Ciri-ciri penerapan demokrasi pada periode 1965 sampai 1998 ditunjukkan oleh kolom pada pilihan

Demokrasi periode 1965-1998

Table of Contents Show

Berita Terbaru
Video yang berhubungan

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 serta ketetapan-ketetapan MPRS. Semangat yang mendasar kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen. *

Pada periode ini praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kerena itu demokrasi pada masa itu disebut Demokrasi Pancasila, dengan ciri-ciri:

Demokrasi berKetuhanan
Demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradap
Demokrasi bagi persatuan Indonesia
Demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia *

Beberapa perumusan tentang demokrasi pancasila sebagai berikut:

Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hokum
Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga Negara
Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM
Peradilan yang bebas yang tidak memihak.*

Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak Demokrasi Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Sehingga rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri, begitu pula partisipasi politik. Untuk itu pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik.

Namun demikian Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberi ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Seperti dikatakan oleh M. Rush Karim bahwa rezim Orde Baru ditandai oleh:

Dominannya peranan ABRI
Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik
Pengambilan peran dan fungsi politik
Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan public
Masa mengambang
Monolitasi ideologi negara
Inkorporasi lembaga non pemerintah*

Demokrasi Pancasila bukan hanya sekedar permainan silat lidah.* Kebutuhan rakyat akan demokrasi itu nyata karena prinsip demokrasi, yaitu mengutarakan pendapat dan menjamin adanya proses argumentasi. Demokrasi pada dasarnya juga berarti kontrol sosial dan kritik terhadap praktik kekuasaan. Masalahnya adalah bagaimana dengan Demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia bisa melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan. Sementara krisis multidimensional menyebabkan rakyat tidak percaya pada pemerintah Orde Baru. Dalam kondisi seperti itu, memungkinkan demokrasi yang berlabel Pancasila diselewengkan.

Hal ini menjadikan hubungan antara negara versus masyarakat secara berhadap-hadapan dan subordinat, dimana negara atau pemerintah sangat mendominasi. Mereka menuntut agar pemerintahan Orde Baru segera mundur dan digantikan dengan pemerintahan yang baru. Mereka juga menuntut agar pemerintahan Orde Baru segera turun, termasuk Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri serta para pejabat yang tersangkut KKN segera diusut dan diadili, agar tidak menambah penderitaan rakyat yang berlarut-larut. Pada tanggal 21 mei 1998 tuntutan rakyat dapat terwujud, Presiden Soeharto resmi mengundurka diri dan digantikan oleh wakilnya Ir. Ing. B. J Habibie. Dengan berakhirnya masa Orde Baru digantikan oleh masa reformasi.*

Footnote:

1.www.google.com/Demokrasi Periode 1965-1998/01012011

2.www.google.com/Demokrasi Pancasila/01012011

3.Pokja Akademik UIN Su-Ka.2005.Pancasila dan Kewarganegaraan,hal96:Yogyakarta

4.Ibid.

5.Ridwan,Nur Khalik.Gus Dur dan Negara Pancasila,hal41.2010.Tanah Air;Yogyakarta

6.www.google.com/Rezim Orde Baru/01012011

Perluasan Ganjil Genap Jakarta di 25 Ruas Jalan, Efektif Atasi Kemacetan?

Oleh Nisa Mutia Sari pada 20 Mar 2019, 18:40 WIB

Diperbarui 30 Des 2020, 20:52 WIB

Perbesar

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Google Maps)

Liputan6.com, Jakarta Indonesia adalah negara demokrasi. Yakni demokrasi pancasila. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau serta untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Dalam negara dengan ciri-ciri demokrasi, rakyat juga memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Pada sistem pemerintahan demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada warganya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung.

Untuk itu, Liputan6.com, Rabu (20/3/2019) telah merangkum beberapa hal terkait ciri-ciri demokrasi, termasuk kelebihan serta kekurangannya.

Secara etimologis, Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘Demos’ dan ‘Kratos’. Demos sendiri berarti rakyat atau khalayak. Sedangkan Kratos artinya pemerintahan.

Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Pada sistem demokrasi di Indonesia sendiri, telah dikenal dan diterapkan sejak zaman Yunani kuno. Pada pelaksanaannya, rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses mengambil keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu negara.

Saat itu, sistem demokrasi seperti di zaman Yunani kuno sangat sulit untuk diterapkan pada suatu negara yang wilayahnya sangat luas dengan jumlah penduduk yang banyak.

Misalnya saja Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, tentunya sistem demokrasi ala Yunani kuno ini sudah tidak lagi relevan.

Hal itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa Indonesia membentuk lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Nah, DPR ini berperan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Kondisi ini kemudian memunculkan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.

Di era kepemimpinan presiden Soekarno, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian pada masa pemerintahan presiden Soeharto, digunakan demokrasi Pancasila hingga pada era reformasi.

Nah, di era reformasi, Indonesia mengalami berbagai perubahandalam hal penerapan demokrasi. Hal tersebut terlihat saat proses pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah, yang dapat dilakukan secara langsung demi mengakomodasi aspirasi rakyat.

Penerapan demokrasi di Indonesia telah melalui banyak proses hingga saat ini, keadilan dan kebebasan memberikan aspirasi yang dapat dilalukan oleh masyarakat.

Sesuai dengan pengertian demokrasi, rakyat Indonesia saat ini dapat berperan aktif dalam memilih wakil dan para pemimpinnya tanpa adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu.

Adapun ciri ciri suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Berikut ciri ciri demokrasi yang perlu Anda ketahui:

1. Keputusan Pemerintah untuk Semua Rakyat

Segala keputusan yang akan diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga Negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat.

2. Menjalankan Konstitusi

Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, harus dilakukan berdasarkan konstutusi. Hal ini sudah tertuang di dalam penetapan Undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga Negara.

3. Adanya Perwakilan Rakyat

Di dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.

Di Indonesia sendiri, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota dewan terpilih.

4. Adanya Sistem Kepartaian

Partai sendiri merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partau, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah.

Partai sendiri memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah apakah sesuai dengan aspirasi warga Negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik Negara maupun pemimpin daerah.

Dengan adanya demokrasi di suatu Negara, bukan berarti demokrasi tak memiliki kekurangan. Demokrasi memiliki kelebihan serta kekurangan yang perlu Anda ketahui. Berikut kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang diterapkan di sebuah Negara atau institusi tertentu:

Kelebihan Sistem Demokrasi

- Penerimaan akan suatu kekuasaan ditetapkan berdasarkan pada suara ataupun kehendak dari rakyat.

- Adanya kesamaan hak yang mengakibatkan tiap masyarakat diperkenankan atau boleh untuk mengambil bagian dalam bidang politik.

- Sistem demokrasi juga bisa menghindari adanya monopoli kekuasaan di tangan penguasa.

Kekurangan Sistem Demokrasi

- Berkaitan dengan kesamaan hak akan kerap dinilai tidak adil karena berdasarkan kepada pendapat para ahli bahwa tiap orang mempunyai pemahaman politik yang beragam alias tidak sama persis.

- Kepercayaan rakyat kepada penguasa sangat mudah untuk digoyahkan karena berbagai dampak yang sifatnya negative seperti media yang tidak memiliki sikap objektif atau bahkan memiliki kecenderungan subjektif atas informasi atau berita tertentu.

- Konsentrasi atau fokus dari pemerintah yang sedang menjabat menjadi berkurang dikarenakan mendekati pemilihan umum yang akan datang.

Lanjutkan Membaca ↓