah produk hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum [hak dan kewajiban] antar lembaga negara, wilayah dan warga negara dan membicarakan negara dalam arti yang abstrak

Video yang berhubungan

HUKUM tata negara ialah hukum yang dibuat oleh negara tanpa tanpa campur oleh negara lain sesuai dengan tingkatyannya masing-masing.jadi,hukum tata negara adalah aturan yang dibuat tanpa sesuai UU bila sudah melanggarnya sipapapun itu....contohnya saja seperti teroris,itu ada hukumnya,korupsi,dll.

HUKUM Tata Usaha Negara dalam hal ini diartikan sebagai Kaidah/Hukum tentang tatanan yang mengatur hubungan antara Negara dengan Warga negaranya, dalam konteks ini hubungan yang dimaksud adalah yang berkaitan/bersinggungan dengan perihal administrasi. Contohnya Pejebat Ekskutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) yang mengeluarkan keputusan tertulis kepada jajarannya atau bawahannya, keputusan tertulis ini lah yang kemudian disebut administrasi/keputusan administrasi sehingga dalam perkembangannya disebut juga sebagai Hukum Tata Usaha Negara.

• Hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan (struktur) umum dari negara, yaitu terdapat dalam undang-undang dasar organik. Sedangkan hukum tata usaha negara meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat-alat perlengkapan badan-badan kenegaraan seperti hukum kepegawaian (termasuk mengenai pensiun, peraturan wajib militer, peraturan mengenai pendidikan dan pengajaran, peraturan-peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan perumahan, peraturan perburuhan, peraturan jaminan orang miskin dan sebagainya). Di antara bagian-bagian hukum tata usaha negara telah terdapat pengkhususan (spesialisasi) yaitu merupakan bagian yang berdiri sendiri, seperti hukum pajak, hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan sebagainya.
• Sedangkan hukum tata usaha negara adalah hukum mengenai susunan, tugas dan wewenang, perhubungan kekuasaan satu sama lain, perhubungannya dengan pribadi-pribadi hukum lainnya, dan alat-alat perlengkapan (jabatan-jabatan) tata usaha negara sebagai pelaksana segala usaha negara (perundang-undangan, pemerintah dan peradilan) menurut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh alat-alat perlengkapan negara tertinggi (badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudukatif).

Begitulah perbedaan dari hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Terima Kasih.

Sumber : https://yakusaaa.blogspot.com/ 

Related Articles

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.