Kendala apa yang dialami seorang pendidik di dalam proses pembelajaran selama ini sehingga tujuan pendidikan kewarganegaraan tidak tercapai?

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar segala sesuatu yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang memiliki tujuan dan berusaha untuk mencerdaskan, mengajarkan warga negara untuk berpikir kritis, bertindak sesuai hukum, serta memberikan kesadaran terhadap para generasi untuk selalu sadar betapa pentingnya mengetahui dan memahami kenegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan sudah di ajarkan sejak usia dini di setiap jejang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi supaya menghasikan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan diharapkan mampu menjalankan kehidupan sesuai aturan yang berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan tiap warga negara, karena jika didasarkan pada tujuannya, pendidikan kewarganegaraan mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan yang paling dasar dalam menjadikan manusia yang berkewarganegaraan.

Pemerintah mengelola pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini dengan serius, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 pasal 31 ayat 1 dan 3 dengan tegas menyatakan bahwa: 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah wajib membiayainya, serta dalam ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang atau yang disebut dengan Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1) menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu juga Pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari dan di terapkan di kehidupan sehari-hari bagi seluruh warga negara.

Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan masih jauh dari apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Apalagi di zaman modern yang sekarang ini, jika dilihat, nilai-nilai kenegaraan dan cinta terhadap NKRI perlahan mulai luntur, apalagi adanya pengaruh dan dampak negatif dari globalisasi yang makin hari semakin mengancam. Kebanyakan muda-mudi sekarang lebih mengikuti gaya dan trend ke barat-baratan, bahkan tidak sedikit anak dibawah umur sudah terpengaruh dampaknya, tentunya hal itu sangat berbahaya dan dapat mengikis jati diri bangsa. Disinilah pentingnya peranan pendidikan kewarganegaraan, yang pada kenyataannya PKn selalu dianggap pelajaran yang kurang penting oleh kebanyakan murid, sudah sedari dulu pembelajaran ini kurang diminati. Hal itu dikeranakan banyaknya kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang meliputi :

a) Mutu guru Pkn yang masih kurang.

Banyak guru dan tenaga pendidik yang belum memiliki 4 kompetensi (profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian). Kualitas guru menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik, sehingga proses pendidikan kurang optimal dan pembelajaran menjadi terkendala.

b) Metode Pembelajaran yang Membosankan

Pemilihan metode pembelajaran merupakan salah satu strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai, namun selama ini guru selalu menggunakan metode ceramah yang hanya transfer of knowledge, sehingga keterampilan dan karakter peserta didik belum bisa dibangun dengan maksimal.

c) Pelajaran Pkn sering dianggap sepele

Bukan hanya murid yang menganggapnya begitu, namun dari pihak pendidikpun juga. Sekolah lebih mengutamakan pelajaran Matematika ataupun Sains, padahal semua mata pelajaran sama pentingnya, apalagi Pkn yang pada hakikatnya sebagai dasar setiap manusia untuk hidup berbangsa dan bernegara.

d) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap Pkn