Tujuan Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur yaitu


Tujuan Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur yaitu

triwasam @triwasam

September 2018 2 658 Report

Apa tujuan daendels membagi jawa menjadi 9 prefektur?


Tujuan Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur yaitu

surya0 Agar mudah untuk menguassai daerah tersebut sacara satu per satu , hehehe

14 votes Thanks 27

Tujuan Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur yaitu

rahelananda83 Agar rakyat jawa susah untuk melawan belanda karena rakyat jawa mnjdi lebih sdkit .. klaw gk slah yaa ..

6 votes Thanks 10

Tujuan Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur yaitu

Merupakan seorang politikus dari Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, ia dalam memerintah antara kisaran tahun 1808-1811, dimana saat itu Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Tugas utama Daendels pada saat itu ialah mempertahankan Pulau Jawa supaya tidak dapat dikuasai oleh Inggris.

Sebagai pemimpin yang telah ditunjuk oleh pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan social ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Pulau Jawa.

Kebijakan Pemerintahan Herman W. Daendel

Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya beliau bersikap diktator sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut.

Usaha-Usaha Daendels Pada Masa Pemerintahannya

Ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan Daensdels yang diantaranya yaitu:

Dengan melakukan banyak campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat pada kerajaan-kerajaan di Jawa. Untuk memperkuat kedudukannya, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan (Legiun Mangkunegara) dengan kekuatan sekitar 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang.

Melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan local, seperti saat terjadi pergantian Raja, serta membatasi secara ketat kekuasaan Raja-raja di Nusantara. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten, yang setiap prefektur dikepalai oleh seorang Residen “Prefek” yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara, yang setiap Residen membawahi beberapa Bupati.

Para Bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintahan Belanda, mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislative pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat.

Salah seorang penasihatnya yang cakap ialah Mr. Muntinghe. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Daendels membentuk 3 jenis pengadilan yakni pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang Pribumi dan pengadilan untuk orang Timur Asing. Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektur dengan Prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota, yang dimana hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah Prefektur seperti Batavia, Semarang dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.

Pemberantasan korupsi tanpa padang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun, akan tetapi Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada Swasta.

Dengan membangun jalan antara Anyer-Penarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang. Membangun pabrik senjata didaerah Gresik dan Semarang, hal itu dilakukan karena Daendels tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari Eropa akibat blockade Inggris di lautan. Dan membangun pangkalan angkatan kaut di Ujung Kulon dan Suarabaya.

  • Dengan membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara “Algemene Rekenkaer” dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
  • Mengekuarkan uang kertas.
  • Memperbaiki gaji pegawai.
  • Pajak In Natura “Contingenten” dan system penyerahan wajib “Verplichte Leveranties” yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
  • Dengan mengadakan monopoli perdagangan beras.

Mengadakan Prianger Stelsel yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi.

  • Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa “rodi” untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
  • Perbudakan dibiarkan berkembang.
  • Menghapus upacara penghormatan kepada Residen, Sunan atau Sultan.
  • Dan dengan membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Kebijakan Daendels : Pengertian, Pemerintah, Usaha Yang Dilakukan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Halo sobat kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hidup dari Daendels dan bagaimana Masa Pemerintahan dan Kebijakannya di Indonesia.

Dia lebih dikenal di Indonesia sebagai seorang Gubernur Jenderal yang kejam dan Sadis karena Kebijakannya dalam membuat jalan Anyer sampai Panarukan yang mengambil banyak nyawa.

Tapi nyatanya, Dia juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas, jujur dan amanah dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pemerintahan Kekaisaran Perancis dibawah pimpinan Louis Bonaparte (yang menjajah Belanda) kala itu.

Biografi Singkat Daendels.

Tujuan Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur yaitu
Sumber : Kompas.com

Herman William Daendels Lahir di Hattem , Belanda , pada 21 Oktober 1762. putra dari sekretaris walikota, bernama Burchard Johan dan Josina Christina Tulleken.

Ia belajar hukum di Universitas Harderwijk dan berhasil lulus dan memperoleh gelar doktor pada 10 April 1783. Dia juga dikenal sebagai seorang revolusioner, jenderal dan politikus Belanda.

Pada tahun 1811 dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 setelah diangkat oleh Louis Bonaparte, Raja Holland yang saat itu berada dibawah kekuasaan Kekaisaran Perancis dibawah Kaisar Napoleon Bonaparte.

Baca juga : Peter Both .

Di dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Dia ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia.

Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Saat Dia berkuasa menjadi Gubernur Jenderal, Indonesia disebut sebagai Republik Bataaf (atau Republik Batavia).

Kebijakan Daendels.

Tujuan Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur yaitu
Sumber : historia.cm

Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, dia melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi.

Bidang pertahanan dan keamanan

  • Membangun benteng-benteng pertahanan baru
  • Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon.
  • Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil
  • Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, dia tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, dia menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang.
  • Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km.

Bidang pemerintahan

Beberapa kebijakannya dalam bidang Pemerintahan dan Politik adalah sebagai berikut :

  • Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
  • Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
  • Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.
  • Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
  • mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” dengan kekuatan 1.150 orang prajurit.

Melihat semua bentuk intervensi dan kesewenang-wenangan dari Pemerintahan Batavia, Raden Rangga terdorong untuk melakukan perlawan terhadap kekuatan kolonial.

Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kasultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sultan Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga.

Namun perlawanan Raden Rangga ini segera dapat ditumpas dan Raden Rangga sendiri terbunuh. Daendels kemudian memberikan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwana II agar menyetujui pengangkatan kembali Danureja II (Mangkubumi) sebagai patih dan Sultan harus menanggung kerugian perang akibat perlawanan Raden Rangga.

Tentu Hamengkubuwana II menolak ultimatum itu. Akibatnya, pada Desember 1810 Daendels menuju Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Melalui serangan itu,, Dia berhasil memaksa Hamengkubuwana II untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III.

Bidang peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Seperti :

  • Membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
  • Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

Bidang sosial ekonomi

Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan itu misalnya:

  • memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,
  • Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
  • Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,
  • Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
  • Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

Berakhir Pemerintah Daendels

Pada bulan Mei 1811, dia dipanggil kembali untuk pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen.

Pada November 1811 ia tinggal di Paris. Ia diangkat sebagai Jenderal Divisi ( Mayor Jenderal ) dan memimpin Divisi ke-26 Grande Armée yang dibentuk dari pasukan dari Baden, Hesse-Darmstadt, dan Berg.

Pertengahan Maret 1812, ia lalu diangkat sebagai komandan divisi ke-26 dan menjabat sebagai bagian dari Korps IX di bawah Marsekal Victor dimaksudkan sebagai cadangan untuk melawan serangan tentara Inggris dan Rusia.

Tapi sayang, Kekaisaran Perancis harus kalah dari serangan Inggris dan Rusia. Melalui kekalahan itu Napoleon Bonaparte di tangkap dan di asingkan, sedangkan Daendels lalu di buang untuk menjadi Gubernur Jenderal di pulau Emas di Ghana.

Namun, Daendels menggunakan jabatan gubernurnya sebagai kesempatan untuk membangun bisnis monopoli swasta di Gold Coast Belanda. Melihat itu Pemerintah Inggris langsung menuduh jika Daendels melakukan perbudakan.

Tapi sebelum di di sidang, Akhirnya tidak ada rencana yang membuahkan hasil, karena Daendels meninggal karena malaria di kastil St. George d’Elmina Adalah di wilayah pusat pemerintahan Belanda, pada 2 Mei 1818.

Fakta Jalan Anyer dan Panarukan.

Tujuan Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur yaitu
sumber : Sindonews.com

Kita tahu sebagai salah satu kebijakan Daendels dalam bidang Ekonomi. Yang ternyata memiliki fakta yang tidak pernah diceritakan sampai kini. Padahal Narasi yang.sering terdengar adalah bagaimana pribumi menjadi korban kerja paksa dari Kebijakan jalan Anyer dan Panarukan.

Menurut detik.com (2021) Daendels telah berani menyediakan upah kepada orang – orang yang bekerja dalam pembangunan jalan Anyer-Panaruka. Dia memberikan upah tersebut melalui Pemimpin lokal (Bupati, Kades dll) Tapi ternyata uang upah dari Daendels itu malah dikorupsi hingga akhirnya banyak korban berjatuhan saat pembangunan jalan tersebut.

Baca juga : Sejarah VOC.

Dan itulah kawan, Pembahasan menteri tentang Gubernur Jenderal Daendels. Sampai jumpa di materi materi menarik lainnya.