17-04-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
 Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk saat menerima Anggota dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di ruang tamu Kepala BK DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018). Foto : Andri/andKepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk menegaskan bahwa setiap peraturan yang ada, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum perundang-undangan. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima Anggota dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di ruang tamu Kepala BK DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018). “Setiap peraturan perundangan-undangan memiliki hierarki, dimana peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya. Misalnya peraturan daerah (Perda) yang tidak boleh bertentangan dengan PP (Peraturan Pemerintah) atau Peraturan Presiden, serta undang-undang,” ujar Johnson. Begitupun ketika DPRD Banggai berencana ingin membuat rancangan Perda, baik Perda tentang bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun rancangan Perda tentang lembaga bantuan hukum bagi rakyat miskin. Tentu kedua rancangan Perda tersebut menurut Johnson tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maupun UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. “Mungkin kalau ingin membuat rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin tidak masalah, namun hal yang berbeda terjadi dengan rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi ASN. Karena segala ketentuan ASN sudah diatur dalam UU ASN yang tentu saja kedudukannya lebih tinggi dibanding Perda,” tambahnya. Selain itu dilanjutkan Johnson, dalam UU Advokat jelas disebutkan yang diperbolehkan menjadi pembela dihadapan hukum adalah pengacara yang notabene memiliki izin beracara. Sehingga, jika Perda tersebut bertujuan ingin membantu ASN yang terkena kasus hukum, maka sifatnya lebih kepada mendampingi. Pendampingan ini dalam struktur bisa dilakukan melalui biro hukum atau bagian hukum di instansi atau lembaga ASN tersebut bernaung. Sebagaimana diketahui, penjelasan Johnson itu dilakukan menyusul keinginan Anggota DPRD Banggai yang ingin berkonsultasi atas rencananya membuat sebuah bentuk rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi ASN dan Perda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin di Banggai. Mereka berharap jangan sampai kedua Perda tersebut nantinya malah bertabrakan dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Sehingga rentan untuk dibatalkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, tahun lalu Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo telah membatalkan lebih dari tiga ribu Perda yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. (ayu/sf)
Seluruh peraturan Perundang Undangan dibawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena?
Jawaban yang benar adalah: B. merupakan hukum dasar. Dilansir dari Ensiklopedia, seluruh peraturan perundang undangan dibawah uud negara republik indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan uud negara republik indonesia tahun 1945 karena merupakan hukum dasar. Baca juga: Sikap yang sesuai dengan sila ke 4? Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. memuat hal-hal yang prinsip adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. merupakan hukum dasar adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Baca juga: Di bawah ini adalah yang termasuk dari ciri – ciri hewan pemakan tumbuhan antara lain adalah? Menurut saya jawaban C. merupakan hukum tertulis adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. dibuat oleh para pendiri negara adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Baca juga: Pengasingan dari lingkungan kemasyarakatan bagi warga yang tidak bersedia kerja bakti merupakan contoh sanksi dari norma? Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. merupakan hukum dasar. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.
Peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 karena UUD 1945 merupakan?
Jawaban: A. hukum dasar Dilansir dari Encyclopedia Britannica, peraturan perundang-undangan dibawah uud 1945, tidak boleh bertentangan dengan uud 1945 karena uud 1945 merupakan hukum dasar. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Berikut ini merupakan dampak apabila rakyat tidak terlibat dalam penyusunan perundangan adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. isi pembukaan UUD 1945 inti dari politik trias politik besutan van deventer adalah jelaskan ancaman di bidangekonomi secara internal adalah jelaskan aspek yang dapat menyebabkan musnahnya suatu bangsa menurut kenichi ohmae adalah jelaskan asas keterpaduan wawasan nusantara adalah perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan... jelaskan bentuk partisipasi siswa dalam pembelaan negara adalah jelaskan contoh penerapan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah jelaskan bentuk-bentuk nasionalisme yang berkembang di dunia adalah jelaskan dimensi ancaman nonmiliter adalah seperti jelaskan penyebab runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, adalah .... * isi pembukaan UUD 1945 inti dari politik trias politik besutan van deventer adalah jelaskan ancaman di bidangekonomi secara internal adalah jelaskan aspek yang dapat menyebabkan musnahnya suatu bangsa menurut kenichi ohmae adalah jelaskan asas keterpaduan wawasan nusantara adalah perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan... jelaskan bentuk partisipasi siswa dalam pembelaan negara adalah jelaskan contoh penerapan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah jelaskan bentuk-bentuk nasionalisme yang berkembang di dunia adalah jelaskan dimensi ancaman nonmiliter adalah seperti jelaskan penyebab runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, adalah .... * |
Segala peraturan perundang undangan dibawah UUD Negara ri tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan
Pos Terkait
Copyright © 2024 idkuu.com Inc.
