KOMPAS.com/MASRIADI
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Provinsi mendengar kesaksian 16 korban konflik Aceh dalam kurun waktu 4 Desember-15 Agustus 2005di Gedung DPRK Aceh Utara di Kota Lhokseumawe, Selasa (16/7/2019)
KOMPAS.com - Keberagaman bangsa Indonesia menimbulkan potensi masalah. Sebab masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya dan kebiasaan yang berbeda.
Tahukah kamu masalah apa yang bisa timbul dalam keberagaman masyarakat?
Masalah dalam keberagaman masyarakat
Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat antara lain:
- Timbulnya pertentangan antar budaya
- Kecemburuan sosial
- Sentimen kedaerahan
- Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi
Berikut ini penjelasannya:
- Timbulnya pertentangan antar budaya
Pertentangan antarbudaya akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya, kadang-kadang diwarnai konflik antarbudaya.
Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial. Seperti di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua (Irian Jaya) dan daerah lain.
Baca juga: Kasus Kekerasan yang Dipicu Masalah Keberagaman di Indonesia
Berikut ini beberapa contoh konflik di Indonesia akibat kecemburuan sosial:
- Peristiwa Tasikmalaya adalah contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan sosial penduduk antara penduduk pribumi terhadap masyarakat Tionghoa.
- Peristiwa Poso adalah contoh konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama antarumat Islam dengan umat Kristen.
- Peristiwa Sambas adalah konflik yang disebabkan perbedaan etnis (suku bangsa) antara suku Dayak (penduduk asli) dengan suku Madura (penduduk pendatang).
- Peristiwa Aceh dan Papua (Irian Jaya) adalah contoh konflik sosial yang disebabkan perbedaan kepentingan politik antara pemerintah pusat dengan masyarakat daerah setempat.
Sentimen kedaerahan misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibukota Jakarta antara suku bangsa Betawi (penduduk asli) dengan suku bangsa Madura (penduduk pendatang).
- Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi
Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan sosial seperti peristiwa Tanjung Priuk.
Baca juga: Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Warga melintas di depan mural Bhinneka Tunggal Ika di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/6/2018). Semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, menegaskan, meskipun ada perbedaan di masyarakat, tetapi menjadikan bangsa Indonesia satu kesatuan. *** Local Caption *** Warga melintas di depan mural Bhinneka Tunggal Ika di Pondok Gede, Bekasi, Rabu (27/6/2018). Semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa perbedaan di masyarakat menjadikan bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan.
KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama dan adat istiadat.
Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berikut penjelasan mengenai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Makna Bhinneka Tunggal Ika
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.
Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan.
Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antargolongan.
Baca juga: Merawat Bhinneka Tunggal Ika
Keberagaman
Keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi suku bangsa, agama, ras, budaya dan antargolongan.
Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain:
- Letak strategis wilayah Indonesia
- Kondisi negara kepulauan
- Perbedaan kondisi alam
- Keadaan transportasi dan komunikasi
- Penerimaan masyarakat terhadap perubahan
Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
Dampak positif, keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara.
Baca juga: Batik Bhinneka Tunggal Ika untuk Menjaga Persatuan
Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki kepentingan tersendiri. Kepentingan ini bisa saja menimbulkan gesekan-gesekan di lapisan masyarakat yang bisa menimbulkan suatu keadaan dimana tidak adanya sebuah kesatuan dan menghilangnya keutuhan yang bisa menjadi alasan terjadinya perpecahan. Inilah yang disebut dengan ancaman disintegrasi bangsa.
Ancaman Disintegrasi Bangsa Indonesia
Sebagai negara yang memiliki berbagai macam keragaman, mulai dari agama hingga suku, Indonesia menjadi sedikit rentan dengan sebuah disintegrasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu:
Konflik Kenegaraan atau Sistem Pemerintahan
Salah satu contoh konflik yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah munculnya PRRI dan PERMESTA. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan PERMESTA singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta.
Pergerakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera, karena angkatan darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera, merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau angkatan darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Oleh karena itu mereka mulai mendirikan dewan-dewan sendiri.
Dewan-dewan ini juga memiliki pemimpinnya masing-masing, di antaranya
- Dewan Banteng di Sumbar dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein
- Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Maludin Simbolon
- Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual
- Dewan Garuda di Sumsel dipimpin oleh Letkol Barlian
Dewan-dewan ini pun disatukan oleh Letkol Achmad Husein pada 15 Februari 1958, bersama Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat. Kabar mengenai pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke berbagai daerah Sulawesi lainnya. Hal inilah yang memulai gerakan dukungan dari masyarakat yaitu PERMESTA.
Respon dari Pemerintah Pusat adalah dengan melakukan operasi militer. Operasi militer yang pertama itu ditujukan untuk meredam PRRI, dan operasi ini bernama Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Letkol Achmad Yani, mencegah ancaman disintegrasi bangsa ini.
Konflik Ideologi
Salah satu konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya, ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi perdana menteri Soekarno – Hatta. Amir merupakan perdana menteri ekonomi kedua Republik Indonesia.
Amir Syarifuddin merasa kecewa dengan penurunannya sehingga ia membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia. Tiga partai yang bergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Buruh Indonesia (PBI).
Tujuan Amir Syarifuddin membentuk FDR adalah untuk menjatuhkan kabinet Mohammad Hatta. Sementara Musso yang memimpin PKI madiun, ingin mendirikan Negara Sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Untuk mencegah pemberontakan yang terus berlanjut, pemerintah pun mengirim angkatan bersenjata ke Madiun, dan terjadilah pertempuran. Perbedaan ideologi antara komunisme dan pancasila menjadi pemicu dari konflik ini.
Konflik Kepentingan
Salah satu bentuk dari konflik ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang dari konflik ini karena adanya penolakan masyarakat Maluku, terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak jika Negara Indonesia Timur, bergabung ke dalam NKRI.
Namun banyak masyarakat dari Indonesia bagian timur lainnya yang memilih untuk bergabung dengan NKRI. Akibatnya, masyarakat Maluku lebih memilih untuk mendirikan negara mereka sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada 25 April 1950, dipimpin oleh Mr. Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil. Chris Soumokil ini merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur
Untuk bisa mengkondisikan RMS ini, pemerintah Indonesia pun mengirimkan Dr. J. Leimena untuk bisa berunding dengan Soumokil. Namun, usaha ini tidak berhasil. Langkah selanjutnya yang diambil oleh NKRI adalah mengirimkan Kolonel Alex Kawilarang bersama pasukannya dalam sebuah usaha untuk menaklukkan RMS. Pada tahun 1963 Soumokil berhasil ditangkap di pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati.dan mengakhiri RMS.
Nah itu dia berbagai macam ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. NKRI adalah negara yang luas dengan berbagai macam keanekaragamannya, menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintahan. Pemerintah harus bisa bersikap adil dan memenuhi berbagai hak dari warga negara.
Apakah kamu memiliki pertanyaan mengenai hal ini? Silahkan tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk share pengetahuan ini.