Mengapa ideologi Pancasila bersifat terbuka

Suara.com - Beberapa kalangan mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah Pancasila sebagai ideologi terbuka. 

Pancasila merupakan pilar ideologis Negara Indonesia. Dalam penerapannya, Pancasila menganut ideologi terbuka. Adapun ideologi terbuka merupakan ideologi yang bisa mengikuti atau dapat menyesuaikan perkembangan zaman. 

Salah satu karakteristik ideologi terbuka adalah hanya berisi pandangan dasar. Sementara itu, pengembangannya disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, biasanya ideologi terbuka hanya bisa digunakan pada sistem Negara yang demokratis, seperti di Indonesia.

Lalu, apa sebenarnya arti pancasila sebagai ideologi terbuka? Berikut Suara.com rangkum ulasan tentang Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, mulai dari arti, dimensi, dan nilai-nilainya.

Baca Juga: Pentingnya Pilar Demokrasi Indonesia dalam Melaksanakan Pemilu

Arti Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penerapannya menganut ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki sifat dinamis yang mencerminkan keterbukaan pemikiran sehingga mampu menerima segala iklim perubahan yang terjadi. Namun, dalam mencerminkan keterbukaan ini, Pancasila tidak perlu mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut.

Dimensi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki tiga dimensi penting, yaitu:

1. Dimensi realitas
   Pada dimensi realitas, Ideologi mampu untuk menyesuaikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat.
2. Dimensi Idealisme
   Pancasila yang memiliki dimensi idealisme merupakan ideologi yang mampu memberikan harapan dan cita-cita masyarakat tentang masa depan yang lebih baik.
3. Dimensi Pendukung atau Pengembangan
   Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat mempengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Baca Juga: Siapa Anggota Panitia Sembilan Bentukan BPUPKI? Ini Tugas Mereka

Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mencakup beberapa nilai seperti nilai dasar, nilai instrumental, serta nilai praktis.

SYIFA NURI KHAIRUNNISA

Patung Pancasila besar yang jadi lambang cinta Indonesia dan Pancasila di Gereja Katedral Jakarta

SHUTTERSTOCK/AHMAD DADING GUNADI

Patung Garuda Pancasila dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika tersemat dalam genggaman cakarnya. Gambar diambil di Magelang, Jawa Tengah, pada 16 Oktober 2020.

1. Dalam RUU KUHAP ada isu hukum mengenai pemberlakuan konsep plea bargaining, coba saudara analisa konsep plea bargaining dikaitkan dengan pemeriksaa … n acara singkat, kemudian apa perbedaan konsep plea bargaining dengan restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia? 2. Menurut saudara apakah ada upaya hukum terhadap penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas? Kalau ada apa upaya hukumnya?jika tidak ada upaya hukumnya apa yang bisa dilakukan oleh Pelanggar jika keberatan terhadap pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim? READY FULL ALL MAKUL 085773615722

Hubungan ketiga unsur dalam hubungan industrial yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam sistem Hubungan Industrial yang berazaskan Pancasila yan … g dibangun pada setelah kemerdekaan hingga masa era Orde Baru dianggap telah gagal dalam membangun sistem hubungan industrial yang harmonis. Sebagai contoh kasus tidak ada kebebasan berpendapat atau berserikat bagi buruh pada masa orde baru. Uraikan analisis anda disertai dasar hukum apakah pasca berakhirnya masa orde baru buruh dapat melakukan serikat! Ready ALL MAKUL FULL 085773615722

Dua Warga Binaan Rutan Batam Dapat Pendampingan Hukum dari LBH Mawar Saron Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Negara memberika … n bantuan hukum kepada warga negara yang kurang mampu atau tidak bisa membayar pengacara. Untuk wilayah Provinsi Kepri, Kanwil Kemenkumham bekerja sama dengan dua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi setiap warga binaan yang membutuhkan bantuan hukum. Kedua LBH yang sudah bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kepri adalah LBH Mawar Saron dan LBH Anisa Dalam hal memberikan bantuan hukum kepada warga miskin, Kemenkumham tidak bekerja sendiri tetapi menjalin kerja sama dengan LBH yang sudah disertifikasi. LBH akan melaksanakan pendampingan terhadap masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyidikan di Kepolisian, dan Kejaksaan, sampai persidangan di pengadilan. Untuk pendampingan hukum yang dilakukan oleh LBH, masyarakat tidak perlu memikirkan biaya apapun. Berdasarkan pada artikel diatas dapat kita pahami bahwa negara dalam fungsinya memiliki hubungan yang saling mengatur antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pertanyaan: 1. Korelasikan kasus di atas antara bantuan hukum yang diberikan dengan substansi ilmu hukum administrasi negara secara umum! 2. Bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi utama hukum administrasi negara. Berikan analisis dan penjelasan saudara termasuk ke dalam fungsi yang manakah yang telah dijalankan oleh pemerintah? READY ALL MAKUL FULL 085773615722

Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur Negara, dituntut … pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju terwujudnya good governance dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga UU yaitu UU Sisdiknas, UU Pemilu dan UU Ketenagakerjaan ditemukan adanya berbagai hal sebagai berikut. Pertama: proses pembentukan UU di era reformasi memperlihatkan telah terjadi perubahan baik dilihat dari aspek kelembagaan DPR, aspek kepentingan masyarakat, aspek pengaturannya dan aspek pembahasan RUU. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU dapat diidentifikasi dalam pelaku partisipasi, bentuk partisipasi, cara partisipasi, materi partisipasi, penyerapan partisipasi dan tahap-tahap partisipasi dalam pembentukan UU. Ketiga, partisipasi masyarakat yang dilakukan terhadap proses pembentukan tiga UU yang diteliti dapat mewarnai dalam berbagai proses pembahasan pembentukan UU, sehingga produk UU yang dihasilkannya mendekati rasa keadilan, kepatuhan dan kepastian hukum masyarakat. Keempat,proses pembentukan UU di era reformasi telah membuka akses publik dan melibatkan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat. Sumber : Jurnal Ius Quia Iustum-https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3879/3456 “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU” Jelaskan ragam metode pendekatan penelitian dan tentukan pendekatan penelitian yang paling relevan digunakan pada wacana diatas? READY FULL ALL MAKUL 085773615722

1) Jelaskan pengertian hukum perdata yang Anda ketahui? (skor : 20) 2) Apa yang Anda ketahui tentang wewenang hukum, pengertian subjek hukum, dan kew … enangan bertindak seorang subjek hukum ? (skor : 20) Ready FULL ALL MAKUL 085773615722

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan pekerja seks komersil (PSK) yang menjajakan diri di sepanjang Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Lokasari, dan sejumla … h titik di Jakarta, ditangkap petugas Polsek Metro Taman Sari, Jumat (10/6) dini hari. Kapolsek tamansari AKBP Nasriadi menjaring 36 orang, yang terdiri dari 29 wanita dan tujuh pria yang diduga tukang ojek Antar Jemput Lonte (Anjelo). AKBP Nasriadi mengatakan, 36 orang tersebut ditangkap dalam rangka giat Operasi Cipta Kondisi yang dikhususkan terhadap para pelaku prositusi gelap atau PSK yang mangkal dan menjajakan diri di pinggir jalan. “Ini dalam rangka menciptakan sikon kamtibmas yang mantap dan kondusif sekaligus menjamin kekhusukan serta ketenangan umat muslim dalam menjalankan Ibadah Puasa pada bulan suci Ramadhan ini,” kata Nasradi saat dikonfirmasi Republika.co.id, Jumat. Sumber: republika.co.id Apakah para PSK dalam kasus tersebut dapat dipidana? Berikan argumentasi Saudara berdasarkan asas hukum pidana ! READY FULL ALL MAKUL 085773615722

1. Baca artikel di bawah dan kemudian berikan jawaban sesuai dengan pertanyaan! BACASAJA.ID - Emak-emak pencuri susu dan minyak telon ini akhirnya ber … nafa lega setelah dibebaskan Polisi. Kedua pelaku yang ditangkap mencuri di Blitar itu bebas setelah mediasi antara pelaku dengan korban, Rabu (08/9/2021). Emak-emak itu yakni MRS (55) dan YLT (29), warga Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kapolres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom mengatakan, keduanya akhirnya dapat berkumpul kembali bersama keluarga, lantaran telah dinyatakan bebas dari ancaman hukuman 7 tahun penjara, setelah melakukan mediasi dengan korban dan bersedia mencabut laporan. “Kita berupaya melakukan restorative justice. Hal ini untuk memenuhi harapan dan rasa keadilan masyarakat. Melalui restorative justice ini, kepolisian melakukan mediasi antara pelapor dengan terlapor,” katanya Kamis (9/9/2021). Lanjut Adhitya Panji Anom, setelah terjadinya mufakat, pihaknya langsung melakukan pembebasan terhadap pelaku. “Kemarin Rabu (8/9/2021), setelah kegiatan mediasi selesai kedua ibu – ibu itu langsung kami bebaskan,” tambah dia. “Alhamdulillah kasus ini bisa berakhir dengan baik. Semalam kami juga menurunkan anggota untuk berkunjung ke rumah YLT, untuk melihat keadaan pelaku, sekaligus memberikan bingkisan paket sembako, untuk meringankan beban keluarga mereka,” tutup Adhitya. Disisi lain, sebagai bentuk empati dan rasa kemanusiaan, Polres Blitar juga memberikan tali asih kepada kedua pelaku, sebelum meninggalkan ruang penyidik Satreskrim. (MMS/RG4) (sumber: https://bacasaja.id/baca-6500-emakemak-malang-yang-mencuri-susu-dan-minyak-telon-di-blitar-untuk-anaknya-ini-akhirnya-bebas) Pertanyaan: 1a. Bagaimana hukum dan masyarakat memandang kasus di atas? READY FULL ALL MAKUL 085773615722

1. Artikel: Peningkatan jumlah penyintas COVID-19 secara statistik belum menunjukkan perlambatan dari sisi laju eksponensial. Pemerintah mengambil la … ngkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai solusi untuk mengurangi peningkatan kasus COVID di Indonesia. Secara teknis, PPKM dijalankan dengan mengurangi aktivitas pergerakan dan kerumunan masyarakat di masa pandemi. Penyekatan dan jam malam diberlakukan sebagai bagian integral dari PPKM. Fakta problematiknya, PPKM Darurat di sejumlah wilayah di Indonesia menyisakan beragam persoalan pada level implementasi. Kemacetan pada titik penyekatan dan perselisihan antara aparat penegak PPKM dengan masyarakat kerap mewarnai pemberitaan media. Konflik lapangan seakan-akan menjadi plot akhir dalam penindakan pelanggaran. Tak ayal, kritik mengalir deras kepada Pemerintah selaku decision maker. Pertanyaan reflektifnya: mengapa hal ini terjadi? Sumber: kumparan.com Pertanyaan: Berdasarkan artikel diatas disampaikan bahwa pemberlakuan PPKM yang merupakan solusi untuk mengurangi kasus covid 19 dalam implementasinya menimbulkan beragam persoalan, analisislah hal tersebut berdasarkan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum! Ready 085773615722

Bagaimanakah kedudukan dan keberadaan negara-negara tetangga yang berdekatan dengan negara Indonesia. ​

sebutkan lambang dan makna Pancasila 1-5 dan sebutkan berapa jumlah helai bulu pada setiap bagian burung garuda