ACTNews, JAKARTA - Saat gempa bumi mengguncang Jepang pada 1854, seorang petani melihat air laut mendadak surut. Belakangan diketahui sebagai pertanda tsunami. Si petani kemudian membakar seluruh hasil panennya, memperingatkan para penduduk desa untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Setelahnya, petani ini membangun tanggul dan menanam pohon untuk menghalau gelombang tinggi yang mungkin terjadi kembali ke depannya.
Peristiwa itu kemudian diperingati sebagai 'Inamura-no-hi', yang berarti 'membakar beras gandum'. Pengalaman Jepang dan kesadaran akan bencana tersebut yang kemudian menjadi inspirasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 lalu, untuk menetapkan Hari Kesadaran Tsunami Sedunia dan diperingati setiap tanggal 5 November.
Namun kesadaran tersebut belum sepenuhnya tumbuh di dunia, termasuk Indonesia. Mitigasi bencana tsunami belum optimal dalam mengantisipasi dampak tsunami di negeri yang masuk dalam kawasan Cincin api ini.
Seperti pada tahun lalu, saat tanah Sulawesi berguncang pada Jumat sore, 28 September 2018, tepat pukul 17.02 WITA. Gempa kali ini lebih kuat dari dua gempa yang dirasakan pada siang harinya. Secara energi, Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Wahyu W. Pandoes bahkan menyebut gempa berkekuatan 7.4 skala magnitudo dengan kedalaman 10 km ini, 200 kali lebih kuat ketimbang bom atom di Hiroshima yang terjadi pada tahun 1945.
Peringatan tsunami sempat dikeluarkan, namun diakhiri terlalu dini. Sehingga, masyarakat belum mengevakuasi diri saat tsunami benar-benar tiba di bibir pantai wilayah Palu dan Donggala. Gelombangnya bervariasi, sekitar 0,5 hingga 3 meter. Air menyapu kawasan permukiman yang cukup padat, hingga masyarakat yang tengah beraktivitas di pantai.
Nama-nama korban jiwa akibat tsunami di sebuah pesisir di Palu. (ACTNews/Eko Ramdani)
BNPB kemudian merilis, sebanyak 2.556 orang meninggal per Ahad 21 Oktober 2018 akibat gempa, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Sementara 1.309 orang hilang, 4.612 orang luka-luka dan 223.751 orang mengungsi di 122 titik.
Kerusakan bangunan dan infrastruktur meliputi 68.451 unit rumah, 327 unit rumah ibadah, 265 unit sekolah, 78 unit perkantoran, 362 unit toko, 168 titik jalan retak, dan 7 unit jembatan rusak. Total kerugian mencapai Rp 13,28 triliun dengan detail Rp 1,99 triliun berdampak dari sektor ekonomi, dan Rp 11,83 triliun akibat kerusakan.
Belum genap enam bulan bencana tersebut berlalu, tsunami kembali menerjang. Di Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan aktivitas. Letusan selama 2 menit terjadi pada 21 Desember 2018 lalu, hingga abu vulkanik menyembur di ketinggian 400 meter.
Tak ada gempa tektonik terpantau. Tetapi dilansir dari Tempo, Rahmat Triyono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan ada citra satelit yang menangkap longsoran di lereng Gunung Anak Krakatau itu.
"Ada 64 hektare lereng gunung yang hilang, itu tentunya membuat guncangan," ujarnya, Senin, 24 Desember 2018. Longsoran itu kemudian memicu gelombang setinggi 0,5 meter di Pesisir Lampung, hingga 1,5 meter di Serang. BMKG juga menyebutkan di Anyer, gelombang mencapai 3 meter karena adanya gabungan gelombang tinggi dan tsunami.
Rilis BNPB mengatakan, sebanyak 437 orang meninggal dunia per 31 Desember 2018. Sementara 14.059 orang luka-luka, 16 orang hilang, dan 33.721 mengungsi. BNPB juga melaporkan sebanyak 2.752 rumah rusak, 92 penginapan dan warung rusak, 510 perahu dan kapal rusak, serta 147 kendaraan rusak.
Puing-puing rumah yang hancur akibat Tsunami Selat Sunda. (ACTNews)
Dampak yang ditimbulkan tsunami memang cukup parah. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat selama seratus tahun terakhir 58 tsunami telah merenggut sekitar 260.000 jiwa di dunia. Tsunami yang paling parah menurut PBB adalah Tsunami Samudera Hindia.
Tsunami ini terjadi akibat dari gempa 9,3 skala magnitudo pada tahun 2004. Sekitar 227.000 jiwa meninggal dunia di 14 negara. Indonesia adalah salah satu yang terdampak. Karena dekat dengan pusat gempa, Indonesia juga menjadi wilayah yang terdampak parah. Kompas mencatat korban jiwa mencapai lebih 160.000 orang untuk Indonesia sendiri. Kerugian juga ditaksir mencapai Rp 42,7 triliun akibat gelombang setinggi 35 meter tersebut.
Ratusan ribu jiwa menjadi korban dari tsunami pada penghujung 2004 itu. Namun Indonesia yang telah berkali-kali dihantam tsunami, dinilai belum optimal menerapkan mitigasi untuk menghadapi bencana. Dikutip dari Liputan 6, menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Kesigapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bernadus Wisnu Widjadja, posisi Indonesia masih di bawah standar dalam soal mitigasi bencana. Itu berbeda jauh dengan negara lainnya.
"Pendapat saya jika standarnya 60, maka masyarakat Indonesia kurang dari itu. Jika Jepang 80 atau 90," kata Bernadus di Jakarta dalam diskusi berjudul 'Amankah Jakarta dari Tsunami?' pada Februari lalu.
Hal ini diungkapkan Bernandus karena hasil penelitiannya di Mentawai pada 2014 setelah empat tahun tsunami menimpa daerah itu. Penelitiannya terkait kesiapsiagaan masyarakat Mentawai dalam menghadapi bencana. "Tidak mempunyai kesiap-siagaan pada saat saya teliti," ujar Bernandus.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pakar gempa dan tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, mengatakan, "Konsep mitigasi kita ambigu, lebih dititikberatkan pada 'pemadam kebakaran' (tanggap darurat), bukan pencegahan."
Menyadari bahaya dari tsunami dan bencana lainnya, PBB pada akhirnya membuat Sendai Framework 2015-2030. Sendai Framework merupakan kesepakatan sukarela dan tidak mengikat untuk 15 tahun ke depan, yang mengakui bahwa negara memiliki peranan penting dalam menanggulangi risiko bencana.
Peran tersebut dapat dibagi pada pemerintah setempat, divisi-divisi swasta, dan lain-lain. Dikutip dari JPNN, Sendai Framework merupakan sebuah lanjutan dari Hyogo Framework for Action yang disiapkan dari tahun 2005-2015. Sendai Framework memiliki tujuan untuk menghasilkan: pengurangan risiko dan kerugian dari bencana dalam kehidupan, mata pencaharian, kesehatan, aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan, bisnis, masyarakat dan negara.
Salah satu divisi swasta yang hingga kini berfokus pada penanggulangan bencana salah satunya adalah Disaster Management Institute of Indonesia (DMII) - Aksi Cepat Tanggap (ACT). Mengingat banyaknya potensi bencana yang dapat terjadi di Indonesia, terutama tsunami, maka pencegahan dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah saat ini.
"Penting kemudian ada momentum untuk me-refresh. Meskipun kita tidak ingin ini terjebak menjadi hanya menjadi sekadar seremonial. Kalau cuma diperingati sebagai seremonial saja, tidak akan memberikan dampak untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan skill untuk menyelamatkan diri. Sayang sekali momentum ini kalau hanya sekadar seremonial," ujar Wahyu Novyan selaku Executive Director DMII-ACT pada Selasa (5/11) ini.
Mitigasi bencana sejauh ini masih dianggap belum terlalu penting untuk masyarakat. Wahyu mengatakan seperti halnya bangunan yang dibangun di atas sesar aktif ataupun banyak masyarakat yang masih membangun fasilitas di dekat pantai yang rawan tsunami.
"Sebenarnya tidak ada masalah juga kalau bangunannya sudah dirancang untuk siap menghadapi bencana itu. Misalnya konstruksi bangunannya sudah siap untuk menghadapi gempa hingga skala 8 magnitudo ke atas. Atau misalnya di daerah rawan tsunami, maka kemudian sudah dibangun shelter-shelter dekat pantai di mana orang bisa menyelamatkan diri. Tapi kita lihat kan tidak seperti itu," kata Wahyu.
Wahyu memberikan contoh seperti Tsunami Selat Sunda pada 2018. Tidak ada gempa tektonik yang terjadi dan tsunami yang terjadi juga relatif tidak begitu besar. Namun korban yang ditimbulkan hingga ratusan jiwa karena tidak ada kesiapan menghadapi bencana.
"Kita bertemu dengan para stakeholders, dan kita lihat Indonesia masih minim persiapan bencana. Makanya kita sebut Indonesia ini darurat mitigasi bencana. Baik dari pemerintahnya, maupun dari masyarakat yang berada di akar rumput," ucap Wahyu.
Selama ini DMII-ACT sendiri telah mengambil peran untuk edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Melalui program-programnya, DMII-ACT turun langsung ke masyarakat dan memberikan langsung pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana.
"Bentuknya kami selama ini melakukan seminar, melakukan pelatihan dalam skala massal maupun kecil, ke sekolah, ke komunitas masyarakat, serta perkantoran. Kita juga punya program untuk hunian vertikal misalnya, kita punya program Home Safety Home. Untuk sekolah kita buat Sekolah Siaga Bencana atau untuk komunitas kita buat Kelompok Siaga Bencana. Jadi kalau kami di DMII-ACT ambil peran seperti itu," jelas Wahyu.
Wahyu berharap para pemangku kepentingan yang punya fokus yang sama untuk terus bekerja keras dalam menggalakkan mitigasi bencana. Memang baginya tidak mudah untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga perlu kerja ekstra.
"Karena mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Masyarakat yang tadinya bahkan tidak sadar, lalu tergerak untuk sadar, dari sadar kemudian mencari tahu, kemudian tahu menjadi mampu, dan mampu menjadi ahli. Ini merupakan sebuah proses yang panjang," ujar Wahyu.
Wahyu juga berharap pemerintah juga mendukung dan menyeriusi mitigasi bencaa. Terutama ia menyarankan mitigasi menjadi satu paket dengan proses pembangunan nasional.
"Misalnya setelah Palu, Sigi, dan Donggala luluh lantak kemarin, apakah pembangunannya sudah melibatkan para pihak yang punya bahan riset? Jadi harus diseriusi bukan hanya membangun saja. Pemerintah harus ada terobosan terhadap hal ini. Mohon maaf, bukan hanya sekadar memberikan himbauan," kata Wahyu. []