Tunjukkanlah upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan ham

Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia antara lain:

1. Penegakan Undang-Undang

Undang-undang merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi yang dimiliki oleh Indonesia adalah:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan udang-undang yang berkaitan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM entang perkawinan di Indonesia.

-TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Dalam ketetapan MPR ini, hak asasi manusia diakui oleh negara sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan kepada ciptaannya. Selain itu, hak asasi manusia juga diakui sebagai hak-hak yang mendasar dan melekat dalam diri manusia sejak manusia berada di dalam kandungan. Beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam ketetapan MPR ini antara lain Hak untuk hidup, berkeluarga, melakukan pengembangan diri, mendapatkan keadilan, mendapatkan kemerdekaan, kebebasan informasi, rasa aman, kesejahteraan.

Ketetapan MPR MPR Nomor XVII/MPR/1998 ini sudah tidak berlaku lagi karena telah melebur pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Undang-undang ini berisi mengenai hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Karena Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 adalah penyempurnaan dari Ketetapan MPR MPR Nomor XVII/MPR/1998, terdapat beberapa penambahan mengenai hak-hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak untuk berperan serta dalam sistem pemerintahan, hak perempuan dan anak-anak.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Undang-undang ini berisi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini menindaklanjuti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur mengenai perwujudan rasa bahagia serta rasa aman terhadap seluruh anggota keluarga.

-Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang ini merupakan undang-undang mengenai Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang ini menekankan mengenai perlindungan hak-hak anak sehingga anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat secara kemanusiaan.

- UUD 1945 Pasal 27 – 34

Isi dari UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengatur dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek.

2. Pembentukan Komisi Nasional

Pemerintah membentuk beberapa komisi nasional untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hak asasi. Adapun komisi nasional tersebut antara lain Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam menjalankan perannya, Komisi Nasional Perempuan bertujuan untuk menghapuskan kekerasan pada wanita dan menegakkan hak perempuan. Sedangkan KPAI bertugas melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak anak dan menekankan tentang pentingnya Pendidikan dari usia dini.

3. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

4. Penegakan Melalui Proses Pendidikan

Penegakan hak asasi manusia juga dilakukan melalui proses pendidikan, baik itu dalam pendidikan formal, informal, maupun non formal. Penegakan HAM dalam pendidikan formal yaitu melalui proses belajar mengajar di sekolah, dengan cara menanamkan konsep HAM kepada siswa melalui mata pelajaran PPKn dan agama. Diharapkan melalui penanaman konsep HAM melalui pendidikan, seseorang dapat melakukan penegakan HAM secara sederhana di lingkungan sekitar dari usia dini, misalnya dengan melakukan penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelajari lebih lanjut

brainly.co.id/tugas/703382

brainly.co.id/tugas/685743

brainly.co.id/tugas/1114749

Detil tambahan

Kelas : X SMA

Mapel : PPKn

Kategori : Hak Asasi Manusia

Kata Kunci : Upaya pemerintah, HAM

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak paling hakiki yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun tanpa memandang ras dan jenis kelamin, Karena hak asasi bersifat personal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap manusia.

Upaya penegakan HAM merupakan bentuk tindakan yang dilakukan guna untuk membuat HAM lebih disegani, hormati maupun di akui oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah yang berada di Indonesia.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan HAN di Indonesia yaitu :

Penegakan HAM melalui Undang-Undang
Pembentukan Komisi Nasional HAM
Pembentukan Pengadilan HAM
Penegakan melalui proses pendidikan
Penegakan HAM Melalui Undang-undang

Undang-undang adalah suatu landasan hukum yang dimiliki oleh Indonesia yanh digunakan sagai pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia antara lain :

UU no. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia
UU 1945 beserta Amandemennya
UU no. 39 Tahun 1999 Mengatur Tentang HAM
Tap MPR No. XVII/MPR/1998
UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
UU No.26 Tahun 2000 tentang Hak Pengadilan HAM
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pembentukan Komisi Nasional HAM/ KOMNAS HAM

Upaya pemerindah dalam penegakan HAM untuk warga negara indonesia, pemerintah membentuk komisi-komisi Nasional Guna untuk membantu pemerintah dalam menegakkan HAM.

Komisi-komisi Nasional tersebut adalah :
Komisi nasional Perempuan
Yang mempunyai tujuan untuk : menghapus dan meningkatkan penaggulangan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan serta menegakkan HAM khusus Perempuan di Indonesia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Yang mempunyai tujuan untuk : melindungi dan menegakkan HAM kepada seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali.
Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM adalah badan pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat Yang menjadi dasar penegakan serta kepastian hukum untuk menjaga keadilan dan keamanan.

Peran khusus Pengadilan HAM dalam menjalankan tugasnya :

Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan langkah awal dalam menegakkan keadilan untuk seluruh warga negara indonesia yang berkaitan dengan permasalahan HAM.
Proses pelimpahan hukum perkara terkait masalah pelanggaran HAM akan ditangani oleh pengadilan HAM dengan mekanisme pelaksanaan sistem peradilan di indonesia.
Penegakan HAM Melaui Proses Pendidikan
- Penegakan HAM juga bisa dilakukan dengan proses pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal.
- Contoh penegakan HAM dalam Pendidikan formal adalah dengan penanaman pemahaman tentang HAM kepada peserta didik agar melakukan penerapan pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.
Didalam Upaya ini diharapkan pemerintah dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang mengancam Hak Asasi Manusia yang berada di Indonesia. Selain pemerintah kita juga sebagai warga negara indonesia harus menjaga dan menghormati HAM sesama manusia karena agar tidak menimbulkan kegaduhan akibat kurangnya kita dalam menghargai HAM sesama manusia.

Page 2

Upaya penegakan HAM merupakan bentuk tindakan yang dilakukan guna untuk membuat HAM lebih disegani, hormati maupun di akui oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah yang berada di Indonesia.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan HAN di Indonesia yaitu :

Penegakan HAM melalui Undang-Undang
Pembentukan Komisi Nasional HAM
Pembentukan Pengadilan HAM
Penegakan melalui proses pendidikan
Penegakan HAM Melalui Undang-undang

Undang-undang adalah suatu landasan hukum yang dimiliki oleh Indonesia yanh digunakan sagai pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia antara lain :

UU no. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia
UU 1945 beserta Amandemennya
UU no. 39 Tahun 1999 Mengatur Tentang HAM
Tap MPR No. XVII/MPR/1998
UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
UU No.26 Tahun 2000 tentang Hak Pengadilan HAM
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pembentukan Komisi Nasional HAM/ KOMNAS HAM

Upaya pemerindah dalam penegakan HAM untuk warga negara indonesia, pemerintah membentuk komisi-komisi Nasional Guna untuk membantu pemerintah dalam menegakkan HAM.

Komisi-komisi Nasional tersebut adalah :
Komisi nasional Perempuan
Yang mempunyai tujuan untuk : menghapus dan meningkatkan penaggulangan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan serta menegakkan HAM khusus Perempuan di Indonesia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Yang mempunyai tujuan untuk : melindungi dan menegakkan HAM kepada seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali.
Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM adalah badan pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat Yang menjadi dasar penegakan serta kepastian hukum untuk menjaga keadilan dan keamanan.

Peran khusus Pengadilan HAM dalam menjalankan tugasnya :

Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan langkah awal dalam menegakkan keadilan untuk seluruh warga negara indonesia yang berkaitan dengan permasalahan HAM.
Proses pelimpahan hukum perkara terkait masalah pelanggaran HAM akan ditangani oleh pengadilan HAM dengan mekanisme pelaksanaan sistem peradilan di indonesia.
Penegakan HAM Melaui Proses Pendidikan
- Penegakan HAM juga bisa dilakukan dengan proses pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal.
- Contoh penegakan HAM dalam Pendidikan formal adalah dengan penanaman pemahaman tentang HAM kepada peserta didik agar melakukan penerapan pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.
Didalam Upaya ini diharapkan pemerintah dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang mengancam Hak Asasi Manusia yang berada di Indonesia. Selain pemerintah kita juga sebagai warga negara indonesia harus menjaga dan menghormati HAM sesama manusia karena agar tidak menimbulkan kegaduhan akibat kurangnya kita dalam menghargai HAM sesama manusia.

Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya

Page 3

Upaya penegakan HAM merupakan bentuk tindakan yang dilakukan guna untuk membuat HAM lebih disegani, hormati maupun di akui oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah yang berada di Indonesia.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan HAN di Indonesia yaitu :

Penegakan HAM melalui Undang-Undang
Pembentukan Komisi Nasional HAM
Pembentukan Pengadilan HAM
Penegakan melalui proses pendidikan
Penegakan HAM Melalui Undang-undang

Undang-undang adalah suatu landasan hukum yang dimiliki oleh Indonesia yanh digunakan sagai pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia antara lain :

UU no. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia
UU 1945 beserta Amandemennya
UU no. 39 Tahun 1999 Mengatur Tentang HAM
Tap MPR No. XVII/MPR/1998
UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
UU No.26 Tahun 2000 tentang Hak Pengadilan HAM
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pembentukan Komisi Nasional HAM/ KOMNAS HAM

Upaya pemerindah dalam penegakan HAM untuk warga negara indonesia, pemerintah membentuk komisi-komisi Nasional Guna untuk membantu pemerintah dalam menegakkan HAM.

Komisi-komisi Nasional tersebut adalah :
Komisi nasional Perempuan
Yang mempunyai tujuan untuk : menghapus dan meningkatkan penaggulangan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan serta menegakkan HAM khusus Perempuan di Indonesia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Yang mempunyai tujuan untuk : melindungi dan menegakkan HAM kepada seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali.
Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM adalah badan pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat Yang menjadi dasar penegakan serta kepastian hukum untuk menjaga keadilan dan keamanan.

Peran khusus Pengadilan HAM dalam menjalankan tugasnya :

Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan langkah awal dalam menegakkan keadilan untuk seluruh warga negara indonesia yang berkaitan dengan permasalahan HAM.
Proses pelimpahan hukum perkara terkait masalah pelanggaran HAM akan ditangani oleh pengadilan HAM dengan mekanisme pelaksanaan sistem peradilan di indonesia.
Penegakan HAM Melaui Proses Pendidikan
- Penegakan HAM juga bisa dilakukan dengan proses pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal.
- Contoh penegakan HAM dalam Pendidikan formal adalah dengan penanaman pemahaman tentang HAM kepada peserta didik agar melakukan penerapan pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.
Didalam Upaya ini diharapkan pemerintah dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang mengancam Hak Asasi Manusia yang berada di Indonesia. Selain pemerintah kita juga sebagai warga negara indonesia harus menjaga dan menghormati HAM sesama manusia karena agar tidak menimbulkan kegaduhan akibat kurangnya kita dalam menghargai HAM sesama manusia.

Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya

Page 4

Upaya penegakan HAM merupakan bentuk tindakan yang dilakukan guna untuk membuat HAM lebih disegani, hormati maupun di akui oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah yang berada di Indonesia.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan HAN di Indonesia yaitu :

Penegakan HAM melalui Undang-Undang
Pembentukan Komisi Nasional HAM
Pembentukan Pengadilan HAM
Penegakan melalui proses pendidikan
Penegakan HAM Melalui Undang-undang

Undang-undang adalah suatu landasan hukum yang dimiliki oleh Indonesia yanh digunakan sagai pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia antara lain :

UU no. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia
UU 1945 beserta Amandemennya
UU no. 39 Tahun 1999 Mengatur Tentang HAM
Tap MPR No. XVII/MPR/1998
UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
UU No.26 Tahun 2000 tentang Hak Pengadilan HAM
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pembentukan Komisi Nasional HAM/ KOMNAS HAM

Upaya pemerindah dalam penegakan HAM untuk warga negara indonesia, pemerintah membentuk komisi-komisi Nasional Guna untuk membantu pemerintah dalam menegakkan HAM.

Komisi-komisi Nasional tersebut adalah :
Komisi nasional Perempuan
Yang mempunyai tujuan untuk : menghapus dan meningkatkan penaggulangan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan serta menegakkan HAM khusus Perempuan di Indonesia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Yang mempunyai tujuan untuk : melindungi dan menegakkan HAM kepada seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali.
Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM adalah badan pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat Yang menjadi dasar penegakan serta kepastian hukum untuk menjaga keadilan dan keamanan.

Peran khusus Pengadilan HAM dalam menjalankan tugasnya :

Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan langkah awal dalam menegakkan keadilan untuk seluruh warga negara indonesia yang berkaitan dengan permasalahan HAM.
Proses pelimpahan hukum perkara terkait masalah pelanggaran HAM akan ditangani oleh pengadilan HAM dengan mekanisme pelaksanaan sistem peradilan di indonesia.
Penegakan HAM Melaui Proses Pendidikan
- Penegakan HAM juga bisa dilakukan dengan proses pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal.
- Contoh penegakan HAM dalam Pendidikan formal adalah dengan penanaman pemahaman tentang HAM kepada peserta didik agar melakukan penerapan pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.
Didalam Upaya ini diharapkan pemerintah dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang mengancam Hak Asasi Manusia yang berada di Indonesia. Selain pemerintah kita juga sebagai warga negara indonesia harus menjaga dan menghormati HAM sesama manusia karena agar tidak menimbulkan kegaduhan akibat kurangnya kita dalam menghargai HAM sesama manusia.

Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya