Mata pelajaran: IPS Sejarah Show Kelas: XII SMA Kategori: Masa Demokrasi Terpimpin Kode Kategori berdasarkan kurikulum KTSP: 12.3.6 Kata kunci: demokrasi terpimpin, ekonomi Jawaban: kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpina.Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) b.Penurunan nilai uang (Devaluasi) c.Deklarasi Ekonomi (Dekon) d.Kebijakan pemerintah lainnya Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop). Kotoe bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk Kesop adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan. Pembahasan: Pada masa Demokrasi Terpimpin keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Pada tahun 1963, Depernas dibanti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Adapun tugas Bappenas adalah sebagai berikut : a.Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. b.Mengawasi pelaksanaan pembangunan. c.Menilai kerja mandataris MPRS. Penurunan nilai uang (Devaluasi) Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut : Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00.Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00Semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.Deklarasi Ekonomi (Dekon) Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, maka pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau disingkat dekon. Tujuan dibentuk dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, dalam pelaksanaannya, dekon tidak mempu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, dekon justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem statisme. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang, sehingga menambah berat beban inflasi. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal Miliki Negara. Bank tersebut kedudukannya di bawah urusan menteri bank sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbarui ekonomi tersebut ternyata mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebabnya adalah sebagai berikut : Penanganan masalah ekonomi tidak rasional.Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol.Pengeluaran negara cukup besar.Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi.Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme (semuanya diatur dan dipegang oleh negara).KOMPAS.com - Buruknya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan. Beberapa kebijakan yang cukup dikenal yakni:
Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018). Pembentukan BappenasUntuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada 15 Agustus 1959 pemerintanh membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas). Ketianya Moh Yamin dengan anggota sebanyak 50 orang. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Bappenas. Baca juga: Daftar Lembaga Negara di Indonesia Tugas Bappenas yakni:
Penurunan nilai uang (devaluasi)Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai:
Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Dengan devaluasi, diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, nilai rupiah meningkat.  Baca juga: Penyebab Krisis Moneter di Indonesia Pemotongan nilai uang memang berdampak harga barang menjadi murah. Namun tetap saja rakyat kesusahan karena tidak memiliki uang. Kas negara sendiri defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran. Untuk menyetop defisit, pemerintah justru mencetak uang baru tanpa perhitungan matang. Devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp 1. Akibatnya, bukannya berkurang, inflasi malah makin parah. Indonesia mengalami hiperinflasi pada 1963-1965. Inflasi mencapai 600 persen pada 1965. IPPHOS Presiden Soekarno Mengucapkan Deklarasi Ekonomi di Istana, 28 Maret 1963Deklarasi Ekonomi (Dekon)Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang berisi 14 peraturan pokok. Dekon dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas. Baca juga: Dampak Demokrasi Terpimpin di Berbagai Bidang Pemerintab menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Tujuan Dekon yakni untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Sayangnya, Dekon tak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon malah mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Kegagalan Dekon disebabkan:
Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeriSebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Baca juga: Perdagangan Internasional: Pengertian dan Manfaatnya Untuk mendukung rencana ini, pemerintah juga membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP). Peleburan BankPresiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres No 7/1965, didirikan Bank Tunggal Milik Negara. Bank Tunggal Milik Negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum. Bank Indonesia, adalah hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Tapi langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara. Sebab saat itu belum ada lembaga pengawas. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.
Bobo.id - Apakah teman-teman tahu apa saja kebijakan ekonomi yang tercipta pada masa demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan berpusat pada pemimpin negara. Di masa demokrasi terpimpin, kondisi Indonesia baru merdeka dan belum stabil secara politik maupun ekonomi. Hal ini diperparah lagi dengan berbagai aksi pemberontakan separatis yang menuntut pemisahan wilayah dari kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pun mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Simak, yuk! Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin 1. Pembentukan Dapernas dan Bappenas Untuk diketahui, Dapernas merupakan singkatan dari Dewan Perancang Nasional dan Bappenas merupakan Perancangan Pembangunan Nasional. Perbaikan ekonomi Indonesia dimulai dengan dibentuknya Dapernas pada 15 Agustus 1959 di bawah pimpinan Moh. Yamin. Dapernas menyusun program kerja untuk mendorong pembangunan nasional yang bernama Pola Pembangunan Berencana. Program kerja itu terdiri dari Blueprint tripola, yakni pola pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Baca Juga: 7 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal Empat tahun setelahnya pada 1963, pemerintah menggantikan Dapernas dengan membentuk Bappenas di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Bappenas bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan negara jangka panjang dan jangka pendek. Tugas Bappenas, antara lain: - Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. - Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. - Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. 2. Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Pada 28 Maret 1963 dirilis landasan baru untuk mendorong perbaikan ekonomi menyeluruh dengan adanya Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan pembentukannya adalah untuk menciptakan ekonomi bersifat nasional, demokratis, dan juga bebas dari imperialisme. Namun dalam pelaksanaannya, dekon tidak bisa mengatasi kesulitan dan permasalahan ekonomi khususnya fenomena inflasi dalam negeri. Pemberlakuan Dekon membuat perekonomian Indonesia jadi stagnan atau cenderung tidak membaik. Baca Juga: Pernah Digunakan di Indonesia, Ini Ciri-Ciri Demokrasi Parlementer Kegagalan deklarasi ekonomi ini disebabkan oleh: - Tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dollar USA. - Perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. - Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah kemerosotan ekonomi. 3. Proyek Mercusuar Meski ekonomi Indonesia belum bisa stabil dan membaik, dimunculkan kembali kebijakan bernama proyek mercusuar. Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri. Beberapa gedung yang dibangun dalam proyek ini, antara lain gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, GBK, Hotel Indonesia hingga Monas. Dengan adanya proyek mercusuar ini, maka keadaan ekonomi Indonesia semakin terpuruk dan jatuh. 4. Nilai Uang Diturunkan (Devaluasi) Salah satu jalan untuk mengatasi inflasi yang terjadi di dalam negeri adalah dengan membuat kebijakan penurunan nilai uang beredar. Baca Juga: Berlangsung dari Tahun 1965 hingga 1998, Ini 4 Karakteristik Pemerintahan Orde Baru Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai: - Uang kertas Rp 500 menjadi Rp 50. - Uang kertas Rp 1000 menjadi Rp 100. - Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25000. Dengan adanya devaluasi, diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang dan nilai rupiah bisa meningkat. Pemotongan nilai uang memang berdampak harga barang jadi murah, namun tetap saja rakyat kesusahan karena tidak memiliki uang. Devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan menjadikan uang Rp 1000 menjadi Rp 1 sehingga bukannya berkurang, inflasi malah makin parah. 5. Peleburan Bank Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres No 7/1965 didirikan Bank Tunggal Milik Negara. Bank Tunggal Milik Negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum. Bank Indonesia adalah hasil peleburan dari beberapa bank negara, seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Baca Juga: Fungsi dan Macam-Macam Sistem Demokrasi di Indonesia, dari Parlementer hingga Pancasila Namun, langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang nagara karena belum ada lembaga pengawas saat itu. 6. Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas ekonomi Indonesia. Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Untuk mendukung rencana ini, pemerintah membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP). Nah, itulah enam kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, ya. (Penulis: Ayu Ma'as) ----
Lihat juga video ini, yuk! ---- Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD. Khusus di bulan Oktober 2022, ada diskon 10% untuk berlangganan semua majalah dari Media Anak Grid Network - Kompas Gramedia. Untuk langganan: Majalah Bobo: https://bit.ly/PROMOBOBOOKTOBER Majalah Bobo Junior: https://bit.ly/PROMOBOJUNOKTOBER Majalah Mombi SD: https://bit.ly/PROMOMOMBISDOKTOBER Majalah Mombi TK: https://bit.ly/PROMOMOMBIOKTOBER Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News |
Kebijakan ekonomi pemerintah yang gagal mengatasi keadaan ekonomi
Pos Terkait
Copyright © 2024 idkuu.com Inc.
