Peristiwa yang menunjukkan ancaman terhadap integrasi nasional adalah

Ancaman terhadap proses intregasi nasional dibedakan ke dalam lima bidang, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan.

Peristiwa yang menunjukkan ancaman terhadap integrasi nasional adalah

Peristiwa yang menunjukkan ancaman terhadap integrasi nasional adalah
Lihat Foto

KOMPAS.com

Atraksi terjun payung Pasukan Elit Kostrad menginfiltrasi kelompok separatis, pukau warga Polman.

KOMPAS.com - Integrasi nasional yang dibutuhkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi berbagai ancaman.

Terlebih integrasi nasional yang terdapat di dalam negara dengan kondisi masyarakat yang majemuk (plural) seperti di Indonesia.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ancaman adalah tiap usaha serta kegiatan dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa.

Ancaman merupakan semua bentuk usaha yang sifatnya mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, melalui tindak kriminal dan politis.

Tahukah kamu apa saja jenis-jenis ancaman terhadap integrasi nasional?

Ancaman integrasi nasional

Ancaman terhadap integrasi nasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

  1. Ancaman militer
  2. Ancaman nonmiliter

Baca juga: Ancaman Bagi Integrasi Nasional

Berikut ini penjelasannya:

Ancaman militer

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman militer terhadap integrasi nasional dapat berasal dari luar dan dalam negeri. Beberapa contoh ancaman militer terhadap integrasi nasional adalah:

  • Ancaman dari luar negeri, yaitu:
  1. Mata-mata (spionase)
  2. Agresi militer
  3. Aksi teror dari jaringan internasional
  4. Pelanggaran wilayah oleh negara lain
  5. Sabotase (perusakan milik pemerintah, dan sebagainya).
  • Ancaman dari dalam negeri, yaitu:
  1. Pemberontakan bersenjata
  2. Aksi kekerasan yang berbau SARA
  3. Konflik horisontal
  4. Gerakan separatis (upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru)
  5. Aksi teror
  6. Sabotase

Baca juga: Integrasi Nasional: Pengertian, Faktor Pembentuk dan Penghambat

Ancaman nonmiliter

Ancaman nonmiliter adalah bentuk ancaman yang tidak menggunakan senjata. Namun, jika dibiarkan, bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa.

1. Bom Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim Investigasi Gabungan Polri dan kepolisian luar negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan, bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club, merupakan bom RDX berbobot antara 50-150 kg. 2. Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. 3. LBGT Perilaku dari para pelaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) semakin mengkhawatirkan. Belakangan, para pelaku LGBT seakan tidak takut lagi

menunjukkan perilaku menyimpang mereka dan menentang pelarangan

sebagai masterpiece world heritage. 7. Ia menilai. “Bahasa Melayu adalah Bahasa Malaysia. Ancaman tersebut akan dilaksanakan bila masyarakat dan Pemerintah Indonesia masih mempermasalahkan klaim Malaysia terhadap lagu “Rasa Sayange” yang dibuat di Malaysia pada tahun 1907 dan tari Barongan. Politik sara adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis bahkan ideologi. Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. 5. 4. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung. Sehingga Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pihak Malaysia membangun resor parawisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. lantaran pemerintah AS telah mensahkan perilaku LGBT menjadi kegiatan yang legal. angklung. harus diakui banyak diinspirasi negara-negara barat. mengancam mengklaim Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Melayu. Datuk Abdul Azis Harun. LGBT. yang tentu bertentangan dengan norma-norma yang agama. Negeri Jiran Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai miliknya Malaysia mengklaim dan mempatenkan batik motif “Parang Rusak”. sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati/diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. tidak berangkat atau didasarkan dari norma etika dan agama. Pada acara “Kemilau Nusantara 2007” di Bandung.” katanya. Langkah ini merupakan reaksi setelah munculnya klaim tersebut. khususnya Amerika Serikat. Jakarta Selatan berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan . Banyak yang berpendapat kalau legalisasi yang dilakukan negara-negar barat. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia.Keberanian para pelaku dalam menyuarakan dukungan atau dorongan untuk melegalkan perilaku LGBT. Sapta Nirwandar menyatakan bahwa pemerintah telah mendaftarkan batik dan angklung ke UNESCO. 6. mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Apa yang terjadi di Amerika Serikat menjadi yang paling menginspirasi. masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status status quo akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. legalisasi perilaku LGBT di negara-negara tersebut semata didasarkan pada pendekatan sekularis ateistik. wayang kulit hingga rendang.

00 dan menambah pasokan barang yang dijual. masyarakat berbondong-bondong ke pasar atau mall untuk membeli baju lebaran. Padahal di negeri tercinta ini banyak kantong-kantong minyak bumi yang masih belum dijamah oleh pemerintah. Penyerangan batas wilayah negara Kasus Ambalat. Karena pedangang mengambil kesempatan itu untuk memperoleh laba yang lebih tinggi. Inflansi harga baju mendekati hari raya Idul Fitri Mendekati hari raya Idul Fitri. Jawa Timur. Namun Indonesia akhirnya melihat hal tersebut sebagai ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan NKRI.00. Salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah minyak bumi. Sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi seharusnya Indonesia dapat mencukupi kebutuhan minyak dalam negerinya sendiri. Akan tetapi Indonesia harus mengimport minyak dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan tersebut.000. maka pedagang menaikkan menjadi Rp 75. 9. . Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makasar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur. 8. agama Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung baru-baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI Jakarta. Kejadian seperti ini dikatakan sebagai Demand Pull Inflation.00. Kalimantan Timur dan Riau merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia bahkan Laut Jawa yang merupakan daerah perairan juga ikut menghasilkan sumber daya tersebut. antara lain: Irian Jaya.000. 10. Ketergantungan pada pihak asing Indonesia merupakan salah satu dari negara yang menyimpan banyak kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ketika sebelum lebaran harga baju tersebut Rp 50. Akan tetapi banyaknya daerah penghasil minyak bumi di Indonesia belum menjamin ketercukupan dan murahnya harga minyak di Indonesia sendiri. Wilayah di Indonesia yang menghasilkan minyak bummi begitu banyak. Mau tidak mau sang pembeli menyetujuinya meskipun harganya lebih tinggi Rp 25. Jokowi penolakan atas Lurah Susan atas alasan agama sangatlah tidak tepat. Persoalan klaim dimulai saat adanya perjanjian Tapal Batas Kontonental Indonesia yang ditanda tangani oleh Indonesia dan Malaysia.000.

Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. tetapi sebaliknya perlindungan terhadap minoritas tidak boleh diabaikan. perlawanan terhadap ideologi negara. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret. Perlu diketahui. belajar menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Iklim dan budaya yang demikian itu. Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga demokrasi. Tentunya. bagi Indonesia yang amat majemuk. Kebijakan otonomi daerah. Yang kita tuju adalah harmoni dan hubungan simetris. yang mencerminkan keadilan semua pihak. Karena itu. sangat diperlukan. hubungan simetris mayoritas-minoritas. desentralisasi. Selain anjungan dari semua propinsi di Indonesia. 3. Sikap toleransi antarumat beragama. alat musik khas daerah. dan lain-lain pengaturan yang sejenis amat diperlukan. semua wilayah. dan sebagainya. dan kejahatan yang . bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. 2. 4. tarian daerah. keseimbangan pusat daerah. di dalam komplek Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama yang resmi di Indonesia. perlindungan kaum minoritas. misalnya adat. tegas dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa. yaitu masjid (untuk agama Islam). 5. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. gereja (untuk agama Kristen dan Katolik). kita harus saling menghormati. Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu. walaupun agama kita berbeda dengan teman. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayan daerah lain. Disisilain undang-undang dan perangkat regulasi lain yang lebih tegas agar gerakan sparatisme. the majority has its way” harus kita pahami secara arif dan kontekstual. tetangga atau saudara. permberdayaan putra daerah. penghormatan dan pengakuan kepada mayoritas dibutuhkan. misalnya masyarakat Jawa atau Sumatra. dan bukan hegemoni.Peristiwa yang Menunjukkan Dukungan terhadap Integrasi Nasional 1. Di kompleks Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua propinsi di Indonesia (waktu itu ada 27 provinsi). premis yang mengatakan “The minority has its say. pura (untuk agama Hindu) dan wihara (untuk agama Buddha). bahwa waktu itu agama resmi di Indonesia baru 5 (lima) macam.

kebersamaan. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Mengembangkan perilaku integratif di Indonesia Ramlan Surbakti (1999: 55). 6. kesadaran. Perilaku integrative dapat diwujudkan dengan mental menghargai akan perbedaan. Proklamasi Kemerdekaan 1945. kita sering berbicara tentang kondisi objektif dari kurang kukuhnya integrasi nasional di negeri ini. Meningkatkan Intergrasi wilayah Ramlan Surbakti (1999:53). gotong royong. dengan upaya bekerja sama dalam organisasi dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. harus terus dilahirkan dalam hati sanubari dan alam pikiran bangsa Indonesia. Membangun dan menghidupkan terus komitmen. sehingga seringkali diaku oleh Negara lain. berbau SARA tidak berkembang dengan luluasa. dan lain-lain. Kemampuan individu. 9. dan rangkaian upaya menumpas pemberontakan dan saparatisme. serta setelah itu “bermimpi” tentang kondisi yang kita tuju (end state). Maupun dengan aparat pemerintah dan sarana kekuasaan untuk menjaga danmempertahankan kedaulatan wilayah dari penetrasi luar. kekhasan kelompok. dan perbedaaan pendapat bahkan persaingan sekalipun tidak perlu dipertentangkan dengan kesediaan bekerja sama yang baik. 7. Setiap pemimpin di negeri ini. Nmun. 8. laut. kenyataannya masih banyak wilayah Indonesia yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sumpah Pemuda 1928. harus dapat kita rumuskan dengan jelas. saling tenggang rasa. harus memilikim kepekaan dan kepedulian tinggi serta upaya sungguh-sungguh untuk terus membina dan memantapkan integrasi nasional. dengan membentuk kewenangan nasional pusat terhadap wilayah atau daerah politik yang lebih kecil. sebutlah mulai Kebangkitan Nasional 1908. Kepemimpinan yang efektif di semua ini akhirnya merupakan faktor penentuyang bisa menciptakan iklim dan langkah bersama untuk mengukuhkan integrasi nasional. Kesalahan yang lazim terjadi. udara. tetapi kita kurang tertarik untuk membicarakan prose dan kerja keras yang harus kita lakukan. dan kehendak untuk bersatu. Perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk menyatukan dirinya. . baik formal maupun informal. Indonesia membentuk konsep wilayah yang jelas dalam arti wilayah yang meliputi darat. dan isinya degan ukuran tertentu.

adalah persetujuan bersama mengenai tujuan-tujuan dalam prinsip dasar politik. Meningkatkan integrasi nilai di antara masyarakat. dan prosedur-prosedur lainnya. Integrasi nilai Indonesia ada dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai system nilai bersama. . baik dan adil dengan berbagi kelompk masyarakat.10. dengan kata lain integrasi nilai adalah penciptaan suatu system nilai (ideology nasional) yang dipandang ideal. Integrasi nilai Ramlan Surbakti (1999: 54).