Organisasi di bawah ini yang bukan kelompok kekuatan infrastruktur politik adalah

Lihat Foto

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

KOMPAS.com – Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informasl yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik.

Dikutip dari buku Ilmu Politik Manifestasi (2020) oleh Wisnu Mahendra, infrastruktur politik merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat.

Dalam ilmu politik, infrastruktur politik menjadi suatu set struktur yang menggabungkan natara satu dengan yang lain. Kemudian membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu.

Infrastruktur politik memiliki tujuan utama untuk menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

Dalam proses bernegara, infrastruktur politik memiliki peran penting sebagai lembaga untuk memberikan berbagai masukan kepada penguasa.

Baca juga: Bagaimana Proses Komunikasi Politik?

Dirangkum dari situs Lembaga Ketahanan Nasional, infrastruktur politik terdiri dari partai politik, interest group (kelompok kepentingan), pressure group (kelompok penekan), medium of political communication ( media komunikasi politik), journalism group (kelompok jurnalis), student group (kelompok pelajar), dan political figure (figur-figur politik).

Berikut penjelasannya:

Partai politik

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.

Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam hal mengendalikan kekuasaan. Oleh sebab itulah, partai politik termasuk dalam unsur infrastruktur politik.

Bagi negara penganut sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik merupakan salah satu atribut negara demokrasi. Adapun fungsi partai politik dalam negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.

Baca juga: Apa Tujuan Komunikasi Politik?

Sistem politik Indonesia terdapat organisasi infrastruktur politik. [pixabay]

adjar.id – Infrastruktur politik merupakan kelompok kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif.

Nah, kelompok-kelompok ini bisa berperan sebagai pelaku politik yang formal dengan ikut serta dalam membentuk kebijakan negara.

Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA edisi revisi 2015 pada halaman 75 terdapat tugas mandiri yang berisi suatu pertanyaan.

Baca Juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Ahli, Materi PPKn kelas 11 SMA

Tugas mandiri tersebut berisi pertanyaan mengenai peranan organisasi infrastruktur.

O iya, bahasan tersebut merupakan materi PPKn kelas 10 SMA bab 3.

Nah, kita akan membahas mengenai peranan organisasi infrastuktur politik di Indonesia sebagai bahan referensi Adjarian menjawab pertanyaan itu.

Kekuatan infrastruktur politik merupakan organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan.

Berikut ini organisasi infrastruktur politik dan peranannya.

Page 2

Sistem politik Indonesia terdapat organisasi infrastruktur politik. [pixabay]

Organisasi-Organisasi Infrastruktur Politik

Berikut ini adalah beberapa organisasi infrastruktur politik yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekolompok warga negara dengan dasar persamaan cita-cita dan kehendak secara sukarela.

Cita-cita dan kehendak pendirian partai politik sendiri yaitu untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan juga negara melalui pemilihan umum.

Nah, peranan dari partai politik ini di antaranya berpartisipasi di dalam pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap pemegang kebijakan.

Baca Juga: Budaya Politik serta Unsur-Unsur dan Klasifikasinya dalam Masyarakat

2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara.

Kelompok kepentingan ini dapat menghimpun dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik dan sifatnya independen.

Peran dari kelompok kepentingan ini adalah memperjuangan suatu kepentingan baik dari masyarakat ataupun dari golongannya.

Contoh kelompok kepentingan ialah serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat [LSM], serikat buruh, dan lain sebagainya.

Page 3

Sistem politik Indonesia terdapat organisasi infrastruktur politik. [pixabay]

3. Kelompok Penekan

Kumpulan para demonstran adalah contoh dari kelompok penekan. [freepik]

Kelompok penekan merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan keputusan politik.

Keputusan politik tersebut bisa berupa UU atau kebijakan politik lain yang dikeluarkan pemerintah sesuai keinginan kelompok.

Contoh kelompok penekan yaitu massa aksi demonstrasi, aksi mogok, dan lainnya.

Peran dari kelompok penekan ini adalah mengkritik pelaku politik atau pemerintah agar menjadi lebih maju.

Selain itu, kelompok penekan juga bisa berperan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dengan jalan propaganda dan persuasi.

Baca Juga: Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM, Materi PPKn Kelas 11 SMA

4. Media Komunikasi Politik

Media komunikasi politik merupakan alat atau sarana komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi politik secara tidak langsung.

Media komunikasi politik ini bisa berupa koran, buletin, majalah, televisi, radio, dan lain sebagai.

Peran media komunikasi ini yaitu untuk mengolah dan mengedarkan informasi politik untuk mencari pendapat atau aspirasi berita politik.

Nah, Adjarian itu tadi beberapa peranan organisasi infrastruktur politik sebagai bahan referensi menjawab tugas mandiri di halaman 75.

Infrastruktur mungkin merupakan istilah yang cukup sering kita dengar, namun tidak dengan istilah infrastruktur politik. Ada beberapa macam-macam infrastruktur politik yang harus kita ketahui. Di artikel ini kita akan mempelajari lebih jauh apa itu infrastruktur politik beserta macam-macamnya. Simak terus, ya!

Infrastruktur adalah sebuah kebutuhan dasar untuk bisa mengorganisasikan sebuah sistem. Infrastruktur bisa berupa fisik dan sosial, yang diperlukan untuk menjamin sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Umumnya, pengertian infrastruktur seperti ini merujuk pada hal infrastruktur teknis atau fisik, seperti jalan, air bersih, bandara, dan lain-lain, dimana dalam konteks ini masih ada banyak permasalahan yang sering dihadapi infrastruktur.

Akan tetapi, jika kata infrastruktur dipadukan dengan politik, maka pengertiannya pun akan sedikit berubah. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani polis yang memiliki arti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, politik diartikan sebagai siyasah atau strategi. Maka, dengan pengertian infrastruktur yang diartikan secara umum sebelumnya, infrastruktur politik bisa berarti kelompok-kelompok masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif. Pelaku-pelaku atau kelompok-kelompok politik ini akan bertindak sebagai penunjang dalam hal berpolitik. Di Indonesia, infrastruktur politik ini mencakup semua kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada dasarnya, yang termasuk dalam kekuatan infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintah. Di Indonesia ada begitu banyak organisasi yang menjadi kekuatan infrastruktur politik yang akan bisa memberi pengaruh terhadap tugas lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, berikut ini adalah macam-macam infrastruktur politik, yaitu:

Partai Politik [Political Party]

Macam infrastruktur politik yang pertama adalah partai politik atau political party. Partai politik merupakan contoh infrastruktur politik berupa organisasi yang mempunyai setidaknya lima fungsi dasar sebagai partai yang berbadan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang. Partai politik ini berperan sebagai institusi yang berhubungan erat dengan masyarakat dalam rangka mengendalikan kekuasaannya. Hubungan yang terjadi antara partai politik dan masyarakat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkan partai politik itu sendiri. Jika kelahiran partai politik dipandang sebagai penegasan terhadap kedaulatan rakyat dalam politik formal, maka semangat kebebasan akan selalu diangkat sebagai topik utama ketika seseorang berbicara tentang partai politik sebagai pengendali kekuasaan. Ada banyak contoh peranan partai politik di masyarakat yang bisa menunjukkan pentingnya partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Kelompok Kepentingan [Interest Group]

Infrastruktur politik yang kedua adalah kelompok kepentingan, atau interest group, yang merupakan kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok kepentingan ini akan menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan yang diberikan oleh anggota masyarakat untuk kemudian menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini memiliki peran yang sangat penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat agar pemerintah bisa mengetahui dan memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok seperti berikut ini:

Kelompok Anomik, yaitu kelompok yang berasal dari unsur-unsur masyarakat dan terbentuk secara spontan akibat adanya isu kebijakan pemerintah, agama, politik, dan lain-lain.
Kelompok Non-Asosiasional, yaitu kelompok yang asalnya dari unsur keluarga dan keturunan, atau etnis, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi.
Kelompok institusional, yaitu kelompok yang sifatnya formal dan mempunyai fungsi politik atau fungsi sosial
Kelompok asosiasional, yaitu kelompok yang menyatakan kepentingannya secara khusus, menggunakan tenaga profesional dan memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan segala kepentingan dan tuntutannya.

Kelompok kepentingan dalam setiap langkah pergerakannya akan sangat bergantung pada bagaimana sistem kepartaian yang diterapkan dalam negara tersebut. Aktivitas kelompok ini umumnya memiliki tujuan yang terbatas dengan sasaran yang monolitis dan intensitas usaha yang tidak berlebihan.

Kelompok Penekan [Pressure Group]

Macam infrastruktur politik yang ketiga adalah kelompok penekan atau pressure group. Kelompok ini adalah kelompok yang melempar kritikan-kritikan untuk para pelaku politik yang lain. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memajukan dunia perpolitikan karena kritik yang mereka sampaikan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Peran kelompok penekan ini cukup penting dalam menanggapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sayangnya, tidak jarang kelompok penekan ini menyalahgunakan perannya untuk kepentingan politik. Ada beberapa asosiasi kelompok yang mempunyai kepentingan sama dengan kelompok penekan, antara lain:

Lembaga swadaya masyarakat [LSM],
Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
Organisasi kepemudaan,
Organisasi lingkungan kehidupan,
Organisasi pembela hukum dan hak asasi manusia [HAM],
Yayasan atau badan hukum lain yang mengatur orientasi tujuan-tujuannya secara operasional sehingga bisa mempengaruhi kebijakan umum.

Dalam kenyataannya, berbagai kelompok penekan ada di masyarakat, baik yang bersifat sektoral maupun regional. Namun, pada intinya tujuan mereka tetaplah sama, yaitu untuk berusaha bagaimana agar keputusan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa kebijakan maupun undang-undang bisa menguntungkan kelompoknya, atau setidaknya, tidak merugikan kelompoknya. Terkadang kelompok penekan ini bisa muncul lebih dominan dibandingkan partai politik, terutama ketika partai politik dianggap tidak bisa menjalankan fungsi partai politik dalam mengangkat isu sentral yang mereka perjuangkan.

Komunikasi Politik [Media of Political Communication]

Komunikasi politik atau media of political communication, adalah salah satu macam infrastruktur politik yang sangat dekat dengan masyarakat. Komunikasi politik ini menggunakan alat perantara dalam menyebarkan informasi dan pemberitaan, seperti televisi, radio, internet dan surat kabar. Media politik ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam dunia politik di Indonesia. Begitu banyak masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan promosi yang dilakukan oleh media politik ini. Oleh karena itu, media politik sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk membentuk asumsi masyarakat. Bahkan, komunikasi politik melalui berbagai media bisa menjadi alat untuk mengubah pendapat umum dan sikap politik masyarakat.

Jurnalis [Journalism Group]

Jurnalis adalah macam infrastruktur politik yang bertugas membuat berita tentang politik serta memberitakannya ke publik. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang akurat dari sumber berita yang tajam dan terpercaya. Hal ini dikarenakan informasi yang mereka dapatkan tersebut nantinya akan disebarluaskan kepada masyarakat umum sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan yang terjadi dalam dunia politik. Tugas dari jurnalis ini juga penting untuk membuat masyarakat lebih aware terhadap apa yang sedang dilakukan pemerintah.

Meski tidak semua pelajar terlibat secara aktif dalam dunia politik, kelompok ini termasuk dalam macam infrastruktur politik yang penting. Biasanya, pelajar yang cukup aktif dalam dunia politik adalah kalangan mahasiswa yang mempelajari tentang politik di universitasnya. Kelompok ini cukup sering mengambil peran dalam penyampaian kritik terkait keadaan politik negara. Cara penyampaiannya pun bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan demonstrasi. Kelompok pelajar ini menjadi perwakilan dari anak muda untuk turut berperan dalam pembangunan bangsa.

Tokoh Politik [Political Figure]

Tokoh politik ini merupakan macam infrastruktur politik yang sangat mempengaruhi sistem politik yang sedang berjalan. Merekalah orang-orang yang sering kita lihat di dunia politik karena mereka bekerja dalam dunia tersebut. Mereka memegang peran yang penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang selanjutnya akan mempengaruhi wilayah tertentu. Tokoh-tokoh politik akan diangkat melalui seleksi terhadap anggota masyarakat dari beragam sub-budaya, agama, status sosial, kelas hingga suku-suku, yang selanjutnya akan diperkenalkan kepada peran-peran khusus dalam sistem politik. Bagi tokoh politik itu sendiri, proses pengangkatan tokoh politik umumnya adalah sebagai berikut:

Transformasi dari peranan non-politis kepada sebuah situasi dimana mereka cukup capable dalam menjalankan peranan politik yang bersifat khusus.
Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas politik yang belum pernah mereka jalankan sebelumnya. Dalam pengangkatan ini juga terlibat proses persyaratan terkait status dan penyerahan posisi khusus kepada mereka.

Menurut Lester G. Seligman, ada beberapa aspek yang berhubungan dengan proses pengangkatan tokoh politik tersebut, yaitu:

Legitimasi elit politik.
Masalah kekuasaan.
Kemampuan elit politik dalam mewakili kelompoknya.
Hubungan antara pengangkatan tokoh politik dengan perubahan politik yang ada.

Pemilihan tokoh politik di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum yang menjadi salah satu ciri-ciri negara demokrasi di Indonesia. Hal ini mungkin berbeda dengan negara-negara lain, terutama negara-negara totaliter, diktator atau otoriter. Dari macam-macam infrastruktur politik yang disebutkan di atas, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa setiap unsurnya memiliki peran dan komponen infrastruktur politik tertentu. Secara umum fungsi infrastruktur politik adalah sebagai berikut:

Sebagai pendidikan politik yang bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat umum terkait dunia politik sehingga bisa memaksimalkan partisipasi mereka dalam sistem politik yang ada. Hal ini sesuai dengan paham demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi oleh negara kita.
Mempertemukan beragam kepentingan yang ada di masyarakat. Masyarakat pasti memiliki pandangan, pendapat dan kepentingan yang berbeda-beda, sesuai dengan lingkungan mereka berada. Hal ini bisa ditampung dan disatukan oleh beragam elemen dalam infrastruktur politik dengan aspirasi lain yang senada, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah.
Sebagai agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala aspirasi dan pendapat masyarakat kepada para pemegang kekuasaan. Hal ini bisa membuat aspirasi yang diberikan lebih diperhatikan dan menjadi bagian dari keputusan politik.
Menyelenggarakan pemilihan umum untuk menyeleksi pemimpin bagi masyarakat. Pemilihan ini dilakukan dengan terencana dan teratur berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
Sebagai komunikasi politik yang menjembatani pikiran politik yang ada di masyarakat, baik pikiran di dalam golongan, institusi, asosiasi maupun sektor kehidupan politik lainnya dengan sektor pemerintah.

Demikian pembahasan mengenai macam-macam infrastruktur politik yang kesemuanya penting dalam berjalannya sistem politik di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat, ya!