Jelaskan perbedaan demokrasi pancasila dengan demokrasi liberal Show
INI JAWABAN TERBAIK 👇Demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan undang-undang dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu atau membela hak asasi manusia. Bedanya jika sistem demokrasi pancasila : Demokrasi liberal adalah demokrasi yang membela kebebasan individu dan mengabaikan kepentingan umum, sedangkan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang membela kepentingan bersama tanpa mengorbankan kepentingan individu. Diskusi Ciri-ciri demokrasi pancasila : 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat 2. Masyarakat berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. 4. Tidak ada partai penguasa atau partai oposisi. 5. Mempertahankan hak dan kewajiban Ciri-ciri demokrasi liberal: 1. Berikan kebebasan kepada orang-orang Anda 2. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah golongan bangsawan. 3. Pemerintah berada di tangan pihak yang menang, sedangkan pihak yang kalah akan menjadi pihak oposisi. 4. Sistem pemerintahan ditetapkan dalam konstitusi.
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Demokrasi adalah sebuah sistem untuk tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Sistem pemerintahan demokrasi ini menganut kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, terjadi beberapa kali perubahan sistem politik seperti demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional (demokrasi liberal), dan demokrasi terpimpin. Tahun 1950-1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dan sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Pemilu yang diadakan tahun 1955, memunculkan partai politik baru dan pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Baca JugaDemokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Jadi kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Sementara perdana menteri dan menteri dalam kabinet bisa diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Presiden menjabat sebagai kepala negara dalam demokrasi parlementer. Demokrasi liberal memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Demokrasi ini mengedepankan kebebasan dan individualisme. Jadi, dalam demokrasi liberal berupaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Selain itu, rakyat dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Ciri Ciri Demokrasi LiberalCiri khas demokrasi liberal yaitu kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi, sehingga tidak diperkenankan campur tangan dan bertindak sewenang pada rakyat. Contoh demokrasi liberal yaitu munculnya partai politik baru sebelum pemilu diadakan.
Peristiwa Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal di Indonesia terjadi dari tahun 1950 sampai 1959. Ada tujuh kabinet dalam demokrasi parlementer yaitu kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamijoyo, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamijoyo II, dan kabinet Djuanda. Baca JugaBerikut penjelasan tentang kabinet yang menganut sistem demokrasi liberal: Mengutip dari buku Sejarah Indonesia kelas XII, kabinet Natsir dilantik pada 7 September 1950. Mohammad Natsir dari partai Masyumi terpilih sebagai perdana menteri. Selama masa pemerintahan kabinet Natsir, ada keberhasilan yang diraih yaitu Indonesia masuk PBB, berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kali membahas mengenai masalah Irian Barat, dan menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri. Kabinet Sukiman terbentuk dari koalisi partai Masyumi dan PNI. Masa pemerintah kabinet Sukiman ini mulai muncul pemberontakan DI/TII dan meluasnya republik Maluku Selatan. Berakhirnya kabinet Sukiman karena tanda tangan persetujuan bantuan ekonomi persenjataan dari Amerika Serikat. Persetujuan ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip dasar politik Indonesia yang bebas aktif. Awalnya Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur tapi gagal. Setelah bekerja selama dua minggu, akhirnya dibentuk kabinet baru dibawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo. Kabinet ini menjalankan program dalam negeri seperti pemilu (DPR dan DPRD), meningkatkan kemakmuran, pendidikan, dan pemulihan keamanan. Sedangkan program luar negeri, kabinet ini berusaha menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik bebas aktif. Namun, pada 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandat pada presiden. Penyebabnya karena muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia pada kabinet ini. Kabinet ini dibentuk pada 30 Juli 1953 dikenal sebagai kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan persiapkan pemilu untuk anggota parlemen. Berakhirnya kabinet ini karena NU menarik dukungan dan menteri dari kabinet. Sehingga terjadi keretakan sampai kabinet dikembalikan pada presiden. Kabinet ini dilantik pada 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Keberhasilan kabinet yaitu menyelenggarakan pemilu pertama secara demokratis pada 29 September dan 15 Desember 1955. Dari hasil pemilu pertama, ada 70 partai politik yang mendaftar dan 27 partai lolos seleksi. Perolehan suara terbanyak partai politik yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Baca JugaMengutip dari Kemdikbud.go.id, program kabinet Ali Sastroamijoyo II memperjuangkan pengembalian Irian Barat dan membatalkan Konferensi Meja Bundar (KMB). Dari perjanjian ini, Belanda dianggap lebih menguntungkan daripada Indonesia. Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir demokrasi parlementer. Kabinet ini menghasilkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan keadaan ekonomi yang memburuk. Kabinet Djuanda menghasilkan peraturan yaitu wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut. Aturan ini diukur dari garis dari yang menghubungkan titik terluar dari pulau. Setelah itu kabinet Djuanda dibubarkan karena dianggap mementingkan partai politik daripada konstitusi. Kabinet berakhir setelah presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut memulai sistem politik baru yaitu Demokrasi Terpimpin.
Walaupun dari beberapa negara menggunakan sistem demokrasi, namun ada beberapa perbedaan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan falsafah atau panangan hidup dari masing-masing negara. Dalam sistem demokrasi liberal mempergunakan paham hidup yaitu liberal namun, dalam sistem politik yang menggunakan demokrasi Pancasila mempergunakan pandangan hidup yaitu Pancasila. Demokrasi PancasilaSebelum kita mempelajari perbedaan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi Liberal, kita akan mempelajari tentang demokrasi Pancasila. Pengertian Demokrasi PancasilaDemokrasi Pancasila ialah sebuah sistem demokrasi yang konstitusional dengan menggunakan kedaulatan rakyat dalam setiap menyelenggarakan kegiatan negara serta menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945.
Demokrasi ini menggunakan asas kekeluargaan seta gotong royong yang diimplementasikan demi tercapainya kesejahteraan rakyat, yang memuat mengenai faktor-faktor berkesadaran religus, berlandaskan kebenaran, kecintaan, serta memiliki budi pekerti yang luhur, berkarakter Indonesia serta berkesinambungan. Ciri-ciri Demokrasi PancasilaDibawah ini merupakan beberapa ciri-ciri dari demokrasi Pancasila, yaitu:
Demokrasi LiberalSebelum kita mempelajari perbedaan antara sistem demokrasi Liberal dengan sistem demokrasi Pancasila, kita akan mempelajari tentang demokrasi Liberal. Pengertian Demokasi LiberalDemokrasi Liberal ialah sebuah demokrasi yang meletakkan kekuasaan lembaga legislatif lebih tinggi dari pada lembaga eksekutif. Kepala pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri, yang mana Perdana Menteri serta menteri-menteri dalam kabinet tersebut dapat diangakat serta diberhentikan oleh Parlemen. Dalam demokrasi liberal ini kedudukan Presiden adalah sebagai kepala negara. Demokrasi ini sering disebut dengan demokrasi parlementer. Di negara Indonesia, demokrasi ini terjadi kettika dikeluarkannya Maklumat Pemerintahan No. 14 November 1945, yang mana Menteri memiliki tanggung jawab terhadap parlemen.
Demokrasi ini lebih mementingkan kepada pengakuan atas hak-hak warga negara, baik itu sebagai individu maupun masyarakat. Ciri-ciri Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal atau sering disebut Demokrasi parlementer ini mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut:
Perbedaan Sistem Demokrasi Liberal Dan Sistem Demokrasi PancasilaPerbedaan antara demokrasi Liberal dengan demokrasi Pancasila, yaitu antara lain: Dilihat dari segi hukum
Dilihat dari segi agama
Dilihat dari segi ekonomi
Dilihat dari segi praktik ketatanegaraan
Dilihat dari segi penguasa
Demikian artikel dalam kesempatan kali ini, yaitu tentang perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi pancasila. Jika terdapat kekuarangan ataupun kesalahan, silahkan beri komentar dibawah ini. Semoga bermanfaat. Originally posted 2018-05-17 15:35:41. |