Organisasi akuntansi di indonesia yang membuat standar akuntansi keuangan adalah

Standar akuntansi keuangan adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh mereka yang ingin serius di dunia akuntansi. Selain belajar akuntansi, Anda juga harus memahami aturan dan standar standar untuk kegiatan kerja di masa depan.

Hampir setiap jurusan memiliki standar atau pedoman dan akuntansi sendiri. Untuk Indonesia sendiri telah memiliki berbagai standar akuntansi yang digunakan di berbagai badan usaha dan organisasi.

Standar akuntansi Indonesia mengacu pada teori yang ada yang digunakan secara global, seperti IFRS. Bersamaan dengan itu, karena Indonesia merupakan anggota IFAC (International Federation of Accountants) maka menentukan tujuan IFRS itu sendiri, yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi negara kita.

Saat ini Komite Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan 4 standar akuntansi, dan Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan 1 acuan standar.

Standar yang telah ditetapkan ini telah banyak digunakan oleh sebagian besar entitas, termasuk lembaga swasta dan negara bagian. Berikut ini adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia:

1. PSAK-IFRS

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah praktik akuntansi standar yang digunakan di Indonesia, disusun dan dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Standar ini merupakan aturan standar untuk pengelolaan pencatatan, penyusunan, pengolahan dan penyajian laporan keuangan.

Hal ini berlaku untuk entitas atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran pasar modal atau entitas perwalian, misalnya perusahaan tercatat, asuransi, bank. , BUMN.

Pada tahun 2015, PSAK secara resmi mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang merupakan kelanjutan dari Standar Akuntansi Internasional yang banyak digunakan sebagai standar akuntansi di negara / kawasan lain.

2. SAK-ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tidak Bertanggung Jawab Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak bertanggung jawab publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik utama; dan untuk mempublikasikan laporan keuangan umum untuk pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit yang tidak terlibat langsung dalam manajemen bisnis.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam proses implementasi dan diharapkan menyediakan saluran pembiayaan ETAP yang nyaman bagi bank.

SAK ETAP adalah SAK independen dan tidak melibatkan SAK umum, sebagian besar siklus akuntansi menggunakan konsep biaya historis.

Mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; dalam hal perlakuan akuntansi, ini adalah bentuk pengaturan yang lebih sederhana, dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

3. Standar Akuntansi Islam (SAS)

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) untuk entitas (entitas lembaga Islam dan lembaga non-Islam) yang melakukan transaksi Syariah.

Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum, namun berdasarkan hukum Islam dan mengacu pada fatwa MUI. SAS mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan Islam; akuntansi murabahah; salam Musharraka Madarabah; Istishna.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP adalah aturan standar yang dirumuskan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP.

Aturan ini merupakan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Laporan keuangan utama berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Semua standar akuntansi keuangan tersebut telah banyak digunakan oleh banyak perusahaan atau entitas di Indonesia, namun standar tersebut tidak langsung berlaku untuk akuntansi manajemen.

Sebagai seorang akuntan, Anda juga harus memahami perbedaan antara standar tersebut. Ketahui lebih dalam mengenai standar akuntansi di Indonesia. Berikut video yang kami buat untuk Anda pelajari.

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal

Hampir setiap profesi memiliki standar atau pedoman masing – masing, begitupun dengan Akuntansi. Untuk Indonesia sendiri memiliki bermacam macam standar akuntansi yang digunakan di pelbagai entitas usaha dan organisasi. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori yang ada seperti layaknya IFRS yang di gunakan pada skala global. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (Internatinal Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi Negara kita.

Saat ini ada 4 macam standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan 1 acuan standar yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar yang telah ditetapkan ini banyak dipakai oleh kebanyakan entitas, baik swasta maupun lembaga negara.

Berikut adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia:
1. PSAK-IFRS
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Standar ini adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan dan digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia contohnya seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN.

Pada tahun 2015 PSAK resmi mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang merupakah kelanjutan dari International Accounting Standars yang banyak dipakai sebagai standar akuntansi negara lain.

2. SAK-ETAP
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar siklus akuntansinya menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

3. Standar Akuntansi Syariah (SAS)
Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI.

SAS ini mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi murabahah; musyarakah; mudharabah; salam; istishna.

4. SAK EMKM
Exposure Draft Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau ED SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM.

Anda juga bisa melihat daftar buku-buku untuk akuntansi dasar untuk Anda yang sedang membangun usaha kecil menengah disini.

ED SAK ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. Entitas yang laporan keuangannya telah menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman, maka entitas membuat secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan.

Namun, tentunya kepatuhan ini dapat dilihat jika entitas benar-benar telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM ini secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa.

5. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP adalah aturan baku yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Aturan ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD).

Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Keseluruhan standar akuntansi keuangan tersebut banyak dipakai oleh banyak perusahaan atau entitas di Indonesia namun standar – standar ini tidak berlaku secara langsung untuk akuntansi manajemen. Sebagai akuntan, ada baiknya Anda juga harus mengerti perbedaan dari keseluruhan standar tersebut.

Sumber https://cpssoft.com