Pertanyaan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Demokrasi Liberal

Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas XII SMA/SMK materi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa Ke Masa lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay:

Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan (18 agustus 1945 sampai dengan 27 desember 1949)
Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa republik indonesia serikat (27 desember 1949 sampai dengan 17 agustus 1950)
Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal (17 agustus 1950 sampai dengan 5 juli 1959)
Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa orde lama (5 juli 1959 sampai dengan 11 maret 1966)
Bagaimana persatuan dan kesatuan pada masa orde baru (11 maret 1966 sampai dengan 21 mei 1998)
Bagaimana persatuan dan kesatuan pada masa reformasi (periode 21 mei 1998-sekarang)

Kunci Jawaban:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan (18 agustus 1945 sampai dengan 27 desember 1949), yaitu:

Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas delapan wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI, misalnya Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Pemberontakan DI/TII.

2. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa republik indonesia serikat (27 desember 1949 sampai dengan 17 agustus 1950), yaitu:

Diterapkannya bentuk negara serikat atau federasi dengan 15 negara bagian

Terdapat gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia diantaranya Gerakan APRA, Pemberontakan Andi Aziz dan Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan).

3. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal (17 agustus 1950 sampai dengan 5 juli 1959), yaitu:

Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaan-nya dipegang oleh pemerintah pusat.
Pada periode ini kondisi negara kacau dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena tidak berhasilnya badan konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru.
Terjadi beberapa gerakan separatis di daerah diantaranya Pemberontakan DI/TII, dan Pemberontakan PRRI/Permesta

4. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa orde lama (5 juli 1959 sampai dengan 11 maret 1966), yaitu:

Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila oleh Gagasan Nasakom (nasionalis, agama dan komunisme). Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan tujuh orang perwira TNI Angkatan Darat.

5. Persatuan dan kesatuan pada masa orde baru (11 maret 1966 sampai dengan 21 mei 1998), yaitu:

Digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas.
Pada periode ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional, diantaranya terjadinya praktik monopoli ekonomi, tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan, Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) biasa terjadi, hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa, dan lain sebagainya.

6. Persatuan dan kesatuan pada masa reformasi (periode 21 mei 1998-sekarang), yaitu:

Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.
Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis.
Pada periode ini UUD NRI Tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional (berimbang) terhadap lembaga-lembaga negara.

Doni Setyawan | Oktober 15, 2016 | Masa Demokrasi Liberal |

Tuliskan penyebab langsung jatuhnya kabinet Sukiman. Jelaskan! Jawab: Penyebab jatuhnya kabinet Sukiman adalah ditandanganinya Perjanjian Persenjataan dan keamanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mutual Security Act. antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat. Hal ini berawal dari Nota Jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. (Materi Kabinet Sukiman bisa klik DISINI)
Berikan alasan mengapa sistem kepartaian yang dianut pada tahun 1950an adalah multi partai. Kaitkan analisis kalian dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh Mohammad Hatta! Jawab: Pembentukan partai politik merupakan salah satu indikator dari negara Indonesia melaksanakan pemerintahan secara demokratis. Pada awal kemerdekaan Indonesia hanya terdapat satu partai, yakni PNI. Pembentukan partai tunggal ini tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Kemudian dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945 mengenai pembentukan partai politik di Indonesia. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan (Materi mengenai sistem multipartai di Indonesia bisa klik DISINI)

Apakah yang dimaksud dengan Zaken Kabinet? Jawab: Zaken Kabinet adalah kabinet yang menterinya diambil dari berbagai ahli/ professional dalam bidang masing-masing. Zaken Kabinet terjadi pada masa Kabinet Djuanda dengan programnya yang bernama Panca Karya. Sebelumnya, para menteri diambil dari partai yang berkuasa. (Materi tentang Kabinet Djuanda bisa klik DISINI)
Mengapa Pemilu 1955 dianggap pemilu paling demokratis? Jawab: Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini dilakukan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu ini dianggap sebagai paling demokratis dikarenakan (a) Partisipasi yang tinggi dari rakyat Indonesia,(b) setiap partai politik dan perorangan pun harus diberi kebebasan untuk mengikuti Pemilu. Oleh karena itu, penetuan peserta Pemilu tanpa adanya verifikasi seperti sekarang, (c) tidak adanya politik uang, (d) berlangsung secara tertib dan aman. (materi tentang Pemilu 1955 bisa klik DISINI)
Jelaskan persamaan dan perbedaan antara pemilu pertama tahun 1955 dengan pemilu tahun 2014! Jawab: Pemilu dilaksanakan dua tahap, yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante. Pemilu tahun 2014 diselenggarakan dua tahap, tahap pertama memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD, tahap kedua memilih presiden secara langsung. (mater tentang Pemilu 2014 klik DISINI)
Jelaskan tujuan diberlakukannya kebijakan ekonomi Benteng. Jelaskan pula mengapa program ekonomi Benteng ini akhirnya mengalami kegagalan! Jawab: Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena : (1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal, (2) Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif (3) Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah (4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya (5) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. (Materi tentang Perekonomian Demokrasi Liberal klik DISINI)
Mengapa pada masa Demokrasi Liberal sering berganti ganti kabinet? Pada Demokrasi Liberal terdapat 7 perdana menteri dalam rentan waktu 9 tahun. Sebuah kebinet rata-rata minimal hanya memerintah selama setahun. Ada beberapa penyebab sebab mudah jatuhnya kabinet antara lain (a) adanya partai oposisi yang seharusnya sebagai pengkontrol pemerintahan malah kerap mengeluarkan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan kabinet, (b) adanya konflik antara sipil dan militer, (c) partai hanya mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan nasional., (d) adanya pergolakan di daerah serta kekacauan ekonomi. (Demokrasi Liberal klik DISINI)
Apakah yang dimaksud dengan peristiwa Tanjung Morawa? Jawab : Peristiwa Tanjung Morawa terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan dari penduduk. Karena menghadapi hambatan, pemerintah kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi yang kemudian mendapatkan perlawanan dari petani yang mengakibatkan insiden yang menelan korban meninggalnya 5 orang petani. Peristiwa ini memunculkan mosi di Parlemen yang menuntut kepada pemerintah agar menghentikan sama sekali usaha pengosongan tanah yang diberikan kepada DPV sesuai dengan keputusan Pemerintahan Sukiman dan semua tahanan yang terkait dengan peristiwa Tanjung Morawa segera dibebaskan. Desakan-desakan ini akhirnya membuat Kabinet Wilopo jatuh. (Materi tentang Peristiwa Tanjung Morawa bisa klik DISINI)
Bagaimana kondisi politik pada masa Demokrasi Liberal? Jawab: Pada Demokrasi Liberal (1950-1959), sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer yang mana terdapat pemeisahan kekuasan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala negara dipegang oleh Presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Presiden menunjuk tokoh sebagai formatur dari pembentukan kabinet. Demokrasi Liberal ditandai dengan sering berganti gantinya kabinet. Selama rentan waktu 9 tahun terdapat 7 Kabinet yang silih berganti memimpin Indonesia. Selain bergantinya kabinet, pergolakan diberbagai wilayah juga menjadi salah satu permasalahan pada masa Demokrasi Liberal (materi pada masa Demokrasi Liberal)

Untuk materi lebih lengkap tentang PELAKSANAAN DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih