Penulis: Lina Herlina - 24 April 2020, 15:10 WIB
Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan larangan mudik, untuk mengurangi penyebaran virus korona atau Covid-19 di Indonesia. Yang saat ini angkanya sudah mencapai 7.775 orang dinyatakan positif. Karenanya, di Sulawesi Selatan, bertepatan dengan hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar, Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arafah, mengatakan pelarangan mudik juga diberlakukan. "Dengan adanya kebijakan larangan mudik maka pemerintah untuk sementara menghentikan layanan transportasi udara dan juga laut, serta pembatasan jalur darat," tegas Arafah, Jumat (24/4). Sehingga Pelabuhan Makassar akan ditutup hingga 8 Juni 2020, dan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin tidak melayani penerbangan hingga 1 Juni 2020. Baca Juga: Batal PSBB, Kota Semarang Bolehkan Kelurahan Bikin Portal Wilayah "Mereka yang telah terlanjur memesan tiket bisa melakukan refund. Dan badan usaha penerbangan bisa mengembalikan dengan tunai atau voucher," ungkap Arafah. Meski larangan untuk layanan penumpang komersil ditiadakan sementara. Namun, untuk kargo dan pejabat tinggi negara, pelayanannya masih tetap dibuka, termasuk juga di Pelabuhan kapal penyeberangan barang yang memuat kargo, kontainer masih tetap beroperasi. Selain itu, Dinas Perhubungan Sulsel, juga akan segera mengeluarkan surat edaran untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan Penyebaran Covid -19. Arafah menambahkan, sejauh ini, untuk layanan transportasi darat dari 95 unit armada yang beroperasi selama ini, sekarang mulai berkurang. "Mungkin sudah tidak sampai 70 unit yang beroperasi tapi saya rasa dalam 1 atau 2 hari mereka akan berhenti beroperasi, karena sudah ada penutupan pintu masuk," tambahnya. (OL-13) Baca Juga: Penerbangan Komersial di Bandara El Tari Stop Sore Ini
SIARAN PERS, JAKARTA - Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan meresmikan pengoperasian 20 pelabuhan dan 10 bandar udara secara serentak di kantor pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta (19/12). Seluruh pelabuhan yang diresmikan tersebut merupakan pelabuhan baru yang dibangun untuk membuka akses masyarakat dan membangun konektivitas antar pulau, yang tersebar di wilayah barat Indonesia sebanyak 5 pelabuhan, wilayah tengah sebanyak 8 pelabuhan dan wilayah Timur sebanyak 7 pelabuhan. Seluruh pembiayaannya berasal dari dana APBN. 20 pelabuhan baru tersebut yaitu: Pelabuhan Kalatoa, Benteng, Selayar, Sulawesi Selatan; Pelabuhan Malenge, Ampana Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah; Pelabuhan Paniti, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara; Pelabuhan Sagea, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara; Pelabuhan Matangisi, Ampana Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah; Pelabuhan Jinato, Benteng, Selayar, Sulawesi Selatan; Pelabuhan Tinombo, Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Pelabuhan Popoli, Ampana Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah; Pelabuhan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah; Pelabuhan Pokai, Muara Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat; Pelabuhan Branta, Pamekasan, Jawa Timur; Pelabuhan Melano, Ketapang, Kalimantan Barat; Pelabuhan Satai, Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat; Pelabuhan Buhias, Ondong Siau, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara; Pelabuhan Tangkiang, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah; Pelabuhan Moti, Ternate, Maluku Utara; Pelabuhan Weda, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara; Pelabuhan Jojame, Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara; Pelabuhan Dawai, Serui, Yapen, Papua; Pelabuhan Mansinam, Manokwari, Papua Barat. Sementara itu 10 bandar udara yang diresmikan terdiri dari pengoperasian dua terminal baru dan pengoperasian delapan bandar udara baru. Dua terminal baru yang diresmikan pengoperasiannya adalah terminal baru Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar yang dibiayai PT. Angkasa Pura I sebesar 2,8 triliun dan terminal baru Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, Palu yang dibiayai APBN sebesar 180 miliar. Kedua terminal baru tersebut telah beroperasi sejak April dan September 2014. Sedangkan delapan bandar udara yang diresmikan pengoperasiannya merupakan bandar udara baru yang dibangun untuk membuka akses masyarakat di daerah-daerah dan kawasan terpencil. Delapan bandar udara tersebut melayani penerbangan perintis dengan kapasitas mampu didarati oleh pesawat jenis ATR 72 600 dan C-22/Grand Caravan. Sumber pembiayaanya seluruhnya berasal dari dana APBN. Delapan Bandar Udara baru yang diresmikan tersebut yaitu: Bandar Udara Enggano, Pulau Enggano, Bengkulu; Bandar Udara Bone, Bone, Sulawesi Selatan; Bandar Udara Tanjung Api, Tojo Una Una, Sulawesi Tengah; Bandar Udara Karel Sadsuitubun, Maluku Tenggara, Maluku; Bandar Udara Jos Orno Imsula, Maluku Barat Daya, Maluku; Bandar Udara Waghete, Paniai, Papua; Bandar Udara Stevanus Rumbewas, Serui, Papua; Bandar Udara Matahora, Wakatobi, Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi baik darat, laut, udara maupun kereta api di seluruh wilayah Indonesia agar akses masyarakat semakin terbuka, pulau-pulau dapat terkoneksi dengan baik dan perekonomian masyarakat semakin tumbuh dengan baik pula. ****** Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Gedung Cipta Lantai 7 Jln. Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta 10110 Telp. 021-3811308
You're Reading a Free Preview
You're Reading a Free Preview Pada artikel ini, bandar udara tersibuk di Indonesia diukur menurut data yang disajikan oleh organisasi Dewan Bandar Udara Internasional.[1]
|