Dalam budaya politik subjek, warga negara memiliki frekuensi yang tinggi terhadap

Lihat Foto

Table of Contents Show

Pengertian Budaya Politik
Karakteristik Budaya Politik
Orientasi Budaya Politik
Tipe-tipe Budaya Poitik
Video yang berhubungan

KOMPAS/DIDIE SW

Ilustrasi

KOMPAS.com - Dalam sebuah masyarakat yang maju, di mana demokrasi modern berlaku, ditemukan sikap yang tepat terhadap lembaga-lembaga dalam sistem politik.

Contohnya adalah seseorang akan berharap untuk percaya akan diperlakukan secara adil oleh sebuah pelayanan publik. Dalam masyarakat yang kurang maju, harapan akan keadilan frekuensinya lebih sedikit.

Budaya menjadi tidak relevan ketika pembangunan nasional didominasi sistem kapitalis dunia. Akan tetapi, pascaperang dingin, munculnya perbedaan etnis dan nasionalisme menjadi isyarat pentingnya faktor budaya.

Pengertian Budaya Politik

Budaya politik adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan dari masyarakat tertetu yang diperoleh melalui sosialisasi dan memengaruhi perilaku politik.

Budaya politik juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, simbol ekspresif, dan nilai nilai yang menggambarkan situasi di mana tindakan politik dilakukan.

Akumulasi pengalaman hostoris dan tradisi dominan di masyarakat akan menentukan tindakan pemerintah yang paling tepat.

Baca juga: Budaya Politik: Definisi dan Tipe-Tipenya

Bentuk budaya politik dalam sebuah masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari sistem, agama yang ada dalam masyarakat tersebut, kesukuan, status sosial, konsep kekuasaan, dan kepemimpinan.

Karakteristik Budaya Politik

Budaya politik sebuah negara dapat dikenali dari karakteristiknya. Berikut karakteristik budaya politik secara umum:

Adanya pola perilaku pejabat maupun aparat pemerintahan dalam sebuah negara.
Adanya kebiasaan politik yang berkaitan dengan proses legitimasi.
Adanya kekhasan aturan kekuasaan dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
Adanya gejolak di masyarakat dalam menyikapi berjalannya kekuasaan di sebuah negara.
Menganut sistem multipartai dan ragam kegiatannya dalam masyarakat.
Adanya proses dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintah.

Orientasi Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang di sebuah negara sangat bergantung pada orientasi atau persepsi politik yang diterima atau dimiliki oleh masyarakatnya. Orientasi politik tersebut meliputi:

Sistem Politik Secara Holistik: Melingkupi tingkat pengetahuan, luapan perasaan yang dipengaruhi sejarah masa lalu, volume wilayah, hukum dasar negara atau sistem politik.
Proses Masukan atau Input: Melingkupi observasi atas partai politik, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, serta sarana komunikasi massa yang aktual.
Proses Hasil atau Output: Melingkupi penetapan peraturan perundang-undangan oleh lenbaga legislatif, pengaplikasian peraturan oleh lembaga legislatif, dan pengawasan oleh lembaga yudikatif.
Diri Sendiri: Melingkup intervensi individu terhadap suatu lingkungan atau komunitas yang dapat berpengaruh di wilayah sistem politik.

Baca juga: Budaya Politik Kaula (Subyek)

Tipe-tipe Budaya Poitik

Almond dan Powel mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga tipe, yaitu:

Budaya Politik Parokial: Budaya politik yang level partisipasinya sangat rendah. Dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah atau buta huruf.
Budaya Politik Kaula: Budaya politik dalam komunitas atau masyarakat yang cukup maju baik sosial maupun ekonomi, tetapi sikapnya pasif terhadap politik.
Budaya politik Partisipan: Budaya politik di mana kesadaran masyarakatnya sangat tinggi untuk aktif dalam aktivitas politik. Budaya politik partisipan adalah budaya politik paling baik.

Referensi

Harnawansyah Fadhillah. 2020. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
Darmawan, Ikhsan. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.
Cari sumber: "Budaya politik" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :

Budaya politik apatis (tidak acuh, masa bodoh, dan pasif)
Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
Budaya politik partisipatif (aktif)

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut :

Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Hierarki yang Tegar/Ketat

Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.

Kecendrungan Patronage

Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.

Kecendrungan Neo-patrimonisalistik

Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Ciri-ciri birokrasi modern:

Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.