Makalah tentang membangun Sikap Selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK

tirto.id - Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di berbagai bidang tak selamanya membawa pengaruh positif. Jika tak disikapi dengan baik, kemajuan IPTEK berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat. Karena itu, harus ada filter atau sikap selektif menghadapi kemajuan IPTEK agar tak mudah goyah atau hanyut dalam arus kemajuan pengetahuan dan teknologi.

Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia tidak lepas dari pengaruh kemajuan IPTEK. Bagaimanapun juga, perkembangan IPTEK sangat dinamis sebagai ilmu terapan yang dikembangkan manusia dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang dimiliki.

Tujuan sederhana dari perkembangan IPTEK adalah untuk mempermudah kehidupan manusia. IPTEK berfungsi mendorong kemajuan peradaban manusia. Jika dimanfaatkan dengan baik, IPTEK juga dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dalam mencapai tujuannya.

Seperti negara-negara lain yang berupaya mengembangkan IPTEK, Indonesia juga memberikan keleluasaan kepada rakyatnya untuk memanfaatkan bidang ini. Hal itu tercermin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di pasal 28 dan 31.

Makalah tentang membangun Sikap Selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia," (Pasal 28 C Ayat 1 UUD 1945).

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia," (Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945).

Selain memberikan dukungan kepada rakyat dalam mengembangkan IPTEK, pemerintah juga berkewajiban mengawasi perkembangan IPTEK dalam bingkai nilai agama dan persatuan bangsa. Sebab, IPTEK membawa dampak positif dan negatif sekaligus.

Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2018) yang ditulis Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, terdapat beberapa sikap yang dapat diambil oleh suatu bangsa ketika menghadapi kemajuan IPTEK.

Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan IPTEK dalam semua aspek kehidupan.

Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu.

Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan IPTEK dan membuang hal-hal negatif.

Berdasarkan tiga hal di atas, Indonesia cenderung memilih sifat selektif terhadap kemajuan IPTEK. Tujuannya agar kita mendapatkan dampak positif dari perkembangan IPTEK dan terhindar dari hal-hal negatifnya.

Evy Pajriani dalam Pengaruh Kemajuan IPTEK Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (2020) menuliskan bahwa sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif terbaik bagi kehidupan, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses hati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar.

Dengan demikian, semua yang diperoleh dari kemajuan IPTEK dapat diterima semua pihak dengan penuh tanggung jawab.

Baca juga:

  • Pengaruh Positif Kemajuan IPTEK dalam Bidang Ekonomi dan Politik
  • Proses Pewarisan IPTEK dan Sarananya: Keluarga hingga Media Massa

Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan IPTEK dalam Berbagai Bidang

Dalam tulisan ini, akan dijabarkan sikap selektif terhadap IPTEK yang dapat diterapkan di berbagai bidang.

Sejumlah bidang yang perlu sikap hati-hati menghadapi kemajuan IPTEK adalah bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan IPTEK di Bidang Politik

Terdapat beberapa hal yang harus dijadikan panduan bangsa Indonesia ketika mengikuti kemajuan IPTEK dalam bidang politik, yakni demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia.

Keempat hal ini merupakan standardisasi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Apabila suatu negeri, termasuk Indonesia menentang standardisasi tersebut, tentunya akan mendapatkan beberapa kerugian, misalnya dianggap sebagai musuh bersama, diberikan sanksi embargo dalam berbagai bidang yang akan berdampak buruk dalam kehidupan bangsa.

Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia harus menggunakan Pancasila sebagai pedoman untuk menunjukan eksistensi sebagai negara kuat, mandiri, tidak meninggalkan kerja sama, saling menguntungkan, menghargai hak, dan lainnya.

Sikap selektif terhadap IPTEK di bidang politik ditunjukkan dengan tindakan sebagai berikut:

  • Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang.
  • Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
  • Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
  • Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
  • Menegakkan supremasi hukum.
  • Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional

Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan IPTEK di Bidang Ekonomi

Pada kenyataanya, persaingan ekonomi dikuasai oleh negara-negara maju. Keadaan ini tentunya memberikan ruang sempit bagi negara-negara berkembang.

Dalam hal ini, Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan yang dapat digunakan sebagai senjata utama untuk mengatasi efek negatif perkembangan IPTEK.

Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan itu adalah sebagai berikut:

  • Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
  • Pertanian sebaiknya dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani.
  • Industri-industri sebaiknya menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri.
  • Menguatkan sistem perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah berharga murah dan terjangkau.
  • Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO.
  • Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju.

Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan IPTEK di Bidang Sosial Budaya

Pada bidang sosial budaya, perkembangan IPTEK membawa pengaruh dalam bentuk gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, serta keterbukaan informasi dan ilmu pengetahuan.

Bagi Indonesia, pengaruh tersebut harus disaring menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa.

Beberapa nilai dan perilaku yang harus diterapkan bangsa Indonesia untuk bersikap selektif terhadap kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya sebagai berikut:

  • Terbuka terhadap inovasi dan perubahan.
  • Merawat kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang beragam.
  • Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau.
  • Dapat memanfaatkan kegunaan IPTEK secara efektif dan efisien, bukan hanya silau dengan tampilan, misalnya gaya berpakaian atau gaya hidup konsumtif.
  • Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi.
  • Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.
  • Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Baca juga:

  • Dampak Positif Perkembangan IPTEK Bagi NKRI dalam Berbagai Bidang
  • Dampak Negatif IPTEK di Bidang Ekonomi dan Pendidikan

Baca juga artikel terkait PELAJARAN PPKN atau tulisan menarik lainnya Syamsul Dwi Maarif
(tirto.id - sym/hdi)


Penulis: Syamsul Dwi Maarif
Editor: Abdul Hadi
Kontributor: Syamsul Dwi Maarif

Array

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

B. Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek

1. Sikap Tanggung Jawab dalam Pengembangan Iptek

Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari satu akan terapung di air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia.

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia.

Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, upaya memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui pencepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Dari amanat UUD NRI Tahun 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Ini artinya pengembangan dan pemanfaatan Iptek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia.

80 Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK

Sumber: www.beritajakarta.com Gambar 3.3 Pengaruh negatif dari kemajuan iptek diminimalisasi salah satunya melalui proses

pendidikan di sekolah yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila

Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan.

Seseorang yang menggunakan bahan peledak, jelas semata-mata hanya demi keuntungan pribadi, tidak didasari pertimbangan moral dan akibat baik buruknya dari tindakan itu. Contoh lain misalnya nuklir. Energi ini sebenarnya besar sekali manfaatnya dalam pembangunan, termasuk untuk bidang kesehatan. Akan tetapi, kalau nuklir jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dibuatlah senjata pemusnah, yang sangat mengancam hidup manusia dan lingkungannnya.

Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini, menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan, artinya di dalam mengembangkan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Manusia mempelajari gejala alam apa adanya dengan tujuan dapat mengungkap rahasia alam dan menciptakan peralatan untuk mengontrol gejala tersebut sesuai dengan hukum alam.

Sebuah ilmu dapat saja bebas nilai, dalam arti tanpa pamrih dan tidak memihak. Akan tetapi, dari segi aksiologis, penerapan dan pemanfaatan hasil ipek harus mengingat pada etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Di

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 81 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 81

Pada segi agama, etika, dan tujuan pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua. Pertama, untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Berbagai penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia, pada hakikatnya adalah memahami dan ingin mencari kebenaran ilmu dan hukum-hukum Tuhan di alam raya ini. Orang yang makin paham tentang alam semesta ini tentu makin kagum dan yakin akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Kedua, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan. Dengan iptek, akan diciptakan berbagai perangkat yang dapat mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di muka bumi ini.

Sementara itu, yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak.

Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu, juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari sebagai ibadah.

2. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek

Tidak ada satu pun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada tiga alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal- hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya, karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila.

82 Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK

Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek.

a. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Politik

Ada empat hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut, akan dianggap sebagai musuh bersama. Selain itu, sering dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konfl ik, dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu, Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, isu demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu

dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya, selalu terjadi konfl ik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antarnegara.

Permasalahan di atas dapat ditaati oleh, Indonesia apabila menerapkan menganut paham demokrasi Pancasila. Melalui paham inilah akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan uji serta mampu mengelola konfl ik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik, dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui sebagian Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 83 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 83

1) Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang.

2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.

3) Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.

4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

5) Menegakkan supremasi hukum.

6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

b. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Ekonomi

Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia.

Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara- negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia (World Bank) dan WTO (World Trade Organization) belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju.

84 Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini:

1) Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi

Info Kewarganegaraan

domestik untuk pasar dalam Sikap selektif terhadap dampak negeri sehingga memperkuat

kemajuan iptek dapat dipertegas perekonomian rakyat.

salah satunya dengan meningkatkan

2) Pertanian dijadikan prioritas daya saing Indonesia di dunia utama karena mayoritas penduduk

internasional. Kegiatan konkretnya Indonesia bermatapencaharian

adalah:

sebagai petani. 1. Meningkatkan kualitas

3) Industri-industri haruslah sumber daya manusia menggunakan bahan baku dari

Indonesia, misalnya tingkat dalam negeri, sehingga tidak

pendidikannya, derajat bergantung impor dari luar negeri.

kesehatannya, dan tingkat

4) Diadakan perekonomian yang kesejahteraannya. berorientasi pada kesejahteraan

2. Meningkatkan komoditas rakyat. Artinya, segala sesuatu

ekonomi yang mutunya, yang menguasai hajat hidup orang

jumlahnya, dan pasokannya, banyak, haruslah bersifat murah

serta harganya bersaing. dan terjangkau.

3. Perbaikan perangkat hukum

5) Tidak bergantung pada badan- yang mengabdi pada badan multilateral seperti pada

kepentingan nasional. Dalam IMF, Bank Dunia, dan WTO.

hal ini, hukum yang dibuat

6) Mempererat kerja sama dengan harus melindungi kepentingan sesama negara berkembang untuk

bangsa dan negara bukan bersama-sama mengahadapi

melindungi kepentingan asing. kepentingan negara-negara maju.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 85 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 85

Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan pertama, cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita.

Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan prilaku, antara lain:

1) Terbuka terhadap inovasi dan perubahan.

2) Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau.

3) Dapat memanfaatkan kegunaan iptek.

4) Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi.

5) Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.

6) Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.