Sistem pemilihan pemimpin sebelum adanya pengaruh Hindu-Budha adalah dengan menggunakan konsep primus interpares Apa yang dimaksud dengan primus inter pares?

Masuknya agama Hindu-Budha ke Indonesia sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Tetapi pengaruh kebudayaan Hindu-Budha ini masih dapat dirasakan hingga sekarang ini oleh masyarakat. Salah satunya adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari kesukuan menjadi monarki dengan hierarki (tingkatan).

Perubahan sistem pemerintahan semasa Hindu-Budha paling jelas tampak pada model kepemimpinan dan struktur pemerintahan. Sebelum masuknya agama Hindu-Budha ke nusantara, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintah. Semula pemimpinnya adalah kepala suku, setelah Hindu-Budha pemimpinnnya adalah raja.

Saat itu, sistem pemerintahan di Indonesia yang tadinya bercorak kesukuan dan kerakyatan menjadi monarki dengan hierarki (tingkatan) yang jelas. Kepemimpinan kepala suku yang bersifat Primus Inter Pares (yang dituakan) berubah signifikan menjadi kepemimpinan Monarki Absolut (titah raja adalah segalanya).

Dasar legitimasi kepala suku adalah kompetensi, pengalaman, dan kewibawaan. Sedangkan dasar legitimasi raja adalah kehendak ilahi karena raja adalah titisan dewa. Disamping itu, Kepala suku dipilih secara bergilir di antara para ketua adat, sedangkah raja dipilih berdasarkan faktor keturunan dari dinasti yang berkuasa.

Selain itu, kedudukan Kepala suku dikukuhkan oleh musyawarah warga, sedangkan kedudukan raja dikukuhkan oleh brahmana (kasta tertinggi dalam masyarakat hindu). Adapun, struktur pemerintahan monarki menempatkan raja sebagai penguasa tertinggi dan mutlak. Struktur ini berlaku umum di semua kerajaan Hindu-Budha yang pernah muncul di Indonesia, mulai dari Kutai sampai Majapahit.

(Baca juga: Teori Masuknya Pengaruh Hindu Budha di Indonesia)

Oleh karena itu, informasi dalam prasasi selalu berfokus pada tindakan raja. Akibatnya, kejayaan dan kejatuhan suatu kerajaan sama sekali bergantung pada mampu tidaknya seorang raja memimpin dan mengelola pemerintahan.

Struktur pemerintahan mengalami penyesuaian dari satu kerajaan ke kerajaan lain, tergantung urgensi masalah yang ditangani dan luasnya wilayah yang harus dikendalikan. Semasa kerajaan Majapahit terdapat dewan penasihat yang disebut Bhatara Sapraprabu, kemudian jabatan Mapatih Amangkubhumi sebagai pelaksana pemerintahan tertinggi yang bertanggung jawab langsung kepada raja.

Perbedaan Sistem Pemerintahan

Terdapat perbedaan sistem pemerintahan antara kerajaan Hindu-Budha yang berlokasi di Jawa Timur, Jawa Tengah bagian utara, dan Jawa Tengah Bagian Selatan. Perbedaan itu dapat diidentifikasi dengan melihat denah bangunan candi di dalam sebuah kompleks.

Sistem pemerintahan kerajaan di Jawa Timur merupakan sistem federal. Tiap kerajaan yang berada di wilayah kekuasaannya masih memiliki otoritas penuh. Kondisi itu ditunjukan oleh denah bangunan candi, dimana candi induk sebagai simbol pemerintah pusat terletak belakang candi-candi perwara yang lebih kecil.

Sistem pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan merupakan sistem feudal yang sentralis. Otoritas pemerintahan sepenuhnya berada di pusat, yakni raja. Kondisi itu terlihat dari denah bangunan candi, dimana candi induk ditempatkan di bagian tengah dan dikelilingi candi-candi perwara.

Sistem pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah bagian utara merupakan sistem feudal yang desentralisasi. Pemerintah pusat mengatur kerajaan-kerajaan kecil yang sederajat dengan otonomi tertentu. Kondisi tercermin dari daerah bangunan candi; lokasi candi menyebar dalam komplek percandian.