Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter

Untuk mengatasi masalah dan kondisi perekonomian di Indonesia, pemerintah melakukan dua jenis kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dua kebijakan tersebut dilakukan dengan langkah yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam masyarakat untuk mengendalikan kondisi perekonomian negara. Sementara itu, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah dengan mengurangi atau menambah pendapatan atau belanja negara.

Dari definisi di atas, kita bisa menangkap bahwa kebijakan moneter berkaitan dengan bank dan uang yang beredar, sementara kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan belanja negara.

(Baca juga: Kebijakan Moneter: Jenis, Peranan, dan Instrumen)

Selain itu, apa lagi ya perbedaan antara keduanya? Ayo kita bahas sama-sama di artikel berikut ini.

Berdasarkan Jenisnya

Dari jenisnya, kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika terjadi resesi atau depresi. Sementara itu, kebijakan kontraktif justru sebaliknya. Bank sentral mengurangi peredaran jumlah uang ketika inflasi. Dari jenis-jenisnya, kita bisa menyimpulkan kalau kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar.

Sementara itu, kebijakan fiskal memiliki lebih banyak jenisnya. Menurut Tim Adiwiyata, jenis-jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan anggaran: Merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam pengeluaran, perpajakan, dan pinjaman guna menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mantap.
2. Anggaran pembiayaan fungsional: Berupa kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatur pengeluaran pemerintah melalui peninjauan akibat pendapatan langsung serta usaha peningkatan kesempatan kerja.
3. Stabilisasi anggaran otomatis: Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pengeluaran pemerintah dengan meninjau besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program dengan tujuan penghematan.
4. Anggaran defisit: Merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur sistem anggaran sehingga pengeluaran akan lebih besar daripada penerimaan.
5. Anggaran seimbang: Realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi pengeluaran atau belanja negara.
6. Anggaran surplus: Pemerintah tidak menghabiskan pendapatan untuk pengeluaran, sehingga akan menambah tabungan pemerintah.

Berdasarkan Peranan

Kedua jenis kebijakan memiliki peranannya masing-masing. Kebijakan moneter mengacu kepada Undang-Undang No. 3 tahun 2004 pasal 7 yang menyebutkan bahwa dilakukannya kebijakan moneter adalah untuk menciptakan kestabilan nilai uang yang beredar di masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kita bisa menjabarkan beberapa peran kebijakan ini, antara lain untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

(Baca juga: Kebijakan Fiskal: Jenis, Peranan, Instrumen, dan Fungsi)

Di sisi lain, kebijakan fiskal memiliki peranan yang berbeda. Di antaranya adalah untuk menurunkan tingkat inflasi, meningkatkan produk domestik bruto, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan stabilitas perekonomian, dan menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Instrumen

Dengan jenis dan peranan yang berbeda, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pun memiliki instrumen yang berbeda pula. Instrumen yang dimaksud adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai kebijakan tertentu.

Pada kebijakan moneter, terdapat lima instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, cadangan kas minimum, kebijakan kredit selektif, dan imbauan moral.

Di sisi lain, instrumen dari kebijakan fiskal termasuk anggaran belanja seimbang, stabilitas anggaran otomatis, pengelolaan anggaran, dan pembiayaan fungsional.

"Kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang-piutang dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja (fiscal policy)."

Otoritas Jasa Keuangan

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam Kebijakan Fiskal adalah pengeluaran pemerintah/belanja negara dan pajak.

Pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang, di mana semua wajib pajak yang berupa badan usaha ataupun perorangan wajib membayarkan pajak pada negara.

Sedangkan pengeluaran/belanja negara sendiri ada banyak jenisnya, seperti biaya untuk perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan operasional, dan seterusnya. Semua pengeluaran ini disusun di dalam APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara).

Kebijakan Fiskal memiliki sejumlah tujuan, yaitu:

• Menciptakan stabilitas perekonomian negara
• Menciptakan pertumbuhan ekonomi negara
• Memperluas lapangan pekerjaan
• Menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan
• Menstabilkan harga/mengatasi inflasi

Kebijakan fiskal terbagi menjadi 3:

• Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja.
• Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan ataupun perubahan pengeluaran pemerintah. 3 bentuk kebijakan fiskal yang disengaja adalah; (1) membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, (2) membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan (3) membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajaknya.
• Kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran.

Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran

Berikut adalah jenis kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran:

• Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang adalah kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Dampak positif dari kebijakan ini adalah negara jadi tidak usah meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun dampak negatifnya adalah kondisi perekonomian negara bisa terpuruk jika ekonomi negara sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
• Kebijakan fiskal surplus. Dalam kebijakan fiskal surplus, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.
• Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Kebijakan fiskal defisit mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, yang merupakan kelebihan dari kebijakan ini. Sedangkan kekurangannya adalah negara selalu dalam keadaan defisit.
• Kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya yang terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan penggolongannya, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

• Kebijakan Fiskal Ekspansif: Adalah kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran yang tinggi, yakni dengan cara meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak.

• Kebijakan Fiskal Kontraktif: sebaliknya, kebijakan fiskal jenis ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Hal ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi inflasi. Kebijakan ini termasuk jarang digunakan dan akan dikeluarkan pada saat kondisi perekonomian mengalami ekspansi yang memanas (overheating) untuk menentukan permintaan.

Berikut instrumen - instrumen pada kebijakan fiskal:

• Kebijakan Perpajakan: Kebijakan ini berkaitan erat dengan amandemen baru dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Kebijakan fiskal perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang kuat dan mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Pemerintah akan membuat kebijakan perpajakan secara progresif setelah menganalisa efek dari peningkatan maupun penurunan pajak.

• Kebijakan Pengeluaran Pemerintah: kebijakan ini memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting dan mendesak, seperti pembukaan sekolah, pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional pemerintah.

• Kebijakan Pembiayaan Defisit: Merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Salah satu caranya bisa dengan mengeluarkan mata uang baru dari bank sentral negara, namun di sisi lain hal ini juga dapat menyebabkan daya beli mata uang turun dan terjadinya inflasi.

• Kebijakan Utang Publik: Kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan pembiayaan defisit dinilai tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik. Kebijakan utang publik bertujuan untuk meningkatkan kas pemerintahan dengan menggunakan utang yang berasal dari  sumber internal seperti pinjaman pasar, obligasi kompensasi, atau SBN (Surat berharga negara), dan sumber eksternal dari pinjaman pasar eksternal atau lembaga internasional seperti IDA, Bank Dunia, IMF, dan rekanan lainnya.

Budgeting: kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan anggaran. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal beroperasi melalui anggaran atau budgeting. Anggaran yang dimiliki suatu negara berfungsi untuk menilai fluktuasi ekonomi..

Berikut kelebihan yang dimiliki oleh Kebijakan Fiskal:

• Kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara.
• Kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah deflasi-inflasi.
• Kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter.

Sementara, kebijakan fiskal juga memiliki sejumlah kelemahan seperti di bawah ini:

• Kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yakni APBN.
• Kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak.