KOMPAS.com - Fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal, jika diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah.
Pemberian tersebut harus mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
4+
Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat dua pengertian keunagan daerah, yaitu:
- PP Nomor 58 tahun 2005
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Baca juga: Ciri-Ciri Uang Rupiah
- UU Nomor 23 tahun 2014
Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Sumber pendapatan
Untuk melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada perangkat daerah.
Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya.
- Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- Pendapatan daerah lain yang sah.
Baca juga: Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD
Pengelolaan keuangan daerah
Dalam buku Keuangan Daerah (2018) karya Khusaini, pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keunagan daerah.
UU Nomor 33 tahun 2004 menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, di antaranya menetapkan:
- Ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
- Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Perda tersebut.
- kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepaa DPRD mengenai pengelolaan dan kinerja keuangan daerah.
- Laporan keuangan daerah merupakan dokumen daerah sehingga dapatr diketahui oleh masyarakat.
Baca juga: Peran Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah
Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur keuangan secara mandiri dengan menggunakan prisnip-prinsip keuangan daerah.
Prinsip-prinsip tersebut, yaitu:
- Akuntabilitas
Dalam pengambilan keputusan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan.
- Transparansi
Diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengawasi.
- Kejujuran
Keuangan publik harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.
Baca juga: Peraturan Daerah: Pembentukan, Kedudukan, dan Fungsi
- Value of money
Dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggara harus memerhatikan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi.
- Pengendalian
Dalam prinsip ini, dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.