Cari soal sekolah lainnya
KOMPAS.com - Pasal 31 UUD 1945 menjelaskan tentang pendidikan. Lebih spesifiknya, mengenai hak dan kewajiban warga negara serta kewajiban pemerintah di bidang pendidikan.
Isi Pasal 31 UUD 1945
Sebelum diamendemen, Pasal 31 UUD 1945 hanya memuat dua pasal yang isinya sebagai berikut:
(1) Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.
Setelah amendemen yang keempat, Pasal 31 UUD 1945 mengalami perubahan. Berikut isinya yang dikutip langsung dari Pasal 31 UUD 1945:
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Baca juga: Isi UU Nomor 26 Tahun 2000
Makna Pasal 31 UUD 1945
Pada intinya, makna Pasal 31 UUD 1945 adalah tentang hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan, serta kewajiban dan prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan nasional.
Menurut Nadziroh dan kawan-kawan dalam jurnal Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia (2018), Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan menjadi hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia.
Dikatakan sebagai hak, karena setiap warga negara berhak untuk mendapat serta menempuh pendidikan. Sedangkan kewajibannya ialah menempuh atau mengikuti pendidikan dasar.
Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 2 menjelaskan tentang hak warga negara untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan dasar. Artinya pemerintah berkewajiban untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia.
Pemerintah juga mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca juga: Isi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1
Untuk anggaran pendidikan, negara memprioritaskan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kesejahteraan umat manusia serta kemajuan peradaban.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Cari soal sekolah lainnya
KOMPAS.com - Hak warga negara dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Salah satu pasal yang mengatur hak warga negara adalah Pasal 31.
Pasal 31 UUD 1945 merupakan bagian dari BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 UUD 1945 ayat 155 secara spesifik memuat tentang hak warga negara atas pendidikan.
Berikut hak yang diatur dalam pasal 31 UUD tahun 1945 adalah:
Hak Mendapatkan Pendidikan
Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".
Salah satu tujuan Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan nasional disusun sebagai usaha agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap warga diharapkan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.
Sistem pendidikan nasional dilaksanakan seacara semesta, menyeluruh, dan terpadu.
Semesta artinya pendidikan terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara.
Menyeluruh artinya mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Terpadu artinya saling terikat antara pendidikan nasional dengan seluruh upaya pembangunan nasional.
Contoh hak yang diatur secara eksplisit dalam pasal 31 UUD NRI tahun 1945 adalah penerimaan peserta didik baru tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, dan suku.
Baca juga: Hak Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945
Hak Memperoleh Pendidikan Dasar dengan Biaya Pemerintah
Pendidikan nasional harus mampu memberi pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Setiap warga negara berhak memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar.
Kemampuan dasar tersebut meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta penggunaan Bahasa Indonesia.
Pendidkan dasar ini diperlukan warga negara untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri.
Lebih lanjut, pendidikan dasar dibutuhkan warga negara untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta turut serta dalam upaya membela negara.
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan pada tahap mana pun dalam hidupnya atau pendidikan seumur hidup. Akan tetapi dalam pemenuhan pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya.
Hak Mendapatkan Pendidikan Akhlak
Pemenuhan kebutuhan akan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan dapat diperoleh baik dari sekolah secara formal, maupun pendidikan luar sekolah.
Pendidikan keluarga termasuk jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan keluarga juga menjadi salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup.
Pendidikan dalam keluarga mencakup keyakinan agama, nilai moral, aturan pergaulan, serta sikap dalam bermasyarakat untuk mewujudkan akhlak mulia.
Pemerintah mengakui kemandirian keluarga untuk melaksanakan upaya pendidikan dalam lingkungannya sendiri.
Baca juga: RKUHP Dinilai Terlalu Jauh Atur Hak Warga Negara
Hak Memperoleh Fasilitas Pendidikan yang Layak
Setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas pendidikan nasional yang layak guna mewujudkan sistem pembelajaran yang baik.
Pemenuhan kebutuhan Pendidikan Nasional yang layak mengacu pada Pasal 31 UUD 1945 ayat 4 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Referensi
- Tim Grasindo. 2017. UUD 1945 dan Amandemennya. Jakarta: PT Grasindo
Pendidikan nasional memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, karena itu, dalam penerimaan peserta didik tidak dibenarkan adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali dalam satuan pendidikan yang memiliki kekhususan. Misalnya, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan atas dasar kewanitaan dibenarkan untuk menerima hanya wanita sebagai peserta didik dan tidak menerima pria. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tertentu dibenarkan untuk menerima hanya penganut agama yang bersangkutan.
Berikan contoh hidup rukun dalam persatuan
bupena ppkn ekosistem tema 8 kelas 5h halaman 49
1. Lingkungan sosial di sekitar lembaga PAUD dapat dilibatkan sebagi sumber belajar yang berguna bagi anak. Jelaskan apa saja yang bisa dipelajari ana … k dalam pemanfaatan lingkungan sosial di sekitarnya? (5 saja). 2. Orang tua juga dapat dilibatkan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Sebutkan 5 jenis kekerasan yang mungkin dapat terjadi pada anak usia dini, dan jelaskan masing-masing. 3. Televisi saat ini menjadi benda yang nyaris selalu ada di setiap keluarga. Bagaimana pengaruh televisi pada perilaku dan sikap anak yang anda ketahui? Jelaskan 5 saja 4. Pendidikan anak di Lembaga PAUD dengan dalam keluarga seharusnya berjalan selaras. Komunikasi apa saja yang dapat Anda lakukan sebagai guru PAUD dalam menyelaraskan pendidikan antara Lembaga PAUD dengan di rumah? Jelaskan 5 saja.
Jelaskan apa manfaat diberikannya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembangunan Nasional Indonesia ?
1. Pertanyaan: Berdasarkan ilustrasi diatas coba jelaskan dengan contoh reaksi represif terhadap kasus fedofilia yang terjadi! JAWABAN 2. Para jurnal … is dari surat kabar Boston Globe menginvestigasi skandal pedofilia oleh sejumlah pastor. Sutradara Tom McCarthy dan Josh Singer menulis film tersebut berdasarkan kisah nyata tentang kejahatan seksual terhadap anak oleh pastor Katolik Roma. Film ini memunculkan sebuah benang merah bagaimana relasi kuasa berada di balik bungkamnya para korban hingga tidak munculnya kasus ke permukaan. Adegan yang memberi pesan paling mengena di dalam film ini ketika korban yang telah dewasa dan sukses pada akhirnya runtuh kembali akibat trauma masa kecil. Tentunya anak berpotensi tumbuh dengan keadaan moral yang melenceng dari nilai-nilai jika mendapat asuhan yang awut-awutan. Tokoh Robby telah menambahkan kalimat lain di belakang pepatah Afrika tadi. Ironis, tidak butuh satu desa, hidup seorang anak nyatanya dapat dengan mudah hancur berkeping-keping hanya karena ulah seorang pedofil yang durjana. Residu dari efek kerusakan psikis bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual akan terus ada. Ia hanya mengendap, sewaktu-waktu bisa muncul, meledak, dan menghancurkan seperti yang ada di dalam film Spotlight. Mesti ada upaya yang lebih, ketat, dan betul-betul intensif, untuk pemulihan pascatrauma korban. Bukan hanya butuh banyak sekali pihak untuk memulihkan kondisi psikis anak yang telah rusak, tapi juga keseriusan, dan kendali ini, terutama, berada di tangan negara; pemangku kebijakan, penegak hukum, serta lembaga yang berwenang. Sementara, kejahatan seksual terhadap anak sendiri masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang memiliki sanksi tersendiri dalam undang-undang khusus atau lex specialis. Pertanyaan: Dalam kasus fedofilia coba saudara jelaskan dengan menggunakan ajaran sosiologis dari Sutherland! 3. Para jurnalis dari surat kabar Boston Globe menginvestigasi skandal pedofilia oleh sejumlah pastor. Sutradara Tom McCarthy dan Josh Singer menulis film tersebut berdasarkan kisah nyata tentang kejahatan seksual terhadap anak oleh pastor Katolik Roma. Film ini memunculkan sebuah benang merah bagaimana relasi kuasa berada di balik bungkamnya para korban hingga tidak munculnya kasus ke permukaan. Adegan yang memberi pesan paling mengena di dalam film ini ketika korban yang telah dewasa dan sukses pada akhirnya runtuh kembali akibat trauma masa kecil. Tentunya anak berpotensi tumbuh dengan keadaan moral yang melenceng dari nilai-nilai jika mendapat asuhan yang awut-awutan. Tokoh Robby telah menambahkan kalimat lain di belakang pepatah Afrika tadi. Ironis, tidak butuh satu desa, hidup seorang anak nyatanya dapat dengan mudah hancur berkeping-keping hanya karena ulah seorang pedofil yang durjana. Residu dari efek kerusakan psikis bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual akan terus ada. Ia hanya mengendap, sewaktu-waktu bisa muncul, meledak, dan menghancurkan seperti yang ada di dalam film Spotlight. Mesti ada upaya yang lebih, ketat, dan betul-betul intensif, untuk pemulihan pascatrauma korban. Bukan hanya butuh banyak sekali pihak untuk memulihkan kondisi psikis anak yang telah rusak, tapi juga keseriusan, dan kendali ini, terutama, berada di tangan negara; pemangku kebijakan, penegak hukum, serta lembaga yang berwenang. Sementara, kejahatan seksual terhadap anak sendiri masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang memiliki sanksi tersendiri dalam undang-undang khusus atau lex specialis. Pertanyaan: Jelaskan, analisis saudara kaitan antara lingkungan sosial dengan kejahatan Fedofilia! READY ALL MAKUL 085773615722
1. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pastikan jawaban Anda tidak duplikasi dengan jawaban dari mahasiswa lain.Apabila gugatan yang dibuat oleh Penggug … at telah diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan, maka Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut akan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dapat hadir pada persidangan. Saksi-saksi juga dipersiapkan untuk dapat dihadirkan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan (Pasal 121 ayat (1) HIR/Pasal 145RBg). Pertanyaan: Dari pernyataan di atas silahkan Anda uraikan bagaimana proses permulaan sidang gugatan perdata berdasarkan tiga tahapan ? 2. Menurut ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 ayat (1) Rbg, Hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antar para pihak yang berperkara. Ini memberikan makna bahwa Hakim harus aktif mengusahakan penyelesaian perdamaian terhadap setiap perkara perdata yang diperiksanya. Hakim selalu mengusahakan perdamaian mulai dari sidang pertama dan terus dilakukan sebelum ada putusan. Maka dari itu, pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi, yang untuk ini hakim wajib menunda proses persidangan itu untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dan hakim wajib memberi penjelasan tentang prosedur dan biaya mediasi. Pertanyaan: Berikan analisis Anda berkaitan dengan empat model mediasi ? dan manakah yang lebih baik diterapkan pada setiap perkara perdata yang sedang diperiksa oleh Hakim? sibuk dan butuh bantuan hubungi 0895605807872
tulislah 3 contoh keberagaman yg ada di kelas
1. contoh perubahan sosial budaya masyarakat indonesia2.dampak negatif penyebaran informasi melalui media sosial3.dampak positif pemanfaatan media sos … ial bagi pelaku usaha
Sebutkan tiga contoh sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi perbedaan?
potensi keunggulan daerah payakumbuh