Apa maksud mafia migas di pertamina

Jakarta - Para petinggi PT Petamina (Persero) diyakini mengenali para pelaku mafia migas (minyak dan gas). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun disarankan memberantas mafia migas melalui para bos Pertamina.Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika menilai praktik mafia migas sebenarnya bisa dirasakan. Namun untuk mencari keberadaannya memang terbilang sulit.

"Kalau mengenai mafia migas itu ya saya selalu mengatakan ini seperti kentut, tercium tapi kalau dilihat siapa yang kentut susah, tapi dirasakan ada," ujarnya kepada detikcom, Minggu (19/1/2020).

Dengan praktik seperti itu, Kardaya yakin, petinggi Pertamina selaku BUMN dan perusahaan migas terbesar di Indonesia tahu dan kenal dengan para pelaku mafia migas.

Simak Video "Kilang Minyak Pertamina di Balikpapan Kebakaran!"

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah mengetahui oknum yang membuat Indonesia terus membuka keran impor minyak alias mafia migas. Dirinya pun marah dan mengancam oknum tersebut. Hanya saja dirinya tak membuka ke publik siapa pihak yang dia maksud.Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi memperkirakan mafia migas berada di dalam sistem yang mampu mempengaruhi Indonesia melakukan impor minyak, baik di dalam PT Pertamina (Persero) maupun di kementerian/lembaga terkait.

"Ya jadi saya sebutnya dengan sistem ya karena dia sudah jadi sistem yang inheren (melekat) di lembaga-lembaga pengambil keputusan," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (31/12/2019).

Simak Video "Kilang Minyak Pertamina di Balikpapan Kebakaran!"

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Lewat akun media sosial Twitter pribadi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengumumkan adanya perubahan wajah laman PT Pertamina (Persero). Ahok mengatakan website milik perusahaan pelat merah itu kini telah menyediakan data operasional perusahaan yang dapat diakses secara langsung oleh publik.

Data yang ditampilkan dalam sistem keterbukaan informasi ini beragam. Seluruhnya meliputi pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak atau BBM, gas minyak bumi atau LPG, hingga status kapal.

"Mulai hari ini, akses informasi operasional PT Pertamina terkait pengadaan crude (minyak mentah), LPG, dan BBM termasuk status kapal charter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan," kata Ahok melalui akun Twitter-nya, @basuki_btp, Rabu, 12 Februari 2020.

Ahok menautkan tiga laman sekaligus dalam unggahannya. Masing-masing adalah laman utama Pertamina, laman untuk mengakses data importasi, dan laman untuk membuka informasi terkait kapal charter.

Berdasarkan penelusuran Tempo, pada laman importasi, publik dapat menyelisik enam jenis data. Di antaranya data tentang pengadaan umum, pengadaan minyak mentah dan produk, pengadaan kapal, pengadaan untuk lokasi di daerah, informasi kapal, serta pengadaan impor Pertamina.

Laman itu juga menampilkan tabel lengkap terkait impor tahun per tahun mulai 2019 beserta resumenya. Misalnya, tertera informasi bahwa pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 74 persen dari total volume, sedangkan CFR sebesar 26 persen dari total volume.

Sementara itu, di laman depan website tersebut, publik dapat memperoleh informasi-informasi terkini seputar kebijakan Pertamina. Publik pun bisa dengan mudah mengakses aktivitas teranyar yang dilakukan perusahaan minyak negara.

Dihubungi Tempo, Ahok menjelaskan laman Pertamina ini akan disulap menjadi media transparansi bagi perseroan. "Kami berharap website Pertamina jadi informatif," tuturnya dalam pesan pendek, Kamis, 13 Februari 2002.

Ahok tak berkenan menjelaskan lebih detail mengenai mekanisme pembukaan data ke publik dan dampak langsungnya terhadap perseroan. Ia memastikan, upaya yang tengah dikerjakannya ini hanya sebatas membantu jajaran direksi untuk mendorong Pertamina menjadi perusahaan yang kian dipercaya publik. "Aku cuma bantu Dirut (Direktur Utama Pertamina)," tuturnya.

Langkah Ahok membuka data Pertamina kepada masyarakat merupakan sinyal baik dari perseroan yang kini tengah berbenah. Selama ini, perusahaan negara itu acap kali menjadi sorotan lantaran bisnisnya dikerubung mafia migas.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh para mafia migas mencapai Rp 1 triliun per bulan. Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina pun disinyalir berkaitan dengan pemberantasan mafia migas.

Tak jarang Jokowi dengan tegas mengancam akan 'menggigit' pihak-pihak yang memberatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah importir minyak dan gas. .
"Hati-hati, kalau sampai mengganggu program B20, B30, dan program untuk mengolah batu bara menjadi produk turunan yang bisa menggantikan impor, awas... Saya pasti akan gigit mereka," tutur Jokowi saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Hotel Raffles Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat mengancam akan 'menggigit' orang-orang yang hendak menghalanginya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi negara. Salah satu persoalannya adalah menghadapi defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

Padahal, kata Jokowi, kalau kita bisa kita olah batubara, nikel dan berbagai komoditas kita menjadi barang yang punya nilai tambah dan diekspor, maka akan ada perbaikan dalam neraca perdagangan yang selama ini selalu defisit.

"Terutama impor minyak dan gas yang sangat mengganggu neraca kita. Karena masih banyak yang suka impor... Siapa mereka? Ya, yang suka impor itu?" tanya Jokowi. Presiden kemudian mengulangi ancamannya kepada mereka yang menyukai impor minyak dan gas, yang selama ini memberatkan perekonomian.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga pernah menyebutkan tugas utama Ahok adalah menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas (migas). Berbagai cara yang bisa ditempuh misalnya dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) dan memanfaatkan B30 (atau 30 persen minyak sawit untuk solar).

Ahok juga ditargetkan untuk mengegolkan proyek pengembangan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan alias RDMP. Seperti halnya Kilang Cilacap saat ini, kelanjutan proyek itu masih sumir karena kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai empat tahun lalu pun belum ada kepastian.

Sejak ditunjuk sebagai bos Pertamina pada 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-282/MBU/11/2019, Ahok setidaknya telah melakukan dua gebrakan. Sebelum membuka data operasional perusahaan ke publik, Ahok sudah lebih dulu mencanangkan integrasi data perpajakan Pertamina dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Digitalisasi integrasi data perpajakan ini diwujudkan dengan membuka akses data keuangan Pertamina terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara real time. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat meninjau, mengevaluasi, dan memvalidasi pemenuhan kewajiban perpajakan Pertamina sebelum SPT disampaikan.

Gebrakan-gebrakan Ahok direspons positif oleh masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dihujani komentar positif warganet yang mendukungnya mendorong Pertamina lebih transparan.

Salah satunya disampaikan oleh @mielkyadwi. "Hal sprti ini yg di takuti mafia wkwkwk “Transparansi” lanjutkan pak @basuki_btp. bawa @pertamina Mendunia biar gak kalah sm tetangga sbelah," seperti dicuitkan Rabu, 12 Februari 2020.

Hal senada disampaikan oleh @kEishacantiq. "Anda memang extraordinary man pak Ahok, teruslah lakukan yg terbaik demi kemajuan negeri ini, we love you sir.. @basuki_btp," seperti dikutip dari cuitannya di hari yang sama.

Manuver Ahok di perusahaan pelat merah ditanggapi baik pula oleh kalangan pakar. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan upaya Ahok memagari mafia dengan transparansi data ini dapat menambal kebocoran-kebocoran migas.

Fahmy menyatakan, secara tidak langsung, akses publik yang dapat mengawasi kebijakan Pertamina dapat berdampak bagi penghematan impor migas. Publik secara kumulatif dapat menyemprit Pertamina bila sewaktu-waktu perusahaan pelat merah itu mengunggah data janggal.

Dengan begitu, kebijakan ini pun digadang-gadang dapat menciptakan good corporate governance atau GCG dan memperbaiki tata-kelola perusahaan yang selama ini terus digaungkan Jokowi dalam masa pemerintahan keduanya. "Saya kira dalam hal ini, GCG jadi fokus. Karena GCG itu menunjukkan keberhasilan negara dalam mengelola (birokrasi). Kalau GCG (tidak jalan), itu menunjukkan (sistem) manajemen lemah, tidak efisien," tuturnya.

Meski demikian, Fahmy menyatakan Ahok masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satunya memastikan bahwa pengambilan keputusan di tubuh perseroan benar-benar memiliki integritas tinggi.

Sebab, menurut dia, transparansi data saja tak cukup untuk membuat tata-kelola perusahaan nihil dari praktik mafia. Karena itu, Ahok dan jajaran komisaris lainnya perlu memastikan bahwa pengawasan manajemen secara internal berjalan optimal. "Pengambil keputusan yang berintegritas itu tidak hanya di level direksi, tapi juga kepala divisi sampai paling bawah," kata Fahmy.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan gebrakan yang dilakukan Ahok sejatinya bukan merupakan ide segar. Di negara-negara maju, transparansi serupa telah digalakkan.

Meski bukan merupakan hal yang anyar, ia yakin kebijakan yang dilakukan Ahok secara tidak langsung akan berdampak baik bagi perusahaan. "Secara konseptual akan berdampak, tapi secara praktik tentu perlu dilihat dalam perkembangannya seperti apa," tuturnya.

Dengan kebijakan itu pula, Komaidi yakin Ahok bisa membentuk sistem pendeteksi kecurangan. Sebagai buntutnya, praktik-praktik lancung di BUMN dapat dicegah.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto sebelumnya menyatakan keberanian dan ide-ide pembaruan yang dimiliki Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan.

"Kalau kita lihat dari bagaimana track record beliau kan selalu berpikir yang baru dan keberanian beliau, saya kira dibutuhkan Pertamina," kata Dwi Soetjipto seusai seusai membuka "Joint Convention Yogyakarta 2019 (JCY 2019)" di Yogyakarta, akhir November 2019 lalu.

Menurut Dwi, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak pembangunan infrastruktur di Jakarta yang berhasil direalisasikan Ahok. Tidak berhenti pada wacana belaka, namun langsung dilakukan. "Saya kira tindakan-tindakan itu yang sangat dibutuhkan supaya membawa Pertamina bisa jaya," kata dia.

Lebih dari itu, Dwi juga yakin kehadiran Ahok dalam manajemen Pertamina akan mampu mempercepat peningkatan produksi BUMN tersebut. Meski masih membutuhkan investasi, SKK Migas memandang Pertamina memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi migas.

BISNIS | ANTARA