Tantangan apa saja yang dihadapi Gubernur Jenderal Hindia Belanda van der Capellen di Indonesia

Mr. Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen (lahir di Utrecht, 15 Desember 1778 – meninggal di De Bilt, Utrecht, 10 April 1848 pada umur 69 tahun) yaitu penguasa Hindia Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama sebagian tahun. Pada Kongres Wina, untuk Belanda diberikan kembali Hindia Belanda.

Van der Capellen, memerintah selang tanggal 19 Agustus 1816 – 1 Januari 1826. Beliau yaitu Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-41.

Beliau yaitu seorang berpikiran liberal, semangat yang tengah berhembus di Eropa setelah Revolusi Perancis. Tetapi segera beliau melihat bahwa penerapan prinsip laissez-faire akan segera merugikan petani kecil di Jawa dan sebagian wilayah Hindia Belanda yang lain sebab orang-orang kaya (baca:orang Belanda) akan segera menguasai banyak lahan dan membiarkan para petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian, keadaan yang sudah pernah terjadi pada masa ratus tahun ke-18, pada masa VOC.

Di masanya beliau juga harus menghadapi rongrongan Raffles, sebagai Komisaris Jenderal Bengkulu, yang mencoba menguasai Sumatra dan Kalimantan untuk dikuasai raja Britania Raya. Perselisihan ini terselesaikan dengan disepakatinya Traktat London 1824. Permasalahan keamanan yang lain yang harus dihadapinya yaitu Perang Paderi di Minangkabau, Perang Diponegoro, perlawanan sultan Palembang, dan pemberontakan di Maluku.

Untuk memperbaiki situasi ekonomi, Van der Capellen berusaha memajukan ekonomi warga yang sebagian akbar yaitu petani. Beliau menghentikan pembayaran sewa tanah di daerah Negara Luhur Mataram, untuk membantu petani. Namun tindakannya ini menimbulkan protes dari kalangan ningrat pemilik tanah dan dijadikan perlawanan. Pecahlah perang yang dipimpin oleh seorang pangeran Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, yang diketahui sebagai Perang Diponegoro selang tahun 1825 – 1830. Di Keliruku, beliau mengurangi sebagian monopoli perdagangan rempah-rempah untuk meredam ketidakadilan dan perlawanan rakyat.

Untuk memajukan pertanian dan tingkat pendidikan, beliau mendirikan "Departemen Pertanian, Seni, dan Ilmu Pengetahuan untuk Pulau Jawa" yang bertugas memajukan pertanian melewati pendidikan umum dan profesional serta penelitian di bidang biologi. Prof. C.G.K. Reinwardt (dikenal pula sebagai direktur Kebun Botani Buitenzorg yang pertama) ditunjuk sebagai orang pertama untuk menduduki portofolio ini. Di masanya, dikeluarkan UU Pendidikan (1916). Sebagai pelaksanaannya dibangunlah sekolah-sekolah dasar untuk semua golongan warga. Namun demikian, tanggapan masyarakat non-Belanda sangat sepi sebab pengajaran sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa Belanda dan mengajarkan pranata Eropa. Menyadari hal ini van der Capellen memerintahkan penyelidikan tentang sistem pendidikan warga asli sehingga dapat dimodernisasi. Dapat disebutkan ini yaitu usaha pertama untuk memasukkan prinsip pendidikan Eropa ke masyarakat asli Indonesia.

Di bidang kesehatan, tantangan yang harus dihadapi yaitu mewabahnya penyakit cacar. Reinwardt berusaha keras menyadarkan warga akan pentingnya sanitasi dan supaya warga bersiap diimunisasi. Imunisasi berhasil dijalankan dan penyakit cacar berhasil ditekan penyebarannya.

Van der Capellen yang sangat liberal ini tidak disukai kalangan atas di Hindia Belanda sebab dianggap terlalu lemah. Pada tahun 1824 beliau dipanggil pulang ke Belanda dan pada tahun 1826 posisi gubernur jenderal diserahkan untuk Hendrik Merkus de Kock.

Untuk menghormati jasanya, di kota Batusangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar didirikan benteng menurut namanya, yaitu Fort Van der Capellen.

Lihat pula

• Daftar Penguasa Hindia Belanda
• Fort Van der Capellen

Page 2

Mr. Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen (lahir di Utrecht, 15 Desember 1778 – meninggal di De Bilt, Utrecht, 10 April 1848 pada umur 69 tahun) adalah penguasa Hindia Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama sebagian tahun. Pada Kongres Wina, untuk Belanda diberikan kembali Hindia Belanda.

Van der Capellen, memerintah selang tanggal 19 Agustus 1816 – 1 Januari 1826. Beliau adalah Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-41.

Beliau adalah seorang berpikiran liberal, semangat yang tengah berhembus di Eropa setelah Revolusi Perancis. Tetapi segera beliau melihat bahwa penerapan prinsip laissez-faire akan segera merugikan petani kecil di Jawa dan sebagian wilayah Hindia Belanda yang lain karena orang-orang kaya (baca:orang Belanda) akan segera menguasai banyak lahan dan membiarkan para petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian, keadaan yang sudah pernah terjadi pada masa ratus tahun ke-18, pada masa VOC.

Di masanya beliau juga harus menghadapi rongrongan Raffles, sebagai Komisaris Jenderal Bengkulu, yang mencoba menguasai Sumatra dan Kalimantan untuk dikuasai raja Britania Raya. Perselisihan ini terselesaikan dengan disepakatinya Traktat London 1824. Permasalahan keamanan yang lain yang harus dihadapinya adalah Perang Paderi di Minangkabau, Perang Diponegoro, perlawanan sultan Palembang, dan pemberontakan di Maluku.

Untuk memperbaiki situasi ekonomi, Van der Capellen berusaha memajukan ekonomi warga yang sebagian akbar adalah petani. Beliau menghentikan pembayaran sewa tanah di daerah Negara Luhur Mataram, untuk membantu petani. Namun tindakannya ini menimbulkan protes dari kalangan ningrat pemilik tanah dan dibuat sebagai perlawanan. Pecahlah perang yang dipimpin oleh seorang pangeran Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, yang diketahui sebagai Perang Diponegoro selang tahun 1825 – 1830. Di Keliruku, beliau mengurangi sebagian monopoli perdagangan rempah-rempah untuk meredam ketidakadilan dan perlawanan rakyat.

Untuk memajukan pertanian dan tingkat pendidikan, beliau mendirikan "Departemen Pertanian, Seni, dan Ilmu Pengetahuan untuk Pulau Jawa" yang bertugas memajukan pertanian melalui pendidikan umum dan profesional serta penelitian di segi biologi. Prof. C.G.K. Reinwardt (dikenal pula sebagai direktur Kebun Botani Buitenzorg yang pertama) ditunjuk sebagai orang pertama untuk menduduki portofolio ini. Di masanya, dikeluarkan UU Pendidikan (1916). Sebagai pelaksanaannya dibangunlah sekolah-sekolah dasar untuk semua golongan warga. Namun demikian, tanggapan masyarakat non-Belanda sangat sepi karena pengajaran sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa Belanda dan mengajarkan pranata Eropa. Menyadari hal ini van der Capellen memerintahkan penyelidikan mengenai sistem pendidikan warga asli sehingga bisa dimodernisasi. Bisa disebutkan ini adalah usaha pertama untuk memasukkan prinsip pendidikan Eropa ke masyarakat asli Indonesia.

Di segi kesehatan, tantangan yang harus dihadapi adalah mewabahnya penyakit cacar. Reinwardt berusaha keras menyadarkan warga akan pentingnya sanitasi dan supaya warga bersiap diimunisasi. Imunisasi sukses dijalankan dan penyakit cacar sukses ditekan penyebarannya.

Van der Capellen yang sangat liberal ini tidak disukai kalangan atas di Hindia Belanda karena dianggap terlalu lemah. Pada tahun 1824 beliau dipanggil pulang ke Belanda dan pada tahun 1826 posisi gubernur jenderal diserahkan untuk Hendrik Merkus de Kock.

Untuk menghormati jasanya, di kota Batusangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar didirikan benteng menurut namanya, yaitu Fort Van der Capellen.

Lihat pula

• Daftar Penguasa Hindia Belanda
• Fort Van der Capellen

Page 3

Mr. Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen (lahir di Utrecht, 15 Desember 1778 – meninggal di De Bilt, Utrecht, 10 April 1848 pada umur 69 tahun) adalah penguasa Hindia Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama sebagian tahun. Pada Kongres Wina, untuk Belanda diberikan kembali Hindia Belanda.

Van der Capellen, memerintah selang tanggal 19 Agustus 1816 – 1 Januari 1826. Beliau adalah Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-41.

Beliau adalah seorang berpikiran liberal, semangat yang tengah berhembus di Eropa setelah Revolusi Perancis. Tetapi segera beliau melihat bahwa penerapan prinsip laissez-faire akan segera merugikan petani kecil di Jawa dan sebagian wilayah Hindia Belanda yang lain karena orang-orang kaya (baca:orang Belanda) akan segera menguasai banyak lahan dan membiarkan para petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian, keadaan yang sudah pernah terjadi pada masa ratus tahun ke-18, pada masa VOC.

Di masanya beliau juga harus menghadapi rongrongan Raffles, sebagai Komisaris Jenderal Bengkulu, yang mencoba menguasai Sumatra dan Kalimantan untuk dikuasai raja Britania Raya. Perselisihan ini terselesaikan dengan disepakatinya Traktat London 1824. Permasalahan keamanan yang lain yang harus dihadapinya adalah Perang Paderi di Minangkabau, Perang Diponegoro, perlawanan sultan Palembang, dan pemberontakan di Maluku.

Untuk memperbaiki situasi ekonomi, Van der Capellen berusaha memajukan ekonomi warga yang sebagian akbar adalah petani. Beliau menghentikan pembayaran sewa tanah di daerah Negara Luhur Mataram, untuk membantu petani. Namun tindakannya ini menimbulkan protes dari kalangan ningrat pemilik tanah dan dibuat sebagai perlawanan. Pecahlah perang yang dipimpin oleh seorang pangeran Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, yang diketahui sebagai Perang Diponegoro selang tahun 1825 – 1830. Di Keliruku, beliau mengurangi sebagian monopoli perdagangan rempah-rempah untuk meredam ketidakadilan dan perlawanan rakyat.

Untuk memajukan pertanian dan tingkat pendidikan, beliau mendirikan "Departemen Pertanian, Seni, dan Ilmu Pengetahuan untuk Pulau Jawa" yang bertugas memajukan pertanian melalui pendidikan umum dan profesional serta penelitian di segi biologi. Prof. C.G.K. Reinwardt (dikenal pula sebagai direktur Kebun Botani Buitenzorg yang pertama) ditunjuk sebagai orang pertama untuk menduduki portofolio ini. Di masanya, dikeluarkan UU Pendidikan (1916). Sebagai pelaksanaannya dibangunlah sekolah-sekolah dasar untuk semua golongan warga. Namun demikian, tanggapan masyarakat non-Belanda sangat sepi karena pengajaran sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa Belanda dan mengajarkan pranata Eropa. Menyadari hal ini van der Capellen memerintahkan penyelidikan mengenai sistem pendidikan warga asli sehingga bisa dimodernisasi. Bisa disebutkan ini adalah usaha pertama untuk memasukkan prinsip pendidikan Eropa ke masyarakat asli Indonesia.

Di segi kesehatan, tantangan yang harus dihadapi adalah mewabahnya penyakit cacar. Reinwardt berusaha keras menyadarkan warga akan pentingnya sanitasi dan supaya warga bersiap diimunisasi. Imunisasi sukses dijalankan dan penyakit cacar sukses ditekan penyebarannya.

Van der Capellen yang sangat liberal ini tidak disukai kalangan atas di Hindia Belanda karena dianggap terlalu lemah. Pada tahun 1824 beliau dipanggil pulang ke Belanda dan pada tahun 1826 posisi gubernur jenderal diserahkan untuk Hendrik Merkus de Kock.

Untuk menghormati jasanya, di kota Batusangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar didirikan benteng menurut namanya, yaitu Fort Van der Capellen.

Lihat pula

• Daftar Penguasa Hindia Belanda
• Fort Van der Capellen

Page 4

Mr. Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen (lahir di Utrecht, 15 Desember 1778 – meninggal di De Bilt, Utrecht, 10 April 1848 pada umur 69 tahun) yaitu penguasa Hindia Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama sebagian tahun. Pada Kongres Wina, untuk Belanda diberikan kembali Hindia Belanda.

Van der Capellen, memerintah selang tanggal 19 Agustus 1816 – 1 Januari 1826. Beliau yaitu Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-41.

Beliau yaitu seorang berpikiran liberal, semangat yang tengah berhembus di Eropa setelah Revolusi Perancis. Tetapi segera beliau melihat bahwa penerapan prinsip laissez-faire akan segera merugikan petani kecil di Jawa dan sebagian wilayah Hindia Belanda yang lain sebab orang-orang kaya (baca:orang Belanda) akan segera menguasai banyak lahan dan membiarkan para petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian, keadaan yang sudah pernah terjadi pada masa ratus tahun ke-18, pada masa VOC.

Di masanya beliau juga harus menghadapi rongrongan Raffles, sebagai Komisaris Jenderal Bengkulu, yang mencoba menguasai Sumatra dan Kalimantan untuk dikuasai raja Britania Raya. Perselisihan ini terselesaikan dengan disepakatinya Traktat London 1824. Permasalahan keamanan yang lain yang harus dihadapinya yaitu Perang Paderi di Minangkabau, Perang Diponegoro, perlawanan sultan Palembang, dan pemberontakan di Maluku.

Untuk memperbaiki situasi ekonomi, Van der Capellen berusaha memajukan ekonomi warga yang sebagian akbar yaitu petani. Beliau menghentikan pembayaran sewa tanah di daerah Negara Luhur Mataram, untuk membantu petani. Namun tindakannya ini menimbulkan protes dari kalangan ningrat pemilik tanah dan dijadikan perlawanan. Pecahlah perang yang dipimpin oleh seorang pangeran Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, yang diketahui sebagai Perang Diponegoro selang tahun 1825 – 1830. Di Keliruku, beliau mengurangi sebagian monopoli perdagangan rempah-rempah untuk meredam ketidakadilan dan perlawanan rakyat.

Untuk memajukan pertanian dan tingkat pendidikan, beliau mendirikan "Departemen Pertanian, Seni, dan Ilmu Pengetahuan untuk Pulau Jawa" yang bertugas memajukan pertanian melewati pendidikan umum dan profesional serta penelitian di bidang biologi. Prof. C.G.K. Reinwardt (dikenal pula sebagai direktur Kebun Botani Buitenzorg yang pertama) ditunjuk sebagai orang pertama untuk menduduki portofolio ini. Di masanya, dikeluarkan UU Pendidikan (1916). Sebagai pelaksanaannya dibangunlah sekolah-sekolah dasar untuk semua golongan warga. Namun demikian, tanggapan masyarakat non-Belanda sangat sepi sebab pengajaran sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa Belanda dan mengajarkan pranata Eropa. Menyadari hal ini van der Capellen memerintahkan penyelidikan tentang sistem pendidikan warga asli sehingga dapat dimodernisasi. Dapat disebutkan ini yaitu usaha pertama untuk memasukkan prinsip pendidikan Eropa ke masyarakat asli Indonesia.

Di bidang kesehatan, tantangan yang harus dihadapi yaitu mewabahnya penyakit cacar. Reinwardt berusaha keras menyadarkan warga akan pentingnya sanitasi dan supaya warga bersiap diimunisasi. Imunisasi berhasil dijalankan dan penyakit cacar berhasil ditekan penyebarannya.

Van der Capellen yang sangat liberal ini tidak disukai kalangan atas di Hindia Belanda sebab dianggap terlalu lemah. Pada tahun 1824 beliau dipanggil pulang ke Belanda dan pada tahun 1826 posisi gubernur jenderal diserahkan untuk Hendrik Merkus de Kock.

Untuk menghormati jasanya, di kota Batusangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar didirikan benteng menurut namanya, yaitu Fort Van der Capellen.

Lihat pula

• Daftar Penguasa Hindia Belanda
• Fort Van der Capellen