Dampak penerapan sistem demokrasi terpimpin ialah

1.      Pencetusan

2.      Pencetusan

3.      Pencetusan

Dampak Negatif Demokrasi Terpimpin:

1.      Presiden

2.      Diangkatnya

3.      Dilanggarnya

4.      Diberikannya

5.      Diberikannya

6.      Banyaknya

Republik Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Hanya saja, pada masa lalu, ternyata Indonesia juga sempat menganut sistem demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan presiden pertama RI, Ir.Soekarno. Lalu apa itu sebenarnya demokrasi terpimpin? Apa perbedaannya dengan demokrasi yang lain dan apa dampak demokrasi terpimpin tersebut?

Secara pengertian Demokrasi Terpimpin adalah salah satu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan dan keputusan terpusat pada sosok presiden, Ir.Soekarno, pada saat itu. Demokrasi terpimpin ini pernah menjadi salah satu sistem pemerintahan RI pada tahun 1959-1965 dimana konsep dari demokrasi terpimpin ini sudah diutarakan oleh Ir.Soekarno pada pembukaan sidang Konstituante pada 10 November 1956. Demokrasi terpimpin inilah yang menjadi faktor pembangunan ekonomi Indonesia selanjutnya.

Demokrasi terpimpin sebenarnya bukanlah sebuah konsep kepemimpinan yang dibuat atau diberlakukan secara asal. Melainkan karena adanya berbagai latar belakang hingga akhirnya Ir.Soekarno selaku presiden mengambil langkah khusus. Beberapa latar belakang dari diberlakukannya demokrasi terpimpin tersebut adalah:

• Terdapat banyak gerakan saparatis di daerah-daereah Indonesia yang dapat menyebabkan ketidakstabilan negara,
• Program yang sudah dirancang oleh kabinet tidak pernah berjalan secara utuh karena selalu diadakan perombakan atau pergantian kabinet. Hal ini menjadikan banyaknya pembangunan ekonomi tersendat sehingga pembangunan secara umum berjalan lambat.
• Terjadinya kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.

Walaupun hanya berlangsung selama lima tahun, namun ada banyak dampak demokrasi terpimpin dimana beberapa diantaranya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Secara umum, dampak-dampak tersebut terbagi menjadi dua dampak: dampak positif dan dampak negatif. Dan beberapa dampak positif demokrasi terpimpin tersebut adalah:

1. Mencegah Perpecahan Indonesia

Dampak demokrasi terpimpin yang pertama adalah mencegah terjadinya perpecahan Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena kekuasaan, kebijakan, dan keputusan berpusat kepada presiden sehingga tidak akan ada perbedaan paham antara pemimpin daerah yang berada dibawahnya.

Dalam hal ekonomi, dampak demokrasi terpimpin juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi campuran dimana walaupun kegiatan pasar bebas bisa dilakukan oleh masing-masing individu, namun dalam penerapannya, segala aktifitas diawasi dan diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi inilah yang menjadi salah satu alasan banyak terjadinya perpecahan karena perbedaan pendapatan yang sangat jauh antara anggota masyarakat yang ada.

1. Memberikan Indonesia Pedoman Hidup

Demokrasi terpimpin ternyata mampu memberikan pedoman hidup yang jelas bagi Republik Indonesia: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 inilah yang kemudian menjadi dasar berjalannya segala aktifitas termasuk ekonomi didalamnya. Dalam UUD 1945 inilah kemudian dijelaskan tentang perbedaan ekonomi terbuka dan tertutup secara pelaksanaannya dalam pembangunan negara. Selain itu, UUD 194545 juga menjadi salah satu dasaran dari dilaksanakannya ekonomi pancasila sekaligus menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan ekonomi pancasila sehingga dalam pelaksanaannya tidak melenceng dari dasar negara.

1. Mencegah Krisis Yang Berkepanjangan

Dampak demokrasi terpimpin lainnya adalah mencegah terjadinya krisis yang berkepanjangan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi atau seluruh harga-harga kebutuhan hidup naik secara terus menerus. Hal ini bisa terjadi karena seluruh kebijakan dan keputusan tentang perekonomian dilakukan oleh presiden sebagai pusat kepemimpinan negara dan tidak ada yang bisa menentangnya.

1. Cikal Bakal Lembaga Tinggi Negara

Lembaga tinggi negara yang saat ini ada merupakan salah satu bagian dari beberapa lembaga tinggi negara yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Seperti misalnya Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berasal dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MRPS). Tidak hanya MPRS, karena demokrasi terpimpin juga pernah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang memiliki andil dalam pembentukan lembaga tinggi negara lainnya yang ada saat ini.

Seperti telah disinggung diawal, dampak demokrasi terpimpin ternyata tidak hanya terdiri dari dampak positif karena ada pula dampak negatif demokrasi terpimpin. Dan beberapa dampak negatif dari demokrasi terpimpin tersebut adalah:

Pembubaran DPR adalah dampak demokrasi terpimpin yang lainnya. Pembubaran ini terjadi pada DPR hasil pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1960 karena DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (RAPBN) yang diajukan oleh presiden Ir.Soekarno.

1. Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup

Penetapan masa jabatan presiden menjadi seumur hidup menjadi salah satu dampak demokrasi terpimpin yang masih diingat sampai saat ini. Pasalnya pengangkatan presiden seumur hidup ini dilakukan oleh MPRS yang anggotanya diangkat oleh presiden beberapa waktu sebelumnya.

Salah satu ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar ketentuannya adalah pengangkatan ketua Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) sebagai mentri. Hal ini menyalahi ketentuan karena menurut UUD 1945 DPR memiliki kedudukan sebagai anggota legislatif. Pengangkatan menteri ini tentu akan membawa arah yang baru bagi pemerintahan saat itu dimana salah satunya memiliki andil terhadap bentuk-bentuk yayasan yang saat ini jumlahnya semakin banyak.

1. Presiden Memegang Penuh Kuasa Negara

Salah satu ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah kebebasan dalam berekonomi namun tetap dalam pengawasan. Hal ini menyebabkan pasar tidak bisa menentukan sendiri arah ekonominya karena sumber daya vital pendukungnya dimiliki oleh pemerintah. Hal inilah yang juga terjadi sebagai dampak demokrasi terpimpin dimana presiden memegang seluruh keputusan dan kebijakan termasuk kebijakan ekonomi.

1. Militer Terjun Langsung Dalam Dunia Politik

Dampak demokrasi terpimpin selanjutnya yang tentu masih menjadi ingatan tersendiri bagi beberapa orang adalah ketika pihak militer diberikan peluang untuk memasuki dunia politik. Hal ini tentu termasuk pelanggaran yang dilakukan karena menjadikan pihak militer tidak fokus dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara akibat disibukkan dengan urusan politik negara. Walaupun hubungan militer dengan politik sama seperti hubungan ekonomi dan politik, namun keamanan negara adalah salah satu hal yang tidak bisa ditawar dan harus dipertahankan.

1. Banyak Penyimpangan UUD 1945

Dari beberapa dampak demokrasi terpimpin diatas, setidaknya kita menjadi tahu bahwa pada saat demokrasi terpimpin banyak terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan bernegara. Banyaknya penyimpangan yang terjadi saat itu tentu menjadi salah satu penentu faktor pertumbuhan ekonomi saat ini.

Itulah beberapa dampak demokrasi terpimpin yang bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita sekaligus sebagai bahan pembelajaran agar segala dampak negatif tersebut tidak terulang lagi di Indonesia. Semoga bermanfaat.

Hallo semuanya, kembali lagi di sarjanaekonomi.co.id , di artikel kali ini kami akan membahas mengenai demokrasi terpimpin. apakah sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu demokrasi terpimpin? , jika belum artikel ini dapat menambah pengetahuan kalian karena di artikel ini kalian bisa memahami secara lengkap.

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Pengertian Demokrasi Terpimpin ialah suatu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.

Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah sebutan ‘terkelola’ yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah dibawah pemerintahan penguasa tunggal atau satu.

Pada pelaksanaan sistem pemerintahan yang satu ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran yang signifikan terhadap segala kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah melalui efektivitas teknik kinerja humas yang berkelanjutan.

Latar belakang lahirnya sistem demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi keamanan nasional : Banyaknya gerakan separatis (orang atau kelompok yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan) pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan didalam negara.

2. Dari segi perekonomian : Pergantian kabinet yang sering terjadi pada masa demokrasi liberal ini menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi pada masa itu terhambat.

3. Dari segi politik : Gagalnya Konstituante di dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD Tahun 1950.

1. Kekuasaan Presiden

Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia sistem pemerintahan ini diberlakukan mulai pada tanggal 5 Juli 1959, dimana negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.

Dengan memberlakukan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno dapat mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya, khususnya di bidang politik.

2. Peran Partai Politik Terbatas

Pada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan presiden Soekarno.

3. Peran Militer Semakin Besar

Pada masa berlakunya demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat. Masa itu militer memiliki dua fungsi (dwifungsi), yaitu sebagai garda pertahanan negara dan juga berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan dalam politik di Indonesia.

4. Paham Komunisme Berkembang

Pada masa yang berlaku, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunisme berkembang pesat pada masa itu.

5. Anti Kebebasan Pers

Pers yang berperan sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut membuat sebagian besar awak media menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman dicekal.

6. Sentralisasi Pemerintah Pusat

Sistem demokrasi terpimpin ini menimbulkan ketidakadilan, salah satunya adalah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kekacauan.

7. Terjadi Pelanggaran HAM

Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM sering dilakukan oleh pemerintah jika menemukan masyarakat yang menentang kebijakan dari pemerintah.

Dampak Demokrasi Terpimpin

Adapun dampak positif dan dampak negatif dari demokrasi terpimpin, dibawah ini adalah dampak nya:

1. Dampak Positif

• Negara Indonesia terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan.
• Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
• Menjadi awal terbentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.

2. Dampak Negatif

• Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan kekuasaan.
• Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik.

Isi Dekrit Presiden

a. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

b. Pemberlakuan kembali UUD ’45 dan tidak berlakunya UUDS 1950.

c. Pembubaran Konstituante.

Memburuknya kondisi perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperoleh kebutuhan hidup. Akibatnya taraf kemiskinan terus meningkat. Akhirnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Devaluasi mata uang nominal Rp.500 menjadi Rp. 50

2. Penghapusan nilai mata uang nominal Rp.1000

3. Semua simpanan di bank yang mencapai Rp.25.000 dibekukan

4. Dilakukan Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963 untuk mencapai ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.

Gerakan 30 September 1965 ini mengagetkan Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang jatuh sakit. Untuk mengatasi stabilitas nasional, Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Taktik Angkatan Darat (Kostrad) untuk melakukan penumpasan gerakan tersebut.

PKI yang dianggap sebagai dalang dari gerakan ini pun ditumpas. Setelah penumpasan Gerakan 30 September 1965 selesai dilakukan, Mayjen Soeharto mengambil alih kekuasaan berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diberikan oleh Presiden Soekarno.

1. Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara Progresif Revolusioner).

2. Melaksanakan politik mercusuar (pembangunan proyek-proyek raksasa, kompleks olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera, dll).

3. Menyelenggarakan Ganefo (Games of The New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis.

4. Politik Konfrontasi Malaysia.

5. Politik Gerakan Non-Blok.

6. Membentuk poros Jakarta-Peking.

Keluarnya Supersemar ini menjadi titik akhir aplikasi Demokrasi Terpimpin yang menjadi penggalan sejarah aplikasi demokrasi di Indonesia, dan sekaligus menutup masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kehidupan demokrasi Indonesia pun berlanjut dan berganti menjadi Demokrasi Pancasila.

1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas).

2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi).

3. Meningkatnya laju inflasi.

4. Dikeluarkannya Deklarasi Ekonomi (Dekon).

5. Meningkatnya Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri.

6. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi .(KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP).

7. Peleburan bank-bank negara.

Nah, dari penejelasan artikel diatas  pastinya kalian sudah memahami apa itu demokrasi kan, semoga artikel ini Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Sejarah, Ciri & Dampaknya Lengkap. bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian yaa, terima kasih telah mengunjungi sarjanaekonomi.co.id

Baca Juga Artikel Lainnya :