Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Yang Memicu Perlawanan Lokal Justin, Oryza, Mufti Apa saja? Monopoli perdagangan rempah-rempah Campur tangan internal kerajaan-kerajaan di Indonesia Ekspansi Wilayah Diskriminasi terhadap pribumi Monopoli Perdagangan Rempah-Rempah Harga rempah-rempah ditentukan oleh Belanda Menurunkan martabat raja-raja pribumi, termasuk kerajaan di Maluku Terjadi perlawanan oleh rakyat Banda, kesultanan Jepara, juga Sultan Hassanuddin pada awal abad 16 atas kebijakan ini Kembali terjadi setelah pemerintahan VOC, kini gantian pemerintah Hindia-Belanda menguasai Nusantara, khususnya Sumatera. Campur Tangan Internal Kerajaan-Kerajaan di Indonesia Dilakukan untuk melancarkan monopoli perdagangan Caranya memecah-belah kerajaan, lalu memihak kubu yang mau bekerjasama dengan VOC Paling parah terjadi di Surakarta, dimana seluruh kerajaan tunduk pada VOC Kesultanan Palembang dan Banjar melawan kebijakan ini pada abad 18 sampai awal abad 19 Ekspansi Wilayah Untuk melancarkan kebijakan pintu terbuka Orang asing boleh menanamkan modal di Indonesia sebesar-besarnya Diskriminasi Terhadap Pribumi Seperti judulnya Melatarbelakangi Perang Diponegoro dan juga perlawanan Kerajaan Bali Digolongkan kastanya, dari yang tertinggi ke terendah: Gol. Eropa, Campuran Barat-Nusantara, Timur Asing (Arab, Cina, India), dan Pribumi Nusantara Kasta menentukan apa yang dapat mereka peroleh dari pemerintah Selesai
You're Reading a Free Preview Salah satu kebijakan pemerintah kolonial Portugis yang memicu perlawanan Nasional adalah adanya monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Portugis diberbagai wilayah di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Setelah berhasil menguasai Malaka pada 1511, Bangsa Portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku. Tujuan utamanya menguasai rempah-rempah di Ternate atau Maluku. Awalnya, kedatangan Bangsa Portugis disambut hangat oleh raja dan rakyat Ternate. Bahkan, Portugis diberi kesempatan mendirikan benteng dan hak monopoli perdagangan cengkeh. Keserakahan Portugis dan ketentuan harga cengkeh yang terlalu rendah membuat rakyat Ternate atau Maluku sengsara. Permusuhan antar keduanya pun tidak dapat dihindarkan. Di samping itu, Portugis berusaha menyebarkan misi 3G [gold, glory, gospel] di mana dalam salah satu misi tersebut ada upaya menyebarkan agama Katolik dengan cara paksa, sehingga bertentangan dengan ajaran yang mereka anut, yaitu agama Islam. Akibatnya, Portugis harus memindahkan kegiatan dagang mereka ke Nusa Tenggara. Kebijakan penjajah Eropa yang diskriminatif dan ekspoitatif terhadap bangsa Indonesia menimbulkan keinginan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing. Namun, perlawanan yang muncul belum berdasarkan nasionalisme Indonesia secara keseluruhan. Berikut beberapa kebijakan kolonialisme Barat yang memicu perlawanan rakyat Indonesia, yaitu :
Dengan demikian, monopoli, ekstirpasi, pelayaran hongi, membangun jalan pos, pajak dan sistem tanam paksa dan campur tangan Belanda dalam masalah internal kerajaan merupakan beberapa kebijakan yang menimbulkan perlawanan bangsa Indonesia.
Kebijakan yang dilakukan Portugis ini sangat merugikan petani terutama adanya sistem monopoli perdagangan karena Portugislah yang mematok harga dari rempah-rempah tersebut. Petani juga tidak leluasa menjual rempah-rempahnya ke pihak lain selain Portugis. Dengan adanya sistem monopoli ini membuat Portugis mendapat keuntungan yang sangat besar.Berikut ini merupakan dampak dari adanya kebijakan-kebijakan yang diberlukan oleh Portugis yaitu:
2. Kebijakan VOC dan Pemerintah Kolonial BelandaVOC menerapkan Kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Hongi.monopoli perdagangan rempah-rempah merugikan rakyat Indonesia, terutama di Maluku. Kebijakan ekstirpasi dan pelayaran hongi juga memiliki dampak yang serius, yaitu runtuhnya wibawa dan martabat raja-raja pribumi karena wilayahnya dikuasai, raja-raja diasingkan akibat menolak kebijakan VOC, dan kerajaannya dipecah belah. Perlawanan rakyat belanda terhadap VOC pada tahun 1609 dan 1601, serangan sultan Agung ke basis-basis VOC di jepara pada tahun 1618 dan batavia pada tahun 1628 dan 1629, perlawanan sultan Hasanudin dari makasar pada tahun 1665, serta perlawanan Pattimura di Maluku pada tahun 1817 merupakan reaksi langsung atas kebijakan monopoli perdagangan utuh.
Tujuannya untuk melancarkan monopoli perdagangan.VOC akan melakukan politik pecah belah [divide et impera] dengan memihak salah satu kubu yang bersedia bekerja sama dengan VOC dan menyerahkan kedaulatan kepada VOC sebagaimana terjadi di Surakarta tahun 1749.
Pada tahun 1870 Belanda gencar melakukan ekspanasi ke wilayah kerajaan yang sebelumnya merdeka, seperti Tapanuli yang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar. Ekspansi ini mendapat perlawanan sengit dari Kerajaan Batak dan Kesultanan Aceh.
Belanda tidak menghormati adat-istiadat, kebiasaan, aturan, serta hak istimewa.
Penduduk Indonesia digolongkan atas dasar ras, dari yang paling tinggi status sosialnya sampai yang paling rendah:
Jawaban: Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal, antara lain: Penerapan monopoli perdagangan rempah-rempah. Campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Arogansi pemerintah kolonial terhadap kerajaan pribumi. Praktik diskriminasi terhadap rakyat pribumi. Penderitaan rakyat akibat penerapan sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, dan politik etis. Penjelasan: Untuk lebih memahami materi ini, yuk disimak uraian berikut! Tercatat dalam sejarah, ada beberapa bangsa yang menerapkan praktik kolonialisme di Indonesia antara lain: A. Pemerintah Kolonial Portugis Kekuasaan Portugis di Indonesia dimulai ketika berhasil mengambil alih Malaka pada tahun 1511 yang diperluas hingga menguasai wilayah Maluku. Pemerintahan kolonial Portugis berlangsung hingga tahun 1641. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Portugis antara lain: Menerapkan sistem monopoli perdagangan cengkeh dan pala di Ternate. Berusaha menguasai Maluku. Menyebarkan agama Katolik di daerah kekuasaan Portugis. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. Pengaruh kebijakan terhadap rakyat Maluku yaitu: Mengganggu dan mengacaukan jaringan perdagangan. Rakyat menjadi miskin dan menderita. Tumbuh benih rasa benci terkadap kekejaman Portugis. Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis. B. Kebijakan VOC VOC [Oost Vereenigde Indische Compagnie] merupakan kongsi perdagangan Belanda yang berdiri sejak tahun 1602. Kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia sebagai berikut: Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Pelaksanaan politik devide et impera [adu domba] untuk menguasai kerajaan-kerajaan pribumi. Pengangkatan Gubernur Jendral untuk memperkuat kekuasaan VOC. Pelaksanaan Hak Octroi. Memindahkan markas VOC yang semula di Banten dan Ambon ke Jayakarta [Batavia]. Melaksanakan pelayaran Hongi. Adanya Hak Ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Menerapkan verplichte leverantien [penyerahan wajib] dan Prianger Stelsel [yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi]. Pengaruh kebijakan VOC pada rakyat Indonesia: Berkurangnya kekuasaan raja karena dominasi VOC. Terpecah belahnya wilayah kerajaan. Hak octroi membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Pelayaran Hongi merupakan bentuk perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan dan pembunuhan bagi penduduk Maluku. Hak Ekstirpasi mematikan harapan rakyat untuk memperoleh penghasilan lebih. C. Pemerintah Kolonial Kerajaan Belanda Kebijakan ini dimulai ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Kebijakan yang paling terasa akibatnya adalah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Daendels antara lain: Penetapan jumlah gaji yang tetap bagi semua pegawai pemerintah dan melarang pegawai pemerintah untuk melakukan kegiatan perdagangan. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. Pelaksanaan sistem contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi. Penerapan verplichte leverentie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Kerajaan Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Penerapan sistem kerja paksa [rodi]. Pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang. Penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta. Pengaruhnya bagi rakyat Indonesia: Kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa maupun rakyat. Munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta. Kemiskinan dan penderitaan rrakyat Indonesia yang berkepanjangan. D. Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris Peristiwa menyerahnya Belanda kepada Inggris melalui Perjanjian Tuntang pada tahun 1811 merupakan awal pendudukan kolonial Inggris di Indonesia. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia yang berkuasa dari tahun 1811 hingga tahun 1816 dan membawa perubahan berasas liberal. Raffles menerapkan sistem sewa tanah yang disebut juga dengan sistem pajak tanah atau landrent [lanrate] di mana rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa karena semua tanah dianggap milik negara. Pada tahun 1816, John Fendall yang merupakan Gubernur Jenderal yang menggantikan Raffles menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda. Van der Capellen kemudian memerintah Indonesia dari tahun 1817 hingga tahun 1830 dan menerapkan kebijakan politik dan ekonomi liberal tetapi memperoleh kegagalan. Posisi gubernur jenderal kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal van den Bosch yang menerapkan sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel yang semakin membuat rakyat Indonesia semakin menderita dan memicu terjadinya perlawanan lokal. Semoga dapat membantu, ya! Materi: Sejarah Kelas: XI SMA Kata kunci: pemerintahan kolonial di Indonesia Kode kategori: 11.3.2 Video yang berhubungan |
Kebijakan VOC dan pemerintah Kolonial Belanda yang Memicu perlawanan Lokal
Pos Terkait
Copyright © 2024 idkuu.com Inc.
