Dari pernyataan diatas yang termasuk dalam program etische politic adalah

Isi Politik Etis

Politik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi.

1. Irigasi

Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya.

Baca juga:

2. Edukasi

Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat.

Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah.

Baca juga:

3. Emigrasi

Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa.

Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk.

Baca juga:

Dampak Politik Balas Budi

Awalnya, kebijakan Politik Etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan Politik Balas Budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda.

Dampak Negatif

Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya.

Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah.

Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan.

Baca juga:

Dampak Positif

Meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, Politik Etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan lain-lain.

Program edukasi yang diberikan dalam Politik Etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik.

Baca juga:

Nantinya, berbagai organisasi pergerakan ini berganti wujud menjadi partai politik yang memperjuangkan kesetaraan atau merintis upaya kemerdekaan bagi Indonesia.

Politik Etis berakhir ketika Belanda menyerah dari Jepang tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua.

Tahun 1945, giliran Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua sehingga membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Baca juga:

Merdeka.com - Ketika masa pemerintahan Ratu Wilhelmina di Belanda, terbentuklah sebuah kebijakan baru di tanah Indonesia. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk membalas budi apa saja yang sudah diambil oleh Belanda dari tanah Indonesia. Kebijakan baru yang akan segera diterapkan itu adalah Politik Etis. Di awal abad 19, politik kolonial memasuki era baru yaitu era Politik Etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg. Alexander ini akhirnya berubah posisi menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memimpin dari tahun 1909 sampai 1916.

Ada tiga program Politik Etis yang akan dilakukan, yaitu irigasi, edukasi, dan trasmigrasi. Kehadiran Politik Etis membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negeri Belanda yang berkuasa atas negeri jajahan. Pada era itu, muncul sebuah simbol baru yaitu kemajuan. Dunia mulai bergerak dan berbagai macam jenis kehidupan juga mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan seperti adanya jalur kereta api yang melintasi Jawa sampai Madura. Di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada masa itu. Dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial memberikan fokusnya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun saluran irigasi.

Selain semua hal diatas, pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di perkebunan daerah di Sumatera. Zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di Belanda, yang menjadi inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan untuk menuju ke arah modern. Perluasan pendidikan gaya Barat adalah tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu. Namun, kehidupan rakyat saat itu masih belum banyak berubah.

Tropenmuseum

Sekolah pertanian untuk Indonesia sebagai salah satu program dari Politik Etis.