Pemberontakan APRA terhadap pemerintahan RI yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1953 didalangi oleh

tirto.id - Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sejarah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) juga pernah terjadi di Aceh pasca-kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan DI/TII di tanah rencong pada 1953-1962 dimotori oleh Teungku Daud Beureueh.

Daud Beureueh adalah sosok ulama yang pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh. Dikutip dari Ulama Aceh dalam perspektif sejarah (1983:92) karya Ismuha, tanggal 1 Januari 1950, Daud Beureueh resmi menjabat Gubernur Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

RIS merupakan konsep kenegaraan yang diputuskan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tanggal 23 Agustus-2 November 1949 yang berujung pada pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada akhir tahun 1949.

Beberapa bulan setelah itu, RIS diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni pada Mei 1950. NKRI menaungi 10 provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1950.

Baca juga:

• Sejarah Pemberontakan DI/TII Amir Fatah di Jawa Tengah
• Sejarah Pemberontakan Andi Azis: Penyebab, Tujuan, Dampak
• Sejarah Pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat

Perubahan ini ternyata berimbas kepada Provinsi Aceh yang akan dileburkan menjadi Provinsi Sumatera Utara. Audrey Kahin dalam Dari Pemberontakan ke Integrasi (2008:260) mengungkapkan, atas dasar itulah sejumlah perwakilan dikirim ke Aceh.

Mereka adalah Mohammad Hatta (Wakil Presiden), Mohamad Natsir (Perdana Menteri), Sjafruddin Prawiranegara (Wakil Perdana Menteri), serta Mr. Asaat (Menteri Dalam Negeri).

Akan tetapi, Daud Beureueh dan beberapa ulama Aceh tidak sepakat dengan rencana peleburan itu. Djumala dalam Soft Power untuk Aceh (2013:29) menjelaskan, identitas Aceh sebagai negara Islam tidak bisa disatukan dengan bagian yang tidak sealiran.

Kementerian Penerangan melalui buku Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara (1953:408) menambahkan, Daud Beureueh dan kawan-kawan menginginkan Aceh menjadi kepengurusan tunggal dalam bentuk provinsi.

Baca juga:

• Kesultanan Aceh: Sejarah Masa Kejayaan dan Peninggalan
• Sejarah Kerajaan Aceh: Sebab Runtuhnya Kesultanan & Silsilah Raja
• Sejarah Perang Aceh: Kapan, Penyebab, Proses, Tokoh, & Akhir

Penyebab DI/TII di Aceh

Menanggapi kedatangan para petinggi negara di Aceh, Daud Beureueh meminta agar dilakukannya pertimbangan kembali terkait penyatuan Aceh menjadi bagian Sumatera Utara.

Yang terjadi justru sebaliknya. Dikutip dari buku karya Djumala, Mohamad Natsir selaku perdana menteri malah melakukan pembubaran terhadap Provinsi Aceh resmi pada 23 Januari 1951.

Reaksi keras dari pun datang dari sejumlah tokoh Aceh yang oleh pemerintah pusat kemudian dikategorikan sebagai gerakan pemberontakan. Daud Beureueh, baik sebagai ulama atau pemimpin Aceh, memotori aksi perlawanan.

Baca juga:

• Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda
• Sejarah Peristiwa PKI Madiun 1948: Latar Belakang & Tujuan Musso
• Sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB): Latar Belakang, Tokoh, Hasil

Daud Beureueh semakin kesal karena Presiden Sukarno, pada Juni 1948 pernah berjanji bahwa Aceh diperbolehkan menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia.

Merasa dibohongi, Daud Beureueh amat kecewa. Terlebih peran masyarakat Aceh dalam perjuangan amat besa, dari masa perlawanan terhadap penjajah, mendukung kemerdekaan RI termasuk dengan menyumbang dana pembangunan hingga memberikan bantuan berupa pesawat terbang.

Munculnya gerakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Maridjan Kartosoewirjo yang mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 semakin memantapkan Daud Beureueh untuk turut melawan.

Dari Aceh, Daud Beureueh menyatakan bergabung dengan gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosoewirjo.

Baca juga:

• Sejarah Perundingan Roem-Royen: Latar Belakang, Isi, Tokoh
• Sejarah Politik Etis: Tujuan, Tokoh, Isi, & Dampak Balas Budi
• Sejarah Gerakan 3A: Propaganda Jepang Demi Simpati Rakyat Indonesia

Penyelesaian Masalah

Sejarah mencatat bahwa pemberontakan DI/TII di Aceh pimpinan Daud Beureueh terjadi mulai 20 September 1953.

Dalam riset Harry Adi Darmanto bertajuk "Pemberontakan Daud Beureueh (DI/TII Aceh) Tahun 1953-1962" (2007), ditambahkan, kebijakan penyatuan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara ditentang.

Daud Beureueh dan kelompoknya bahkan menuntut diberikannya hak otonom untuk Aceh. Pemerintah pusat tidak tinggal diam menyikapi ini dan memutuskan untuk melakukan tindakan kepada DI/TII Daud Beureueh di Aceh.

Ada dua jalur yang ditempuh pemerintah pusat, yakni upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menggelar “Operasi 17 Agustus" dan “Operasi Merdeka".

Baca juga:

• Sejarah Penyebab Keruntuhan Kerajaan Samudera Pasai
• Sejarah Kerajaan Samudera Pasai: Pendiri, Masa Jaya, & Peninggalan
• Sejarah Kejayaan Kesultanan Mataram Islam Masa Sultan Agung

Sedangkan cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk berdialog dengan Daud Beureueh dan kawan-kawan dalam upaya meredam perang saudara.

Persoalan ini akhirnya bisa diselesaikan dengan jalan damai kendati harus melalui proses negosiasi yang alot dan melelahkan.

Diputuskan bahwa diberikan hak otonomi sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan boleh menerapkan syariat Islam sebagai aturan daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Tanggal 18-22 Desember 1962, sebuah upacara besar bertajuk “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA)" dihelat di Blangpadang, Aceh, sebagai simbol perdamaian.

Baca juga:

• Sejarah Pemberontakan Nambi vs Majapahit: Mati karena Fitnah Keji
• Pemberontakan Sadeng vs Majapahit: Dendam Kematian Nambi
• Fitnah Pemberontakan Lembu Sora dalam Sejarah Majapahit

Munculnya Konflik Baru

Ternyata, masalah belum sepenuhnya dapat diatasi. Beberapa mantan pengikut Daud Beureueh yang tetap bergerak melawan pemerintah pusat, salah satunya adalah Hasan Tiro.

Menurut Neta S Pane dalam Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka (2001:10), Hasan Tiro melihat kenyataan pahit di mana rakyat Aceh lemah ekonomi dan pendidikannya kendati sudah menjadi bagian Indonesia.

Pada 30 Oktober 1976, Hasan Tiro mengadakan pertemuan di Pidie dengan beberapa mantan tokoh DI/TII dan para pemuda Aceh

Di kaki Gunung Halimun, bahasan utama adalah tentang sumber daya alam Aceh yang dikeruk oleh industri asing atas izin pemerintah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

GAM berlangsung sangat lama dan telah terlibat konflik dengan angkatan militer pemerintah pusat yang memakan belasan ribu korban jiwa. Penyelesaian masalah ini baru dapat dituntaskan pada 2005.

Baca juga:

• Sejarah Pemberontakan Ra Kuti yang Ditumpas Gajah Mada
• Kontroversi Sejarah Pemberontakan Ra Semi di Kerajaan Majapahit
• Sejarah Pemberontakan Ranggalawe di Kerajaan Majapahit

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Salah satu sejarah yang tidak bisa kita lupakan sebagai bangsa Indonesia adalah peristiwa pemberontakan APRA, singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil pada tanggal 23 Januari 1950. Pemberontakan ini berlangsung di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling, sekaligus mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL. Kelompok ini masuk kedalam kota Bandung dan menyerang orang-orang yang berseragam TNI. Seperti apa latar belakang APRA?

Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahasnya. Jadi pastikan kamu membacanya sampai habis ya!

Latar Belakang APRA

November, 1949. Dinas rahasia militer Belanda mendapatkan laporan, Westerling telah mendirikan sebuah organisasi rahasia dengan jumlah pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan ini diterima oleh Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada tanggal 8 Desember 1949 yang menyebutkan bahwa nama organisasi tersebut adalah “Ratu Adil Persatuan Indonesia” (RAPI) dengan satuan bersenjatanya yang diberi nama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

Kebanyakan pengikut dari organisasi ini adalah mantan anggota Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL), dan juga beberapa bantuan dari temannya orang Tionghoa dan Chia Piet Kay. Westerling berencana melakukan kudeta terhadap presiden Soekarno dan kliknya setelah penyerahan kedaulatan diberikan kepada Indonesia. Bahkan pesan ini juga telah disampaikan kepada Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda.

Jenderal van Vreeden, memiliki tanggung jawab atas kelancaran “penyerahan kedaulatan” pada tanggal 27 Desember 1949, dan memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut, tetapi van Vreeden tak segera memerintahkan penangkapan Westerling. Tujuan utama dari Westerling adalah untuk mempertahankan bentuk Negara Federal Pasundan di Indonesia serta menginginkan adanya tentara sendiri pada tiap negara bagian Republik Indonesia Serikat.

5 Januari tahun 1950, Westerling mengirim surat pada pemerintah RIS, yang berisi ultimatum menuntut Pemerintah RIS menghargai negara bagian Pasundan serta Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Kegelisahan muncul di kalangan RIS dan pihak Belanda, terutama dr. H.M. Hirschfeld yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tak nyaman. Bahkan Belanda telah memerintahkan untuk menindak setiap pejabat Belanda yang berhubungan dengan Westerling.

10 Januari tahun 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, pihak Indonesia sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Di saat itu Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Hotel Des Indes, dan  meminta Hamid jadi pemimpin gerakan mereka. Namun pertemuan ini hanya sia-sia saja karena tidak terjadi kesepakatan apapun. Pada akhirnya Sultan Hamid II bergabung bersama APRA, dan memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Sultan Hamengkubuwono IX dan juga T.B. Simatupang. Westerling dan Sultan Hamid II beserta pasukannya yang merupakan bekas tentara KNIL, berencana melakukan penyerangan ke Jakarta.

Pemerintah Indonesia tidak bisa hanya diam dan memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan operasi militer untuk menumpas APRA ini. Penumpasannya ini terjadi di tahun 1950.

Pemberontakan APRA ini tidak berlangsung lama. Sampai akhirnya Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan diberikan hukuman mati. Sementara, Westerling kabur ke Belanda.

Dampak Bagi Bangsa Indonesia

Salah satu dampak langsung yang bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah gugurnya banyak tentara Indonesia. Pemberontakan ini  juga membuat kondisi keuangan negara menjadi sedikit berantakan. Dan juga terganggunya keamanan dari rakyat Indonesia. Namun ada juga dampak positif yang terjadi, yaitu peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia kala itu.

Nah itu dia sedikit pembahasan mengenai latar belakang APRA. Jika ada yang masih kamu bingungkan, silahkan tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di share ya!