Sebutkan dan jelaskan fungsi uud negara republik indonesia tahun 1945

JAKARTA - Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi salah satu hal yang patut kita ketahui sebagai bangsa Indonesia. Namun, sebelumnya mari kita pahami pengertian tentang apa itu UUD 1945?

UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan. Sementara Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Selain hukum dasar tertulis, juga berlaku hukum dasar tidak tertulis.

Fungsi UUD 1945

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan fungsi Undang-undang Dasar 1945 mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.

Menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan semua komponen tersebut di atas. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis.

Sifat UUD 1945

Sementara sifat UUD 1945 yaitu: Singkat, maksudnya UUD 1945 hanya memuat sebanyak 37 pasal. UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok saja.

Sifat yang kedua, UUD 1945 bersifat elastis. Dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada UU yang lebih mudah cara membuat, mengubah dan mencabutnya.

Secara umum di negara berkembang, pedoman-pedoman fundamental atau undang-undang dirumuskan dalam bentuk Undang- Undang Dasar yang bersifat tertulis.

Tapi Konstitusi juga tidak hanya memuat hukum dasar yang tertulis namun masih ada hukum dasar yang tidak tertulis.

Realitanya, dalam penyelenggaran negara, kebanyakan aturan-aturan dasar itu justru tidak tertulis. Sementara yang tertulis itu merupakan aturan pokok saja.

Konstitusi secara tidak tertulis lebih banyak diatur dalam konvensi atau undang-undang biasa. Sedangkan konstitusi yang tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah.

Konvensi keberadaannya secara yuridis pada negara yang secara formil memiliki konstitusi, akan tetapi pada negara yang secara formil memiliki konstitusi itu tetap diakui keberadaannya. Konvensi memberikan dukungan kelengkapan dan fleksibilitas terhadap konstitusi.

Itulah penjelasan mengenai Sifat dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

#UUD 1945
#Sifat dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republ

Fungsi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan apakah norma tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD Tahun 1945

Dengan demikian, fungsi UUD 1945 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan penyusun peraturan, serta sebagai alat kontrol.

Grace Eirin Sabtu, 16 Oktober 2021 | 20:00 WIB

Kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. (freepik)

Bobo.id - Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya.

Sejak 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini.

Baik dari bagian pembukaan hingga bagian pasal-pasal, UUD 1945 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam sistem perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi yang tertinggi di Indonesia.

Artinya, segala peraturan perundangan di bawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga: Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia

Lalu, bagaimana dengan kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945 bagi Indonesia? Yuk, cari jawabannya dari penjelasan berikut ini.

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

Adapun dua kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 pada sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi.

Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara.

Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara.

Page 2

Page 3

freepik

Kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945.

Bobo.id - Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya.

Sejak 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini.

Baik dari bagian pembukaan hingga bagian pasal-pasal, UUD 1945 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam sistem perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi yang tertinggi di Indonesia.

Artinya, segala peraturan perundangan di bawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga: Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia

Lalu, bagaimana dengan kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945 bagi Indonesia? Yuk, cari jawabannya dari penjelasan berikut ini.

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

Adapun dua kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 pada sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi.

Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara.

Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara.

tirto.id - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki kedudukan tertinggi sebagai landasan serta sumber tata tertib hukum yang ada di Indonesia.

Dikutip dari modul berjudul Makna Undang-Undang Dasar (2018: 16-17), dalam UUD 1945 tercantum secara keseluruhan peraturan-peraturan dan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terkait peraturan yang berlaku.

Artinya, apabila ada sebuah peraturan berlaku tidak sesuai dengan UUD 1945, maka peraturan tertunjuk wajib untuk ditinjau kembali untuk diperbaiki, dicabut, atau bahkan tidak diperkenankan untuk diberlakukan kembali.

Selain sebagai alat kontrol UUD 1945 memiliki beberapa fungsi lain, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara.

- Sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

- Sebagai alat kontrol, apakah suatu peraturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (di atasnya), yang pada akhirnya sesuai atau tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 (yudicial review).

Hubungan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Dengan Pasal-pasal di Dalamnya

UUD 1945 terdiri dari dua bagian, yaitu:

- Pembukaan UUD Negara RI Tahun1945, yang terdiri atas empat alinea.

- Batang Tubuh yaitu Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945. Setelah mengalami perubahan pasal-pasal tersebut kini terdiri atas; 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan.

Pembukaan UUD 1945 juga dikenal sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mengandung Dasar Faslafah Negara Indonesia yaitu Pancasila dan Tujuan Negara yang memiliki kedudukan tertinggi di mata hukum. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah atau bersifat tetap.

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal yang ada di dalamnya bersifat tidak dapat terpisahkan.

Artinya, antara satu dan lainnya saling berkaitan. Hubungan itu berbentuk penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang tertuang pada pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai penjelasan lebih lanjut dan rinci dalam bagian Pembukaan UUD 1945.

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi memiliki arti penting dari segi hukum yang berkaitan erat dengan Pembukaan UUD 1945.

Tercatat setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Sukarno, hal itu menjadi penanda bahwa tata hukum kolonial telah tergantikan dengan tatanan hukum milik Indonesia sendiri

Dari laman Tirto.id, menjabarkan terkait hubungan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari dua paragraf dengan Pembukaan UUD 1945.

Pada paragraf pertama Proklamasi yang berbunyi, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia," merupakan sebuah pernyatan, dan berkaitan dengan alinea ketiga pada teks Pembukaan UUD 1945 yang membahas tentang kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah negara. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 berbunyi, “...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Paragraf kedua Proklamasi merupakan penjabaran dari langkah-langkah yang akan diambil setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan.

Langkah-langkah tersebut meliputi penentuan tujuan dibentuknya negara Indonesia, penentuan UUD negara Indonesia sebagai dasar hukum negara Indonesia yang sah, dan penentuan Pancasila sebagai dasar negara .

Hal itu tertuang pada alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 berbunyi, “...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Hal ini menandakan bahwa ada keterikatan yang kuat antara Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara serta sebagai tindak lanjut dari pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.