Buku panduan pemeriksaan fisik pemprov jatim

Konsep Parkir di Kabupaten Tuban Jadi Acuan

Keberhasilan Pemkab Tuban memaksimalkan pendapatan daerah melalui konsep parkir berlangganan menjadi percontohan daerah lain. Salah satunya, karena parkir berlangganan membuat PAD 2018 terlampaui, dari target Rp 7,8 miliar menjadi raihan riil Rp 8,3 miliar. Dan Dinas Perhubungan (Dishub) Tuban selaku leading sektor menargetkan pada 2019 retribusi parkir berlangganan mencapai Rp 8,2 miliar. Meningkat Rp 400 juta dibandingkan target 2018. Atas keberhasilan...

Pantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II 2018, BPK Perkenalkan SIPTL Versi 2

Sidoarjo, 10 s.d. 12 Desember 2018 - Saat membuka acara Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2018, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 72,92%. Atas capaian ini, Kepala...

Kepala Perwakilan Berikan Pengarahan kepada Pegawai Terkait Kinerja dan Kedisiplinan

Sidoarjo, 30 November 2018 - Kepala Perwakilan Harry Purwaka berpesan agar seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur senantiasa memegang teguh kode etik BPK dalam melaksanakan tugas. Pesan itu disampaikan Kepala Perwakilan saat memberikan pengarahan kepada jajaran pegawai di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Selain memberikan pengarahan, Kepala Perwakilan juga mengevaluasi kinerja unit kerja pemeriksaan dan kesekretariatan selama...

Pembangunan Puskesmas Dukun di Gresik Tunggu Audit BPK

Pembangunan Puskesmas Dukun masih mandek (berhenti). Karena kontraktor gagal menuntaskan proyek pada 2018, kontrak kerja diputus Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik. Dinkes akan melelang ulang kelanjutan proyek tersebut setelah ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes drg. Hari Tutik Rahayu menyatakan, instansinya belum bisa berbuat banyak. "Kalau hasilnya (audit) sudah keluar, baru bisa dilelang ulang," ujarnya. Hasil...

Minim Serap Anggaran, Perangkat Daerah Kota Malang Terancam Sanksi

Untuk menghindari menumpuknya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2019, Wali Kota Malang, Sutiaji akan memberlakukan kebijakan khusus. Kebijakan tersebut berupa sanksi bagi perangkat daerah yang tidak mampu atau minim menyerap anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Sutiaji, usai memimpin Penandatanganan Perjanjian Kinerja, bersama perangkat daerah Pemerintah Kota Malang di ruang Sidang Balai Kota setempat, Rabu (16/1) kemarin. Menurut Sutiaji, sisa...

Mobil Baru DPRD dan Sekda Gresik Seharga Rp 2 Miliar

Tiga orang pimpinan DPRD bakal mendapat mobil baru. Alasannya, kendaraan yang lama sudah tak layak. Pemkab Gresik telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas tiga wakil ketua. Selain tiga pimpinan DPRD, anggaran itu juga dipakai membeli mobil baru untuk Sekretaris daerah (Sekda). Wakil Ketua DPRD Gresik, Nursaidah, mengaku kondisi mobil dinasnya sudah tidak layak. Sebab, kendaraan...

Sejumlah Pejabat Gresik Terjaring OTT – Bagi-Bagi Uang Rp 537,1 Juta

Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menggeledah Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kompleks Kantor Pemkab Gresik Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo dalam Operasi Tangkap Tangan, Senin (14/1) sore. Tempat yang digeledah petugas ada beberapa ruangan di DPPKAD, yaitu Ruang Sekretariat DPPKAD, Ruang Kabid PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Dalam...

Pencairan Dana Kelurahan di Kota Surabaya TA 2019 Dilakukan Dua Tahap

Pemkot Surabaya belum mendapat kepastian waktu pencairan dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019. Namun, pencairan dipastikan akan dibagi dalam dua tahap. Laporan pun disampaikan dua kali dan dipisah antara penyerapan dan sumber dana yang berbeda. Pencairan dua tahap itu berlaku untuk dana alokasi umum (DAU) yang dianggarkan dari pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi menerangkan,...

Dinas Pendidikan Jawa Timur Fokus Madura Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim memiliki sejumlah program prioritas dalam peningkatan pendidikan tahun ini. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Madura. Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman menyatakan, masih ada indeks pembangunan manusia (IPM) di Madura yang masuk kategori merah, yakni di Kabupaten Sampang. "Semua daerah di Jatim kategori sedang dan tinggi. Yang paling bawah masih Sampang....

Anggaran Rp 25 Miliar untuk Program Bedah Rumah di Kabupaten Pasuruan

Pemkab Pasuruan terus berbenah dalam hal kesenjangan sosial. Program itu merupakan program bedah rumah di tahun 2019 dianggarkan mencapai Rp 25 miliar. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib menyampaikan besaran program bedah rumah Rp 25 miliar untuk memperbaiki 2.000 rumah tidak layak huni (RTLH). “Total anggaran program bedah rumah tahun 2019 ini Rp 25 miliar. RTLH untuk...

Proyek RPH Krian Jadi Sorotan – Tahun Anggaran Sudah Habis Masih Dikerjakan

Proyek pembangunan yang molor kembali menjadi sorotan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Di antaranya adalah proyek pembangunan gedung RPH (rumah potong hewan) modern di Krian. Bupati Saiful Ilah, dari evaluasi yang dilakukan, progres pembangunan RPH modern di Krian baru berjalan sekitar 77 persen. Bukan 85 persen seperti saat dirinya sidak ke sana akhir tahun lalu. "Ternyata baru 77 persen saja, ini berdasar...

Putus Kontrak Rekanan, Pemkot Surabaya Lelang Ulang MERR

Pengerjaan proyek jalan middle east ring road (MERR) yang direncanakan selesai akhir 2018 molor dan tak rampung. Proyek ini sekarang kembali berhenti dan jalan di tempat. Penyebabnya, lantaran Pemkot Surabaya melakukan cut off atau pemutusan kerja dengan kontraktor pelaksana proyek MERR. Padahal, kekurangan pengerjaan proyek ini sekitar 250 meter dan jembatan yang menghubungkan dengan Tambak Sumur belum tersambung. Berdasarkan pengamatan di lapangan,...

Laporan Keuangan Seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto Pantang Molor

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto diperintahkan untuk tegas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya laporan keuangan dan laporan kinerja. Pesan penting ini ditegaskan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, saat memimpin rapat staf awal tahun 2019, Selasa (8/1) kemarin, di Ruang Satya Bina Karya, Pemkab Mojokerto. ”Pengelolaan keuangan pada dasarnya terdiri dari dua hal penting, yakni laporan keuangan dan laporan kinerja....

Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA. (Anggota VII BPK) Tutup Usia

Innalillahi wa innailaihi raaji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA. (Anggota Badan Pemeriksa Keuangan). Beliau kembali ke haribaan Sang Pencipta pada hari Senin (07/01/2019) pukul 23.02 WIB. Almarhum meninggal di RS Metropolitan Medical Centre di Jakarta setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit tersebut. Lahir di Bogor, Jawa Barat, 30 Oktober 1954, almarhum Eddy Mulyadi Soepardi dipercaya menjabat...

Masuk Lapas, Dua Pejabat DLH Kabupaten Madiun ‘No Comment’

Dugaan korupsi dana pengelolaan sampah senilai Rp 2 miliar pada 2017, akhirnya berujung penahanan dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun. Usai menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Surabaya, keduanya langsung ditahan di Lapas Kelas 1 Madiun, Senin (7/1), sekitar pukul 19.30 WIB. Kedua pejabat itu adalah Kepala DLH, Bambang Brasianto dan Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Domestik, Priono Susilo...

Proyek Rehab Kantor BKPSDM Kabupaten Sampang Melebihi Tahun Anggaran

Meski melebihi tahun anggaran 2018, pembangunan rehab gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, di jalan Wahid Hasyim, masih terlihat ada pekerja yang menyelesaikan finishing pekerjaan. Berdasarkan papan nama yang berada di lokasi kantor BKPSDM, rehabilitasi gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, nilai Rp 2.372.633.126,74, sumber APBD Kabupaten Sampang 2018, kontraktor...

Korupsi PT Jamkrida Jatim – Penyidik Kejati Buru Aset Milik Tersangka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim segera merampungkan pemberkasan dugaan kasus korupsi di PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim sebesar Rp 6,7 miliar. Tak hanya itu, penyidik juga melakukan asset tracing (penelusuran aset) milik dua tersangka. Perburuan ini dilakukan terhadap aset-aset yang dimiliki tersangka, yakni mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jamkrida Jatim Achmad Nur Chasan dan mantan Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim...

Bupati Situbondo Siapkan Sanksi bagi Pemdes Salahgunakan Dana Desa

Dugaan penyalahgunaan Dana Desa muncul di Kabupaten Situbondo. Salah satunya dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran. Bupati siap memberikan sanksi tegas bagi pemerintah desa yang terbukti menyalahgunakan Dana Desa. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Situbondo beberapa waktu lalu. Dinas pimpinan Suraji ini melakukan pengecekan langsung karena pihak desa tak kunjung...

Anggaran Proyek Jalan di Sidoarjo TA 2019 Capai Rp 280 Miliar

Alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan di APBD 2019 Kabupaten Sidoarjo kembali sangat besar. Totalnya Rp 280 miliar. Dana itu digunakan untuk tiga pekerjaan besar. Yakni, penuntasan frontage road (FR) Waru-Buduran, proyek peningkatan jalan, dan pemeliharaan jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo Sigit Setyawan mengatakan, infrastruktur jalan memang mendapatkan porsi anggaran besar. Dia menyebutkan bahwa dana...

Silpa Kabupaten Bojonegoro Capai Rp 2,3 Triliun, Tunggu Audit BPK

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2018 cukup besar dibanding tahun lalu. Besarannya mencapai Rp 2,3 triliun. Pemkab Bojonegoro belum bisa memastikan penggunaan silpa tahun ini. Masih menunggu audit BPK. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Soeyuti mengatakan, Pemkab belum bisa memastikan penggunaan silpa tahun ini. Rencananya, bakal diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Minggu...

Catatan Berita : PBB Masih 77 Persen, Desember Para Camat Akan Tutup

Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Malang masih tertahan di kisaran angka 77 persen sampai bulan Oktober ini. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang saat ditemui MalangTIMES, Selasa (23/10/2018) di lantai dua Setda Kabupaten Malang. "Betul sampai saat ini masih sekitar angka itu. Saya pikir di tingkat kecamatan dan desa juga...

Catatan Berita : Serapan APBD 2018 Kabupaten Blitar Sangat Rendah

Pemkab Blitar, Bhirawa Menjelang akhir tahun 2018 serapan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 masih sangat rendah. DPRD Kabupaten Blitar akan mengawal dan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar. “Serapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Blitar jelang akhir tahun 2018 ini masih sangat rendah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, Selasa(4/12). Lanjut Suwito Saren Satoto, berdasarkan data...

Catatan Berita : Nilai Capai Rp 5 Triliun, Sutiaji-Sofyan Edi Didesak Selesaikan Aset Bermasalah di Kota Malang

Masa awal jabatan Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mesti merunut warisan-warisan persoalan yang ditinggalkan periode kepemimpinan sebelumnya. Malang Corruption Watch (MCW) bersama dengan warga Kota Malang juga mendesak adanya penyelesaian. Salah satunya terkait aset daerah. Badan Pekerja MCW M. Ardan mengungkapkan, sebagai pejabat yang merupakan petahana, Sutiaji diharapkan sudah mengetahui titik-titik persoalan dan...

Tutup Tahun, Capaian Pajak BPPKAD Kabupaten Gresik Lebihi Target

Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik layak diapresiasi. Sebab, dari 11 jenis pajak yang dibebankan kepada BPPKAD, semuanya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Belum setahun di bawah kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, BPPKAD lansung tancap gas. Hingga akhir tahun 2018, hampir semua jenis pendapatan yang dibebankan pada BPPKAD mayoritas capaiannya di atas 100%. Dicontohkan Andhy,...

Pemkot Surabaya Maksimalkan Penerapan Pajak Online

Pemerintah Kota Surabaya bakal memaksimalkan penerapan pajak online di Kota Pahlawan, khususnya untuk pajak di restoran. Saat ini, pajak online untuk tempat makan ini baru diterapkan 56 persen saja di outlet makanan yang ada di Surabaya. Lantaran target pendapatan pajak restoran pada 2019 mendatang meningkat cukup signifikan, maka upaya memaksimalkan pajak online harus digenjot. "Saat ini yang terpasang aplikasi pajak online...

Catatan Berita : Tak Ada Lagi Honor Maupun Uang Lembur

Berbagai jenis honor, uang lembur, dan tunjangan yang semula bisa diterima PNS di lingkungan Pemprov Jatim bakal dikonversi dalam satu jenis tunjangan, yaitu remunerasi. Sebagai acuannya, pegawai akan mendapatkan besaran remunerasi sesuai kinerja dan kelas jabatannya. Diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Dr lr Jumadi, M MT, remunerasi tengah menunggu validasi SOP dari Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Validasi...

Catatan Berita : Kejar PAD, Pemkot Blitar Genjot Potensi Retribusi

Pemkot Blitar mengejar kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 18 miliar pada 2018 dari PAD 2018 yang sebesar Rp 155 miliar. Target 2019 menjadi Rp 173 miliar. "Untuk tahun depan, target PAD Kota Blitar dinaikkan menjadi Rp 173 miliar. Tahun ini, target PADnya Rp 155 miliar," kata Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Sapto J,...

Lima Proyek Jumbo di Gresik Pasti Molor

Tahun anggaran 2018 berakhir besok (31/12). Itu meninggalkan sejumlah proyek infrastruktur yang belum tuntas. Ada lima pembangunan yang pekerjaan fisiknya belum beres. Salah satunya, proyek trotoar dan drainase Jalan Wahidin Sudirohusodo. Kemarin (29/12) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik Gunawan Setijadi melakukan sidak ke proyek yang terletak di depan RSUD Ibnu Sina tersebut. Mengenakan pakaian nondinas, Gunawan...

Evaluasi APBD 2019 – Tiap Kelurahan di Surabaya Dapat Jatah Rp 3 Miliar

Gubernur Jatim Soekarwo sudah mengeluarkan hasil evaluasi APBD 2019. Kemarin (29/12) dewan dan Pemkot Surabaya membahasnya bersama-sama di forum badan anggaran. Gubernur mengingatkan agar pemkot memasukkan anggaran kelurahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemkot harus menyediakan anggaran 5 persen dari total APBD yang sudah dikurangi dana alokasi...

Catatan Berita: Pemerintah Akan Bentuk Organisasi Khusus Untuk Kelola Dana Lingkungan Hidup

Pemerintah mengisyaratkan akan membentuk organisasi non eselon untuk mengelola dana lingkungan hidup yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isyarat itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 17 September 2018.“Unit organisasi...

Catatan Berita : 105 SNI Diberlakukan Wajib di Berbagai Sektor Manufaktur

JAKARTA - Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor industri manufaktur sudah semakin tinggi. Hal ini tercermin dari meningkatknya jumlah SNI yang diterapkan baik secara sukarela maupun wajib, serta konsumen juga sudah semakin jeli dan cerdas dalam memilih produk yang berkualitas. “Sehingga menjadi daya dorong bagi industri untuk memproduksi barang yang berkualitas dan terjamin keamanan dan keselamatannya bagi konsumen,” ujar...

HUT KORPRI Ke-47, Presiden RI Apresiasi Peran KORPRI dalam Memperkokoh Persatuan Nasional

Sidoarjo, 29 November 2018 - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Pembina Utama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mengapresiasi KORPRI beserta seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) yang telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat. KORPRI telah menjadi salah satu pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam keberagaman. KORPRI juga telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat...

Workshop Evaluasi Penggunaan SIPTL Versi 1 dan Pengenalan SIPTL Versi 2

Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan BPK Pusat bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan evaluasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Selain evaluasi SIPTL Versi 1, kegiatan ini juga dirangkai dengan pengenalan SIPTL Versi 2. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk workshop ini berlangsung selama dua hari, 28 s.d. 29 November 2018. Acara workshop yang bertempat di Ruang...

Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Hadiri Pengukuhan Guru Besar Anggota VI BPK RI

Surabaya, 26 November 2018 - Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka menghadiri undangan acara pengukuhan Anggota VI BPK Harry Azhar Azis sebagai Guru Besar pada Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Pengukuhan Harry Azhar Azis sebagai Guru Besar di bidang ilmu ekonomi spesialisasi audit keuangan negara dilakukan pada Sidang UNAIR yang dibuka oleh Rektor UNAIR Mohammad Nasih dan ditandai dengan penyampaian pidato...

Diklat Keprotokolan bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Tingginya intensitas kegiatan pimpinan BPK Pusat di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2018 menuntut kesiapan sumber daya kesekretariatan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan dukungan dan pelayanan terbaik agar kegiatan pimpinan dapat terselenggara dengan lancar. Salah satu layanan yang vital dalam mendukung kegiatan pimpinan adalah fungsi keprotokolan yang dijalankan oleh petugas protokol. Protokol mempunyai peran yang strategis...

Peringati Hari Pahlawan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Upacara Bendera

Sidoarjo, 12 November 2018 - Setiap bulan November, ingatan masyarakat akan tertuju pada peristiwa pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945 yang merupakan perang fisik pertama melawan penjajah setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Semangat pantang menyerah, keberanian, dan pengorbanan tanpa pamrih para pahlawan bangsa telah mewariskan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri kokoh sampai saat ini. Dengan mengambil tema "Semangat...

Lewat “BPK Mendengar”, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Dengarkan Suara Ormas

Sidoarjo, 6 November 2018 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyambut baik adanya permohonan informasi publik yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wujud perhatian BPK Perwakilan Provinsi...

Kepala Perwakilan Hadiri Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur

Surabaya, 1 November 2018 - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka menghadiri kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur. Dalam pertemuan yang bertempat di Hotel Horison Arcadia Surabaya, hadir para anggota dewan dari Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh M. Prakosa. Selain BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dalam pertemuan juga hadir pimpinan Kantor Wilayah...

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-90

Sidoarjo, 29 Oktober 2018 - Pemuda zaman now harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Pemuda masa kini tidak boleh kalah dari pemuda generasi terdahulu yang mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur sehingga mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda...

Sosialisasi Pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2018

Sebagai persiapan menyambut akhir tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan acara "Sosialisasi Pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2018" yang diikuti seluruh unit kerja pemeriksa dan kesekretariatan. Sosialisasi yang bertempat di Ruang Auditorium ini menghadirkan Mujiono dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo sebagai narasumber. Setelah acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka, narasumber menyampaikan materi...

Bahas Persekongkolan Tender, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar FGD

Sidoarjo, 23 Oktober 2018 - Salah satu persiapan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), khususnya pemeriksaan belanja, adalah peningkatan pemahaman pemeriksa atas kriteria pemeriksaan yang akan diterapkan. Salah satunya, pemahaman terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan memahami peraturan, pemeriksa dapat memberikan rekomendasi yang sesuai atas temuan ketidakpatuhan di lapangan. Melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yang...

10 Bulan Retribusi Parkir di Kabupaten Tuban Raup Rp 6,8 Miliar

Penerapan parkir berlangganan dengan menempatkan juru parkir (jukir) bergaji, ternyata memaksimalkan pendapatan Pemkab Tuban. Dari paparan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, Rabu (19/12), pendapatan dari parkir berlangganan selama 10 bulan, terhitung dari Januari sampai Oktober, mencapai Rp 6,8 miliar. Dijelaskan Sekretaris Dishub Tuban, Gunadi, para wajib pajak yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan, melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),...

Vonis Kasus Suap Anggota DPRD Kota Malang – 15 Terima Putusan, Tiga Pikir-Pikir

Kisah perjalanan sidang korupsi suap dan gratifikasi 18 mantan anggota DPRD Kota Malang berakhir kemarin. Ketiga majelis hakim tipikor menjatuhkan vonis kepada mereka atas perbuatannya. Yakni, menerima suap dan gratifikasi bernilai ratusan juta rupiah. Mantan anggota dewan Kota Malang tersebut melakukan korupsi pada 2015. Korupsi itu terkait suap dan gratifikasi adanya perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Ke-18 anggota dewan...

Pajak Pasir Kabupaten Lumajang Sulit Tembus Target

Salah satu sumber pendapatan terbesar Lumajang adalah pajak pasir. Memang ada peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Namun, lagi-lagi, memenuhi target masih jauh api dari panggang. Sisa sepuluh hari aktif pada Desember 2018 ini rasanya mustahil tercapai. Berdasar catatan Jawa Pos Radar Semeru, pendapatan daerah dari pasir memang melonjak drastis setelah insiden berdarah Salim Kancil. Sejak insiden pada 2015 itu, pendapatan...

Bupati Non-Aktif Mojokerto Diduga Samarkan Gratifikasi

Bupati (nonaktif) Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) kembali menjadi tersangka kemarin (18/12). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangka bupati dua periode itu melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas sejumlah uang tunai dan aset yang pernah disita. Sebelumnya MKP terjerat kasus suap dan gratifikasi. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus pencucian uang itu merupakan pengembangan dari gratifikasi Rp 34 miliar....

Jelang Tutup Tahun, Serapan APBD Gresik Baru Mencapai 75 Persen

Menjelang tutup tahun anggaran 2018, ternyata serapan anggaran di jajaran Pemkab Gresik masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hingga pertengahan Desember 2018, serapan anggaran di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru mencapai sekitar 75%. Mengingat mepetnya waktu, serapan itu idealnya harus sudah di atas 95% atau 100%. Sebagaimana dikatakan Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Gresik, Ida Lailatus Sya’diyah. Menurutnya, rendahnya...

Serapan Anggaran Pemkab Sidoarjo Baru 54,23 Persen

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera memasukkan paket lelang. Namun, permintaan kepala daerah itu belum direspons. Hal tersebut terlihat dari jumlah paket yang dilelang belum beranjak dari angka 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo Sanadjitu Sangadji menyatakan, usul tender di akhir tahun memang tidak mudah. Terutama bagi dinas teknis. Sebab, OPD tersebut memiliki...

Pemkot Blitar Siapkan Rp 8 Miliar untuk Kenaikan Gaji PNS

Rencana pemerintah pusat menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5 persen pada 2019, sudah diantisipasi Pemkot Blitar dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp 8 miliar. Anggaran tersebut diancangkan dalam APBD 2019, bersamaan dengan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun depan. "Sudah kami antisipasi dengan menyiapkan Rp 8 miliar di APBD 2019. Rencananya gaji PNS naik lima persen," kata Kepala Badan Pendapatan...

Pemkab Probolinggo Ambil Alih Pemeliharaan Stadion Merdeka

Pemkab Probolinggo bakal mengambil alih Stadion Gelora Merdeka di Kraksaan. Pengambilalihan tersebut disebabkan karena Perusda Rengganis Kabupaten Probolinggo dianggap tak mampu memelihara dan merawat stadion tersebut. Proses pengambilalihan tinggal menunggu surat penyerahan aset dari Perusda Rengganis ke Pemkab Probolinggo. “Jika administrasi selesai, maka stadion Gelora Merdeka akan menjadi aset Pemkab Probolinggo,” terang kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata dan Budaya (Disporaparbud)...

BPK Rilis Rapor Hasil Pemeriksaan Pemda, Pemkab Malang Ranking 4 di Jatim

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai auditor negara memiliki tugas melakukan pemeriksaan penyelenggaraan keuangan 1 tahun dua kali di tingkat kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah (pemda). Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI ini pun ditindaklanjuti dengan adanya pemantauan atas catatan atau rekomendasi yang dibuatnya. Apakah dengan batas waktu yang telah diberikan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang pertanggungjawaban...

Ribuan Warga Kabupaten Sampang Terima Bantuan Sosial

Sedikitnya 2.863 warga Sampang yang tersebar di 80 Desa, di 14 Kecamatan se-Kabupaten Sampang terima dana bantuan sosial yang berupa modal usaha. Bantuan tersebut bersumber dari bantuan sosial APBD Sampang program Gema Sahabat, dan program Jalin Matra bantuan Provinsi tahun 2018. Menurut Jufri, Kasi Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi, DPMD Kabupaten Sampang, dua program bantuan sosial yakni Gema Sahabat dan...

Provinsi Jawa Timur Terima Dana Insentif Daerah (DID) Tertinggi

Keberhasilan Pemprov Jatim berkolaborasi dengan DPRD menyelesaikan pembahasan Perda APBD tepat waktu mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Salah satu apresiasi yang diterima ialah diterimanya transfer Dana Insentif Daerah (DID) tertinggi se-Indonesia. Penghargaan juga diterima oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dari...

Penerimaan Pajak Pemprov Berpotensi Tembus Rp 500 Miliar

Hasil penerimaan pajak yang diperoleh Badan Pendapatan (Bapenda) Jatim terus meningkat. Terutama menjelang penutupan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II pada 15 Desember mendatang. Tercatat hingga 9 Desember, hasil pemutihan pajak yang berlangsung telah mencapai Rp 461,7 miliar. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat bahkan dapat berpotensi tembus hingga setengah...

Kejari Sumenep Diminta Usut Tuntas Kasus Pasar Pragaan

Koordinator Forum Jasa Kontruksi (Forjasi) Sumenep Hairul Anwar meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur mengusut tuntas perkara korupsi renovasi pasar tradisional Pragaan ke akar-akarnya. “Siapa yang bersalah harus dibuka secara terang benderang,” katanya. Namun kata Hairul, jika pekerjaan tersebut dianggap menyalahi rencana anggaran belanja (RAB) dinilai kurang tepat. “Kalau persoalan tidak sesuai RAB, itu adalah tuduhan yang dibuat-buat. Karena...

Segera Direhab, Wali Kota Probolinggo Minta Pasar Baru Ramah Disabilitas

Kota Probolinggo masih minim dengan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Wali kota Rukmini berharap Pasar Baru yang saat ini direhabilitasi bisa menjadi pasar yang ramah bagi disabilitas, Minggu (9/12). Saat memulai pembongkaran Pasar Baru, Wali Kota Rukmini berharap Pasar Baru lebih ramah bagi semua masyarakat. Termasuk bagi kalangan disabilitas. “Lantainya dibuat datar, jangan berundak-undak. Agar tidak menyulitkan pengunjung disabilitas,”...

Catatan Berita: BOCORNYA RETRIBUSI PARKIR TEMBUS Rp 21 M

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menemukan kerugian negara senilai Rp 21 miliar dari uang retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Kerugian keuangan negara mencapai Rp 21 miliar itu diduga terjadi pada anggaran tahun 2016 dan 2017. Hasil tersebut disampaikan langsung oleh Kajari Amran Lakoni kepada awak media. Dilanjutkan Amran, kerugian Rp 21 milliar tersebut berdasar hasil hitungan...

Pekerjaan Proyek Jalan Ready Mix di Sampang Merusak Drainase

Proyek miliaran rupiah peningkatan jalan berupa ready mix, di Jalan Mangkubumi-Samsul Arifin Sampang kota, mengakibatkan fasilitas saluran yang ada di lokasi rusak. “Kerusakan saluran yang sudah ada di sekitar proyek. Ini jadi bukti kurangnya hati-hati atau kurang profesional pihak pelaksana,” ungkap Fajar salah satu warga setempat, Kamis (6/12). Menurut Fajar, kerusakan saluran atau drainase yang sudah ada kurang lebih panjang 150...

Tulisan Hukum: MODUS-MODUS PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pengadaan barang/jasa memiliki porsi atau persentase yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Besarnya porsi anggaran tersebut menyebabkan rawan terjadinya penyelewengan. Pemerintah berupaya membuat peraturan dan kebijakan agar tercipta kepastian hukum dan mencegah adanya penyelewengan baik dari aparat pemerintah maupun dari pihak lain (swasta dan masyarakat) sebagai partner dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi pertama yang secara...

Catatan Berita: “Premi Bagi Pelapor Korupsi: Diharapkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Meningkat”

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta. Dilansir dari Antara, Selasa (9/10/2018) PP yang ditetapkan pada...

Catatan Berita: Ribuan Aset Pemkot Kediri Proses Penghapusan

Kurang lebih 4000 barang aset Pemkot Kediri akan dilakukan penghapusan melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Penghapusan aset ini sudah mulai diproses Tim dari KPKNL Malang melakukan survey lapangan selama tiga hari yakni mulai tanggal 10 hingga 12 Oktober. Aset yang bakal dihapus ini barang milik...

Catatan Berita: Anggaran Tanggap Bencana Habis, BPBD Gunakan Dana Hibah BTT

Kehabisan anggaran tanggap bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban terpaksa menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Saat ini pihaknya mengunakan dana untuk mengirim pasokan air pada 51 desa, di sebelas kecamatan sudah menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari dana hibah Pemkab Tuban sebanyak Rp 41.175.000. Sedangkan anggaran BTT di Kabupaten Tuban sudah overload. “Pada droping ke sepuluh, telah menggunakan...

Belanja Infrastruktur di Lima OPD Pemkab Malang Selesai 100 Persen

Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terpilih menjadi sampel atau contoh pemeriksaan yang dilakukan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur (Jatim). Sedangkan sampel pemeriksaan itu, terkait pemeriksaan lapangan terhadap belanja infrastruktur. Koordinator tim BPK Jatim Ridwan Hasyim, Rabu (5/12), kepada wartawan menyampaikan, sampel pemeriksaan yang kita lakukan di Kabupaten Malang ini, yang terpilih yakni...

Catatan Berita: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Bentuk Tim URC Untuk Dampingi Penyusunan LKPD

Kementerian Keuangan RI telah mengumumkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Jatim. Dari 39 LKPD yang dilaporkan, tinggal dua daerah penerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kedua daerah tersebut ialah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Sampang. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, dari dua daerah yang menerima WDP tersebut salah satunya mengalami penurunan...

Catatan Berita: ASN di Kediri Ramai-ramai Kembalikan SK PPK, Ada Apa?

Kediri - Sejumlah ASN di Pemkab Kediri was was sekaligus resah untuk melaksanakan program pembangunan. Tak sedikit dari mereka yang mengancam mengembalikan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Berdasar pantauan detikcom di kantor Inspektorat Kabupaten Kediri, sedikitnya ada 5 ASN yang berniat mundur dan menyerahkan SK PPK atau PPTK miliknya. Dengan niat mundurnya mereka berarti...

Catatan Berita: Kontraktor Jembatan Bengawan Solo Disanksi Denda

Kontraktor PT Bintang Sembilan Indah Malang, Jawa Timur, tetap dikenai sanksi denda Rp4 miliar lebih atas keterlambatannya menyelesaikan pembangunan jembatan Bengawan Solo yang menghubungkan Kecamatan Kota-Trucuk, Bojonegoro. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro Andik Sudjarwo, di Bojonegoro, Jumat, menjelaskan kontraktor sudah membayar sanksi denda atas keterlambatan pembangunan jembatan Bengawan Solo. Berdasarkan kontrak...

Serapan APBD 2018 Kabupaten Blitar Sangat Rendah

Menjelang akhir tahun 2018, serapan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 masih sangat rendah. DPRD Kabupaten Blitar akan mengawal dan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar. “Serapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Blitar jelang akhir tahun 2018 ini masih sangat rendah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, Selasa(4/12). Lanjut Suwito Saren Satoto, berdasarkan data yang didapat...

Ponorogo Berkomitmen Menuju Zona Integritas

Sebagai penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar Pencanangan dan Penandatanganan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda Ponorogo ini dilaksanakan di Gedung Bappeda Ponorogo, Senin (03/12). Keinginan kuat Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni dalam hal transparansi dan melayani masyarakat sejalan dengan...

Mantan Kadispora Gresik Ditahan – Diduga Terlibat Korupsi Tiga Kegiatan

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Pemkab Gresik, Jairuddin, akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat atas dugaan korupsi anggaran 2017 sebesar 5 persen dari total Rp 5 Miliar, Senin (3/12). Jairuddin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah diperiksa secara maraton oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik. Jairuddin datang ke Kejari Gresik Jalan Raya Permata, Kecamatan Kebomas...

Fokus ke Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Tiga bidang mendapat alokasi anggaran yang besar dalam APBD 2019 Kabupaten Sidoarjo. Yakni, bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dewan berharap pemkab bisa mengoptimalkan anggaran tersebut. Muaranya, masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya. Menurut Bangun Winarso, anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan (Dikbud) mendapatkan anggaran yang paling besar. Angkanya sekitar Rp 1,5 triliun. Dana itu, antara lain, dialokasikan untuk pemberian...

Kasus Jembatan Brawijaya Kediri Belum P-21

Kejati Jatim menilai berkas perkara kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya di Kediri masih belum lengkap atau belum P-21. Kini kejati masih mempelajari berkas perkara tersebut setelah penyidik Polda Jatim untuk kali kedua menyerahkannya. Sebelumnya, jaksa sempat mengembalikan berkasnya karena menganggapnya belum lengkap atau P-19. "Sudah diserahkan kembali. Sekarang masih kami teliti. Tiga minggu lalu memang sempat P-19," ujar Kasipenkum Kejati...

Pemkab Sumenep Dapat Tambahan Anggaran Rp 63 Miliar dari Pemprov Jatim

Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar) DPRD dan Setkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, sedang membahas sinkronisasi penggunaan tambahan anggaran sebesar Rp 63 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas). “Anggaran itu sudah mulai dibagi-bagikan untuk pengalokasiannya dan sedang dirapatkan di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh....

DPRD Kota Surabaya Pertanyakan Realisasi Banpol

Dalam perubahan APBD 2018, Pemkot Surabaya dan dewan sama-sama mengusulkan program baru untuk direalisasikan di akhir tahun. Di antaranya, kucuran dana bantuan politik (banpol) dan hari santri. Namun, dewan mulai menanyakan realisasi tersebut. Sebab, banyak program yang hingga kini terancam tidak dilaksanakan. "Banyak acara yang diusulkan. Salah satunya anggaran untuk hari santri yang tidak dilaksanakan," ujar Ketua Komisi B DPRD...

Kasus Jasmas Kota Surabaya TA 2016 – Penyidik Temukan Dugaan Kongkalikong

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menemukan benang merah adanya dugaan kongkalikong dalam penyelewengan dana jasmas 2016. Yaitu, antara tersangka Agus Setiawan Jong dan oknum anggota DPRD Surabaya. Salah satunya, memfasilitasi pertemuan antara tersangka Agus Jong dan 230 ketua RT-RW yang menjadi konstituennya. Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie mengatakan, modus yang digunakan tersangka Agus Jong dengan berkongkalikong bersama...

Kejar PAD, Pemkot Blitar Genjot Potensi Retribusi

Pemkot Blitar mengejar kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 18 miliar pada 2019 dari PAD 2018 yang sebesar Rp 155 miliar. Target 2019 menjadi Rp 173 miliar. "Untuk tahun depan, target PAD Kota Blitar dinaikkan menjadi Rp 173 miliar. Tahun ini, target PAD-nya Rp 155 miliar," kata Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Sapto...

Kasus Dana Audit Internal – Kantor Inspektorat Bojonegoro Digeledah, Kejaksaan Sita Dokumen

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menggeledah Kantor Inspektorat Pemkab Bojonegoro. Penggeledahan terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana audit internal, yang saat ini kasusnya sudah ditangani Kejaksaan. Mereka juga menyita beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa (27/11). Petugas juga menyegel ruangan yang sudah digeledah. Penyegelan dilakukan dengan memasang garis police line di Ruang Program dan Laporan. Kepala Seksi Pidana Khusus...

Baru 14 Daerah Setorkan RAPBD ke Gubernur

Menjelang batas akhir persetujuan RAPBD 2019 pada 30 November mendatang, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masih belum merampungkan pembahasan. Dari 38 daerah di Jatim, baru 14 kabupaten/kota yang telah menyerahkan RAPBD untuk dievaluasi gubernur hingga Selasa (27/11) kemarin. Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, 14 daerah tersebut antara lain Sumenep, Jember, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar,...

Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2017 Harry Azhar Azis dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) kemarin Senin (26/11). Harry kini menjadi guru besar (gubes) aktif ke-24 di FEB dan ke-183 di Unair. Pengukuhan Harry sebagai gubes dilakukan langsung oleh Rektor Unair Prof. M. Nasih. Banyak pejabat pemerintah hadir dalam pengukuhan tersebut. Mulai Menristekdikti...

2019, Pemkab Probolinggo Carter Kapal untuk Permudah Transportasi Guru Pengajar di Gili Ketapang

Kepedulian terhadap guru dilakukan Bupati Probolinggo, Tantriana Sari. Biaya transportasi guru ke Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, bakal dibiayai APBD. Dinas Pendidikan setempat menyediakan anggaran tersendiri bagi tranportasi guru SD dan SMP yang mengajar di Gili. Hingga saat ini, biaya masih ditanggung guru yang bersangkutan setiap harinya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Dewi Korina. Anggaran transportasi sengaja disediakan...

Pemkot Probolinggo Tambah Anggaran Pendidikan Gratis

Pemkot Probolinggo menambah anggaran Rp 1,7 miliar dalam APBD 2019 untuk program pendidikan gratis. Dengan tambahan tersebut, anggaran pendidikan gratis menjadi Rp 22 miliar. Namun terdapat dua lembaga SD swasta menolak bosda yang diberikan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Probolinggo, M. Maskur, Minggu (25/11) mengatakan, anggaran tersebut akan dibagikan ke lembaga-lembaga pendidikan negeri maupun swasta dalam...

Penyelewengan Lahan TKD, Kejari Kepanjen Tahan Camat dan Mantan Lurah Dampit

Oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, satu persatu tersandung masalah hukum, terutama terkait dugaan tindak pidana korupsi. Saat ini Pihak Kejaksaan Negeri Kepanjen menahan Camat Tumpang dan tiga mantan Lurah Dampit atas dugaan penyelewenangan sewa aset lahan eks tanah kas desa. Camat Tumpang Sugeng Prayitno, yang telah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang, atas dugaan...

Tahun Depan Gaji PNS Naik, Bojonegoro Siapkan Anggaran Rp 12 Miliar

Rencana kenaikan gaji PNS dan pensiunan dari pemerintah pusat di tahun 2019, sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Saat ini, Pemkab Bojonegoro masih menungggu petunjuk teknis kenaikan gaji PNS tersebut dari pemerintah pusat. Kepala BPKAD Bojonegoro, Ibnu Soeyuti mengatakan, rencana kenaikan gaji PNS tersebut sudah masuk anggaran tahun 2019 depan. Pemkab sediakan anggaran sebesar Rp 12 miliar. “Yang pasti besarannya 5...

Komisi D Temukan Belanja Pembangunan Gedung Rp 103 Miliar yang Tak Pro Rakyat

Komisi D DPRD Jatim menilai dana R-APBD Jatim 2019 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Jatim kurang berpihak kepada masyarakat. Padahal, uang negara itu berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat dan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Anggota Komisi D DPRD Jatim H Samwil menemukan adanya belanja senilai Rp 103 miliar lebih dengan judul Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung...

Sistem Informasi Bappeda Jadi Pengukur Kebutuhan Anggaran

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sirenda) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan saat ini sudah terintegrasi dengan e-Finance Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan. Kepala Bappeda Bangkalan, Moh. Fahri mengungkapkan, tersambungnya Sirenda dengan e-Finance merupakan komitmen Pemkab Bangkalan dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan -ed). "Berbagai upaya kami lakukan dengan merubah sistem dan program agar terintegrasi," ungkapnya, Selasa...

Kasus Korupsi Kades Mojoagung di Tuban Masuk Tipikor

Kejari Tuban telah melimpahkan perkara Kades Mojoagung, Kecamatan Soko atas dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Kades Mojoagung, Siti Ngatinah ditangkap bersama suaminya, Makmur. Keduanya terlibat proyek pembangunan jalan paving dan tanah uruk di desa setempat, yang mengakibatkan negara rugi Rp 152 juta. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tuban, Nurhadi mengatakan, perkara itu...

Kejari Segel TKD Bermasalah di Bulusari, Pasuruan

Kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menyegel lokasi tanah yang dipersoalkan ini. Bahkan kejari terus melakukan pulbaket dan puldata dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dengan terlapor kades setempat itu. Jum'at (16/11), tim kejari turun ke lokasi TKD yang dilaporkan warga. Korps Adhyaksa turun bersama...

Catatan Berita: “DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI”

Selain memberikan instruksi kepada 19 menteri Kabinet Kerja, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi1 dan Rekonstruksi2 Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB, yang ditandatanganinya 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo juga memberikan instruksi kepada sejumlah pejabat terkait, di...

Catatan Berita: “Pemanfaatan Cukai Rokok Daerah Untuk Menutup Defisit Keuangan BPJS”

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden ( perpres) soal pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan. "Perpres sudah ditandatangan dan sedang diundangkan di Kumham," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/9/2018). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebelumnya memang berharap pemerintah mengalirkan dana...

Catatan Berita: “Gubernur dan Bupati se-Jawa Timur Komitmen Anti Korupsi”

Sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo atau akrab disapa Pakde Karwo, tak ingin terjadi lagi. Dia meneken komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan disaksikan KPK. Rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dilakukan di Gedung Grahadi, Jl Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (7/3/2018). Hadir di antaranya pimpinan KPK Laode M....

Bupati Sidoarjo Buka Layanan Pajak Melalui Online

Pemkab Sidoarjo terus berupaya memberi kemudahan terhadap warganya dalam berbagai layanan. Seperti yang dilakukan BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah), yakni mempermudah pembayaran pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), sehingga warga tidak perlu datang ke Kantor BPPD dan cukup melalui online. Program yang diberi nama E-BPHTB ini diluncurkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, didampingi Kepala BPPD Joko Santoso, akhir...

Pemkot Blitar Siapkan Biaya Pendidikan Gratis Rp 60 Miliar

Untuk mensukseskan program pendidikan gratis di Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar telah menganggarkan Rp 60 miliar pada APBD tahun 2019. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin mengakui, Dinas Pendidikan Kota Blitar telah mengusulkan anggaran sekitar Rp 60 miliar di Raperda APBD Kota Blitar tahun 2019 untuk program sekolah gratis. “Anggaran tersebut paling banyak digunakan untuk biaya operasional siswa dan sekolah,”...

Rp 28 Miliar untuk RTLH Kabupaten Pasuruan Masih Kurang

Komitmen Pemkab Pasuruan untuk memberikan rumah layak kepada warganya melalui program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), sebenarnya masih konsisten. Bahkan pada 2019 nanti, pemkab menyiapkan anggaran Rp 28 miliar, lebih besar dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 20 miliar. Semakin besar anggaran yang dikucurkan ini bukan tanpa alasan. Pemkab menginginkan masyarakat mendapat hak hidup layak dengan tempat tinggal layak. Target RTLH...

Tahan Tersangka Kasus Uang Persediaan DPRD Situbondo

Dua tersangka kasus dugaan penyelewengan pengelolaan uang persediaan (UP) DPRD Kabupaten Sidoarjo mulai kemarin (14/11) mendekam di Rutan Situbondo. Penahanan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo terhadap tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan. Beberapa bulan yang lalu, kejaksaan menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Yakni, Ika Wahyuli selaku bendahara sekretariat DPRD Situbondo dan Husnul Khatimah, staf persidangan DPRD. Kasipidsus Kejari Situbondo...

Dua Mantan Direktur PT Jamkrida Jadi Tersangka

Dua petinggi PT Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) Jatim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kemarin (14/11). Mereka adalah mantan direktur utama Achmad Nur Chasan dan mantan direktur keuangan Budi Sukswantoro. Keduanya diduga menyelewengkan dana Rp 6,7 miliar pada 2015-2017. Sebelumnya, Achmad dan Budi diperiksa selama tujuh jam oleh penyidik kejati di Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan...

Kontraktor dan Pejabat DLH Sidoarjo Ditahan – Korupsi Proyek TPST

Seorang kontraktor dan pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Senin (12/11) malam. Tersangka yang ditahan adalah Abdul Manan, kontraktor pelaksana proyek pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Pasar Larangan, Pasar Taman, dan Pasar Krian; serta Nur Ahmad, PNS di Dinas...

Pavingisasi Sarangan Diduga Menyimpang – Fondasi Pasir Diganti Lumpur

Perbaikan jalan sekeliling telaga Sarangan di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan menjadi jalan paving atau pavingisasi, mendapat kritik dari warga setempat. Sorotan diberikan, bukan saja karena kualitas pengerjaannya yang kurang bagus, tetapi juga karena beresiko pada keselamatan pengunjung di tempat wisata itu. Diduga proyek pavingisasi yang dibiayai APBD senilai Rp 1,6 miliar itu menyimpang. Beberapa hari sebelumnya, ada tiga pengunjung yang...

Anggaran Perbaikan RTLH Pasuruan Tahun Depan Rp 28 Miliar

Tahun 2019, Pemkab Pasuruan akan memperbaiki 2.000 rumah tak layak huni (RTLH) dengan anggaran mencapai Rp 28 miliar. Target perbaikan RTLH ini mengalami kenaikan dibanding tahun ini dengan 1.600 RTLH dengan anggaran Rp 20 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib menyampaikan target memperbaiki RTLH tahun depan bertambah dibanding tahun ini. “Program pembenahan RTLH berlanjut...

Perbaikan Rumdin Bupati Gresik Senilai Rp 5 Miliar Dicoret

Belum maksimalnya perbaikan jalan Kabupaten Gresik, membuat dewan harus tega mengepras beberapa pengajuan perbaikan dan pembangunan gedung. Di antaranya menolak perbaikan rumah dinas (Rumdin) Bupati sebesar Rp 5 miliartahun 2019, sebab diangap bukan prioritas dan masih layak pakai. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Mohammad Syafi’ AM mengatakan, bahwa dalam pembahasan APBD 2019, Badan Anggaran (Banggar) fokus pada infrastruktur yang selama...

Pengumuman Tender Pengadaan Jasa KAP dalam Rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK

Pokja Pemilihan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan tender untuk Pengadaan Jasa KAP secara elektronik untuk paket pekerjaan sebagai berikut : Pengadaan Jasa KAP dalam Rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 Pengadaan Jasa KAP dalam Rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah...

Dinas Pendidikan Kota Blitar Tetap Anggarkan Pembangunan SMPN 3

Belum adanya kepastian ada dan tidaknya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan Kota Blitar tetap lanjutkan rencana pembangunan SMPN 3 Kota Blitar pada APBD 2019 mendatang. Sekretaris Dinas Pendidikan (Dikda) Kota Blitar, Dindin Alinurdin mengatakan, meski belum mendapatkan rekomendasi dari KPK untuk melanjutkan pembangunannya, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan SMPN 3 pada APBD...

Tahun 2019, Pemkab Bojonegoro Rehab dan Bangun Puluhan Jembatan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang berencana merehabilitasi dan membangun jembatan. Pada tahun 2019, setidaknya ada 94 unit jembatan nantinya akan mendapat dana APBD. Keberadaan jembatan tersebut nantinya untuk semakin memudahkan akses bagi warga hingga lebih menggerakan roda perekonomian masyarakat. Kasi Jembatan DPU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Chusaivi Ivan mengungkapkan, pada tahun 2019 nanti...

APBD Kabupaten Probolinggo TA 2019 Defisit Rp 43 Miliar

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019 mulai dibahas oleh DPRD dan Pemkab Probolinggo. APBD Kabupaten Probolinggo 2019 defisit sebesar Rp 43 Miliar lebih. Pembahasan diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo Tentang KUA dan PPAS APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019 oleh bupati...

Kejari Tetapkan Kasatpol PP Kota Batu Jadi Tersangka Pemotongan Honorarium TA 2017

Kejari Kota Batu menetapkan Kepala Satpol PP Kota Batu, Robiq Yunianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemotongan honorarium Petugas Piket Satpol PP Batu tahun 2017. Penetapan tersangka ini dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Kota Batu, Fariman Insani Siregar. “Memang proses penyidikan yang kita lakukan telah menetapkan tersangka, yaitu ASN dari Satpol PP Kota Batu, berinisial RY,” ujar Fariman, Kamis (8/11). Penetapan ini...

Kejati Jatim Kantongi Nama Tersangka Dugaan Korupsi Jamkrida

Penyidikan dugaan kasus korupsi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim senilai Rp 6 miliar mulai menemukan titik terang. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah mengantongi nama calon tersangka kasus dugaan korupsi pada perusahaan milik Pemprov Jatim ini. “Nama tersangkanya sudah ada di kantong Pak Kajati (Kepala Kejati),” kata...

Puluhan Miliar Persediaan Dinkes Tak Tercatat Memadai

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan puluhan miliar rupiah, pada tahun anggaran 2017, nilai persediaan non medis di Dinas Kesehatan Sampang, tak dicatat secara memadai. Hasil pemeriksaan tersebut keluar April 2018, dengan pencatatan non medis tidak memadai per 31 Desember 2017. Dinas Kesehatan menyajikan nilai persediaan sebesar Rp 20.236.462.359.00. Dengan rincian, ATK Rp 664.500.00, Listrik/elektronik Rp 634.000.00, Alat/bahan pembersih Rp 1.762.500.00, Obat...

Korupsi Dana Jasmas – Tersangka Difasilitasi Anggota DPRD Kota Surabaya

Patgulipat dugaan penyelewengan dana jasmas 2016 sedikit demi sedikit terungkap. Agus Setiawan Jong yang ditetapkan sebagai tersangka bisa terhubung dengan ketua RT penerima bantuan karena difasilitasi anggota dewan. Hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan terhadap Agus dan sejumlah saksi. Berdasar data yang dihimpun, Agus memiliki akses yang luas kepada penerima dana hibah. Bahkan, dia dianggap penentu siapa saja yang berhak menerima...

35 Ribu Penduduk Kabupaten Blitar Ajukan Jamkeskab

Sebanyak 35 ribu penduduk Kabupaten Blitar mengajukan untuk mendapat layanan Jaminan Kesehatan Kabupaten (Jamkeskab). Pemerintah Kabupaten Blitar setiap tahun mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin, yakni layanan Jaminan Kesehatan Kabupaten (jamkeskab). Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati menyampaikan hingga kini tercatat pihaknya sudah menerima sebanyak 35 ribu pengajuan dari penduduk Kabupaten Blitar...

Program Seribu Sumur Bor Pemkab Gresik Tak Sesuai Harapan Warga

Program pembuatan seribu sumur bor yang dilakukan Pemkab Gresik disoal warga. Ini karena besarnya anggaran yang dikucurkan untuk pembuatan sumur itu tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Hasilnya, selain airnya asin, juga banyak yang tidak mengucur. Seperti dituturkan M. Ali Mansur, Kepala Desa (Kades) Betoyo Kauman, Kecamatan Manyar, sumur bor buatan warga lebih baik ketimbang sumur bor bantuan Pemkab. Sumur...

Tutupi Kerugian, Gubernur Minta Aset Dirut Jamkrida Disita

Dugaan adanya penyimpangan oleh pimpinan PT Jamkrida mendapat perhatian serius Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Hal tersebut didasari atas laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengindikasikan adanya penyimpangan hingga mengakibatkan kerugian terhadap salah satu BUMD milik Pemprov Jatim tersebut. Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, bahkan telah meminta agar dilakukan penyitaan terhadap aset-aset milik Dirut PT Jamkrida untuk menutup kerugian...

Korupsi Retribusi Parkir Kota Malang – Bantah Rugikan Negara Rp 21 Miliar

Mantan Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang Syamsul Arifin mempertanyakan kerugian negara yang didakwakan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang bersama inspektorat sebagai tim audit menyatakan bahwa Syamsul merugikan negara Rp 21 miliar. Itu terungkap saat Syamsul mengajukan nota keberatan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jum'at (2/11). Diwakili dua kuasa hukumnya, Johny Kunto Hari dan Sukandar, Syamsul membantah...

Kejari Tahan Pengusaha Tersangka Dana Jasmas Kota Surabaya TA 2016

Penyidik Kejari Tanjung Perak menahan pengusaha Agus Setiawan Jong kemarin (1/11). Dia diduga terlibat penyelewengan dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) 2016 sejumlah Rp 4,6 miliar. Peranannya, mengoordinasi pengajuan dana jasmas, penggunaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj). Penetapan tersangka itu disampaikan Kepala Kejari Tanjung Perak Rahmat Supriadi setelah memeriksa Agus selama 4,5 jam, yakni sejak pukul 09.00 sampai 13.30. "Setelah...

14 Ribu Pegawai Pemkot Surabaya Terima Gaji Ke-13

Setelah sempat mengalami ketidakjelasan, akhirnya 14 ribu pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya bisa bernafas lega. Sebab gaji ke-13 yang ditunggu-tunggu akhirnya cair mulai Kamis (1/11). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono memastikan gaji ke-13 pegawai Pemkot Surabaya cair. Proses pencairan itu bergantung pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). "Jika sudah diajukan hari ini, maka...

Aset Tumbuh Rp 63,43 Triliun, Laba Rp 1,06 Triliun

Kinerja keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menunjukkan performa dan pertumbuhan yang bagus sepanjang triwulan III 2018, dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (year on year/yoy). Direktur Utama Bank Jatim, R Soeroso menuturkan, kinerja bank milik Pemprov Jatim selama triwulan III 2018 menunjukkan tren yang menggembirakan. Tercatat untuk aset Bank Jatim mengalami pertumbuhan 17,81 persen...

Eks Ketua DPRD Jember Divonis Dua Tahun Penjara

Eks Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni harus menghadapi kenyataan pahit. Politikus Partai Gerindra yang menjadi terdakwa perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2015 itu divonis bersalah oleh majelis hakim yang diketuai Wiwin Arodawati di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (30/10). Thoif dihukum dua tahun penjara, dijatuhi denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan, dan diharuskan mengganti kerugian negara Rp 90...

APBD 2019 Kabupaten Jember Defisit Rp 351,5 Miliar

APBD 2019 Kabupaten Jember mengalami defisit sebesar Rp 351,5 miliar lebih. Defisit ini dikarenakan penambahan di pos anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp 117,8 miliar lebih, yang diproyeksikan untuk penambahan anggaran operasional sekolah (BOS). Selain itu, penambahan anggaran juga diberikan kepada Bakesbangpol Jember sebesar Rp 1 miliar. Tambahan anggaran tersebut rencananya untuk mendukung kegiatan festival HAM Internasional yang akan diselenggarakan di...

Tak Punya BPJS, Pasien Tidak Mampu Ditanggung Pemprov

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan pemerintah pusat telah berhasil mengakomodir mayoritas masyarakat Jatim. Kendati demikian, belum semua warga dari kelompok tidak mampu di Jatim telah tertanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Dr dr Kohar Hari Santoso menuturkan, sejauh ini masih ada orang-orang yang tidak bisa ter-cover dalam kepesertaan BPJS. Seperti warga yang...

Dinas PUPR Sidoarjo Minta Rescheduling Pembebasan Frontage Road

Harapan besar warga Sidoarjo menikmati jalan FR (Frontage Road) Sidoarjo, mulai dari Waru hingga Buduran sepanjang 9,2 km, makin jauh. Pemkab melalui Dinas PUPR meminta rescheduling (penundaan) 6 bulan atau sampai semester I 2019 untuk pembebasan lahan. Juru bicara Banggar dalam paripurna pengesahan KUAPPAS 2019, Usman, menjelaskan pembebasan lahan FR tidak bisa diselesaikan tahun 2018 karena banyaknya kendala di lapangan....

Sepakati Bantuan Pendidikan dan Gaji GTT-PTT Rp 1,1 Triliun

Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dindik) telah menemukan kata sepakat dengan DPRD Jatim untuk merealisasikan program pendidikan gratis dan subsidi gaji Guru Tidak Tetap (GTT) – Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada 2019 mendatang. Kesepakatan tersebut salah satunya terkait penetapan alokasi anggaran yang mencapai Rp 1,1 triliun. Secara rinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan pembiayaan pendidikan SMA/SMK negeri dan swasta se-Jatim...

Bappeda Kabupaten Malang Optimis Pemasukan BPHTB Lebihi Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Malang, pada bulan Oktober 2018 ini, telah memenuhi target pendapatan dari sektor pajak, yakni dari Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena pajak tersebut mencapai Rp 88,2 miliar dari yang ditargetkan Rp 80 miliar. “Dengan melihat pemasukan BPHTB di atas target, maka kami berani menargetkan hingga akhir tahun 2018 mendatang dapat tercapai 110...

BUMD Tulungagung Sumbang PAD Rp 1,935 Miliar

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Tulungagung sudah dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Saat ini BUMD tersebut telah menyumbang ke kas Pemkab Tulungagung melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,935 miliar. Demikian diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tulungagung, Drs Mohammad Mafachir MM, saat acara Sosialisasi dan Optimalisasi Perusahaan Daerah di Gedung Koperasi Hidup Pemkab Tulungagung, Kamis (24/10). “Yang...

Soal Sewa Flat Urip Sumoharjo Surabaya – Penurunan Tarif Tidak Tiba-Tiba

Warga penghuni Flat Urip Sumoharjo meminta dua hal kepada Pemkot Surabaya. Selain pemutihan tunggakan, mereka menusulkan adanya penurunan tarif sewa. Mereka menginginkan sesuai dengan kemampuan warga yang tinggal. Sebelumnya, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya telah meminta fasilitasi Kejari Surabaya untuk menyelesaikan tunggakan sewa penghuni flat. Untuk sementara, kejari juga menerima permintaan dari warga terkait keringanan tarif. Dari yang...

LKPD Kota Probolinggo Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 76/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 40/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 15 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Jember Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 48/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 43/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 41/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 39/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 15 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 42/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Pasuruan Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 62/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

LKPD Kota Batu Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 54/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 52/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Malang Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 72/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Blitar Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 56/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 60/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 61/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 73/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 49/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Kediri Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 55/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 57/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 66/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 67/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 45/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 20 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Madiun Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 70/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 64/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 65/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 50/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 47/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 58/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Mojokerto Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 74/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 69/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 51/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 77/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 31 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 46/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 20 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 44/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 19 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Surabaya Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 53/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 59/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 24 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 75/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2017 – WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 68/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menjadi Responden Survei ADKAR

Sidoarjo, 16 Oktober 2018 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali ditunjuk menjadi salah satu responden dalam survei ADKAR yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) BPK RI. Survei ADKAR bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020. Pendekatan ADKAR (Awareness-Desire-Knowledge-Ability-Reinforcement) digunakan oleh BPK sejak tahun 2011 untuk mengelola manajemen perubahan di...

Persiapan PDTT, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan

Para pemeriksa yang telah mengikuti diklat diharapkan dapat mengimplementasikan pemahaman yang diperoleh melalui diklat pada saat melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Harapan ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka kepada 40 orang peserta Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan saat membuka acara diklat pada Senin, 8 Oktober 2018. Sebagai persiapan menghadapi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang akan berlangsung...

Tim Peningkatan PAD Gresik Siap Segel Bangunan Tak Ber-IMB

Bangunan di Gresik yang tak ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terancam disegel. Sebab Tim Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemkab Gresik pekan depan akan melakukan penertiban. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Mulyanto kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol, Sutrisno di kantornya, Kamis (25/10) kemarin. Menurut Mulyanto, kebijakan ini diambil setelah tim yang beranggotakan...

40 Orang Pemeriksa Ikuti Diklat Pemeriksaan Kinerja

Dalam rangka mencapai visi BPK menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, pemeriksaan yang dilakukan BPK bertransformasi dari pemeriksaan yang bersifat oversight menuju pemeriksaan yang bersifat insight dan foresight. Salah satu bentuk transformasi ini adalah meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai kinerja program dan kebijakan pemerintah serta memberikan rekomendasi sesuai praktik terbaik (best...

Audiensi Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur

Sidoarjo, 2 Oktober 2018 - Menyambung hubungan yang sudah terjalin baik sebelumnya, jajaran pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur kembali melakukan audiensi ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Audiensi kali ini sekaligus perkenalan antara pengurus IAI Wilayah Jawa Timur dengan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang baru. Dalam audiensi yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2...

Anggaran Tanggap Bencana Habis, BPBD Gunakan Dana Hibah BTT

Kehabisan anggaran tanggap bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban terpaksa menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Saat ini pihaknya mengunakan dana untuk mengirim pasokan air pada 51 desa di sebelas kecamatan sudah menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari dana hibah Pemkab Tuban sebanyak Rp 41.175.000. Sedangkan anggaran BTT di Kabupaten Pasuruan sudah overload. “Pada droping ke sepuluh, telah menggunakan...

Tak Ada Lagi Honor Maupun Uang Lembur

Berbagai jenis honor, uang lembur, dan tunjangan yang semula bisa diterima PNS di lingkungan Pemprov Jatim bakal dikonversi dalam satu jenis tunjangan, yaitu remunerasi. Sebagai acuannya, pegawai akan mendapatkan besaran remunerasi sesuai kinerja dan kelas jabatannya. Diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Dr Ir Jumadi, M MT, remunerasi tengah menunggu validasi SOP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur...

Dinkes Pemkab Blitar Gelar Rapat Evaluasi Pembangunan RSUD Srengat

Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat, di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Blitar, Selasa (23/10/2018). Acara tersebut dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Kepala Dinkes Pemkab Blitar dr Kuspardani, kepala OPD terkait, Kepala Kejari Blitar Amrullah, Wakapolres Blitar Kota Kompol Widarmanto, Tim Teknis Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur...

Anggaran Ratusan Juta Menguap, Sumur Atasi Kekeringan Mangkrak

Tiga sumur bor proyek pemerintah yang terletak di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong kondisinya memprihatinkan. Proyek pemerintah yang bersumber dari APBD Nganjuk tahun 2017 kini mangkrak. Meski bangunan terlihat bagus, namun sumur bor yang seharusnya memasok air untuk sekitar 400 kepala keluarga tidak berfungsi sama sekali. Sumur bor dengan kedalaman 60 meter tak mampu mengelurkan air sama sekali. Bahkan alat pembuka...

Kantongi Calon Tersangka Korupsi Dispora Gresik

Siapakah calon tersangka kasus dugaan korupsi di dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga)? Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik telah meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sayang, penyidik masih menyimpan rapat nama tersangkanya. Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto mengakui memang menaikkan status dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga Gresik. "Sudah masuk tahap penyidikan," tegas Andrie...

DPRD Kota Surabaya Disorot KPK Soal LHKPN

Ketua DPRD Surabaya Armuji akhirnya angkat bicara terkait keputusannya meminta pemkot menunda pencairan hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Politikus PDIP tersebut memberikan keyerangan setelah sejumlah anggota dewan mempertanyakan keputusan sepihaknya itu. Pemkot mengabulkan keinginan Armuji untuk tidak mencairkan anggaran jasmas tahun ini. Keputusan tersebut diprotes anggota dewan dan masyarakat yang mengajukan proposal. Apalagi, sudah ada warga yang menandatangani naskah perjanjian...

Kejaksaan Negeri Sampang Tagih Ratusan Debitur yang Nunggak Dana Koperasi

Sejak 2014 lalu Kejaksaan Negeri Sampang, Madura, sebagai pengacara negara bertugas salah satunya yakni melakukan pengagihan pada 176 debitur yang nunggak dana bergulir di Dinas Koperasi (Diskop) setempat. Kejari Sampang, Setyo Utomo melalui Kasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Nur Solikhin. mengatakan, nunggaknya dana bergulir di Diskop saat ini dilakukan penyelesaian non litigasi di luar pengadilan dengan penagihan...

Pemda Sampang Kuasai 100 Persen Saham PT GSM

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) 2018, memutuskan kepemilikan saham Pemda Sampang di PT GSM menjadi 100 %. Sebelumnya porsi saham 99 milik PT GSM dan 1 persen milik PKPRI. Berdasarkan dokumen RUPS luar biasa PT GSM, mewakili pemerintah daerah, Wakil Bupati H. Fadilah Budiono sebagai pemilik saham 99%, Djupri Riyadi bertindak selaku...

Stop Pencairan Dana Jasmas – Permintaan Ketua DPRD ke Pemkot Surabaya

Biasanya, dewan selalu berteriak agar pemkot mencairkan anggaran hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Kali ini kebalikannya. Ketua DPRD Surabaya Armuji meminta pemkot menahan pencairan dana tersebut karena khawatir terjadi penyimpangan. "Ini kan tahun politik. Rodok diati-ati (agak berhati-hati)," ujar Armuji kepada media kemarin (18/10). Armuji menyinggung permasalahan jasmas 2014, 2016, dan 2017 yang kini diusut kejaksaan. Dia khawatir ada temuan lagi mengingat saat...

RAPBD Kota Kediri TA 2019 Defisit Rp 200 Miliar, Berharap Anggaran Pendidikan Dipertahankan

Diprediksi APBD Kota Kediri pada 2019 mengalami defisit yang mencapai Rp 200 miliar. Kondisi ini tentu akan berimbas pada pengurangan pagu anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Namun demikian, diharapkan pengurangan pagu anggaran 2019 tidak menyasar pada bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon. Menurutnya, diproyeksikan APBD...

Kades Kacangan Nganjuk Korupsi Dana Desa

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Nganjuk menetapkan Moch. Arif Hasanuddin, Kepala Desa (Kades) Kacangan, Kecamatan Berbek, sebagai tersangka korupsi dana desa (DD). Tindakan tegas Polisi dilakukan setelah alat bukti yang dikumpulkan penyidik dianggap telah mencukupi. “Yang bersangkutan (Kades Kacangan, red) sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung kami lakukan penahanan di Polres Nganjuk,” terang Kasatreskrim Polres Nganjuk AKP Yogi Ardi...

Pemkab Jember Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar demi Spot Selfie

Menuruti kebiasaan orang untuk menyenangkan kebiasaan berswafoto alias selfie, semakin tidak murah. Buktinya, demi menciptakan spot selfie yang menarik, Pemkab Jember bakal menganggarkan sebanyak Rp 5 miliar untuk perbaikan tiga jembatan, yaitu Jembatan Jarwo di Jalan Mastrip, Jembatan Semanggi di Jalan Bengawan Solo, dan Jembatan Cokro di Jalan HOS Cokroaminoto. Alasan Bupati Jember, Faida, perbaikan itu dilakukan lantaran ketiga jembatan itu...

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Pemkab Blitar Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi

Guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dan kerugian terhadap keuangan negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi pencegahan korupsi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Acara yang digelar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa (16/10/2018), dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Sekda Pemkab Blitar Totok Subihandono Forkopimda Kabupaten Blitar, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar, jajaran Kepala OPD Pemkab Blitar,...

RAPBD Kabupaten Jember TA 2019 Prioritaskan Hibah dan Pariwisata

Rancangan APBD tahun anggaran 2019 Kabupaten Jember diproyeksikan akan menaikkan anggaran hibah kepada masyarakat. “Ini hanya pengelompokan nomenklatur saja,” ujar Bupati Jember dr. Faida usai penyampaian nota pengantar RAPBD 2010 di Gedung DPRD Jember, Senin (15/10) kemarin. Menurut Faida, dana hibah tahun sebelumnya (2018) tidak semuanya terealisasi. Sebagian besar hibah bansos tersebut dialihkan kepada belanja langsung. “Misalnya, semula pengajuan bantuan melalui dewan...

Komite IV DPD RI – BPK Bahas Revisi UU BPK

Komite IV DPD RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengadakan rapat kerja terbuka membahas revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Salah satu usulan dari BPK dalam rapat tersebut agar ada pasal yang mengatur dua dari sembilan anggota BPK berasal dari internal BPK dalam revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komite...

Sayembara Desain Info Grafis

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK menyelenggarakan Sayembara Desain Info Grafis 2018, bagi masyarakat umum/mahasiswa dan pelajar (SLTP/SLTA). Peserta diundang untuk mengirimkan karyanya (info grafis) yang berisi informasi tentang BPK. Sebagai sumber (bahan) untuk info grafis, dapat diperoleh dari website resmi BPK. Untuk informasi lebih lanjut tentang Kriteria Peserta, Ketentuan dan Syarat Sayembara, Ketentuan Desain Info...

Banyak Tak Valid, Data Potensi Pajak Retribusi Kota Batu Harus Diperbaiki

Pemerintah Kota Batu segera melakukan perbaikan data potensi pajak dan retribusi yang saat ini belum valid. Untuk itu, akan diambil langkah tegas dengan membuat kajian serta memperbaiki Manajemen Retribusi Daerah. Hal ini ditegaskan Walikota Batu, Dewanti Rumpoko dalam Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian RAPBD Kota Batu 2019 di gedung DPRD Kota Batu, Senin...

Tahun Ini, Pemkab Bojonegoro Alokasikan Rp 80 Miliar untuk Jembatan

Guna meningkatkan laju perekomian, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, pada tahun tahun 2018 mengalokasikan anggaran Rp 80 miliar APBD untuk merehabilitasi infrastruktur utamanya jembatan. Saat ini ada 55 titik jembatan lama dan baru tengah dikerjakan di seantero wilayah Bojonegoro. Menurut Kasi Jembatan DPU Bina Marga dan Penataan Ruang, Chusaivi Ivan, (14/10), alokasi anggaran...

Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan III-2018

Pada periode Juli s.d. September 2018, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 1 (satu) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan III-2018

Pada periode Juli s.d. September 2018, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 14 (empat belas) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:

Ribuan Aset Pemkot Kediri Proses Penghapusan

Kurang lebih 4000 barang aset Pemkot Kediri akan dilakukan penghapusan. Melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang penghapusan aset ini sudah mulai diproses. Tim dari KPKNL Malang melakukan survey lapangan selama tiga hari yakni mulai tanggal 10 hingga 12 Oktober. Aset yang bakal ini dihapus barang milik...

Belum Selesaikan Persyaratan PI, Pemkab Sampang Terancam Kehilangan PAD Miliaran Rupiah

Pemerintah Kabupaten Sampang, terancam kehilangan kesempatan pengelolaan Participating Interest (PI) 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi Ketapang Kabupaten Sampang. Pihak Pemkab Sampang dan BUMD yang ditunjuk sampai saat ini belum melengkapi syarat administrasi keikutsertaan PI padahal deadline di akhir tahun ini. Kesempatan pengelolaan PI tersebut, berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur pada Bupati Sampang tahun 2017 lalu nomor 539/21322/021.2/2017....

Pendapatan BPHTB Kota Surabaya Masih 65 Persen

Capaian penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ternyata tidak semulus pajak bumi dan bangunan (PBB). Hingga akhir September lalu, capaian pendapatan PBB sudah menembus RP 1,118 triliun (106,11 persen), sedangkan BPHTB hanya Rp 768 miliar (65 persen). Pendapatan pemkot dari pajak daerah memang didominasi dua pos pendapatan itu. Jika keduanya ditotal, jumlah pendapatan mencapai Rp 2,2 triliun....

Komisi D DPRD Surabaya Nilai Penggunaan DBHCT Tak Sesuai Peruntukan

Komisi D DPRD Kota Surabaya dalam hearing pembahasan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) bersama Bappeko Surabaya, Dinas Kesehatan, dan juga Badan Pengelola Pendapatan Daerah Surabaya, Selasa (8/10) menjadi sorotan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana. Pasalnya menurut Agustin, Pemkot Surabaya hanya sedikit menyalurkan anggaran cukai dan pajak rokok untuk sosialisasi pencegahan konsumsi rokok untuk anak di bawah umur. ”Padahal...

Serapan Anggaran Rendah, Pemkot Batu Segera Bentuk Tim Terpadu

Dari 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota (pemkot) Batu, 6 OPD di antaranya mendapatkan evaluasi di pekan ini. Karena memasuki triwulan IV ini mereka memiliki serapan anggaran sangat rendah dalam pemanfaatan APBD Kota Batu 2018. Untuk mengatasi hal ini, Pemkot akan segera membentuk Tim Perpadu. Saat ini, tercatat sisa uang kas daerah di Pemkot Batu yang...

Tingkatkan Fungsi Unit Pengadaan Barang dan Jasa Setara Biro

Aturan Kemendagri terkait klasifikasi perangkat daerah berimbas tidak hanya pada rasionalisasi jumlah UPT dan cabang dinas. Selain itu, perubahan fungsi juga dilakukan. Salah satunya peningkatan fungsi unit layanan pengandaan dari semula UPT menjadi setara biro. Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Yuswanto menjelaskan, peningkatan fungsi unit kerja pengadaan ini didasari Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan...

Ribuan GTT/PTT Malang Terima Kenaikan Honor 100 Persen

Pemkab Malang memberikan solusi kepada tenaga honorer berstatus Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan cara menaikkan insentif kepada GTT/PTT sebesar 100 persen. Kenaikan insetif itu untuk meringankan kekecewaan para tenaga honorer karena sebelumnya, pemerintah pusat membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada akhir bulan September 2018, namun bagi tenaga honorer yang usianya di atas 35...

Pemkab Lamongan Anggarkan Belasan Backhoe untuk Embung Rakyat

Pemkab Lamongan memilih menggunakan APBD tahun ini guna pengadaan 14 unit backhoe. Belasan alat berat ini menjadi bagian dari pencanangan program pengerukan 1.000 embung. Pengadaan backhoe ini merupakan respon dari tingginya animo masyarakat atas program pengerukan embung yang menjadi harapan masyarakat akan air bersih selama kemarau. Berdasar laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Khusnul Yaqin, saat ini sudah ada 172...

Korupsi Bansos Ternak Jember 2015 – Tidak Berhenti pada Ketua DPRD

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Sunarta menegaskan bahwa pengusutan kasus korupsi dana hibah bantuan ternak di Jember pada 2015, tidak akan berhenti. Juga setelah Selasa (2/10) lalu, jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menuntut Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni, tiga bulan penjara. Selain itu, Thoif yang diduga terlibat dalam kasus ini, dituntut membayar denda Rp 100...

BPJS Menunggak Rp 20 Miliar di RSUD Magetan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikabarkan menunggak klaim yang diajukan RSUD dr Sayidiman Magetan atas pelayanan kesehatan peserta BPJS. Dan besar tunggakan BPJS ke RSUD itu mencapai Rp 20 miliar selama empat bulan terakhir. Akibatnya, operasional RSUD Sayidiman sangat terganggu lantaran anggaran untuk pengadaan obat dan gaji tenaga medis nyanthol di BPJS. "Saya rasa tunggakan BPJS terjadi di semua RS secara...

Macetnya Dana Bergulir Koperasi Penyumbang Sampang Tak Bisa Lepas Status WDP

Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, tidak mampu menyandang status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga, masih saja berkutat pada status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ternyata, salah satunya penyebabnya adalah macetnya Penata usahaan investasi non permanen, dana begulir dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja setempat dengan nilai anggaran sebesar Rp 3,9 miliar. Sekjen Jaringan Kawal...

Pencairan BOS Triwulan III Masuk Awal Triwulan IV, Dindik Anggap Wajar

Angin segar tengah meliputi SD/SMP di Jawa Timur khususnya kota Surabaya. Pasalnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan III yang ditunggu-tunggu tiga bulan terakhir ini, akhirnya bisa dirasakan di rekening masing-masing sekolah Selasa (3/10). Sehingga bisa disebut dana BOS diterima sekolah memasuki triwulan IV. Sebelumnya, selama menunggu masa pencairan dana BOS, pihak sekolah harus menutupi pembiayaan operasional sekolah yang mengandalkan dana...

Bimtek Stop Dulu, Ganti Kunker

Anggota DPRD Surabaya terancam mengembalikan uang kontribusi bimbingan teknis (bimtek). Masalah itu jadi perbincangan di internal dewan, baik di fraksi maupun komisi. Masalah muncul saat dewan membahas revisi tata tertib (tatib) DPRD Surabaya Senin (1/10). Tatib tersebut harus direvisi karena ada aturan baru di PP Nomor 12 Tahun 2018. Pada Pasal 86, dijabarkan soal penyelenggaraan bimtek. Kesimpulannya, APBD Surabaya tidak...

Rehab dan Pengadaan Prasarana Pendidikan, Pemkab Probolinggo Siapkan Anggaran Rp 10,753 M

Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus memacu kinerja pelayanan pendidikan agar satuan pendidikan memiliki kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta didik. Peningkatan kinerja pelayanan pendidikan ini diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu yang telah disiapkan dalam tahun anggaran 2018 ini, adalah penyediaan anggaran senilai Rp 10.753.499.000,- khusus untuk peningkatan kualitas infrastruktur...

BPK Ungkap Permasalahan yang Mengakibatkan Kerugian Senilai Rp 2,34 Triliun

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 merupakan ikhtisar dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 120 LHP pada pemerintah pusat, 542 LHP pada pemerintah daerah, serta 38 LHP BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, 7600 LHP tersebut terdiri atas 652 LHP keuangan, 12 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu. Hal ini disampaikan...

Anggota DPRD Kota Surabaya Kelimpungan Terancam Kembalikan Uang

Bisa jadi kepala anggota DPRD Surabaya yang ikut bimtek pusing tujuh keliling. Bukan untuk urusan Bimtek 2010 yang kini masih dalam proses. Melainkan untuk anggaran bimtek tahun ini. Mereka terancam mengembalikan uang kontribusi yang telanjur diterima untuk bimtek tahun ini. Kali ini yang menjadi ganjalan adalah Perubahan PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten. PP...

Kapasitas Aparatur Desa Jadi Perhatian Pemprov

Keberhasilan Jatim dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan dipilihnya Jatim sebagai salah satu narasumber dalam Seminar Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Jatim Dr Ir Heru Tjahjono memaparkan sejumlah strategi Jatim dalam melakukan pembinaan. Pihaknya menjelaskan, di Jatim terdapat 666 kecamatan dengan 8.501 desa/kelurahan dengan...

Lima Kali Berturut-turut Raih Opini WTP, Bupati Jombang : Ini Harus Terus Dipertahankan

Kinerja menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2017 dinilai sangat baik dan memuaskan oleh Kementerian Keuangan RI. Melalui Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, Kementerian Keuangan RI menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah termasuk Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab atas prestasinya dalam menyajikan laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prosesi penyerahan penghargaan tersebut digelar di Gedung...

Pasca Dikritik, PAK Kota Batu 2018 Ditetapkan

Setelah menuai banyak kritikan atas keterlambatan proses penyusunannya, akhirnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2018 Kota Batu ditetapkan Dewan dan Pemkot dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu, Jumat (28/9) malam. Total anggaran dalam P-APBD ini yakni Rp 138 miliar yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program yang harus segera direalisasikan di tahun 2018 ini. “Ini merupakan program-program prioritas yang...

Kemenkeu Apresiasi Langkah Pakde Karwo Dirikan Tim URC

Kementerian Keuangan RI telah mengumumkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 untuk pemprov dan kabupaten/kota se-Jatim. Dari 39 LKPD yang dilaporkan, tinggal dua daerah penerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kedua daerah tersebut ialah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Sampang. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, dari dua daerah yang menerima WDP tersebut, salah satunya mengalami penurunan predikat. Hal tersebut...

Bupati Gresik Minta OPD Jaga Kinerja

Disiplin penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci sukses. Untuk kali ketiga, Pemkab Gresik meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan penyimpangan anggaran ditekan. Salah satu metodenya mewajibkan setiap OPD melaporkan dan membeberkan anggaran sebelum digunakan. Paparan dan analisis anggaran dilakukan dengan sangat teliti. Satu per satu di-petani. Semua kepala OPD dimintai paparan. Kepentingan...

DPRD Kota Blitar Tetapkan Perubahan APBD Tahun 2018

Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan Perubahan APBD Kota Blitar tahun 2018, akhirnya DPRD Kota Blitar menetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2018, Kamis (27/9) kemarin. Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto mengatakan pada Perubahan APBD 2018 tersebut ada pergeseran-pergeseran anggaran, baik penambahan maupun pengurangan, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang. “Akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan...

Nilai Capai Rp 5 Triliun, Sutiaji-Sofyan Edi Didesak Selesaikan Aset Bermasalah di Kota Malang

Masa awal jabatan Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mesti merunut warisan-warisan persoalan yang ditinggalkan periode kepemimpinan sebelumnya. Malang Corruption Watch (MCW) bersama dengan warga Kota Malang juga mendesak adanya penyelesaian. Salah satunya terkait aset daerah. Badan Pekerja MCW M. Ardan mengungkapkan, sebagai pejabat yang merupakan petahana, Sutiaji diharapkan sudah mengetahui titik-titik persoalan dan...

Pasar Hewan Terpadu Tulungagung Sudah Rusak, Padahal Belum Secara Resmi Difungsikan

Sebuah bangunan warna merah terlihat mencolok di tengah hamparan sawah di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol. Bangunan ini adalah Pasar Hewan Terpadu, menggantikan pasar hewan lama di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu. Sayangnya, sebelum secara resmi difungsikan, bangunan pasar mulai rusak. Tangga menuju kantor pasar retak dan amblas. Ubin yang dipasang sudah retak dan terkesan berkualitas buruk. Selain itu, lis pada atap terkesan...

Wabup Optimistis Pembangunan Tuban Sport Center Akan Selesai Sesuai Jadwal

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., bersama beberapa OPD terkait, kembali meninjau pembangunan stadion di Kompleks Tuban Sport Center (TSC), kelurahan Gedongombo, Semanding, Rabu (26/09/2018). Wabup menyampaikan, pada minggu ke-24 (17-23 September) progress pembangunan mencapai 62,64 persen dari target 66,98 persen. Artinya, terjadi keterlambatan pembangunan sebesar 4,3...

Pengesahan PAK Situbondo Telat, Junaidi Lapor KPK

Keterlambatan pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018 oleh DPRD Situbondo, dipersoalkan Junaidi, seorang aktivis LSM Gempur. Dalam demo tunggal di depan kantor DPRD setempat, Selasa (25/9), Junaidi juga mengkritik kinerja anggota dewan yang ditudingnya menghabiskan anggaran dan mengklaim sudah melapor ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tampil percaya diri dengan kopiah tinggi, Junaidi mendesak anggota DPRD segera mengesahkan PAK yang disetujui saat...

Anggota V BPK Saksikan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Sidoarjo, 12 September 2018 - Tarian penyambutan Ning Tunjungan yang ditampilkan oleh penari dari Sanggar Tari Kalimas Kota Surabaya mengawali acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sertijab menandai pucuk pimpinan tertinggi di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur resmi berganti dari Novian Herodwijanto kepada Harry Purwaka. Sebelumnya, Harry Purwaka telah dilantik menjadi Kepala Perwakilan BPK...

Sutiaji-Edi Hadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Malang

Paripuna perdana diikuti oleh pasangan Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko, sehari setelah keduanya dilantik sebagai pimpinan kota Malang. Sutaji dan Edi datang secara bersamaan di gedung DPRD Kota Malang, Selasa (25/9) kemarin. Pada sidang paripurna tersebut, terungkap jika capaian belanja langsung Pemerintah Kota Malang di tahun anggaran 2018 sentuh angka 60 persen. Angka tersebut...

19 Sertifikat Lahan SD-SLTP di Kota Mojokerto Rampung, 15 Lagi dalam Proses

Kerja keras dilakukan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto untuk mendapatkan legalitas 42 aset Pemkot Mojokerto berupa lahan Gedung SDN dan SMPN membuahkan hasil. Badan Pertanahan Nasional (BPN) meloloskan sebanyak 19 dari 34 sertifikat tanah SD – SLTP Negeri di Kota Mojokerto yang dimohonkan Dinas Pendidikan (Dispendik) bekerjasama dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKA) Kota Mojokerto. Penyerahan legalitas aset...

Dana BOP Antar PNS Dinas Pendidikan Jember ke Penjara

Penelusuran kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD tahun 2017, membawa seorang PNS di lingkungan Pemkab Jember ke jeruji besi, Senin (24/9). Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menahan Hery Yudi, seorang kepala bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jember, atas sangkaan penyalahgunaan wewenang hingga terjadi kerugian negara sekitar Rp 248 juta. Jaksa menahan Hery Yudi selaku mantan Kepala...

Tahun 2019, Pemkab Bondowoso Naikkan Honor Guru PAUD

Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bondowoso, berencana akan menaikkan honor guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) pada 2019 mendatang. Dari Rp 150 ribu menjadi Rp 250 ribu per bulan. Plt. Bupati Karna Suswandi, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bondowoso pekan lalu menuturkan, kenaikan itu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kenaikan honor Guru PAUD ini juga sudah dianggarkan di APBD 2019. Hal...

Masih Ditangani KPK, Pemkot Blitar Tak Berani Anggarkan Pembangunan SMPN 3

Tersangkut dalam kasus yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), proyek pembangunan SMPN 3 belum bisa dianggarkan Pemkot Blitar dalam PAK APBD 2018. Saat ini KPK memang sedang menangani dugaan kasus suap terkait pembangunan SMPN 3 yang melibatkan Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar. Hingga saat ini, KPK belum mengeluarkan rekomendasi agar proyek ini bisa diteruskan. Wakil Wali Kota Blitar, Santoso...

Penerimaan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 66 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2018, BPK RI membuka kesempatan kepada WNI, pria dan wanita, berpendidikan Sarjana (S-1 dan D III) untuk diangkat sebagai CPNS untuk ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan...

Pemprov Hapuskan Denda Pajak BBNKB

Pemprov Jatim kembali memberikan pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, Pemprov juga memberikan pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya. Dari kedua jenis keringanan yang diluncurkan tersebut, Pemprov Jatim menargetkan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 194 miliar. Kepala Badan Pendapatan Jatim Boedi Prijo Soeprajitno menuturkan, keringanan ini diberikan dalam rangka...

Dugaan Kerugian Rp 4 Miliar, Kejaksaan Kejar Penetapan Tersangka Jasmas Kota Surabaya

Penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah Jaring Apsirasi Masyarakat (Jasmas) pada 2017 masih berkutat pada penantian perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, dari perhitungan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ditemukan dugaan kerugian negara Rp 4 miliar dari kasus ini. Sayangnya penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK. Hal itu dibenarkan...

Penyaluran DBH Migas ke Daerah Sebesar 70 Persen

Penerimaan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) terhadap daerah penghasil sebesar 70 persen. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kuangan nomor 112 tahun 2017, perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Herry Sudjarwo mengatakan, adanya perubahan peraturan tentang pengelolaan transfer...

Rekanan Duga Barjas Pemkab Sampang Tak Profesional

Salah satu peserta lelang proyek peningkatan jembatan di ruas jalan Kabupaten tepatnya di Desa Ombul-Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kamis (13/9/2018), mendatangi ruang kerja kantor sekertariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat bagian barang dan Jasa (Barjas). Nur Hasan yang menjabat sebagai Direktur CV peserta lelang itu kepada awak media mengatakan, kedatangannya ke Barjas tidak lain hanya untuk melakukan klarifikasi mengenai tender proyek...

Penyelidikan Wali Kota Pasuruan Distop

Proses penyelidikan atas dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Kecamatan Panggungrejo tahun 2017, mendadak dihentikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Kamis (13/9). Penyidik kejari memutuskan tidak menaikkan status penyelidikan yang menyeret nama Wali Kota Pasuruan, Setiyono, ke tahap penyidikan karena potensi kerugian negara tidak terjadi. Keputusan kejari menghentikan pada tahap penyelidikan, pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan puldata (pengumpulan data)...

Kejari Tulungagung Siapkan Empat JPU untuk Kaji Perkara Korupsi Kades Suprapto

Tersangka kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015 dan 2016, Suprapto, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung, Rabu (12/9) siang. Dengan pelimpahan ini, status kades Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut itu, berubah dari tahanan Polres Tulungagung menjadi tahanan Kejari Tulungagung. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tulungagung, Iptu Andik Prasetyo menyebutkan, penyidik kejaksaan menyatakan perkara Suprapto...

Baru Enam Tempat Wisata Masuk Aset Daerah Kabupaten Sampang

Menurut Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya, Pariwisata (Disporabudpar) Sampang, baru 6 lokasi wisata yang masuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kabupaten Sampang. Dari 6 lokasi wisata yang masuk, 2 tempat wisata di Kabupaten Sampang, hingga saat ini statusnya belum bersertifikat, sedangkan untuk tempat wisata yang lain sudah dilakukan proses sertifikat. Kabid Pengelolaan Aset, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan...

Masih Dianggarkan, Hibah Jasmas Surabaya Dikabarkan Bakal Distop

Pengesahan KUA PPAS PAK APBD 2018 Kota Surabaya diwarnai isu bakal tidak dicairkannya dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas). Meski sejumlah anggota Banggar menolak membenarkan isu tersebut, namun sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya pencairan anggaran hibah Jasmas pada keputusan Wali Kota Surabaya. Anggota Banggar Vincensius menyebut, sampai dengan rapat Banggar dan Banmus terakhir, dirinya memastikan anggaran hibah Jasmas masih tercantum. Nilainya,...

Pemkot Surabaya Pertegas Status Tanah Taman Remaja Surabaya

Sudah dua pekan Taman Remaja Surabaya (TRS) disegel Pemkot Surabaya. Namun, hingga kini belum ada kejelasan status tanah taman hiburan legendaris di Surabaya itu. Pemkot masih menunggu hasil pemeriksaan Bareskrim dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) setelah menyerahkan dokumen terkait status tanah di Jalan Kusuma Bangsa tersebut. Ada perbedaan antara dokumen perjanjian yang dipegang pemkot dan pengelola TRS, yakni PT STAR....

Progres Pembangunan Tuban Sport Center Sudah 51 Persen

Setelah melewati pengerjaan selama 22 minggu, pengerjaan proyek pembangunan Tuban Sport Centre (TSC) mengalami progres mencapai 51 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Udiksa, Site Manager PT Widya Satriya perusahaan yang mengerjakan Proyek TSC, kalau saat ini progres pada pembangunan stadion Bumi Wali Tuban terkait kerangka bangunan sudah hampir usai. “Alhamdulillah, 901 tiang pancang sudah terpasang semua, karena yang paling lama pemasangan...

Kasus Bimtek – Anggota DPRD Surabaya Mulai Was-Was

Dugaan korupsi bimbingan teknis (bimtek) muncul lagi menjelang pemilihan legislatif (pileg) 2019. Seluruh anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014 diperiksa polisi mulai 2011 hingga Agustus tahun ini. Kini yang merasa tidak bersalah pun ikut-ikutan waswas. Takut kasus tersebut melebar ke mana-mana. Termasuk memengaruhi persepsi publik dalam pileg 2019. Sejumlah anggota dewan periode 2009-2014 tersebut hingga kini masih aktif. Mereka kembali mencalonkan...

Sidak Proyek Pasar Tumpang, Kadis DPKPCK Kabupaten Malang Selesaikan Keluhan Pedagang

Inspeksi mendadak Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Wahyu Hidayat pada pembangunan proyek Pasar Tumpang, Selasa (11/9), membuktikan keluhan pedagang atas keamanan proyek tersebut. Wahyu Hidayat menemui tidak adanya Polynet atau jaring pengaman pada bangunan di lantai dua pasar setempat yang membuat pedagang dan pengunjung resah karena takut tertimpa material bangunan. “Kami melakukan sidak pembangunan Pasar Tumpang Tahap VII...

Gubernur Targetkan Semua Daerah Raih WTP di 2019

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menargetkan 38 pemerintah kabupaten/kota bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2019. Target tersebut diyakini bisa tercapai karena pada tahun ini sebanyak 35 daerah telah meraih WTP. “Pada 2018 ini, berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017, sebanyak 35 kabupaten dan kota sudah meraih meraih WTP. Oleh sebab itu, sisanya diharapkan pada 2019 bisa meraih WTP...

Tidak Akan Seperti Kasus DPRD Malang

Sejumlah temuan dari pengumpulan bukti dan keterangan penyidikan kasus dugaan korupsi pada program bimbingan teknis (bimtek) DPRD Surabaya periode 2009-2014 mulai disusun polisi. Hasilnya menguatkan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Sangat mungkin yang menjadi tersangka nanti tidak masal seperti dalam kasus DPRD Malang. Tapi, ada yang menjadi tersangka dan ada yang tidak. Sebab, polisi tidak menemukan...

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Sidoarjo – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan pada Rabu, 12 September 2018. Kepala Perwakilan sebelumnya, Novian Herodwijanto S.E., M.M, Ak, CA., yang menjabat sejak Februari 2016 digantikan oleh Harry Purwaka S.E., MSF., Ak., CA, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Acara dilaksanakan mulai pukul 09.00...

Sambut Idul Adha, Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Sembelih Hewan Qurban

Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah yang jatuh pada Rabu, 22 Agustus 2018, pegawai muslim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan prosesi penyembelihan dan pembagian daging hewan qurban. Penyembelihan dilaksanakan sehari setelah Hari Raya Idul Adha, yaitu pada Kamis, 23 Agustus 2018. Penyembelihan hewan qurban merupakan kegiatan rutinitas tahunan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka memfasilitasi...

Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke-73, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Upacara Bendera

Sidoarjo, 17 Agustus 2018 - Seiring usia Republik Indonesia yang ke-73, BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus mengambil peran strategis untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. BPK berperan penting untuk memastikan program-program prioritas pembangunan nasional telah direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam upacara bendera memperingati Hari Ulang...

Semarak HUT Kemerdekaan RI di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar serangkaian kegiatan perlombaan. Selain menyemarakkan peringatan kemerdekaan, perlombaan juga bertujuan sebagai ajang rekreasi dari berbagai rutinitas pekerjaan kantor sehari-hari. Perlombaan diselenggarakan pada Kamis s.d. Jum'at, 9 s.d. 10 Agustus 2018 dengan peserta meliputi tim Sekretariat, tim Subauditorat Jatim I, tim Subauditorat Jatim II, tim Subauditorat Jatim III, dan...

Wajah Baru Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Setelah menjaring berbagai masukan dari pegawai dalam Sosialiasi Perpustakaan pada Maret 2018, Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bertransformasi dengan tampilan dan layanan yang baru. Penataan ruang baca yang baru didesain agar pengunjung perpustakaan betah berlama-lama memanfaatkan ruang perpustakaan untuk membaca maupun berdiskusi. Koleksi buku perpustakaan juga disusun dengan penataan yang memudahkan pengunjung mencari buku yang dicari. Seiring dengan selesainya penataan...

Potensi Sumber Payung Bisa Atasi Kekeringan di Sampang

Potensi Sumber Payung, di Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, merupakan sumber air besar yang diharapkan bisa mengatasi kebutuhan air bersih di tiga Kecamatan di Kabupaten Sampang. Potensi Sumber Payung dan debit airnya besar 162 liter per detik, namun sejak tahun 2014, belum bisa berfungsi sesuai target untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat yang berada di tiga Kecamatan Ketapang, Robatal,...

Pekan Depan Kirim ke KPK – Perkembangan Penyidikan Kasus Bimtek DPRD Surabaya

Setelah terkatung-katung bertahun-tahun, ujung penyidikan kasus bimtek bakal segera terlihat. Penyidik Polrestabes Surabaya sudah merampungkan rekomendasi tambahan dari KPK dan segera mengirimkan hasilnya pekan depan. Belum ada tersangka dalam kasus itu. Namun, polisi menemukan indikasi bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan secara umum. "Terakhir, minggu lalu kami memeriksa anggota dewan periode 2009-2014," kata Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran. Sudamiran...

Dugaan Penyelewengan Hibah Pemkot Madiun, Dana Rp 2,3 Miliar Catut 17 Orang

Penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan uang negara secara bersamaan membuat sibuk Kejaksaan Negeri (kejari) baik di Kota maupun Kabupaten Madiun. Sebanyak 17 orang sejauh ini sudah dipanggil Kejari Kota Madiun untuk diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi dana hibah Rp 2,3 miliar dari Pemkot Madiun kepada Politeknik Negeri Madiun (PNM) tahun 2014. Penyidik kejari mengendus adanya penyelewengan dana hibah itu oleh pihak...

Status Setiyono Segera Ditentukan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Kantor Kecamatan

Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan terkait dugaan korupsi pengadaan kantor Kecamatan Panggungrejo pada 2016, akan segera menentukan status Wali Kota Pasuruan, Setiyono. Karena kejari siap menyimpulkan hasil penyelidikan yang dilakukan selama ini, untuk menentukan apakah ada unsur korupsi atau tidak. Informasinya, dalam pekan ini kejari akan menyampaikan hasil pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan puldata (pengumpulan data) itu. Kasi Pidsus...

Pemkab Jember Sosialisasikan Pelaporan BPHTB Berbasis Online

Mempermudah pelayanan, Pemkab Jember menyosialisasikan sistem pelaporan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara online berbasis website: E-BPHTB. Sosialisasi yang digelar di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, diikuti oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten (PPATK) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) se-Kabupaten Jember. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Suyanto, S.H mengatakan, sosialisasi bertujuan memberikan pengetahuan...

E-Tax Dongkrak Pendapatan Banyuwangi Sampai 200 Persen

Selama tiga bulan terakhir, Pemkab Banyuwangi menerapkan pemasangan e-tax di banyak rumah makan dan restoran. Hasilnya ternyata efektif, karena pemasukan dari sektor pajak ini meningkat hingga 200 persen. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, M.Y Bramuda mengatakan, Selasa (4/9), penerapan e-tax membuahkan hasil karena ada peningkatan pajak secara signifikan. “Pengusaha restoran dan warung makan yang menggunakan e-tax sudah meningkat sekitar 50 persen....

Kelebihan Rp 2,9 Miliar Pengadaan Lahan Kantor Kecamatan Panggungrejo Sudah Dikembalikan

Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengembalian kelebihan harga Rp 2,9 miliar terhadap proses pengadaan lahan Kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan telah dilaksanakan. Plt Inspektur Kota Pasuruan, H Bahrul Ulum menyampaikan pihaknya sudah menerima pelaporan pelunasan kelebihan harga itu. Sedangkan pengembaliannya, dilakukan secara bertahap atau mengangsur. Sejak BPK melayangkan rekomendasi, Pemkot Pasuruan menjawabnya dengan menyusun surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM),...

Lelang Bermasalah, Komisi III DPRD Sampang Panggil Barjas

Retender lelang 6 kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Pemerintah Kabupaten Sampang menuai masalah. Bahkan Komisi III DPRD Sampang memanggil Kepala DPUPR, Kepala Bagian, Barang dan Jasa (Barjas) dan Pokja Lelang untuk meminta penjelasan. Pemanggilan Komisi III DPRD Sampang, terhadap pihak terkait tender ulang, hanya dihadiri Kabag Barjas dan pokja-pokja lelang saja dan berlangsung tertutup di aula...

Pemkab Tulungagung Kalah Gugatan dan Wajib Bayar Tanah SMPN 1 Kauman

Pemkab Tulungagung harus membayar uang pengganti tanah yang ditempati SMPN 1 Kauman senilai Rp 6,105 miliar setelah kalah dalam gugatan melawan Koperasi Batik Tulungagung (BTA). Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan dengan nomor 1644K/PDT/2017. Jika Pemkab tidak membayar, maka SMP yang ada di Jl Soekarno-Hatta Kecamatan Kauman itu akan dieksekusi. Tanah yang menjadi sengketa kedua pihak seluas sekitar 5.700 m2 atau...

DPRD Kota Surabaya Khawatir Jadi Temuan BPK – Pencairan Gaji Ke-13 yang Tertahan

Surabaya - Pemkot belum mencairkan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) hingga September. Padahal, pemerintah pusat menginstruksikan gaji itu cair pekan pertama Juli. Setelah diteliti, dewan pun mendapati bahwa gaji PNS sebenarnya sudah dimasukkan APBD. "Tunggu apa. Alasan pemkot menunda itu mengada-ada," ujar anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti. Dana gaji tersebut sudah masuk ke APBD. Sebab, di pedoman...

Pemkot Segel Taman Remaja Surabaya

Banyak warga yang balik kucing saat mengunjungi Taman Remaja Surabaya (TRS) kemarin (1/9). Mereka tidak tahu soal penutupan wahana rekreasi itu untuk sementara. Garis dan papan segel milik satpol PP Kota Surabaya tergantung di pintu masuk tempat hiburan tersebut. Keduanya dipasang pada Jumat malam (31/8). ''Nggak tahu kalau TRS ditutup. Kok tumben ya?'' ujar Amalia Puspitasari, pengunjung asal Krembangan. Selama...

Wali Kota Pasuruan Disenggol Dugaan Korupsi Karena Buat 2 SK dalam Sehari

Pembuatan dua SK (surat keputusan) secara cepat dalam sehari untuk mempercepat pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo pada 2016 silam mulai menyenggol Wali Kota Pasuruan, Setiyono. Karena dua SK itu pula, Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Pasuruan melaporkan Setiyono ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gabungan organisasi melaporkan Setiyono atas dugaan keterlibatan dalam pengadaan tanah Kantor Kecamatan Panggungrejo. Informasi awal, Kompak...

Bahas Polemik Taman Remaja, Risma Gandeng BPK dan Bareskrim

Polemik pengelolaan Taman Remaja Surabaya PT Star dengan Pemkot Surabaya terus bergulir. Bareskrim Mabes Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) gelar pertemuan tertutup dengan Wali Kota Tri Rismaharini, ada apa? Informasi yang dihimpun, masing-masing instansi yang melakukan audensi dengan Risma berjumlah 2 orang BPK dan 2 anggota Bareskrim Mabes Polri. Mereka melakukan pertemuan tertutup di ruang kerja wali kota. Sayangnya tidak...

Program Sunset Policy Kota Malang Jadi Percontohan Nasional

Program Sunset Policy hingga dua edisi (tahun 2016 dan 2017), Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan RI. Mewakili Pemkot Malang, BP2D diundang untuk hadir sebagai narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang praktik pengampunan dan pengurangan sanksi administrasi pajak daerah yang digelar pihak kementerian di Ruang Rapat Maluku - Ditjen Perimbangan Keuangan, Gedung...

TDUP Dicabut, Operasi Taman Remaja Surabaya Mandek

Nasib Taman Remaja Surabaya (TRS) semakin terkatung-katung. Perbedaan dokumen perjanjian penggunaan tanah yang dipegang pemkot dan pengelola belum mendapat titik temu. Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) dicabut di tengah jalan. Pemkot meminta pengawalan Bareskrim dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menuntaskan permasalahan dengan PT Sarana Taruna Aneka Ria (STAR) sebagai pengelola. Pertemuan dengan Bareskrim dan BPK berlangsung di balai kota...

DPRD Gresik Targetkan Tahun Depan PBB Naik Rp 3 Miliar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi andalan pemerintah dalam menjalankan pembangunan daerah. Maka dewan terus menggenjot agat Pemkab Gresik lebih giat bekerja, salah satunya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di tahun depan ditarget Rp 112 miliar. Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Mohammad Syafi’ AM, target PBB sebesar Rp 112 miliar. Sudah dihitung dengan detail dalam rapat-rapat bersama, di tahun...

Diprotes BPK, Pembenahan Jalan Prioritas di Kabupaten Malang Dimulai

Belum lama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melontarkan protes terhadap jalanan yang dinilai kurang mulus di Kabupaten Malang. BPK pun menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Malang segera mengirimkan proposal pengajuan ke Kementerian PUPR untuk memperoleh dana hibah. Menanggapi itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Romdhoni menyampaikan, pengajuan bantuan terhadap Kementerian PUPR saat ini sedang diproses. Setelah rampung, akan ada...

Siap Terima Penurunan PAD, Pemkab Lamongan Serius Hapus Iklan Rokok Demi Layak Anak

Pemkab Lamongan serius untuk menjadikan kotanya benar-benar layak anak. Salah satunya dengan mulai meniadakan pemasangan iklan rokok. Saat menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (28/8), Bupati Fadeli menegaskan penghapusan iklan rokok di wilayah Lamongan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Fadeli juga menegaskan pihak Pemkab...

97,27 Persen Korupsi Dana Desa Oleh Kades dan Istri

Dana Desa terus dikucurkan dan semakin besar jumlahnya. Korupsinya berlangsung. Dan ternyata, 97,27 persen pelaku korupsi adalah kades dan istrinya. Hal ini terungkap dalam acara Pembukaan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa bertema Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan) di Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Selasa (28/8/2018). Inspektur Pembantu Bidang Kesra Inspektorat Provinsi Jatim Yuni Sumarni saat memberikan pengarahan menyatakan, cukup banyak...

136 Proyek Fisik di Kabupaten Blitar Belum Terealisasi

Sebanyak 136 proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Blitar yang masuk pada paket proyek kecil belum ada yang terealisasi. Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Nanang Adi mengatakan, proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Blitar dibagi dalam dua jenis, yakni paket proyek besar dan paket proyek kecil. Lanjut Nanang, untuk paket proyek kecil di...

Pelebaran Jalan Mendesak, Pemkot Batu Anggarkan Rp 3,7 Miliar

Senin (27/8), sebuah alat berat terlihat beroperasi di Jl. Suropati, Kota Batu. Para operator alat berat tengah melakukan proses pelebaran jalan di kawasan tersebut. Pengerjaan pelebaran jalan ini masuk kategori mendesak mengingat jalan tersebut merupakan jalan utama menuju luar kota yang banyak dilalui bus, truk, dan angkutan umum. Dengan status mendesak ini maka Pemkot Batu menginginkan agar pengerjaan pelebaran ini...

Korupsi Dana Desa, Kades Segoromadu Kembalikan Uang Rp 19 Juta

Penyidik Polres Gresik segera menyerahkan berkas perkara korupsi di Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas. Kades Samsul Huda telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia baru mau mengembalikan uang Rp 19 juta di antara Rp 244 juta yang diduga dikorupsi. "Semua sudah rampung," ujar Kepala Unit Tipikor Satreskrim Polres Gresik Ipda Suparlan, Jum'at (24/8). Penyidik memeriksa total delapan saksi. Mulai perangkat desa, pekerja proyek,...

Lengkapi Fasilitas Pusat Kuliner A. Yani, Pemkot Blitar Gelontor Rp 1 Miliar

Pembangunan pusat kuliner di lahan bekas kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Jl A Yani, harus tuntas tahun ini. Apalagi, sudah ada gelontoran Rp 1 miliar untuk melanjutkan pembangunannya. Anggaran itu untuk melengkapi fasilitas, mulai saluran air, toilet, listrik, dan areal parkir serta menambah bangunan sejumlah kios di lokasi. Pekerja mulai membangun saluran air di sisi barat pusat kuliner, kios tambahan dan...

Percepatan Cetak KTP-El, Pemkab Jombang Siapkan Rp 3,5 Miliar

Anggaran sekitar Rp 3,5 Miliar yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD/PAK) Jombang tahun 2018 bakal digelontorkan untuk percepatan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, Ahmad Sjarifudin mengatakan hal tersebut saat diwawancarai sejumlah wartawan usai Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang,...

Penyelewengan Dana Jasmas DPRD Jatim Masuk Kejari Sidoarjo

Dugaan penyalahgunaan dana Jasmas DPRD Jatim tahun anggaran 2016-2017 yang disalurkan di Kabupaten Sidoarjo telah dilaporkan ke Kejari Sidoarjo. Dana hibah untuk usaha kecil, pengadaan, dan pekerjaan fisik yang laporannya terpisah. Menyangkut dana hibah nilainya senilai Rp 1,4 miliar yang diberikan kepada 16 Pokmas (Kelompok Masyarakat) dengan bantuan hibah senilai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Dana ini disalurkan...

Jembatan Sosro Dilogo Bojonegoro Dipastikan Selesai Akhir Desember

Mega proyek pembangunan Jembatan Sosro Dilogo yang menghubungkan antara Bojonegoro–Trucuk yang melintang di atas Sungai Bengawan Solo tinggal selangkah lagi bakal diselesaikan oleh Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 ini. Panjang jembatan Bojonegoro–Trucuk tersebut sepanjang 145 meter. Sementara lebar jembatan 9,75 meter. Sedangkan, tinggi jembatan mencapai 26 meter dari lantai jembatan. Sesuai proges awal pembangunan jembatan...

Minta Jalan Kabupaten Malang Dibenahi, BPK Janji Datang Lagi Bersama Dirjen Bina Marga

Anggota AKN IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil meminta jalanan di Kabupaten Malang dibenahi. Pernyataan itu dia sampaikan saat berkunjung ke Malang belum lama ini. Rizal menilai jalanan di beberapa titik mengalami kerusakan. "Dalam perjalanan dari Kota Malang menuju sini (Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang), saya merasa jalanan memang harus dibenahi," kata dia ketika berada di Tumpang...

Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2018

Pada periode April s.d. Juni 2018, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada enam responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:

Satu Anggota DPRD Jombang Bakal Dapat Dana Pokir Rp 300 Juta

Masa-masa tahun politik seperti menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang di dalamnya adalah Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang akan menikmati kembali Program Pokok Pikiran (Pokir) yang ter-cover dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Jombang tahun 2018 ini. Berdasarkan informasi yang didapat media, program ini pernah di-cover dari APBD...

Realisasi Pendapatan PBB-P2 Kabupaten Bojonegoro Capai Rp 16,4 Miliar

Realisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bojonegoro, baru mencapai Rp 16,4 miliar dari target senilai Rp 26 miliar sejak Januari sampai Agsutus 2018. ”Hingga Agustus, realisasi pendapatan PBB-P2 ini sebesar Rp 16,4 miliar,” ungkap Kasubid Penagihan dan Keberatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Eko Puji Wahyono, kemarin (22/8). Eko Puji Wahyono mengatakan, kendati menyisakan waktu empat bulan...

Disporabudpar Sampang Anggarkan Sarana Wisata Rp 2,1 Miliar

Tahun anggaran 2018 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang, menganggarkan Rp 2.173.748.000,00 untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di tiga lokasi. Sekretaris Disporabudpar Sampang Fadeli saat dikonfirmasi, membenarkan jika tahun ini menganggarkan Rp 2,1 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana tempat pariwisata, yakni lokasi Pantai Kera Nepa di Desa Batioh, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Air...

Pemkab Lamongan Ajukan Penambahan Target PAD 3,8 Persen

Dalam rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2018, Pemkab Lamongan mengajukan sejumlah penyesuaian. Di antaranya dengan menaikkan target Pendapatan Daerah sebesar 3,8 persen. Bupati Fadeli saat menyampaikan pengantar nota keuangan P-APBD 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (20/8), menguraikan postur anggaran di P-APBD 2018. Untuk Pendapatan Daerah, direncanakan naik 3,8 persen menjadi sebesar Rp 2.904.634.147.135. Kemudian Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 2.950.680.611.024,51, atau...

PAD Kabupaten Malang Didominasi Sektor Pajak

Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Malang pada bulan Agustus 2018 ini telah memperoleh setoran pajak daerah sebesar Rp 321,1 miliar. Sedangkan target setoran pajak pada tahun ini sebesar Rp 489,3 miliar yang merupakan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Menurut Kepala BPD Kabupaten Malang H Purnadi, Minggu (19/8), kepada wartawan, bahwa dari perolehan pajak di pertengahan Bulan Agustus ini, secara...

Polisi Periksa Istri Wawali Kota Madiun dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer Sekolah

Proses pemeriksaan puluhan saksi dalam dugaan korupsi pengadaan komputer untuk SD/SMP tahun 2016-2017, terkesan masih jalan di tempat. Tim Penyidik Unit Pidana Korupsi Polres Madiun Kota belum bisa menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi yang menelan anggaran belasan miliar di Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun tersebut. Sejauh ini sudah ada 24 pejabat yang menjalani pemeriksaan, mulai guru-guru, pejabat dindik, dan beberapa...

Optimalisasi UNBK, Dinas Pendidikan Jombang Dijatah Rp 11,55 Miliar

Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Jombang dipastikan mendapatkan dukungan anggaran yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD/PAK) Jombang tahun 2018 sebesar Rp 11,550 Miliar. Angka itu ditargetkan untuk pengadaan paket penunjang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, drg Budi Nugroho mengatakan hal tersebut saat...

Pemprov Jatim Alokasikan Anggaran Pendidikan 30,4 Persen

Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 30,40 persen dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2018. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat membacakan summary jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura...

Wabup Lepas Kapal Rp 39 Miliar Milik Pemkab Sumenep

Kapal Baru Milik Pemkab Sumenep, KMP Dharma Bahari Sumekar III diluncurkan oleh Wakil Bupati Sumenep, Ach Fauzi. Peluncuran itu dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Selasa (14/8). Dalam acara peluncuran kapal ketiga Pemkab ujung timur Pulau Madura tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumenep, Ach Fauzi, anggota Komisi V DPR RI, Bambang Harjo S, Kajari Sumenep, Panca Wahyudi Hariadi, Direktur Utama PT....

P-APBD Kabupaten Probolinggo Defisit Rp 174 Miliar

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018 memasuki tahap akhir. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wahid Nurrahman tersebut dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarsono. P-APBD Kabupaten Probolinggo defisit Rp 174 M. Secara keseluruhan fraksi-fraksi...

Plh Sampai Pelantikan Bupati Tulungagung Definitif, Nasib PAK 2018 Menggantung

Masa tugas pelaksana harian (Plh) Bupati Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM dipastikan sampai pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung definitif di minggu terakhir bulan September. Sementara KUA PPAS PAK 2018 dan Perubahan APBD 2018 harus ditandatangani oleh pejabat dengan level Pj Bupati karena Plh Bupati tidak mempunyai kewenangan untuk hal tersebut. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Setda Kabupaten...

Wakil Ketua DPRD Surabaya Pertanyakan Verifikasi Proposal Hibah

Belum ditentukan siapa yang salah di kasus hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016. Namun, kasus yang ditangani Kejari Tanjung Perak itu sudah menyeret nama pemimpin dan anggota DPRD Surabaya meski sementara ini status mereka masih saksi. Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan dimintai keterangan pada 1 Agustus lalu. Dia merasa dewan disudutkan dalam kasus tersebut. Padahal, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)...

Pemkot Surabaya Belum Bisa Putuskan Permintaan Warga Soal Kelola Parkir Taman Cahaya

Permintaan warga RW 02 kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola parkir Taman Cahaya secara mandiri belum mendapat jawaban. Pihak kecamatan menyatakan, perlu ada koordinasi lagi meski secara de facto, lahan parkir seluas 180x8 meter tersebut sudah dikelola warga melalui paguyuban. Wakil Camat Pakal Suwigno mengatakan, belum ada keputusan terkait pengelolaan parkir itu. Apakah tetap dikelola warga atau dishub. "Sangat mungkin masih...

Pelayanan BPJS Karut Marut – DPRD Jatim Sepakati Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar

Masih karut marutnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) serta masih ada ratusan masyarakat miskin yang tidak terkover BPJS memaksa Gubernur Jatim DR H Soekarwo mengalokasi penambahan anggaran untuk pemenuhan jaminan kesehatan nasional dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (maskin) sebesar Rp 53 miliar. Namun hasil evaluasi PAPBD Jatim 2018, Komisi E DPRD Jatim...

LSM Gempur Nilai Kontes Ternak di Situbondo Stagnan

Kontes ternak yang digelar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak-Keswan) Kabupaten Situbondo beberapa hari yang lalu menuai sorotan miring dari LSM Gempur Situbondo, Kamis (9/8). Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Urusan Rakyat (LSM Gempur) yang dikomandani MA Junaidi itu menilai pelaksanaan kontes ternak yang sudah berjalan 9 tahun itu berjalan stagnan. Artinya, kata Junaidi, tidak ada hasil yang...

DPRD Situbondo Soroti Dana Hibah Rp 2,2 Miliar

Sidang di DPRD Situbondo untuk membahas persetujuan dan penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017, Selasa (7/8), mendadak diwarnai munculnya pertanyaan mengenai dana hibah. Mukhlis, anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan temuan dana hibah pembangunan gedung PGRI kepada Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto. Mukhlis memaparkan bahwa dalam anggaran 2015, telah menerima bantuan hibah Rp 2,2 miliar lebih. Namun PGRI tidak memiliki catatan pengeluaran dari...

Tunggakan Sewa Flat Urip Sumoharjo Surabaya Capai Rp 403 Juta

Penegakan perda tarif rusun untuk penghuni Flat Urip Sumoharjo terus berlanjut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya masih menyusun jadwal untuk sosialisasi kepada warga di blok B dan blok C rusun tersebut. Sebelumnya, warga blok A dipanggil dan mendapat sosialisasi jumlah tunggakan sewa mereka. Total tunggakan sewa untuk warga blok A mencapai Rp 403 juta. Jumlah itu merupakan akumulasi dari sewa yang...

Tak Bisa Bayar Utang Proyek Rp 33 Miliar

Pemkab Sidoarjo harus menanggung sejumlah akibat karena tidak bisa mengajukan perubahan anggaran keuangan (PAK). Selain tunggakan rekening listrik, pemkab sulit membayar utang proyek. Nilainya lebih dari Rp 33 miliar. ’’Sebanyak Rp 4 miliar di bidang pengairan. Sisanya bidang tata bangunan dan jalan,’’ ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo, Sigit Setyawan. Dia menjelaskan, utang tersebut disebabkan pihaknya...

Perencanaan dan Pengawasan Proyek Jalan Poros Desa di Sampang Dimenangkan Satu Rekanan

Proses lelang perencanaan dan pengawasan jalan poros desa, dengan nilai ratusan juta rupiah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kabupaten Sampang, ditemukan satu rekanan muncul sebagai pemenang lelang perencanaan dan pengawasan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, lelang perencanaan dengan nilai Rp 170.540.000, dengan pemenangnya CV. Utama Consultan Rp. 155.586.000, dengan waktu lelang 7 Februari 2018 - 27 Februari 2018, sedangkan lelang...

Kejari Situbondo Segera Eksekusi Tersangka Korupsi Uang Persediaan

Kejaksaan Negeri Situbondo akan segera mengeksekusi dengan melakukan penahanan terhadap dua tersangka korupsi penggunaan Uang Persediaan atau UP Sekretariat DPRD setempat. "Kalau normalnya penyelesaian pemberkasan (dua tersangka korupsi Uang Persediaan, Red) itu dua bulan harus sudah rampung, namun ketika itu kegiatan sangat padat. Oleh karena itu bulan ini akan dipercepat," kata Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nur Slamet, di Situbondo, Ahad...

Kejari Tanjung Perak Temukan Titik Terang Penyidikan Kasus Jasmas

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menemukan titik terang dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah dari Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) pada 2016. Kepala Kejari (Kajari) Tanjung Perak Rachmat Supriyadi mengatakan, pemeriksaan para saksi dari kasus ini sudah menemukan titik terang. Bahkan untuk memperkuat keterangan dari penyidik dalam kasus ini, pihaknya memastikan akan adanya kemungkinan saksi lain...

Defisit APBD Jatim Naik Dua Kali Lipat dalam APBD-P 2018

Pemprov dan DPRD Jatim mulai membahas perubahan APBD (PAPBD) 2018. Perhitungan awal, komposisi anggaran hingga akhir tahun nanti mengalami defisit. Bahkan, kenaikan defisit diproyeksikan dua kali lipat jika dibandingkan dengan yang berlaku saat ini. Penyebabnya, tambahan pemasukan yang diperoleh masih berada di bawah rencana pengeluaran daerah hingga akhir 2018. Meski demikian, eksekutif-legislatif sudah memiliki skenario untuk mengatasi hal itu. Hingga kemarin...

Pemkot Batu Bentuk Tim Terpadu Kejar Target PAD

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu segera membentuk Tim Terpadu untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga saat ini, PAD Kota Pariwisata ini masih jauh dari target. Diharapkan dengan adanya Tim Terpadu ini bisa merealisasikan target PAD Kota Batu. Tim Terpadu ini akan dibentuk gabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya, Bagian Hukum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satpol PP,...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2018

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada awal tahun 2018 berhasil meraih peringkat kedua dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Semester II TA 2017 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Prestasi ini diikuti dengan realisasi anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur per Semester I TA 2018 yang telah mencapai 52,96% berdasarkan aplikasi SPM. Dalam rangka mengantisipasi beberapa permasalahan dan...

DPRD Kabupaten Sidoarjo Konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait Polemik Penolakan LKPj

Dampak penolakan atas laporan APBD oleh DPRD Sidoarjo tahun ini terancam tidak akan ada pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK). Potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pun semakin membengkak. Artinya, dana sisa gagal dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menyatakan, pemkab sebenarnya sudah mengajukan draf PAK APBD ke DPRD minggu lalu. Ada sejumlah program yang diusulkan. Di antaranya, normalisasi...

Masih Terserap 39,40 Persen, Perencanaan OPD di Sidoarjo Kurang Maksimal

Data yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, serapan belanja daerah tahun 2018 per Juli kemarin, masih sebesar 39,40%. Serapan belanja dari 47 OPD di Pemkab Sidoarjo ini bertambah dari Bulan Juni lalu, yang sebesar 30,74%. Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (AP) Pemkab Sidoarjo, Beny Erlangga SH, kalau faktor perencanaan yang kurang maksimal di OPD...

Bocor Sejak di Juru Parkir, Pendapatan Dipastikan Mustahil Capai Target

Persoalan pengelolaan parkir masih menjadi ”penyakit akut”. Selain banjir keluhan dan protes masyarakat, pendapatan daerah ternyata tidak maksimal. Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik baru mengantongi Rp 773 juta dari Januari hingga Juni. Padahal, target 2018 mencapai Rp 5 miliar. Bocor? Perolehan Rp 773 juta itu tentu saja belum sampai separo dari target. Masih kurang Rp 4 miliar lebih. Badan Anggaran (Banggar)...

Kejati Jatim Tahan Mantan Sekda dan Kadis Jember – Kasus Dana Hibah Bansos

Kejati Jatim menetapkan mantan Sekda Jember Sugiarto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jember Ita Puri Handayani sebagai tersangka. Keduanya dianggap terlibat korupsi dana hibah bansos Pemkab Jember tahun anggaran 2015. Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, penetapan tersangka terhadap dua pejabat itu menyusul Ketua DPRD (nonaktif) Jember Thoif Zamroni yang disidang di Pengadilan Tipikor...

Proyek Fisik Ratusan Miliar Macet, Bupati Blitar Segera Evaluasi

Pelaksanaan proyek fisik bernilai ratusan miliar di Kabupaten Blitar sampai saat ini masih banyak yang belum terlaksana, Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM segera melakukan evaluasi. Bupati Rijanto menyebut, pihaknya membenarkan dan telah mengetahui bahwa sampai saat ini masih banyak proyek fisik yang ada di Kabupaten Blitar belum terlaksana, padahal saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2018. “Kami akan segera evaluasi kenapa...

Pemkab Tuban Optimis Capai Target PAD Sektor Pariwisata

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor wisata di Semester I 2018, masih belum menggembirakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. Sekalipun target pendapatannya dinaikkan, tapi realisasinya lebih besar di tahun 2017. Data di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Tuban, dari tiga objek wisata sampai tanggal 29 Juli 2018 telah menyumbang PAD Rp 665.534.000. Sementara perolehan PAD wisata semester I tahun 2017...

Kejari Tanjung Perak Periksa Wakil Ketua DPRD

Penyidik Kejari Tanjung Perak memeriksa Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan kemarin (1/8). Dia dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016 Pemkot Surabaya sebagai saksi. Di waktu yang bersamaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menggeledah gedung DPRD Surabaya. ”Hari ini penyidik meminta keterangan Darmawan terkait Jasmas 2016, perkara yang kami tangani,” kata Kepala Seksi...

BPK Obok-Obok Kantor DPRD Surabaya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatangi kantor DPRD Surabaya, Rabu (1/8). Diduga kuat kedatangan petugas dari lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berkaitan dengan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dana jasmas dan hibah yang melibatkan anggota DPRD Surabaya. Sekretaris Dewan (Sekwan) Hadi Siswanto membenarkan adanya kunjungan dari BPK. Sayang, Hadi tidak berkenan menyampaikan agenda yang dilakukan oleh BPK....

2019, Kepulauan di Sumenep Dapat Jatah Rp 800 Miliar

Pengembangan dan pembangunan di kawasan kepulauan Kabupaten Sumenep, akan mendapat perhatian lebih besar pada 2019. Bahkan untuk pembangunan infrastruktur, Pemkab Sumenep mengalokasikan Rp 800 miliar atau 40 persen dari kekuatan APBD 2019 yang mencapai Rp 2,1 triliun. "Tahun ini, anggaran infrastruktur untuk kepulauan dialokasikan 40 persen dari total keuangan daerah. Itu dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019,"...

Program Prioritas Diberi Anggaran Minim dalam Pembahasan KUA PPAS Sidoarjo

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2019 selalu berjalan alot. Penyebabnya, badan anggaran (banggar) tidak sepakat dengan pengajuan rancangan anggaran dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Nilainya dianggap terlalu rendah. Kemarin (31/7) rapat anggaran kembali dilaksanakan. Terhitung sudah empat kali banggar dan TAPD membahas KUAPPAS RAPBD 2019. Sayang, hasilnya belum ada. Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul...

Karcis Mandiri di Kota Blitar untuk Menekan Pungli

Berbagai terobosan untuk menekan kebocoran dari retribusi parkir terus ditempuh. Setelah banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar berencana menerapkan karcis parkir mandiri sebagai cara menekan kebocoran dan praktik pungli. Teknis pelaksanaan karcis parkir ini adalah, masyarakat bisa membeli karcis parkir sendiri, lalu membayar uang parkir ke juru parkir (jukir) menggunakan karcis itu. Hal itu untuk...

Minta Tak Ada Lagi Catatan BPK, LKPJ Bupati Trenggalek Disetujui Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 menjadi Perda, Senin (30/7). Namun, dewan meminta eksekutif agar tidak ada lagi catatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam APBD tahun depan. Persetujuan ini dilakukan dewan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Trenggalek tanggal 22 Juni 2018. Menjadi acuan DPRD Kabupaten Trenggalek untuk...

Kepala Desa Pesawahan (Sidoarjo) Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, Jawa Timur, menetapkan Kepala Desa Pesawahan, Kecamatan Porong, Aris sebagai tersangka korupsi pembangunan jalan paving senilai Rp 510 juta. Banyak prosedur dan peraturan perundangan yang dilanggar oleh tersangka dalam membelanjakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala Satuan Reskrim Polresta Sidoarjo Komisaris Muhammad Harris mengatakan, proyek pembangunan jalan paving itu dianggarkan 2016. Ada...

Anggaran Jalan dan Banjir Tahun Depan di Sidoarjo Hanya Rp 179 Miliar

Pembangunan jalan dan penanggulangan banjir termasuk program prioritas. Namun, tahun depan alokasi anggaran untuk program itu hanya Rp 179 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo Sigit Setyawan menjelaskan, tahun depan pagu anggaran belanja langsung di instansinya Rp 604 miliar. Angka itu turun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 620 miliar. Nah, anggaran Rp 604...

Pemprov Jatim Gelontor Rp 160 Miliar untuk Raskin

DPRD menyetujui pengajuan Pemprov Jatim untuk meningkatkan program bantuan beras dan sepakat untuk mengeluarkan kas daerah sebesar Rp 43,1 milliar guna kebutuhan beras bersubsidi. Untuk melaksanakan program ini, Pemprov telah mengalokasikan total dana senilai Rp 160 milliar. Sementara anggaran dari APBD murni 2019 sebesar Rp 80 milliar. Sisanya, pemprov menggunakan skema Rp 36 milliar dari biaya tak terduga dan sebesar...

Turunkan Timsus Ungkap Korupsi Bansos di Jember

Untuk penuntasan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Jember pada 2015, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim membentuk Tim khusus (Timsus). Timsus yang langsung dikendalikan Kajati Jatim, bakal mengembangkan kasus itu, sekaligus pemeriksaan beberapa saksi utama, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Jember. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Sunarta SH., menjelaskan dalam kasus ini, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) memang sudah memeriksa beberapa orang,...

Kontraktor Sidoarjo Jadi Korban ‘Aturan’ Pembayaran

Para kontraktor Sidoarjo menghadapi persoalan pelik, belum menerima pembayaran atas poyek Pemkab Sidoarjo yang sudah selesai dikerjakan. Nilainya tidak tanggung-tanggung, ada yang mencapai ratusan juta hingga puluhan miliar per paketnya. Berbagai macam proyek, mulai dari pekerjaan bangunan, pengairan, RS, dan sebagainya yang selesai sekitar April hingga Mei 2018 ternyata sampai sekarang belum bisa dicairkan. Anehnya, SKPD terkait sudah mengeluarkan SPM...

Dewan Terus Soroti Lemahnya Kinerja OPD Gresik

Lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terus jadi sorotan serius kalangan DPRD Gresik. Baik dalam rapat paripurna, maupun dalam rapat gelar komisi. Dalam rapat paripurna pendapat akhir (PA) fraksi, terkait dengan LKPJ 2017, hampir semua fraksi beri sorotan, harus segera ada perbaikan. Seperti yang dibacakan Noto Utomo dari Fraksi PDIP, dalam PA-nya mengatakan bahwa pendapat akhirnya (PA) saat rapat paripurna...

Danai Prasarana, Pemkab Boleh Buat Dana Cadangan

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si sampaikan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan membentuk dana cadangan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. “Hal tersebut sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ungkap Wabup saat memberikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)...

Masih 920 Bidang Tanah Aset Pemkab Bojonegoro Belum Bersertifikat

Sebanyak 920 bidang tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, hingga saat ini belum bersertifikat. Kondisi ini secara bertahap akan diperbaiki. Pemkab bakal menertibkan administrasi aset ini, dengan membuatkan sertifikatnya secara bertahap. Meski sudah resmi jadi milik pemerintah, namun kepemilikan tersebut masih belum ada yang sah secara hukum karena masih ada yang belum memiliki setifikat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset...

Dispendik Gresik Bangun dan Perbaiki 175 Sekolah

Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik mulai memperbaiki gedung sekolah yang rusak dan membangun gedung baru. Pada 2018 sebanyak 175 unit bangunan SD-SMP negeri direhabilitasi. Biayanya mencapai sekitar Rp 32 miliar. Dana pembangunan sekolah itu bersumber dari dana insentif daerah (DID) dan APBD. Ada dua mekanisme pelaksanaan pekerjaan. Yaitu, lelang dan penunjukan langsung (PL). Terdapat 25 paket proyek yang dilelang. Namun, baru...

Petinggi DLH Kabupaten Madiun Enggan Buka Suara terkait Dugaan Korupsi di TPA Kaliabu

Para petinggi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun mendadak tertutup. Itu terjadi setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan menyeret dua oknum pejabat di dinas tersebut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. ’’Saya nggak tahu apa-apa,’’ kata Sekretaris DLH Achmad Chusaini, Senin (23/7). Ya, saat ini Kejari Mejayan menyidik dugaan korupsi kegiatan operasional dan pemeliharaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliabu pada 2017....

APBD Sidoarjo TA 2019 Diprediksi Drop Rp 300 Miliar

Tahun depan kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sidoarjo diproyeksikan turun. Jika tahun ini mencapai Rp 4,4 triliun, pada 2019 APBD diprediksi hanya Rp 4,2 triliun. Ada penurunan sekitar Rp 300 miliar. Melorotnya kekuatan APBD itu terjadi lantaran target pendapatan menurun. Proyeksi tersebut telah dipaparkan tim pemkab dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2019....

LKPJ Bupati Trenggalek Masih Penuh Catatan Legislatif

Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek APBD 2017 telah dibahas di tingkat Komisi. Sejumlah catatan muncul untuk segera ditindaklanjuti Bupati Emil Dardak. Dalam rapat terkait pembahasan komisi atas LKPJ Bupati APBD 2017, Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, Jum’at (20/7), menyebut bahwa rapat kali ini membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tahun 2017 dengan esensi apa yang pernah dinotakan dan disampaikan Bupati...

Dewan Kaget Aset Pemkot Malang Pindah Tangan

Fraksi PDIP (F-PDIP) DPRD Kota Malang meminta kasus pemindahtanganan aset Pemkot Malang ke milik pribadi tidak terulang. Sekretaris F-PDIP DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, mengaku kaget dengan kasus pemindahtanganan aset tersebut. "Kami tidak tahu, dan tahu-tahu masalah itu sudah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang. Padahal, penghapusan atau pengalihan aset pemkot itu ada prosedurnya, termasuk harus sepengetahuan dan persetujuan anggota...

Lima Fraksi DPRD Sidoarjo Sepakat Hapus Parkir Berlangganan

Dorongan untuk mengganti parkir berlangganan semakin kencang. Lima fraksi DPRD Sidoarjo sepakat menolak kebijakan itu dilanjutkan. Langkah tersebut diambil karena dewan mendengar banyaknya keluhan mengenai pungutan liar (pungli). Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan Hadi Subiyanto menjadi inisiator penolakan parkir berlangganan. Dia menuturkan, program itu belum dibenahi. Setiap tahun, tetap ada keluhan pungli. ’’Perbaikan program tidak berjalan,’’ jelasnya. Setiap tahun, dewan sudah...

Pajak 234 Restoran di Surabaya Belum Ditagih

Restoran yang sudah menerapkan pajak biasanya mencantumkan plakat atau stiker penanda. Biaya makan-minum yang dibayar pelanggan sudah terkena pajak restoran sebesar 10 persen. Meski demikian, masih ada ratusan restoran yang belum membayar pajak ke pemkot. Berdasar data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun Anggaran 2017, ada 412 restoran di Surabaya yang telat menyetorkan pajak. Anggota Komisi B...

Pemkab Tuban Latih Pengelola Ponpes dan Tempat Ibadah Bikin SPJ

Agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah, Pemkab Tuban melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Tuban menyelenggarakan Pembinaan Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Peningkatan Fasilitas Tempat Ibadah Pondok Pesantren dan TPQ tahun anggaran 2018, Rabu (18/07). Pembinaan bertempat di gedung KORPRI Tuban dalam pelaporan bantuan hibah merupakan tangggung jawab...

Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Sidoarjo, 12 Juli 2018 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menerima kunjungan kerja dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kali ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) melakukan kunjungan terkait fungsi pengawasan DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, salah satunya ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya...

Dorong Pemeriksa Kumpulkan DUPAK, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Pekan DUPAK

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Pekan DUPAK dan Pendampingan Penyusunan DUPAK. Sasaran kegiatan Pekan DUPAK adalah para pemeriksa serta pegawai non pemeriksa yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, sebanyak 150 orang pegawai tercatat mengikuti kegiatan Pekan DUPAK. Untuk menyukseskan kegiatan Pekan DUPAK, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggandeng Biro...

Kabupaten Sampang Hanya Bisa Sandang Predikat WDP

Silih berganti pucuk pimpinan kepala daerah di Kabupaten Sampang hingga 2017 masih menyandang status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal itu dibeberkan saat paripurna pengesahan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2017 kemarin. "Sebenarnya target WTP itu sudah dulu sejak pemerintahannya pak Noer Tjahja. Bahkan saat dipimpin Alfalah pun juga menargetkan status WTP, tapi belum bisa alias masih WDP," tutur Ketua Pansus I...

DPRD Surabaya Berbeda Pendapat Soal Underpass

Sikap Komisi C DPRD Surabaya terbelah. Terutama dalam pembiayaan proyek underpass bundaran Satelit. Ada yang setuju menggunakan APBD. Ada juga yang menganggap hal tersebut rawan jadi masalah hukum. Anggota Komisi C DPRD Surabaya Muchammad Machmud menerangkan bahwa pemkot harus berhati-hati dalam mencairkan APBD. Sebab, proyek tersebut sejak awal didanai pengembang. Cuma, dana yang terkumpul baru Rp 39,8 miliar dari total...

Penghapusan Piutang Jadi Opsi Atasi Tunggakan Pajak Daerah Kota Malang

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menjadi penyumbang terbesar dalam penyumbang Pendapatan Asli Derah (PAD) terbilang sukses menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tren peningkatan realisasi target selama lima tahun terakhir jelas bukan kerja sistem kebut semalam. Berbagai terobosan dan inovasi tak henti dikreasi untuk menggenjot upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tak tanggung-tanggung, saat ini sudah ada 45 ‘jurus’ digeber...

Pemkab Probolinggo Integrasikan Simda BMD dan Keuangan

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Probolinggo sampai saat ini menunjukkan tren yang baik, khususnya pelaksanaan penatausahaan BMD dari segi inventarisasi oleh operator dan pejabat terkait melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD. Namun seiring dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang kian beragam dan kompleks, peningkatan kualitas akuntabilitas serta tata kelola barang milik daerah harus di sempurnakan selaras...

Dapat Tambahan Rp 48 Miliar, Dinas PUPR Kota Malang Janji Benahi Jalan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang menjanjikan akan memperbaiki jalan jalur angkutan umum, jalan kampung, serta drainase. Ini setelah instansi tersebut mendapatkan alokasi anggaran Rp 48 miliar di Perubahan APBD 2018. Anggaran itu menambah anggaran yang telah diplotkan kepada DPUPR di APBD induk 2018 sekitar Rp 285 miliar. "Di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan - sebutan lain untuk...

Bocornya Retribusi Parkir Kota Malang Tembus Rp 21 Miliar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menemukan kerugian negara senilai Rp 21 miliar dari uang retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Kerugian keuangan negara mencapai Rp 21 miliar itu diduga terjadi pada anggaran tahun 2016 dan 2017. Hasil tersebut disampaikan langsung oleh Kajari Amran Lakoni kepada awak media. Dilanjutkan Amran, kerugian Rp 21 milliar tersebut berdasar hasil hitungan...

Menindaklanjuti Audit BPK RI, DPRD Trenggalek Gelar Rapat Kerja Bersama OPD Terkait

Kerja serius dilaksanakan oleh para wakil rakyat, sebagai bentuk implementasi tugas DPRD dalam bentuk pengawasan. Kali ini, Komisi I DPRD Trenggalek menggelar Raker bersama TAPD Kabupaten Trenggalek untuk mencari penyebab timbulnya hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berupa 11 catatan dengan 3 subtansi yang masih perlu dimaksimalkan, Senin (9/7). Sukaji, Ketua Komisi I menjelaskan, setelah memimpin raker, bahwa ada 11...

Wali Kota Kediri Beberkan Keberhasilan Program

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan penjelasan dalam Rapat Paripurna untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, Kamis (12/7) yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri. Pada rapat ini, Wali Kota Kediri menyampaikan secara singkat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan...

Semua Pimpinan DPRD Sidoarjo Sudah Kembalikan Mobdin

Pimpinan DPRD Sidoarjo memenuhi janjinya untuk mengembalikan mobil dinas (mobdin) yang dipakai. Rencananya, mobil-mobil tersebut pekan depan dikembalikan ke pemkab. "Saya sudah laporkan ke bupati dan sekda. Pengembaliannya soal waktu saja," kata Sekretaris DPRD Sidoarjo Siswadji Abidin, kemarin (12/7). Mobil-mobil pimpinan dewan itu kini sudah berada di tempat parkir DPRD Sidoarjo. Kondisinya berselimut debu. Sebab, mobil-mobil tersebut dikandangkan sejak dua pekan...

Kejati Jatim Periksa Wakil Ketua DPRD Jember – Terkait Hibah Bansos 2015

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi diperiksa di Kejati Jatim, Rabu (11/7). Dia dimintai keterangan tentang dana hibah bansos pada 2015 di Jember. Diduga, ada praktik korupsi dalam penggunaan anggaran itu yang menjerat Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni sebagai terdakwa. ’’Penyidik hari ini memeriksa wakil ketua DPRD Jember. Dia dimintai keterangan sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi dana hibah bansos...

Tiga Raperda Jember Ditetapkan Menjadi Perda

Tiga draf Peraturan Daerah (Perda) disepakati oleh DPRD dan Pemkab Jember menjadi Perda. Pengesahan ini dilakukan saat Rapat Paripurna di gedung DPRD Jember, Rabu (11/7) malam. Tiga Perda tersebut yakni tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2017, Perda Penyertaan Modal pada PDAM, serta pencabutan Perda tentang Irigasi dan tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Sebelum penandatanganan kesepakatan legislatif dan...

Realisasi Pajak Sidoarjo di Bawah 50 Persen

Pajak merupakan salah satu pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). Idealnya, pada semester I (Januari–Juni), pajak daerah itu bisa mencapai 50 persen. Namun, di Sidoarjo realisasinya baru 47 persen. Kalangan DPRD pun memberi warning ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). Berdasar data yang diterima Komisi B DPRD Sidoarjo, penerimaan pajak daerah selama Januari–Juni baru sekitar Rp 409 miliar. Padahal, target dalam...

Kades Suprapto Resmi Tersangka Korupsi Dana Desa dan ADD

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Satreskrim Polres Tulungagung akhirnya menetapkan Kades Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Suprapto (42) sebagai tersangka. Suprapto diduga korupsi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD dan ADD) tahun 2015 dan 2016. Penetapan tersangka ini setelah keluar hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penyidik sudah melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan perkara ini. “Unsur pelanggaran hukum sudah terpenuhi,”...

Mobil Pejabat Sidoarjo Ditarik, Diganti Tunjangan

Dengan pertimbangan efisiensi anggaran biaya pemeliharaan, tahun 2019 mendatang semua mobil dinas pejabat di Pemkab Sidoarjo akan ditarik. Pejabat yang bersangkutan di Pemkab Sidoarjo akan mendapat ganti berupa tunjangan transportasi. Selama ini di Pemkab Sidoarjo, pejabat yang mendapat mobil dinas adalah pejabat eselon II dan pejabat eselon III. Sedangkan untuk pejabat eselon IV dan staf tertentu, mendapat kendaraan dinas roda...

Kejati Segera Limpahkan Berkas Dugaan Pungli Proyek GOR Stadion Brantas Kota Batu

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim Richard Marpaung membenarkan adanya pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti) dugaan kasus pungli (pungutan liar) pelaksanaan proyek GOR kompleks Stadion Brantas tahun anggaran 2016 dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim. “Iya, pelimpahan tahap II nya dilakukan pada Senin (9/7) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim,” kata Richard Marpaung dikonfirmasi Bhirawa, Selasa...

Tunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 Miliar

Tunggakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai Rp 100 miliar lebih dan sudah kedaluwarsa. Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Jatim, Senin mengatakan, piutang pajak dinilai kedaluwarsa karena subjek dan objek pajak sulit ditemukan. “Karena itu kami mengusulkan untuk dihapuskan atau diputihkan saja melalui aturan daerah,” kata Ade, Senin (9/7). Ade...

Dugaan Korupsi Dana Bantuan Rp 1 M – Mantan Kadinkop Jember Diperiksa Polres

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember Ir Mirfano diperiksa Satreskrim Polres Jember, terkait dugaan korupsi bantuan anggaran dari APBN tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1 miliar. Bantuan tersebut diperuntukan untuk Koperasi LEPO-M3 Nusa Barong dan Koperasi Kedung Sumbul Jaya Jember. Mirfano dimintai keterangan oleh penyidik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sekaligus sebagai tim verifikator dalam persoalan ini. Mirfano...

Aset Rp 27 Miliar Belum Tersertifikasi, Pemkab Malang Terkendala Sumber Daya Manusia

Masalah inventarisasi aset dari tahun ke tahun menjadi temuan dan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilainya pun terbilang besar pada tahun 2017 lalu. Dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang, diketahui ada aset sekitar Rp 27 miliar yang belum tersertifikasi. Inventarisasi aset terkendala sumber daya manusia (SDM) yang ada sampai saat ini. Kondisi tersebut yang membuat DPRD...

Pemantauan TLRHP dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I 2018

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memberikan amanat kepada BPK untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan entitas dan melaporkannya setiap semester kepada lembaga perwakilan. Sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II Tahun 2017, BPK terus melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diserahkan kepada 39 pemerintah daerah di Jawa Timur. Pasca libur...

DPRD Kabupaten Madiun Konsultasikan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Madiun TA 2017

Sidoarjo, 3 Juli 2018 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Madiun. Kedatangan anggota dewan ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka konsultasi terkait materi temuan pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017. Rombongan anggota DPRD Kabupaten Madiun diterima langsung...

LKPJ 2017 Bupati Gresik Disikapi Serius Fraksi dan Badan Anggaran

Rapat paripurna penyampaian Raperda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Tahun 2017 yang disampaikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, di ruang paripurna DPRD Gresik, kalangan dewan menilai kinerjanya masih kurang maksimal. Meski hasil pemeriksaan Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemkab Gresik mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Ketua Fraksi PDIP, Mujid Ridwan, melalui rapat paripurna...

Diduga Korupsi, Tiga Mantan Lurah Sedayu Ditahan Kejaksaan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi aset Desa Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Tiga orang mantan Lurah Sedayu, yakni berinisial Lic (57), Zar (58), dan Far (56) kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Kejari Kepanjen. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kepanjen, Suseno (SH), Kamis (5/7), kepada wartawan menyebut...

Hubungan Pemkab dan DPRD Sidoarjo Kian Panas

Ego sektoral menghinggapi kalangan anggota DPRD dan Pemkab dalam menyikapi LKPJ Bupati Sidoarjo 2017 yang keputusannya akan dibacakan Jumat (6/7) hari ini. Kedua lembaga ini tidak akur dan rapat paripurna LKPJ bupati diperkirakan gagal dalam pengambilan keputusan. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus, mengaku kecewa berat dengan respon Tim Anggaran (TA) Pemkab yang tak serius mengikuti proses pembahasan LKPJ. Sejak...

Kades Banjarsari Mojokerto Huni Bui 20 Hari – Terlibat Korupsi ADD dan DD

Kasus korupsi di Mojokerto tidak hanya menyeret kepala daerah namun hingga tingkat kepala desa. Rabu (4/7), Andi Mulyono, Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis, resmi ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Penahanan terhadap Kades Banjarsari ini terkait kasus pidana korupsi dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang telah merugikan negara senilai Rp 296 juta. Kasi Pidana...

Proyek Penunjukan Langsung Tetap Dievaluasi

Pengerjaan proyek-proyek kecil atau proyek dengan sistem penunjukan langsung (PL) secara keseluruhan sudah cukup bagus. Namun, ada beberapa kekurangan yang harus disempurnakan. Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan, mengungkapkan hal itu di sela sidak pengerjaan proyek renovasi saluran irigasi di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Rabu (4/7). Seperti, pengerjaan proyek irigasi sepanjang 40 meter yang...

3 Eks Lurah Bancakan Tanah Bengkok di Kabupaten Malang

Dugaan korupsi pemanfaatan tanah bengkok aset daerah Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang ternyata tak hanya menjerat FAR (36), lurah Sedayu periode 2013-2016. Dua mantan lurah sebelumnya, kini menyusul ditahan sebagai tersangka. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menahan dua mantan Lurah itu setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tanah bengkok aset daerah Kelurahan Sedayu. Mereka adalah LIC (57) mantan Lurah Sedayu...

Sejuta Ton Jatah Rastra Ngendon di Bulog Sumenep

Sedikitnya 1.951.460 ton beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) mengendap di Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat. Beras Rastra itu merupakan jatah selama enam bulan sejak Januari hingga Juni 2018 untuk Kabupaten Sumenep. Kabag Perekonomian, Mustangin, melalui Kasubbag Sarana Perekonomian, Bagian Perekonomian, Pemkab Sumenep, M. Suharjono, mengatakan, jatah Rastra yang belum didistribusikan atau masih ada di Bulog selama enam bulan terahir ini...

Pj Bupati Pamekasan Sampaikan Nota LKPJ Tahun Anggaran 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan masa sidang tahun 2018 akan membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang nota penjelasannya disampaikan Pj Bupati Pamekasan Dr Ir H RB Fattah Yasin MS. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pamekasan H Halili Yasin dihadiri Pj Bupati Pamekasan, Forpimda, Kepala OPD, Ketua Partai Politik, Ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten Pamekasan, diikuti 34 orang anggota...

BPK Sebut Kelebihan Jasa Layanan BPJS di RSUD Caruban

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban Kabupaten Madiun menjadi sorotan DPRD setempat, terkait temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jatim. Itu setelah BPK menemukan kelebihan pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS di RSUD sebesar Rp 905 juta, yang ternyata belakangan diketahui sudah telanjur dibagi-bagikan kepada sekitar 500 karyawannya. Temuan BPK terkait kelebihan pembayaran itu, jelas membuat DPRD Kabupaten Madiun...

Proyek Kepuh Kiriman Plasa Mandek – Tanpa Progres Sejak 2013

Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo berharap pemkab memperhatikan nasib pasar. Perhatian itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi atau pembangunan pasar di APBD. Sebagaimana infrastruktur jalan, pasar juga penting. Sebab, pasar penggerak ekonomi masyarakat. ”Pasar juga harus menjadi prioritas dalam pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan, Red) APBD nanti,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto. Ada beberapa pasar di Kota Delta...

DPRD Kabupaten Blitar Segera Bahas Pelaksanaan APBD 2017

DPRD Kabupaten Blitar secara resmi telah menerima dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar tahun 2017 dari Bupati Blitar. Bahkan DPRD Kabupaten Blitar telah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dimana setelah disampaikan, selanjutnya Bupati Blitar Drs. Rijanto menyerahkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten...

Pemkot Surabaya Bangun IPAL di Enam Puskesmas

Pemkot Surabaya berencana membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di enam puskesmas. Pembangunan tersebut dilakukan untuk menunjang pengolahan limbah medis B3 yang cukup berbahaya. Enam puskesmas yang akan dibangun IPAL itu adalah Puskesmas Bangkingan, Puskesmas Peneleh, Puskesmas Ketabang, Puskesmas Tambakwedi, Puskesmas Kenjeran, dan Puskesmas dr Soetomo. Kabid Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR)...

Kenaikan SPP SMA/SMK Belum Final

Kenaikan nominal SPP jenjang SMA/SMK negeri oleh Pemprov Jatim belum benar-benar final. Hal tersebut masih dalam tahap usulan kepala sekolah yang mengajukan penyesuaian SPP dengan kebutuhan operasional sekolah. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman menegaskan belum ada rencana menaikkan SPP SMA/SMK. Usulan kenaikan SPP justru datang dari kepala sekolah. Dengan demikian, hingga saat ini nominal SPP tetap mengacu pada...

Dana Sekolah Perlu Diaudit

Peran komite sekolah perlu lebih diperluas, mulai dari perencanaan hingga mengaudit pengelolaan dana pendidikan. Selama ini komite sekolah belum berfungsi maksimal. Bahkan komite sekolah cenderung tidak mengecek pengelolaan dana, termasuk pelayanan yang diberikan sekolah kepada anak didik. Untuk itu, menurut Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Akhmad Muzakki di Surabaya, Rabu (20/6/2018), peran komite sekolah perlu ditingkatkan agar pengelola pendidikan tak...

Pemkab Sidoarjo Bakal Lelang Mobil Dinas

Pemkab Sidoarjo mengapresiasi sikap legislatif untuk segera mengembalikan mobil dinas (mobdin). Lebih cepat tentu lebih baik. Setelah dikembalikan dewan, rencananya sejumlah mobdin tersebut dilelang. Namun, barang-barang yang menjadi aset daerah itu diperbaiki lebih dahulu. Menurut Sekda Sidoarjo Achmad Zaini, kebijakan penarikan mobdin itu tidak hanya berlaku di dewan. Pemkab juga berencana menarik kendaraan jabatan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD)....

Kembalikan Setelah Libur Lebaran – Polemik Penarikan Mobdin di DPRD Sidoarjo

Pemkab sudah cukup lama meminta pimpinan DPRD Sidoarjo mengembalikan mobil dinas (mobdin). Permintaan itu mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pengembalian tersebut akan dilakukan selepas libur Lebaran ini. ”Saya sudah siap mengembalikan,” kata Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus. Legislator asal PAN tersebut sudah menaruh salah satu mobdinnya di tempat parkir DPRD Sidoarjo. Mobil itu berjenis Toyota Fortuner...

DPRD Tuban Terima Pelaksanaan APBD 2017

Bupati Tuban, H Fathul Huda, menandatangani Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 di ruang Rapat Paripurna DPRD Tuban, Kamis (07/06). Penandatanganan tersebut dilangsungkan setelah seluruh fraksi di kantor DPRD setempat menyetujui, dan menerima laporan pelaksanaan anggaran tahun lalu. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh anggota DPRD dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab...

Perbaiki Keuangan Desa, Camat dan Kades di Kabupaten Blitar Workshop Siskeudes

Memperlancar sistem keuangan yang ada di desa, Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Blitar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur lakukan workshop kepada Camat dan Kepala Desa (Kades). Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Blitar Mujianto mengatakan kegiatan Workshop Hasil Evaluasi Sistem Tata...

Strategi BPPKA Kota Mojokerto Mempertahankan Penilaian WTP dari BPK

Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan BPK RI kepada Pemkot Mokokerto tak lepas dari kerja keras Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto. Ke depan, lembaga pengelola keuangan daerah ini mengeluarkan strategi cara mempertahankan predikat WTP yang setiap tahun dilakukan BPK RI ini. ”Strategi ini saya harapkan bisa menjadi sebuah sistem yang berjalan dengan baik. Supaya kita...

Pemkab Sidoarjo Hapus Kesan Penerbangan Pejabatnya Fiktif

Pemkab Sidoarjo melakukan upaya untuk menghapus kesan kalau penerbangan pesawat yang dilakukan para pejabatnya fiktif. Pemkab Sidoarjo pun melakukan corporate partner benefit dengan pihak Garuda Indonesia Airways (GIA), karena dianggap pembayaran tiket di BUMN itu terkoneksi secara online dengan sistem di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Upaya ini dilakukan atas ide Bapak Sekda, tujuannya tentu saja untuk menghindari dari tindakan korupsi,...

Akhirnya Kabupaten Bangkalan Raih Opini WTP

Sidoarjo, 6 Juni 2018 – BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menuntaskan amanat konstitusi dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan rangkaian proses pemeriksaan atas LKPD TA 2017 pada seluruh...

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Ke-73

Sidoarjo, 1 Juni 2018 – Sebagaimana tahun sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ke-73. Hari lahir Pancasila berdasarkan momen sejarah saat Presiden RI yang pertama, Soekarno, membawakan pidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Plt Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Ayub Amali bertindak sebagai...

Sampang dan Lumajang Peroleh Opini WDP

Sidoarjo, 31 Mei 2018 – Melanjutkan rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menyerahkan LHP kepada 12 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota di Jawa Timur. Pemerintah kabupaten yang menerima LHP kali ini adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun,...

Pengendalian Internal di Sidoarjo Terus Ditingkatkan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Sidoarjo tahun 2017 kembali mendapatkan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat murni oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan Predikat WTP tahun 2017 itu, Kabupaten Sidoarjo termasuk berhasil mempertahankan status opini WTP selama lima tahun berturut-turut. Laporan tersebut diserahkan Plt Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Ayub Amali kepada Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin...

Penerima TPG Kembalikan Tunjangan Rp 1,4 Miliar

Penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) harus konsekuen dengan kewajibannya memenuhi tanggung jawab tatap muka di kelas. Jika mengajukan cuti, maka guru seharusnya melapor ke dinas. Sehingga tunjangan profesi yang dibayar sesuai dengan tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pengembalian TPG yang sudah diterima guru. Nilainya mencapai Rp1,4 miliar....

Surabaya Tak Ada THR, Yang Ada TPP Tiap Bulan

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri. Surabaya dengan APBD Rp 9,1 triliun juga kebingungan untuk membayar THR dengan besaran gaji pokok plus tunjangan itu. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memang tidak secara eksplisit menolak kebijakan pusat tersebut. Namun, dia sangsi kebijakan itu bisa diterapkan di Surabaya. ”Bukannya begitu (menolak, Red), tapi memang...

Kabupaten Nganjuk Terima Predikat WTP Kelima

Pj. Bupati Nganjuk Drs. Sudjono menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2017. Dalam laporan ini, Kabupaten Nganjuk berhasil mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil. Laporan tersebut diserahterimakan oleh Plt Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim, Ayub Amali,...

Fatah Jasin Apresiasi Kerja Sama Eksekutif-Legislatif Pamekasan

Pj Bupati Pamekasan, Fatah Jasin, mengapresiasi kerja sama yang dibangun eksekutif dan legislatif Pamekasan terutama dalam pembentukan aturan dan kebijakan. Kemarin, Senin (4/6), legislatif mengesahkan sembilan Perda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menggelar rapat paripurna mengagendakan penandatangan 9 (Sembilan) Raperda untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan. Pimpinan rapat H. Hermanto, selaku Wakil Ketua DPRD dalam pengantar, mengucapkan...

Jaksa Jebloskan Kades di Gresik ke Bui – Kasus Korupsi Dana Desa Sembayat Rp 175 Juta

Sepak terjang Kades Saudji berujung ke bui. Kasus dugaan korupsi dana desa pada 2016 menyeret kepala desa Sembayat, Kecamatan Manyar, itu ke meja hukum. Kemarin (4/6) Saudji resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Tuduhannya korupsi Rp 175 juta. Saudji bukan satu-satunya Kades yang terjerat kasus korupsi DD. Pada Januari lalu kejaksaan juga menahan Kunari, Kades Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom....

Dikeluhkan, Proyek Renovasi Ruang DPRD Sidoarjo

Kali ini giliran proyek renovasi di lingkungan gedung DPRD Sidoarjo yang bermasalah. Baru selesai direhab, kualitas pekerjaan dianggap kurang maksimal. Apalagi, masalah tersebut tidak hanya terjadi di satu titik. ’’Saya tidak mengerti dengan kualitas renovasi ini. Sepertinya tidak total pekerjaannya,’’ kata Wakil Ketua Komisi B Dhamroni Chudlori. Dhamroni menyebutkan, bak air kamar mandi di ruang komisinya yang baru saja direnovasi ternyata...

BPK Jatim Serahkan LHP, Dua Daerah Berpredikat WDP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jatim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Dalam penyerahan LHP di periode kedua ini, ada 17 kabupaten/kota yang menerima predikat WTP dan WDP. Dari 17 kabupaten/kota yang diberikan LHP, BPK menyatakan hanya ada 15 kabupaten/kota yang mendapatkan gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sisanya, yakni 2 kabupaten/kota...

Tulungagung Raih Opini WTP Ketujuh Kali

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Capaian opini WTP ini merupakan ketujuh kalinya diperoleh Pemkab Tulungagung. Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Plt Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Ayub Amali, kepada Pj Bupati Tulungagung, Dr Jarianto MSi, dan Ketua...

Pemkot Madiun Raih WTP, Langsung Diterima Wali Kota dan Ketua DPRD

Terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, Pemkot Madiun berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) diserahkan langsung oleh Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali, SE, MM.Ak.CA kepada Walikota Madiun H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum bersama Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...

Akhirnya Sumenep Peroleh Opini WTP Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Sumenep akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 ini. Bupati Sumenep, A Busyro Karim, menerima langsung laporan hasil pemeriksaan (LHP) periode kedua di Kantor BPK Jatim, Jalan Juanda, Sidoarjo, (31/5), bersama 16 kabupaten/ kota lainnya di Jatim baik yang menerima opini WTP maupun opini Wajar Dengan...

Lepas Dari ‘Kutukan’, Sumenep Raih WTP dari BPK

Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) periode kedua itu, diterima langsung oleh Bupati Sumenep, A Busyro Karim, di Kantor BPK Jatim, Jalan Juanda, Sidoarjo, Kamis (31/5/2018), bersama 16 kabupaten/ kota...

Pemkot Malang Raih Opini WTP Ketujuh

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2017. Opini WTP ini merupakan opini WTP ketujuh kalinya diraih oleh Pemkot Malang. Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi dan Plt Pimpinan DPRD Kota Malang Choeroel Anwar bersama-sama menandatangani dan menerima secara langsung laporan hasil pemeriksaan...

Gresik Tiga Kali Raih WTP

Sejak meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK pada 2015, Kabupaten Gresik berhasil terus mempertahankannya. Tiga tahun berturut-turut pada 2015, 2016, dan 2017. Pengelolaan keuangan dinilai akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim menyerahkan hasil audit dengan opini WTP itu kepada Bupati Sambari Halim Radianto kemarin (31/5). Sambari pun dengan senyum bangga menerimanya. "Pengelolaan dan laporan keuangan Kabupaten Gresik memang...

Pemkab Jember bersama 20 Daerah di Jatim Raih WTP 2018 dari BPK

Kabupaten Jember meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jumat (25/5/2018). Kabupaten Jember tidak sendiri, ada 19 Daerah di Jawa Timur yang memperoleh hal serupa, diantaranya, Kabupaten Jember, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan,...

Pemkab Pasuruan Kembali Raih Opini WTP

Pemkab Pasuruan kembali menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai daerah yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan tersebut diberikan di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (25/5) lalu bersama 20 daerah di Jawa Timur. Penghargaan Opini WTP yang diberikan itu terasa lebih istimewa. Ini lantaran penghargaan tersebut diterima lima kali berturut-turut. Yakni, mulai tahun...

Tiga Kali Berturut-Turut Pemkot Batu Terima Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Selama tiga tahun terakhir Kota Batu menyandang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun ini Kota Batu kembali meraih WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan ini diterima langsung Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di Surabaya, Jumat (25/5/2018). Tidak hanya Kota Batu, 22 kota/kabupaten Jawa Timur juga hadir menerima penghargaan yang sama. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Malang, Sidoarjo, Kota Blitar, Kabupaten Magetan, Kota...

Bondowoso Dapat Opini WTP Keenam Kali

Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini merupakan kali keenam diterima oleh Kabupaten berjuluk Republik Kopi tersebut. Kepada Bhirawa, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni mengatakan keberhasilan ini merupakan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk terus berbenah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan...

Pemkab Situbondo Raih Penghargaan WTP Kedua Kali

Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo untuk mensukseskan program tahun kunjungan wisata 2019 semakin sempurna. Ini setelah Pemkab Situbondo di bawah kepemimpinan Dadang Wigiarto-Yoyok Mulyadi kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Jumat (26/5). Satu langkah kinerja duet pasangan Bupati-Wakil Bupati ini berhasil dengan menggembirakan terutama dalam evaluasi laporan hasil keuangan (LHK) untuk tahun 2017 lalu. Keberhasilan prestasi ini...

Target Utama Kelola Anggaran Lebih Efisien – Kota Kediri 4 Tahun Raih WTP

Pemerintah Kota Kediri kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini merupakan WTP ke-4 yang diraih selama empat tahun berturut-turut. Penghargaan ini diterima langsung oleh Pjs Wali Kota Kediri Jumadi dan Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (25/5). Opini WTP diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah...

Pemkot Kediri Raih Quat-trick WTP

Transaksi Nontunai Bikin Transparan Pengeluaran Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu berarti Pemkot Kediri meraih opini WTP selama empat tahun berturut-turut. Opini WTP diberikan berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Kediri tahun anggaran 2017. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pjs Wali...

Pemkot Kediri 4 Kali Berturut Raih WTP

Pemerintah Kota Kediri kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Ini artinya Pemerintah Kota Kediri meraih opini WTP selama empat tahun berturut-turut. Opini WTP diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2017. Penghargaan ini diterima langsung oleh Pjs Walikota Kediri Jumadi dan Ketua DPRD Kota...

WTP Kali Keempat untuk Kabupaten Tuban

Pemerintah Kabupaten Tuban kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini pemeriksaan BPK RI untuk pelaksanaan APBD 2017 itu diserahkan oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali kepada Bupati Tuban, H. Fathul Huda yang di dampingi Ketua DPRD Tuban, Miyadi, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jatim, Gedangan, Sidoarjo, Jum’at kemarin...

Pemkab Mojokerto Kembali Pertahankan WTP

Pemkab Mojokerto kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, dan diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Jumat (25/5). Penyerahan diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi. Bersama dengan beberapa daerah lain, Kab. Mojokerto termasuk dalam 20 daftar Pemda peraih Opini WTP. Penyerahan WTP...

Meraih Berkah Ramadhan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyemarakkan Bulan Ramadhan 1439 H dengan berbagai kegiatan. Sebagaimana tahun sebelumnya, Dharma Wanita Persatuan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur membuka Bazar Ramadhan. Bazar yang diselenggarakan selama tiga hari, 23 s.d. 25 Mei 2018, menyediakan berbagai kebutuhan pegawai seperti aneka busana, peralatan rumah tangga, permainan anak-anak, hingga menu buka puasa. Bertempat di lantai 1,...

BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Pemprov Jatim TA 2017

Surabaya, 25 Mei 2018 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Opini WTP tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diserahkan kepada DPRD dan Gubernur Jawa Timur pada acara Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. LHP BPK atas LKPD...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Peringati Hari Kebangkitan Nasional

Senin, 21 Mei 2018 - Bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108. Dengan mengambil tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia dalam Era Digital", peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2018 dimaknai dengan upaya-upaya penyadaran...

DPRD Jatim Harap Pemprov Perbaiki Catatan BPK

DPRD Jatim mengingatkan penekanan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) harus diperhatikan. Legislatif meminta catatan BPK tersebut sudah tak muncul lagi di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto mengatakan, pihaknya berharap pada masa akhir jabatan Gubernur Jatim Soekarwo rekomendasi BPK tentang aset telah...

Segera Inventarisasi dan Verifikasi Aset Sekolah Menengah Negeri

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ir Isma Yatun MT menyampaikan, opini WTP yang diperoleh Pemprov Jatim sama dengan Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Pemberian opini WTP ini juga telah sesuai dengan kriteria pada peraturan perundang-undangan. Di antaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pada tahun ini, lanjut Isma Yatun, BPK memberi penekanan atas serah terima aset...

Pemkot Surabaya Dapat Opini WTP

Pemkot mendapatkan hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga auditor keuangan negara tersebut menyatakan bahwa pemkot klir selama pengelolaan anggaran 2017. Kendati demikian, masih ada catatan yang diberikan. Yakni, pemkot diminta lebih getol menuntaskan sertifikasi aset-aset. Wali Kota Tri Rismaharini mengakui bahwa permasalahan aset adalah yang paling krusial bagi pemkot. Karena itu, mereka harus teliti dan...

Pemkot Blitar Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-Turut

Prestasi membanggakan kembali diraih Kota Blitar. Untuk kedelapan kalinya berturut-turut, Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP itu diserahkan Plt Kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Ayub Amali, kepada Wakil Wali Kota Blitar, Santoso, di Auditorium BPK RI Surabaya, Jumat (25/5). Turut mendampingi penerimaan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar,...

Pemkab Sidoarjo Kembali Meraih WTP

Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada APBD 2017 mencapai Rp 864 miliar. Namun, data itu tidak memengaruhi laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Buktinya, Sidoarjo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kemarin (25/5) laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur. Berkas itu diterima Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin bersamaan dengan kepala daerah 20...

Pemprov Jatim Raih Opini WTP Ke-7 Kalinya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang ketujuh kalinya ini diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017. LHP BPK atas LKPD Provinsi Jatim ini diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Ir Isma Yatun MT kepada Gubernur Jatim Dr...

WTP, Tapi Tetap Ada Catatan – Hasil Audit BPK atas APBD di Wilayah Jatim

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jum'at (25/5) kemarin menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan APBD 2017 milik pemprov dan 20 kabupaten/kota. Hasilnya, seluruh laporan tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah persoalan di balik laporan tersebut. Selain itu, masih ditemukan daerah yang terlambat menyetorkan laporan keuangan. Kemarin penyerahan LHP dilakukan dalam dua tahap. Sesi...

Terdeteksi, Kelemahan Pengendalian Keuangan Pemerintah Daerah

Kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih ditemukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur tahun anggaran 2017. Hal itu mendesak diperbaiki agar tidak menjadi penyimpangan sehingga merugikan negara. Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, mengatakan, bentuk lemahnya pengendalian dan ketidakpatuhan itu, antara lain, terwujud dalam pengelolaan aset daerah yang belum tertib, juga adanya kelebihan pembayaran...

Jalan Desa di Gresik Masih Rusak Parah

Kerusakan Jalan Raya Gempolkurung, Menganti, semakin parah. Jalur akses wilayah Menganti ke Benowo, Surabaya, itu belum juga diperbaiki. Sebagian sudah hancur. Aspal tak tersisa lagi. ”Kalau lewat sini harus pelan. Hati-hati betul,” kata Widodo, warga setempat. Dia benar. Berdasar pantauan Jawa Pos di lokasi, ada sekitar 100 meter jalan yang benar-benar rusak parah. Lubang terlihat di sana-sini. Pengendara hampir tidak...

Belasan Kades di Situbondo Telat Laporkan ADD

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Suraji, mulai jengkel karena masih ada belasan kepala desa (kades) yang menyelesaikan laporan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) tahun anggaran 2016. Suraji pun berencana memanggil para kades tersebut agar segera melaporkan temuannya. "Insya Allah pekan depan kami undang belasan kades itu ke kantor saya," tegas Suraji, Selasa (22/5). Sejauh ini, kata...

Di-SP3, Tersangka Korupsi Rp 7,8 Miliar di Dinas Lingkungan Hidup Magetan Bebas

Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan secara mengejutkan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Bambang Setiawan, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Padahal Bambang selama ini sudah menjadi tersangka dugaan korupsi Rp 7,8 miliar, dan malah sudah dibebaskan dari penahanan sebelum terbitnya SP3 itu lebih tiga bulan lalu. "Untuk tersangka DLH dengan tersangka BS sudah positif kami terbitkan SP3. Ini setelah alat...

Pimpinan Dewan Jengkel terhadap Sekkab Sidoarjo

Ruang parkir mobil dinas (mobdin) DPRD akan kosong, karena hampir semua mobil operasional dan eks Mobdin jabatan pimpinan akan diserahkan ke BPKAD. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Sekkab Sidoarjo, yang meminta Sekwan menyerahkan sembilan mobil Innova, tiga Fortuner dan satu Toyota Altis. Malah pimpinan rela tak menggunakan mobdin, dengan menyerahkan tiga mobdin terbarunya. Dalam suratnya, Sekkab Achmad Zaini beralasan penarikan mobdin...

Pemkab Situbondo Siapkan Rp 3,7 Miliar untuk Insentif Gurun Ngaji

Ribuan guru mengaji dan guru minggu di Kabupaten Situbondo bisa bernafas lega, karena pemkab telah mencairkan insentif untuk mereka, yang diterimakan Senin (21/5). Karena untuk pencairan insentif tersebut, pemkab telah menganggarkan melalui alokasi khusus keuangan sebesar Rp 3,7 miliar. Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo, Syaifullah mengatakan, jumlah guru mengaji dan guru minggu di Situbondo sebanyak 4.148 orang. "Rinciannya, 4.072 guru mengaji...

Megaproyek Joyoboyo Dibangun Agustus

Proyek gedung parkir dan terminal intermoda Joyoboyo jadi proyek termahal Pemkot Surabaya untuk saat ini. Anggaran Rp 211,8 miliar disiapkan untuk mewujudkan sarana prasarana trem. Sudah ada pemenang lelang untuk merealisasikan pusat transportasi Surabaya itu. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menanyakan kelanjutan proyek tersebut dalam evaluasi catur wulan (cawu) pertama 2018 dinas perhubungan (dishub). Sebab, proyek tersebut sempat...

Lindungi dari Kerugian, Pemkab Bondowoso Serahkan 65 Asuransi Tani

Pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, terus memberikan bantuan pada petani. Salah satunya, dengan memberikan Asuransi Usaha Tani Tanaman Padi (AUTP) pada 65 petani. Kepala Dinas Pertanian, H. Munandar SP MM yang turun langsung mewakili bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni untuk menyerahkan klaim kepada sejumlah petani. Ada dua tempat yang diberikan asuransi, Walidono dan Prajegan Kidul. Dalam...

Total Dana Rehab Sekolah di Sidoarjo Rp 61,9 Miliar

Rencana perbaikan sekolah yang rusak tahun ini memang belum menjangkau semua. Namun, DPRD Sidoarjo mencatat, proyek rehab itu mencapai 345 ruang kelas. Selain itu, ada pembangunan 30 ruang kelas baru (RKB). Alokasi anggarannya di APBD 2018 sebesar Rp 61,9 miliar. ’’Dalam pembahasan anggaran dulu, disepakati angka Rp 61,9 miliar. Karena itu, kami bingung dengan pernyataan dinas pendidikan. Yang betul yang...

Proyek Molor, PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro Terus Menghindar

Tertundanya penyelesaian jembatan Suryodilogo, yang merupakan penghubung kota Bojonegoro-Trucuk dari deadline 27 Desember 2017 lalu, tetap tidak diketahui penyebabnya. Bahkan, Kepala PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, Andi Tjandra terkesan terus mengelak saat dikonfirmasi sejak Rabu (16/5) lalu. Panggilan telepon, pesan SMS, maupun pesan WhatsApp yang dikirim media juga tidak dijawab oleh Andi. Padahal, proyek yang dikerjakan kontraktor PT Bintang Sembilan Indah...

Perbaikan Enam Ruas Jalan di Gresik Dianggarkan Lagi

Sejumlah ruas jalan kembali dianggarkan untuk pekerjaan tahun ini. Nilai dananya mencapai Rp 32,5 miliar. Enam jalan kabupaten tersebut direncanakan dikerjakan tahun ini. ’’Ini adalah proyek lanjutan dari tahun lalu,’’ kata Wakil Ketua DPRD Gresik M. Syafi’ AM kemarin. Hal itu diputuskan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Gresik. Selain Jalan Harun Thohir, ada ruas...

Pemkot Surabaya Siapkan Gelar Pahlawan Kemanusiaan

Warga Surabaya akan mengenang kepergian mereka yang tewas akibat bom pada Minggu (13/5). Pemkot sudah menyiapkan gelar pahlawan kemanusiaan kepada beberapa di antara mereka. Penghargaan diberikan pada Hari Ulang Tahun Ke-725 Surabaya, 31 Mei mendatang. ’’Yang sudah pasti Bayu. Ada banyak usulan agar Yesaya juga dapat,’’ ujar Kabag Kesra Pemkot Surabaya Imam Siswandi saat ditemui di ruang kerjanya kemarin...

BPK Sosialisasikan Fungsinya dalam Mengawal Pengelolaan Dana Desa

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri. Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah telah menggelontorkan triliunan rupiah dana desa melalui APBN. Tahun 2018, alokasi dana desa yang digelontorkan di wilayah Jawa Timur mencapai Rp 6,34 triliun. Berdasarkan undang-undang, keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien. "Sebagai...

Pemkot Madiun Luncurkan BPNTD bagi Warga Kurang Mampu

Pemkot Madiun meluncurkan program bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD), Selasa (15/5). Program ini merupakan perwujudan dari visi-misi Pemkot Madiun, salah satunya, percepatan penanggulan kemiskinan. Dengan harapan, BPNTD itu dapat mengentaskan atau paling tidak mengurangi angka kemiskinan di Kota Madiun. “Yang jelas, untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya, selain meluncurkan BPNTD, Pemkot Madiun juga untuk program kesehatan sudah melaksanakan program Jamkesmasta 2013 lalu....

Pemkab Pasuruan Guyur Rp 15 Miliar untuk Renovasi 10 Pasar Daerah

Image pasar daerah yang kumuh, kotor, dan bau, akan segera hilang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan berencana menjadikan pasar daerah lebih modern tanpa meninggalkan unsur konvensional, dengan menggelontorkan anggaran Rp 15 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk merevitalisasi 10 pasar daerah, agar wajah dan performanya lebih cantik dan bersih. Edy Suwanto, Kepala Disperindag mengatakan, Selasa (15/5), ke-10 pasar yang...

Jam Kerja Pegawai BPK Selama Ramadhan 1439 H

Dalam rangka menghormati pelaksanaan ibadah puasa di Bulan Ramadhan serta menjaga efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada Pelaksana BPK, Sekretaris Jenderal BPK menetapkan jam kerja pegawai selama Bulan Ramadhan 1439 Hijriah di lingkungan BPK. Penetapan jam kerja selama Ramadhan ini dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja...

Komisi D DPRD Jatim Tolak Jembatan Timbang Dikelola Swasta

Imbas anggaran APBN yang menipis, Pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan timbang dari 20 jembatan yang dulu dikelola oleh Jatim. Muncul wacana Pusat akan menjual pengelolaan jembatan timbang Jatim ke swasta. Mendapat kabar seperti itu, Komisi D DPRD Jatim ramai-ramai menolak rencana tersebut. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan jika untuk tahun ini Pusat hanya mampu mengelola...

Kembali Anggarkan Jalan Harun Thohir, Pemkab Gresik Siapkan Rp 7,5 Miliar

Anggaran perbaikan Jalan Harun Thohir dalam APBD 2018 sempat dicoret. Namun, anggaran tersebut dikembalikan. Nilainya Rp 7,5 miliar. Itu diputuskan dalam rapat bersama badan anggaran (banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Gresik kemarin (14/5). ’’Anggaran dari APBD sudah ready. Siap digunakan tahun ini,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik M. Syafi’ A.M. setelah rapat tertutup kemarin. Namun, kepastian penggunaan anggaran itu...

Dapat Baru, Mobil Dinas Lama Belum Dikembalikan

Jatah mobil dinas (mobdin) pimpinan DPRD Sidoarjo berkurang. Yang didapat tidak lagi dua unit, tetapi hanya satu. Karena itu, satu mobdin lama yang masih dipakai pimpinan dewan bakal ditarik pemkab. Selain mobdin, kuota biaya bahan bakar minyak (BBM) disebut-sebut bakal dikurangi. ”Memang benar kami akan menarik mobil dinas pimpinan dewan. Bukan yang baru, tetapi yang lama,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda)...

Anggota DPRD Surabaya Diperiksa Kejari Perak – Terkait Dugaan Korupsi Jasmas 2016

Kejari Tanjung Perak tetap menyidik perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya berupa jaringan aspirasi masyarakat (jasmas) 2016. Sudah banyak pihak yang diperiksa sebagai saksi. Terbaru, penyidik sedang memeriksa 200 ketua RT dan RW di wilayah kewenangan Kejari Tanjung Perak. Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie mengatakan, dari ratusan ketua RT dan ketua RW itu, penyidik sudah memeriksa 40...

Pemkab Probolinggo Prioritaskan Peningkatan Jalan Karanganyar-Jatisari-Wonoasri

Pemkab Probolinggo menegaskan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas anggaran pada 2018. Pembangunan jalan dipiih untuk mendukung peningkatan perekonomian dan daya saing daerah. “Jika akses jalan ke desa, ke sekolah, ke Puskesmas, dan ke sawah sudah baik, masyarakat memperoleh kemudahan untuk beraktivitas dan segala usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Insya Allah menjadi lebih efisien,” kata Sekretaris Daerah (Sekda)...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Turut Sukseskan Roadshow FFKHN di Surabaya

Surabaya, 3 s.d. 4 Mei 2018 - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengajak masyarakat Kota Surabaya untuk segera mengirimkan karya film terbaiknya dalam kompetisi Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN). Tingginya animo masyarakat yang hadir meramaikan roadshow FFKHN 2018 di Surabaya membuktikan bahwa film merupakan media edukasi yang sangat efektif untuk semua kalangan. "Melalui festival ini, kami...

Dukung FFKHN 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Media Visit dan BPK Goes to School

Surabaya, 2 Mei 2018 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID)-CEGAH untuk kedua kalinya menyelenggarakan Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN). FFKHN merupakan sebuah festival yang bertujuan mendorong peran serta dan pelibatan masyarakat untuk membantu fungsi serta tugas BPK dalam mengawal harta negara. FFKHN 2018 diramaikan dengan kompetisi film pendek fiksi dan...

MCW Desak Pemkab Malang Tingkatkan Anggaran Pendidikan

Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Fakruddin menilai minimnya anggaran APBD untuk pendidikan menjadi penyebab kualitas pendidikan di Kabupaten Malang kalah dibanding pendidikan di Kota Malang. Menurut catatan MCW, dari total APBD Kabupaten Malang 2018 sebesar Rp 3,9 triliun anggaran Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten setempat pada tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, dari anggaran itu sebanyak Rp 238...

Proyek Alun-Alun Gresik – Pagu Rp 9 Miliar Dimenangi Rp 7,25 Miliar

Masa depan alun-alun kota Gresik selalu menjadi pertanyaan warga Kota Wali. Senin (7/5) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Pemkab Gresik menetapkan pemenang tender proyek tahap kedua. Yaitu, PT Anugerah Konstruksi Indonesia. Perusahaan asal Malang tersebut memenangi tender dengan nilai penawaran Rp 7,257 miliar di antara pagu Rp 9 miliar. Itulah nilai terendah di antara sepuluh perusahaan lain. Penawaran...

Vonis Berbeda Buat Terdakwa Korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri

Tiga terdakwa korupsi Jembatan Brawijaya, Kediri, telah divonis. Mereka adalah Kasenan yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri, Wijayanto (ketua lelang sekaligus Kabid Permukiman PU), dan Nur Iman Satryo Widodo (pejabat pembuat komitmen). Dalam sidang yang dilaksanakan di Sidoarjo kemarin, ketiganya divonis dengan masa hukuman yang berbeda. Hakim I Wayan Sosiawan memvonis Kasenan dengan hukuman penjara selama...

Tambah Rp 46 Miliar dari Silpa untuk Pembebasan FR Sidoarjo

Dana Rp 84 miliar ternyata tidak cukup untuk membebaskan lahan yang terdampak proyek frontage road (FR). Untuk kebutuhan tersebut, dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 130 miliar. Jadi kurang Rp 46 miliar. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyatakan, pihaknya bakal menambah dana. Anggaran tambahan itu berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Dari perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dana yang tidak...

Ada Temuan BPK, Muspika Karangrejo Gelar Rapat

Muspika Karangrejo Kabupaten Tulungagung menghadiri rapat koordinasi hasil temuan BPK di wilayah Tulungagung. Rapat yang bertempat di kantor Kecamatan Karangrejo itu dilakukan lantaran Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi menemukan masalah administrasi Dana Desa (DD) di desa Tanjungsari. "Masalah administrasi, temuan itu di antaranya ada yang tidak tepat penganggaran, rencana yang telah ditentukan dalam pelaksanaan diubah dan pembangunannya belum dilaksanakan," kata Camat...

Penyertaan Modal Pasar Setono Betek Kota Kediri Segera Dituntaskan

Bangunan Pasar Setono Betek yang ada di Jl. Patimura Kota Kediri sudah selesai proses pengerjaan renovasinya dan tinggal menempati saja, namun pihak PD Pasar Joyoboyo masih menunggu proses penyertaan modal dari Pemerintah Kota Kediri. Dan dewan berjanji segera menuntaskan proses tersebut. Ketua DPRD Kota Kediri Kolifi Yunon mengatakan belum dilaksanakannya proses penyertaan modal berupa bangunan Pasar Setono Betek ke PD....

Badan Keuangan Daerah Tak Hadir, Rapat Komisi II DPRD Trenggalek Tertunda

Rencana Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mengklarifikasi aset yang dimiliki pemerintah daerah tertunda. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) tidak bisa hadir karena masih menyelesaikan beberapa agenda yang terkait di bidangnya. “Secara umum kami berharap semua pihak terkait hadir dalam rapat kerja ini,” terang Mugianto, Ketua Komisi II, Senin (30/4). Menurutnya, rapat kerja ini akan membahas...

BPK Perketat Pengawasan Dana Desa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal keliling dari desa satu ke desa lainnya. Lembaga auditor negara ini akan ‘memelototi’ secara ketat penggunaan dana desa (DD) yang naik drastis menjadi Rp 2 ribu triliun agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sebab masih banyaknya Kepala Desa (Kades) yang belum bisa baca tulis dan tidak paham teknologi (Gaptek). “Tahun ini, kami keliling ke desa-desa karena tugas...

Literasi Peran BPK Lewat Ajang Festival Film Pendek

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan United States Agency for International Development (USAID) kembali mengajak pelajar dan mahasiswa mengikuti Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) 2018. Penyelenggaraan yang sudah digelar kali keduanya merupakan salah satu cara lembaga auditor negara ini untuk mendorong keterlibatan publik dalam meningkatkan kesadaran terhadap peran kerja dan fungsi BPK. Roadshow FFKHN 2018 di Surabaya adalah kota kedua dari...

BPK Incar Sineas Muda Surabaya Melalui Festival Film Kawal Harta Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) kembali menggelar Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN). Ajang perfilman ini sebagai tujuan utama BPK dalam memperkenalkan perannya kepada masyarakat. "Supaya publik mengenal BPK itu apa perannya, apa fungsinya, sehingga kita dibutuhkan dan mereka mulai mencintai," papar Dayu Sandra Tiurma Uli, Kasubbag Publikasi dan Media Biro...

Kejari Tahan Kades Wonokupang, Sidoarjo – Diduga Korupsi Rp 227 Juta

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo kemarin (30/4) menahan Kepala Desa (Kades) Wonokupang, Balongbendo, Herry Suryanto. Sebab, Herry diduga telah menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk kepentingan pribadi. ”Mulai hari ini (kemarin, Reds) resmi kami tahan,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Sidoarjo Budi Handaka. Dia mengatakan, penyidik sudah mengantongi dua alat bukti. Uang negara yang diduga dikorupsi tersangka sekitar Rp 227...

Pemkot Surabaya Hadapi 17 Sengketa Aset

Sengketa tanah antara warga dan pemkot masih kerap terjadi. Tipikalnya macam-macam. Tahun ini saja, pemkot harus menghadapi 17 sengketa lahan. Yang dihadapi juga beragam. Mulai perusahaan swasta hingga warga sendiri. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, saat ini semua sengketa lahan tersebut dalam penyelesaian secara hukum. Salah satunya, pemkot harus menghadapi persidangan...

Dana untuk Lahan Frontage Road Sidoarjo Perlu Ditambah

Anggaran proyek frontage road (FR) Waru–Buduran sudah dialokasikan Rp 84 miliar. Namun, anggaran tersebut belum cukup. Karena itu, pada perubahan anggaran keuangan (PA) APBD 2018, pemkab memberikan tambahan dana. Dari kalkulasi sementara, kekurangannya Rp 46 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo Sigit Setyawan menyatakan, alokasi anggaran Rp 84 miliar itu digunakan untuk membebaskan lahan milik...

SMK Mini Hasilkan Produk Kualitas Internasional

Keberadaan SMK Mini dari tahun ke tahun sudah mulai menunjukkan kualitas produknya. Bahkan, produk SMK Mini ini sudah mempunyai nilai jual yang tinggi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur Syaiful Rahman saat menutup pameran produk unggulan SMK Mini di rest area Jember, Minggu (29/4/2018). “Perkembangan SMK Mini di Jatim sudah cukup bagus, bukan hanya sekedar sekedar konvensional,...

DPRD Gresik Prihatin Kerusakan Jalan

Keluhan tentang jalan rusak terus bermunculan. Anggaran dan jumlah ruas jalan yang rusak belum sebanding dengan proyek perbaikan yang dikerjakan setiap tahun. Data belum diperbarui. Kondisi tersebut menjadi sorotan DPRD Gresik dalam mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2017. ’’Kualitas jalan kabupaten turun terus,’’ kata Ketua Komisi III DRPD Gresik Asroin Widyana kemarin (28/4). Kualitas infrastruktur jalan 2017, misalnya, turun jika dibandingkan...

Korupsi Dana Desa – Kades di Gresik Divonis Setahun Penjara

Kasus korupsi dana desa (DD) di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, menjadi pelajaran bagi kepala desa (Kades) lain. Kades Pasinan Lemah Putih Kunari divonis setahun penjara dan denda RP 50 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Pada sidang sebelumnya, tim jaksa seksi pidana khusus Kejari...

Wali Kota Madiun Tambah Bantuan Beasiswa Mahasiswa

Pemkot Madiun tetap konsisten memberikan subsidi bagi lulusan SMA/SMK yang kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satunya melalui Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) yang diberikan sebesar Rp 750 ribu per bulan. Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto menegaskan, masa setelah lulus SMA/SMK terkadang cukup membingungkan bagi sebagian orang tua bagi pelajar yang ingin melanjutkan. Apalagi, jika biaya pendidikan tidak disiapkan...

Bupati Sidoarjo Minta Blacklist Kontraktor Nakal

Bupati Saiful Ilah gerah dengar kabar tentang adanya proyek yang tidak sesuai spesifikasi. Apalagi, hasil pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa dimanfaatkan masyarakat setelah selesai dibangun. Karena itu, bupati meminta jajarannya menindak tegas rekanan atau kontraktor ”mbeling”. Yakni, rekanan dengan hasil kerja buruk. ”Kalau ada yang seperti itu, langsung di-blacklist saja. Sebab, mereka sama saja tidak mau kerja,” tegas Saiful Ilah. Orang...

Periksa Pengurus 26 Cabang Olahraga – Kasus Dana Hibah KONI dari APBD Kota Madiun

Dua pekan terakhir, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun memeriksa secara maraton pengurus 26 cabang olahraga (cabor) yang dibina KONI. Korps Adhyaksa menemukan dugaan kejanggalan dalam pelaporan dana hibah KONI dari APBD tahun 2015 dan 2017. ’’Pendalaman sejauh ini, kami temukan ada beberapa kejanggalan,’’ kata Kasipidsus Kejari I Ketut Suarbawa kemarin (25/4). Sampai kemarin, Ketut mengaku sudah memeriksa 27 orang. Seluruhnya berasal...

Terbukti Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya, Kena Dua Tahun

Sidang kasus korupsi dana hibah pemkot memasuki babak akhir. Majelis hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti memvonis terdakwa Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya Sugeng Rahardjo dan Wakil Ketua Hery Setiawan dengan hukuman dua tahun penjara. Mereka dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan dana hibah. Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Menanggapi vonis yang sama...

Pembangunan Jembatan Jadi Prioritas Pemkab Probolinggo

Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berpacu meningkatkan kondisi infrastruktur daerah. Seperti tahun sebelumnya, tahun 2018 ini pembangunan jembatan menjadi salah satu perhatian dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah. “Logikanya, jikalau jembatannya berkeselamatan, masyarakat akan memperoleh kemudahan untuk beraktivitas, misalnya ke sekolah, Puskesmas, pasar dan tempat lainnya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Pemkab...

Ratusan Warga Trenggalek Unjukrasa Protes Kualitas Pembangunan

Ratusan warga yang mengatasnamakan 'Masyarakat Peduli Trenggalek Peduli APBD 2017' melakukan aksi unjukrasa. Mereka memprotes buruknya kualitas pembangunan sejumlah ruas jalan pada APBD 2017. Terdapat tiga titik yang didatangi massa, mulai dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Trenggalek. Pengujukrasa melakukan orasi dan membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan sejumlah foto kondisi...

2nd Festival Film Kawal Harta Negara

Untuk kedua kalinya, BPK menggelar Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) yang terdiri dari kompetisi film pendek fiksi dan dokumenter, kompetisi video citizen journalism, workshop film, pitching forum dan produksi film. FFKHN merupakan sebuah program yang bertujuan mendorong peran serta dan pelibatan masyarakat untuk membantu fungsi serta tugas BPK dalam mengawal harta negara. Berikut kami sampaikan informasi lebih lanjut mengenai...

Lampaui Perjanjian, Pembangunan Pasar Gadang Kota Malang Mangkrak

Perjanjian Kerjasama (PKS) Pembangunan Pasar Gadang sudah melampaui batas. Namun hingga saat ini pembangunannya masih mandek. Dalam PKS sebelumnya disebutkan pembangunan pasar harus tuntas pada 2016. Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto, kepada wartawan, Senin (23/4) kemarin, mengutarakan berhentinya proses pembangunan tersebut sebelumnya sudah ditanyakan kepada pihak investor, PT Patra Berkas. Hasil pertemuan itu, pihak investor beralasan belum selesainya pembangunan...

Tagihan Listrik PJU Kuras APBD Sampang Rp 8 Miliar

Pembayaran tagihan listrik lampu penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Sampang cukup menguras APBD. Tahun lalu tagihan listrik PJU menyedot Rp 6,8 miliar. Tahun ini dianggarkan Rp 8 miliar untuk pembayaran listrik PJU. Kasi Teknis Sarana dan Prasarana Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang Syahroni mengatakan, pembayaran tagihan listrik PJU sesuai dengan pemakaian. PJU di Kota Bahari berjumlah 6.435 unit. Tersebar...

Tetapkan Tersangka, Dugaan Korupsi IPAL RPH Surabaya Segera Disidangkan

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menahan dua orang tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya. Dalam waktu dekat, penyidik Kejaksaan berencana melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan. Kedua tersangka yakni Sunaryo selalu Ketua Pengadaan Barang dan Lutfia Rachmad selaku Pimpinan Proyek...

Lelang Cepat untuk Percepat Proyek di Sidoarjo

Tahun anggaran 2017, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Sidoarjo sangat jumbo. Yakni, Rp 864 miliar. Dana sebesar itu gagal diserap atau dibelanjakan. Salah satu penyebabnya terkendala proses lelang. Tahun ini silpa tinggi juga masih berpotensi. Sebab, hingga triwulan pertama, rata-rata serapan hanya 9 persen. Nah, untuk mempercepat proses lelang, pemkab bakal menjalankan kebijakan baru sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor...

Pemkot Surabaya Godok Penerapan Parkir Prabayar

Dinas Perhubungan (dishub) Kota Surabaya berencana menerapkan sistem parkir prabayar. Dengan sistem tersebut, dishub optimistis mampu mendongkrak pendapatan retribusi dan pelayanan parkir di masyarakat. Mekanisme parkir prabayar itu dimasukkan ke rencana peraturan daerah (raperda) penyelanggaraan perparkiran. Jika disepakati, aturan prabayar akan dibuat di dalam peraturan wali kota. Kepala UPT Tepi Jalan Umum (TJU) Dishub Tranggono Wahyu Wibowo menjabarkan, sistem parkir prabayar...

Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan I-2018

Pada periode Januari s.d. Maret 2018, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada tiga responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:

Siswa SMA/SMK Kurang Mampu di Kota Pasuruan Gratis SPP

Pemkot Pasuruan menggratiskan biaya SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) khusus untuk pelajar SMA negeri dan SMK negeri di wilayahnya. Wali Kota Pasuruan, H Setiyono menyampaikan penggratisan SPP diberikan khusus untuk pelajar kurang mampu di Kota Pasuruan. Penggratisan ini juga merupakan bentuk komitmen Pemkot Pasuruan dalam hal wajib belajar 12 tahun di Kota Pasuruan. “Kami sangat memahami keluh kesah orang tua, karena anaknya...

PDAM Yang Pertama Setor PAD ke Pemkab Sidoarjo

Di antara tiga BUMD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, baru ada satu yang menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) pada triwulan pertama 2018. Satu BUMD itu adalah PDAM Delta Tirta. Perusahaan yang mengurusi air tersebut sudah menyetorkan Rp 2,5 miliar atau 34,84 persen dari target Rp 7,3 miliar. Setoran dari dua BUMD lainnya, PD Aneka Usaha dan BPR Delta Artha, masih...

Kumpulkan 110 Rekanan, Wabup Tuban Instruksikan Proyek APBD Segera Dikerjakan

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si, meminta kepada rekanan atau kontraktor dari Pemkab segera melaksanaan paket pekerjaan pembangunan serta agar tertib administrasi sesuai regulasi yang ada. Instruksi ini disampaikannya saat bertemu 110 rekanan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) dan Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Tuban. “Setelah memenuhi syarat dan menerima Surat...

BPK Periksa Ratusan Motor Pelat Merah Pemkab Pamekasan

Sedikitnya 400 kendaraan dinas (randin) berupa sepeda motor mendadak diparkir di halaman kantor Pemkab Pamekasan, Senin (16/4). Penempatan ratusan randin itu sesuai arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disaksikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Taufiqurrahman, untuk menjalani pemeriksaan fisik. Anggota BPK terlihat mencocokkan nomor kerangka dan nomor mesin sepeda motor, sesuai yang tertera dalam STNK yang dipegang pemakai sepeda motor. Pemeriksaan yang...

Usut Penyelewengan Jasmas, Kejari Tanjung Perak Periksa 200 RT/RW

Kejari Tanjung Perak mengusut dugaan penyelewengan dana hibah jaringan aspirasi masyarakat (jasmas) Pemkot Surabaya tahun anggaran 2016. Berdasar temuan sementara, kerugian negara sekitar Rp 4 miliar. Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie mengatakan, dugaan yang sedang diusutnya kini sudah dalam tahap penyidikan. Dugaan penyelewengan dana jasmas tersebut terjadi pada 2016. Berdasar temuan sementara, ada yang tidak beres dalam pembelian...

Bangunan Mall Poncol Kota Pasuruan Mangkrak

Bangunan Mall Poncol yang menjadi bagian dari Pasar Poncol Kota Pasuruan hingga saat ini tidak berfungsi, bahkan selama 4 tahun terlihat mangkrak hingga membuat pedagang di sekitar gulung tikar. Mangkraknya Mall Poncol itu membuat DPRD Kota Pasuruan geram dan meminta Wali Kota Pasuruan untuk segera mengambil tindakan. “Pemandangan di kawasan alun-alun di pusat Kota Pasuruan tidak sedap, karena mangkraknya bangunan...

Sidak DPRD, Kualitas Hasil Renovasi Pasar Sayur Kota Batu Memprihatinkan

Komisi C DPRD Kota Batu mengaku kecewa dengan hasil dan kualitas renovasi tahap-1 unit Pasar Sayur yang berada di kawasan Pasar Besar Kota Batu. Keprihatinan ini disampaikan setelah melakukan inpseksi mendadak (sidak) di unit Pasar Sayur, Kamis (12/4). Ada sejumlah evaluasi untuk segera dilakukan perbaikan, serta redesign untuk pelaksanaan renovasi tahap-2. Salah satu evaluasi yang dianggap krusial adalah penyediaan sarana jalan,...

Bendahara KPUD Blitar Jalani Sidang Perdana

Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Blitar Teguh Sutjahja menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (12/4). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Hadi di hadapan majelis hakim yang diketuai Dede Suryaman mendakwa Teguh karena tidak bisa mempertanggungjawabkan dana hibah dari Pemkab Blitar untuk Pemilu 2014. ”Karena ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1,7 miliar...

Hasil Audit, Silpa Sidoarjo TA 2017 Capai Rp 864 Miliar

Polemik sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2017 akhirnya menemui titik terang. Jumlahnya mencatat rekor. Yakni, mencapai Rp 864 miliar. Kepastian angka silpa tahun lalu itu tertuang dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahunan bupati. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo kemarin (11/4). Laporan itu dibacakan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Sebab, Bupati Saiful Ilah kembali melakukan kunjungan...

Dana Hibah Kota Probolinggo Wajib Tertib Administrasi

Empat lembaga keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan menerima dana hibah senilai Rp 352.590.000. Wali Kota Probolinggo Rukmini pun berpesan agar penggunaan dana hibah harus sesuai proposal yang diajukan, bermanfaat bagi masyarakat dan wajib tertib administrasi. “Mudah-mudahan bermanfaat, dilaksanakan sesuai pengajuan proposalnya. Dan, harus ada laporan keuangan sebagai bukti terlaksananya kegiatan menggunakan dana hibah ini. Administrasi sangat penting, karena bila ada...

MCW Sodorkan Data Dugaan Kerugian Negara Ke Polres Malang

Berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kajian Malang Corruption Watch (MCW) diduga ada kerugian negara dalam pembangunan Pasar Sumedang di Kelurahan Cempokomulyo, Kepanjen Kabupaten Malang. MCW menyerahkan temuan itu ke Polres Malang, Rabu (11/4/2018). Badan Pekerja MCW, Ibnu Syamsu Hidayat menjelaskan dugaan kerugian negara tahun 2013 tersebut dari hasil audit BPK mencapai sekitar Rp 47,98 juta. Pihaknya pun sudah menyampaikan...

BPK Temukan Penggunaan Dana Banparpol yang Tidak Sesuai Ketentuan

Sidoarjo, 9 April 2018 - BPK masih menemukan penggunaan dana bantuan keuangan untuk partai politik (Banparpol) yang tidak sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat menjadi acuan bagi partai politik penerima bantuan maupun Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas belanja bantuan partai...

Bambang Parikesit Didakwa Korupsi Rp 7,9 M

Mantan Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya Mikhael Bambang Parikesit menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (10/4). Jaksa mendakwa Bambang mengorupsi dana penyertaan modal Rp 7,9 miliar. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Arif Usman dan Syarifuddin, Bambang didakwa telah mengorupsi dana penyertaan modal dari Pemkot Surabaya pada 2015 dan 2016. Pada dua tahun anggaran tersebut,...

Desa di Situbondo Diimbau Segera Kembalikan Sisa Dana Desa Tahun Lalu

Memasuki tahun 2018 ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo melakukan imbauan kepada Desa yang memiliki tanggungan pengembalian kerugian akibat kekurangan volume pengerjaan proyek Dana Desa (DD) tahun 2017 lalu. Menurut Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Suradji, Desa harus segera menyelesaikan kewajibannya. Jika tidak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Situbondo berjanji tidak akan mencairkan bantuan Dana Desa pada tahun 2018...

Perbaikan SDN Klesem 2 Pacitan Anggarkan dari Pos Dana Tidak Terduga

Perbaikan SDN Klesem 2 mulai menemui titik terang. Ambrolnya talut yang menjadi penyebab kerusakan infrastruktur sekolah di Dusun Blimbing, Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung, itu segera disuntik Rp 660 juta dari pos dana tak terduga APBD Pacitan. Pemkab cukup mengapresiasi kebesaran hati tiga warga setempat yang merelakan sebagian tanahnya untuk pembangunan talut tersebut. Jika tidak, longsor yang membuat teras depan kelas...

Insentif Ketua RT dan RW Kota Batu Ditransfer via Bank

Para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Batu tidak lagi mendapatkan insentif tunai seperti yang diterima selama ini. Hal ini berkaitan dengan adanya instruksi dari Pemerintah Kota (Pemkot) bahwa tidak ada lagi transaksi tunai pemanfaatan anggaran di Kelurahan/Desa. Kini insentif kepada para Ketua RT dan RW juga tidak diberikan secara tunai. Kondisi ini memaksa pihak Kelurahan...

Aset OPD di Sidoarjo Diperiksa BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minta kepada para pengurus barang di semua OPD Pemkab Sidoarjo, agar segera menyerahkan laporan kondisi asetnya dengan data yang cukup dan informatif. Inventarisasi aset ini dianggap sangat penting, selain untuk memperbaiki laporan barang milik daerah, sehingga bisa tahu keberadaan aset masih ada atau sudah tidak ada lagi. Ketua Tim Pemeriksa aset dari BPK, Bagus Budi Purwanto...

BPK Selamatkan Uang Negara Rp 2,37 Triliun

Setelah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 kepada DPR pada Selasa (3/4), BPK melaporkan ikhtisar tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemarin (5/4). Hadir dalam pertemuan itu Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara beserta tujuh anggota lainnya. Adapun Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. "BPK telah menyelamatkan keuangan negara senilai...

Bapak dan Anak Terlibat Korupsi Proyek Pemkab Sidoarjo

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur sepeda ekstrem di Jalan Lingkar Timur memasuki tahap baru. Kemarin (5/4) polisi melakukan pelimpahan berkas tahap kedua. Berkas lima tersangka itu resmi diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. ”Hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jatim menyebutkan, kerugian negara mencapai Rp 578 juta,” ujar Kasatreskrim Polresta Sidoarjo Kompol Muhammad Harris. Kasus itu mulai diselidiki...

Sekolah Gagas Perencanaan Bisnis Kejar Status BLUD

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah menggagas lahirnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk satuan pendidikan kejuruan SMK. Hal ini tak lepas dari potensi dan nilai ekonomis yang bisa dikembangkan SMK dengan manajemen sekolah yang kreatif. Salah satunya di SMKN 2 Surabaya. Sekolah yang terletak Kecamatan Sawahan Surabaya itu memiliki sejumlah potensi yang layak untuk dikembangkan sebagai unit bisnis. Baik...

Serapan APBD 2017 Kabupaten Jember Capai 84 Persen

Wakil Bupati (wabup) Jember H. Abdul Muqit Arief mengklaim bahwa serapan anggaran APBD 2017 mencapai 84 persen dari anggaran Rp 3,6 Triliun. Pernyataan ini disampikan saat rapat paripurna I dalam agenda penyampaian nota pengantar LKPJ akhir tahun 2017 di gedung DPRD Jember, Rabu (4/4/2018). ”Serapan anggaran APBD 2017 sebesar 84 persen ini, masih belum optimal. Dan ini menjadi PR kami,...

Sidik Jasmas, Kejari Tanjung Perak Siapkan Pemanggilan Ratusan Ketua RT

Ditantang sejumlah kalangan dewan untuk meneruskan penyidikan dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas), penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ternyata sudah memanggil sejumlah pejabat Pemkot Surabaya setingkat kepala bagian. Tak cukup dengan pemanggilan sejumlah pejabat pemkot, penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak berencana mempersiapkan pemanggilan sekitar 200 ketua RT sebagai pihak pengusul dan penerima dana Jasmas. Pemanggilan...

Dugaan Korupsi Bimtek, Penyidik Tunggu Audit Kerugian Negara dari BPK RI

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya berusaha mengungkap dugaan kasus korupsi dana Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Surabaya yang bersumber dari dana APBD 2010 senilai Rp 3,7 miliar. Pada penyidikan kasus ini, beberapa anggota dewan (DPRD Surabaya) periode 2009 hingga 2014 telah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian. Permintaan keterangan tersebut merupakan tindak lanjut dari supervisi yang dilakukan Tim...

April, Proyek Fisik Pemkot Mojokerto Senilai Miliaran Rupiah Belum Dilelang

Hingga memasuki Bulan April ini, ternyata lelang proyek fisik yang nilainya menyentuh puluhan miliar ternyata masih belum ada yang dilelang. Padahal sejak awal tahun lalu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus selalu memerintahkan kepada seluruh OPD untuk segera melakukan lelang dini. Dari data di website Pemkot Mojokerto, tampaknya Pemkot Mojokerto memang harus belajar banyak tentang proses lelang, karena hingga masuk bulan...

Ketua BPK Lantik 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris Jenderal BPK dan 6 (enam) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya di lingkungan BPK pada hari Selasa (27/03/2018), di Auditorium BPK, Jakarta. Acara tersebut disaksikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dan para Anggota BPK, serta dihadiri oleh para pejabat dan pelaksana di lingkungan BPK...

Kepala BPK Perwakilan Dampingi Anggota IV BPK dalam Peresmian Rusun Sewa MBR Kota Pasuruan

Selasa, 20 Maret 2018 - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto mendampingi Anggota IV BPK Prof. Dr. H. Rizal Djalil dalam acara peresmian rumah susun (rusun) sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pasuruan. Berlokasi di Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, rusun yang diresmikan ini melengkapi dua rusun sebelumnya yang sudah ada di Kota Pasuruan. Pembangunan rusun sewa...

Sosialisasi Perpustakaan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Selasa, 20 Maret 2018 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi perpustakaan sebagai upaya mengenalkan perpustakaan kepada pegawai di lingkungan kantor BPK Perwakilan. Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama ini dikelola oleh Subbagian Humas. Sosialisasi kali ini lebih mengarah pada pengenalan aplikasi Sistem Aplikasi Perpustakaan (Sipuspa), pameran koleksi buku perpustakaan, dan penjelasan sistem sirkulasi peminjaman ataupun layanan pengunjung...

BPK Selenggarakan Diklat Prapenugasan Bagi Kantor Akuntan Publik

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan diklat prapenugasan untuk mempersiapkan tenaga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditugaskan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk dan atas nama BPK. Penggunaan tenaga KAP ini berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Diklat ini merupakan lanjutan dari diklat...

Fraksi Golkar Apresiasi Kinerja Gubernur

Fraksi Golkar Jatim memberikan apresiasai terhadap kinerja Gubernur Jatim, Soekarwo selama menjabat sebagai Gubernur Jatim. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang ujung-ujungnya selalu mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di samping itu, dalam kurun waktu 2017, tidak kurang sekitar 25 penghargaan yang dianugerahkan kepada Soekarwo atas keberhasilan menata pembangunan di Jatim. Ketua Fraksi PG Jatim, Sahat Tua...

Pemkab Probolinggo Sosialisasi Jalin Matra

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan sosialisasi program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, di Kraksaan. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Probolinggo Asyari ini diikuti oleh para Camat didampingi Kasi Kecamatan, Kepala Desa serta Bendahara Desa se-Kabupaten Probolinggo. Kepala DPMD Kabupaten...

Pekerjaan Proyek Fisik Jumbo Pemkot Mojokerto Terganjal Syarat Administrasi

Upaya Pemkot Mojokerto melaksanakan pembangunan sejumlah proyek fisik dengan anggaran jumbo, diprediksi bakal menemui kendala. Tiga proyek bernilai miliaran rupiah itu, ternyata dalam pengerjaannya terkendala syarat adminitrasi. Di antara proyek itu yakni pembangunan Kantor Kecamatan Kranggan senilai Rp 7 miliar, pembangunan Gedung Pendidikan di Pulorejo sebagai pengganti istilah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) senilai Rp 12,7 miliar, serta finishing pembangunan...

Jasa Mamin dan Furniture Dominasi Perolehan Besar Pajak Reklame Kabupaten Pasuruan

Pendapatan Pemkab Pasuruan dari perolehan pajak reklame tahun 2017 melebihi target. Rata-rata sektor bisnis seperti penawaran produk, mulai dari jasa sampai makanan minuman (mamin), furniture, dan elektronik mendominasi perolehan pajak reklame tersebut. Sehingga, tahun ini Pemkab Pasuruan menaikkan target dari tahun sebelumnya. Dari sebelumnya Rp 2,8 miliar, tahun 2018 ini menjadi Rp 3 miliar. “Yang mendominasi di tahun kemarin adalah pajak...

Pengawasan DD Tumpang Tindih Bikin Pusing Kades

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, prihatin dengan masih tumpang tindihnya pengawasan di pemerintahan desa. Utamanya, terkait pengawasan pengelolaan dana desa (DD). “Pengawasan yang tumpang tindih ini bikin pusing kepala desa dan perangkat desa. Ujung-ujungnya kadang-kadang bisa terjadi potensi pemerasan,” ujar Yusril saat menjadi pembicara tunggal dalam Seminar Umum Problematika Pemerintahan Desa dan Korupsi di Hall Hotel...

Terpaksa Utang Ratusan Juta – Dana BOS SMA/SMK di Jatim Telat Cair

Memasuki akhir triwulan pertama, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK negeri belum juga cair. Akibatnya, sekolah harus utang hingga ratusan juta untuk menutup biaya operasional selama tiga bulan ini. Di Surabaya, salah satu SMK telah menumpuk utang selama tiga bulan terakhir mencapai Rp 400 juta. Pinjaman itu untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah, mengingat BOS terlambat. Jumlah pinjaman itu setara 50 persen pencairan...

Serapan Dana untuk Mamin di Kabupaten Sidoarjo Tinggi

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sejauh ini tidak optimal. Dari pagu triwulan pertama (Januari–Maret) sebesar Rp 252 miliar, anggaran yang sudah terserap organisasi perangkat daerah (OPD) baru Rp 101 miliar. Artinya, tidak sampai 50 persen. Itu pun sebagian besar digunakan untuk belanja operasional, kebutuhan makan-minuman (mamin), dan perjalanan dinas. Program-program publik atau proyek-proyek fisik masih sangat minim....

DPRD Tulungagung Dukung Penerapan e-Budgeting

Rencana penerapan e-planning dan e-budgeting di lingkup Pemkab Tulungagung pada tahun 2019 mendatang mendapat dukungan dan sambutan positif dari DPRD Tulungagung. Mereka pun sudah mempersiapkan diri pula untuk melaksanakan program tersebut. “Penerapan e-planning dan e-budgeting ini merupakan bagian dari tindak lanjut regulasi yang ada. Dan mau tidak mau Tulungagung juga harus mengikuti tatanan seperti itu,” ujar Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono...

DPRD Sampang Panggil Panwaskab Kali Kedua, Ditemukan RAB Diubah Sepihak

Setelah sempat mangkir di panggilan pertama badan anggaran (Banggar) DPRD Sampang, akhirnya Panwaskab Sampang penuhi panggilan kedua, Rabu (21/2). Menariknya dalam rakor tersebut ditemukan Panwaskab secara sepihak mengubah Rencana Anggaran Belanja (RAB). Rapat koordinasi yang dipimpin ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah dan jajaranya berlangsung secara tertutup. Terlihat hadir dari Panwaskab Sampang dua komisioner, yakni ketua Panwaskab Juhari, komisioner Panwaskab Insiyatun,...

Telusuri Kerugian Korupsi Jasmas 2016, Kejari Perak Gandeng BPK

Penyidikan kasus penyimpangan dana hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016 mulai ditelusuri kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara pada kasus ini. Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, SH, MH menyatakan untuk mempercepat penyidikkan kasus ini, pihaknya akan memanggil sejumlah penerima...

Seleksi Ketat Warga ‘Low Income’ di Rusunawa

Peresmian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Selasa (20/3), sedikit memberi angin segar. Kendati begitu, tidak mudah untuk menempati rusunawa ini karena Kementerian PUPR mengingatkan pemda agar menerapkan seleksi ketat kepada calon penghuni. Hal itu dikatakan Direktur Penyediaan Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Kuswardono saat...

Pemkot Blitar Kembali Siapkan Rp3,34 M untuk Pengadaan Sepeda Gratis

Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kembali sediakan anggaran Rp 3,34 miliiar untuk pengadaan sepeda gratis bagi siswa kelas 7 tahun 2018 ini. Bahkan sebelumnya Pemkot Blitar juga memberikan sepeda gratis bagi siswa SMP kelas 8 dan 9 pada tahun 2018, sehingga kini giliran kelas 7 yang akan menerima sepeda gratis dari Pemerintah Kota Blitar. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin mengatakan...

Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi RPH Surabaya Tunggu Hasil Ahli ITS

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terus memastikan dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak Andi Ardani melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie mengatakan, pihaknya sudah...

Tipikor Polda Jatim Usut Pengadaan Mobil Ambulans Dinkes Jember

Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jatim turun gunung melakukan pemeriksaan pengadaan 195 unit mobil ambulans desa di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember APBD Tahun 2017. Tim yang bermarkas di Jl. A. Yani 116 Surabaya ini, melakukan pemeriksaan terkait proses pengadaan ratusan mobil ambulans dan memeriksa kondisi ambulans. Selain memeriksa kondisi ambulans. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera...

Uang Rp 2,1 Miliar Ditumpuk di Meja – Pengembalian Mantan Ketua Askab PSSI Jember

Ratusan uang pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 yang dibendel rapi tampak tertumpuk di meja ruang depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Kamis (15/3). Tak pelak, keberadaan uang yang dihitung sebanyak Rp 2,1 miliar itu membuat beberapa orang terperangah. Tetapi uang sebanyak itu bukan hadiah, melainkan lanjutan pengembalian keuangan negara senilai lebih Rp 2,1 miliar dari mantan Ketua Askab PSSI Jember,...

DAK Pendidikan SMK di Jatim Turun Rp 58 Miliar

Pendidikan kejuruan mendapat perhatian khusus sejak Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya Revitalisasi SMK. Tak terkecuali di Kementerian Keuangan, SMK mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup besar mencapai Rp 177 miliar tahun lalu. Sayang, nilai anggaran tersebut tahun ini mengalami penurunan hingga Rp 58 miliar dan tersisa Rp 199 miliar. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan,...

Dinsos Kota Mojokerto Mampu Cover 500 Penerima BPNT Baru

Dinsos Kota Mojokerto mampu menambah jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 ini secara dratis. Dengan penambahan ini, Dinas Sosial Kota Mojokerto menyatakan telah meng-cover keseluruhan warga miskin penerima bantuan Sembako dan bahan bakar berupa elpiji. ”Jumlah penerima BPNT tahun ini naik menjadi 2 ribu KPM. Naik dari tahun lalu 1.500 orang. Semua orang miskin dapat tercover BPNT,”...

Khusnul Akui Tak Awasi Dana Hibah dari Pemkot Surabaya

Anggota DPRD Surabaya Khusnul Khotimah hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dana hibah Pemkot Surabaya di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (13/3). Majelis hakim menanyakan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan yang semestinya menjalankan fungsi kontrol terhadap KUB Cahaya selaku penerima dana hibah pemkot. ’’Bagaimana fungsi kontrol saksi (Khusnul) terhadap KUB Cahaya yang menerima hibah?’’ tanya Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti. Menanggapi pertanyaan...

Pemkot Pasuruan Akan Bedakan Seragam ASN dan Kontrak

Pembeda seragam, bagi apatur sipil negara (ASN) dengan tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Pasuruan akan terwujud di tahun 2018 ini. Pemkot Pasuruan tengah menyiapkan anggaran Rp 936 juta dari APBD untuk pengadaan seragam untuk 3.900 setel pakaian. “Pembeda seragam antara ASN dan tenaga kontrak, sesuai dengan aturan. Pada intinya harus berbeda,” ujar Samsul Hadi, Kabag Administrasi Umum, Kota Pasuruan, Selasa...

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo Capai Rp 2,1 Triliun

Akhir tahun 2017, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo mencapai Rp 2.108.988.752.406,30 atau 98,21% dari target Rp 2.147.336.906.798,00. Perolehan pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 301.797.648.979,30 atau 96,81% dari target Rp 311.749.555.522,00. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi, Sabtu (10/3) malam. Selanjutnya dana perimbangan sebesar Rp 1.345.461.046.956,00 atau 95,44%...

Jatah Dana Desa di Sidoarjo Berkurang

Total dana yang diterima 322 desa di Kabupaten Sidoarjo pada 2018 ini berkurang. Tahun ini total anggaran yang diterima Rp 252 miliar. Pada 2017, total dana desa Rp 264 miliar. Artinya, susut Rp 12 miliar. Menurut Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DPMDP3AKB) Pemkab Sidoarjo Probo Agus Sunarno, pengurangan itu disebabkan sejumlah...

Kasus DD Desa Dasok Pamekasan Naik ke Penyidikan

Perkembangan kasus dugaan korupsi dana desa (DD) di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan belum jelas. Padahal, kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan. Korps Adhyaksa sampai saat ini belum membeberkan perkembagan kasus tersebut. Alasannya, kasus tersebut masih penyidikan awal. Kejari mengklaim khawatir sejumlah saksi enggan diperiksa ketika kasus tersebut dibeberkan ke publik. Kasus dimaksud yaitu dugaan...

Pemkab Gresik Bangun Kembali Jembatan Kayu yang Sudah Lapuk

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperbaiki tujuh jembatan pada 2018. Proyek-proyek infrastruktur itu tersebar di berbagai kecamatan. Total anggarannya mencapai Rp 19,73 miliar. Salah satu yang diperbaiki adalah Jembatan Pandu, Kecamatan Cerme. Kondisi jembatan yang membentang di atas Kali Lamong itu mengkhawatirkan. Panjangnya 120 meter. Konstruksinya hanya terbuat dari papan kayu. Sudah rapuh pula. ’’Ini darurat. Kondisinya tidak layak lagi,’’ kata...

Pelaporan SPT PPh Tahun 2017 dan Pengisian LHKPN Serentak

Selasa, 6 Maret 2018 - Sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan perpajakan, wajib pajak diharuskan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas pajak yang dikenakan. Khusus aparatur sipil negara (ASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 yang mewajibkan seluruh ASN/TNI/Polri melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) secara elektronik melalui...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menerima Kunjungan PKAKN DPR RI

Rabu, 28 Februari 2018 - Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan kerja bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Rombongan PKAKN DPR RI yang hadir berjumlah sepuluh orang dan dipimpin langsung oleh Ketua PKAKN Helmizar, ditemani...

Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus Tipikor di Lingkungan Pemkot Batu

Jum'at, 23 Februari 2018 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Batu mengungkap kasus dugaan penyelewengan keuangan negara. Kali ini mengundang auditor dari Subauditorat Jawa Timur III, Arief Praseno untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan atas kasus tindak pidana korupsi. Pemberian keterangan ahli ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 khususnya Pasal 11 huruf...

Pemkab Sidoarjo Majukan PAK Pada Mei – Setelah Audit BPK Selesai

Pemkab berancang-ancang mengajukan perubahan anggaran keuangan (PAK). Rencananya, draf PAK tersebut diajukan ke dewan pada pertengahan tahun ini. Penyerahan menunggu hasil audit penggunaan APBD 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Achmad Zaini saat ditemui di Pendapa Delta Wibawa kemarin (8/3). Zaini menyatakan, saat ini pemkab menyusun laporan keuangan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Setelah tersusun,...

Pernah Diperiksa BPK dan Kejaksaan – Kontraktor Proyek Banjir Mangkrak di Menganti

Bos CV Artha Muat Abadi (AMA) Hasan menolak keras anggapan bahwa dirinya tidak berpengalaman dalam menggarap proyek. Lebih-lebih dituduh kabur dari tanggung jawab. Hasan mengklaim punya reputasi menggarap sejumlah proyek di Pemkab Gresik. ”Saya sudah berpengalaman dalam mengerjakan proyek,” tegasnya kepada Jawa Pos kemarin (7/3). Hasan lantas menyebutkan beberapa proyek Pemkab Gresik yang ditanganinya. Ada Kantor Camat Cerme, Puskesmas Sukomulyo, hingga...

BPD Panarukan (Situbondo) Soroti Rekayasa Penggunaan DD/ADD

Persoalan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kembali memancing kekeruhan. Ini setelah Siti Zainab, Ketua Dewan Perwakilan Desa (BPD) Duwet, Kecamatan Panarukan, Situbondo, mempersoalkan penggunaan DD/ADD yang ditengarai ada rekayasa karena ada pelaksanaan proyek yang belum selesai, namun surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah rampung. Zainab mengatakan, Selasa (6/3), seharusnya Musrenbang tahun anggaran 2017 dilaksanakan pada 2017 dan bukan dilaksanakan pada...

Mangkir, Anggota Dewan Dipanggil Paksa – Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya

Majelis hakim pengadilan tipikor geregetan dengan sikap anggota DPRD Surabaya Khusnul Kotimah. Politikus PDIP itu sudah dua kali mangkir saat dipanggil sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dana hibah. Hakim memerintah jaksa untuk memanggil Khusnul secara paksa. Perintah itu disampaikan dalam sidang dengan terdakwa Hery Setiawan selaku ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya dan Sugeng Rahardjo, wakilnya, kemarin (6/3). ’’Kalau...

Kejati Kembali Periksa Saksi Dugaan Korupsi PD Pasar Surya

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dana revitalisasi peremajaan atau pembangunan PD Pasar Surya periode 2015-2016. Setelah memanggil para rekanan, kali ini kejaksaan yang beralamat di Jl. A. Yani ini memanggil empat orang saksi dari pihak PD Pasar Surya. Adapun keempat saksi ini adalah Arief Subekti, Yayuk Mudjidjanti,...

Luncurkan BUS, Bank Jatim Ditegur Dewan

Keinginan PT Bank Jatim yang akan meluncurkan Bank Umum Syariah (BUS) pada Juni 2018 mendapat teguran dari Komisi C DPRD Jatim. Sebab sesuai aturan Perda, jika kebijakan BUMD terkait dengan anggaran APBD, harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada Komisi C DPRD Jatim yang membidangi soal BUMD. Itulah mengapa pada hearing antara Komisi C DPRD Jatim, PT Bank Jatim dan Biro Perekonomian,...

Tersangka Korupsi Jalur Ekstrem Lingkar Timur Sidoarjo Bertambah

Kasus dugaan korupsi pembangunan jalur ekstrem untuk sepeda dan motorcross di Lingkar Timur Sidoarjo (LTS) kembali menjadi perbincangan. Ini setelah penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo menetapkan empat orang tersangka baru dalam perkara tersebut. Sebelumnya, sudah ada satu tersangka, yakni Mulyadi (mantan Sekretaris Dispora Sidoarjo) yang dalam proyek ini bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Dengan penetapan empat tersangka baru ini, berarti sekarang bertambah...

Pemohon Wajib Belanja Sendiri – Penggunaan Dana Hibah dari Pemkot Surabaya

Masalah administrasi masih menjadi momok dalam pencairan dana hibah. Pemohon dana yang belum memahami aturan secara tidak sadar bisa memperlambat pencairan itu sendiri. Pemkot pun berupaya agar masalah administrasi, yang menurut mereka mudah, bisa semakin dipahami oleh para pemohon. Pemkot menegaskan bahwa sebenarnya aturan soal pencairan dana hibah tidak rumit. Namun, karena rata-rata penerima hibah belum memahami mekanisme, pemkot pun...

Kontraktor Kabur, Proyek Perbaikan Saluran di Menganti (Gresik) Mangkrak

Ini contoh kerja asal-asalan. Digadang-gadang mampu mencegah bencana banjir, proyek saluran di Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, justru mangkrak. Kontraktor penggarapnya kabur. Padahal, anggaran proyek mencapai Rp 1,1 miliar. ”Kalau habis hujan, tetap banjir di sini,” kata Lutfi Hasan, seorang warga, kemarin (2/3). Jawa Pos telah melihat langsung saluran air selebar 6 meter tersebut. Pekerjaan proyek itu memang belum tuntas, bahkan...

Masih Kurang 785 Kelas SDN – Dikbud Sidoarjo Fokus Benahi Yang Rusak

Ketersediaan kelas belum sebanding dengan jumlah siswa. Banyak SDN di kota delta yang masih menerapkan jam masuk sekolah dua atau bahkan tiga kali dalam sehari. Jadi, ada siswa yang masuk pagi, menjelang siang, dan siang. Selain itu, jumlah siswa dalam satu kelas (rombongan belajar/ rombel) tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Dalam aturan tersebut, satu rombel untuk SD...

Dugaan Korupsi Dana Revitalisasi, Rekanan PD Pasar Surya Diperiksa Kejati Jatim

Penahanan mantan Plt. Dirut (Direktur Utama) PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tidak membuat penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berhenti dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dana revitalisasi peremajaan atau pembangunan PD Pasar Surya periode 2015-2016. Penyidik Pidsus terus berupaya memanggil beberapa pihak untuk dihadirkan sebagai saksi. Pada Kamis (1/3), penyidik Pidsus Kejati Jatim memanggil lima saksi dalam...

DPRD Surabaya Minta Kontraktor Serakah Dibatasi

Ada 1.622 pekerjaan konstruksi yang dilakukan pemkot tahun ini. Seluruh proyek tersebut menelan anggaran hingga Rp 1,7 triliun. Mengingat banyaknya proyek yang dilelang, DPRD meminta pemkot lebih jeli dalam menunjuk kontraktor. Sebab, masih ditemukan proyek yang tak tuntas. Ada juga yang pengerjaannya asal-asalan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Surabaya mengerjakan 1.012 paket kontrak....

Jalan Penghubung Tiga Kecamatan di Sampang Berantakan

Kondisi jalan penghubung Kecamatan Sokobanah, Karang Penang, Omben, dan Kota Sampang memprihatinkan. Jalan raya satu-satunya bagi warga di tiga kecamatan menuju pusat pemerintahan Kota Sampang itu rusak parah. Warga mengeluh dan meminta segera diperbaiki. Moh. Suadi Syahril, warga Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah mengatakan, kerusakan jalan sudah lama. Yaitu, lebih kurang sejak dua tahun lalu jalan tersebut rusak. Akan tetapi,...

Baru Rampung, Proyek Jalan di Bangkalan Sudah Rusak

Pengerjaan proyek peningkatan Jalan Raya Kwanyar–Modung rampung akhir tahun lalu. Dalam jangka waktu dua bulan, sudah terjadi kerusakan. Peningkatan Jalan Raya Kwanyar–Modung merupakan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangkalan. Pagu anggaran Rp 1.316.916.000 dengan harga penafsiran sementara (HPS) Rp 1.293.400.000. CV Bintang Jaya menjadi pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 1.280.117.200. Penandatanganan kontrak dilakukan pada 9 Juni 2017. Waktu...

Pemkot Surabaya Renovasi 68 Rumah Kumuh

Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya merenovasi 68 unit rumah di Kecamatan Simokerto tahun ini. Selain kumuh, rumah dinyatakan tak layak huni. Bantuan renovasi khusus diberikan untuk masyarakat miskin. Camat Simokerto Nono Indriyono mengatakan, renovasi rumah bagian dari program rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK). Perbaikan diusulkan kecamatan tahun 2017. Sebelumnya, penerima bantuan sudah disurvei. ”Pemilik rumah sebagian besar tak memiliki penghasilan tetap....

Jelang UNBK, Pemkot Surabaya Lelang Cepat 5.255 Unit Komputer

Pemkot Surabaya mendadak mengadakan lelang cepat untuk pengadaan 5.255 unit komputer untuk sekolah di Surabaya. Komputer seri terbaik itu harus segera diadakan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ujian kelulusan jenjang SMP dengan berbasis komputer akan digelar sekitar 3 Maret 2018. "Jadi 2 Maret, lima ribuan unit komputer sudah harus ada di setiap sekolah," ujar Ikhsan, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya,...

Kejari Geledah Ruang Sekretariat DPRD Situbondo

Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo menggeledah ruang sekretariat DPRD kemarin (21/2). Tim dari kejaksaan berada di dalam ruang sekretariat selama empat jam. Mereka juga memeriksa ruang keuangan di lantai 2. Tim mulai memeriksa dokumen sekitar pukul 12.30. Mereka mengeluarkan semua berkas yang tersimpan di rak. Penggeledahan selesai pukul 15.40 WIB. Kegiatan tersebut bertujuan mempelajari pertanggungjawaban uang persediaan (UP) DPRD 2017 yang...

Kejati Jatim Cekal Pihak-Pihak Terkait Kasus Aset Gelora Pantjasila Pemkot Surabaya

Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim mengambil langkah tegas terkait penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan aset Pemkot Surabaya Gelora Pantjasila. Salah satunya dengan melakukan pencekalan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui adanya penyalahgunaan dalam kasus ini. Pihak yang diduga mengetahui adanya penyalahgunaan aset yang merugikan negara sekitar Rp 183 miliar ini berjumlah tiga orang. Ketiganya adalah Prawiro Tedjo, Ridwan Soegijanto dan Wenas Panwell yang...

Pemkab Bondowoso dan Situbondo Sepakat Bangun Akses Jalan ke Ijen

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Situbondo bersepakat membangun akses jalan menuju kawasan wisata di Kecamatan Ijen. Hal ini sebagaimana disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Drs H Karna Suswandi MM usai bertemu dengan perwakilan dari Kabupaten Situbondo, yaitu Kepala Dinas PU setempat Gatot Siswoyo, Selasa (20/2) kemarin. "Akan dibangun akses jalan dimulai dari Desa Kayumas, Situbondo hingga Kecamatan Ijen," tutur...

Kajati Perintahkan Penyidik Tetapkan Tersangka Aset Gelora Pantjasila Pemkot Surabaya

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Maruli Hutagalung memastikan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan aset Pemkot Surabaya Gelora Pantjasila segera ada tersangkanya. Bahkan pihaknya memerintahkan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) untuk mendalami penyidikan kasus ini. “Karena masih Dik (penyidikan) umum, jadi belum ada tersangkanya. Sabar saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada tersangkanya,” kata Kajati Jatim Maruli Hutagalung, Selasa (20/2). Maruli menjelaskan, pihaknya sudah...

400 Bendahara dan Kepala SD-SMP se-Kabupaten Malang Dikumpulkan Inspektorat

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah daerah menuntut Pemkab Malang ekstra hati-hati. Pasalnya, kebocoran penggunaan dana BOS di sejumlah daerah juga sudah menjadi atensi khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Pemkab Malang. Salah satu bentuk kehati-hatian yang dilakukan tersebut seperti dilakukan Inspektorat Kabupaten Malang, Senin (19/2/2018). Sebanyak 400 bendahara dan kepada SD dan SMP se-Kabupaten Malang dikumpulkan di...

Denda Rekanan Proyek Kantor Disdik Pamekasan Disoal

Pemuda dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Kamis (8/2). Mereka menyoal pembangunan kantor Disdik Pamekasan yang menelan anggaran Rp 3,7 pada 2016 lalu. Orator aksi, Iklal, menilai proses pembangunan kantor tersebut diterangai bermasalah. Sebab, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Dengan demikian, kontraktor pelaksana harus didenda. ”Karena kontraknya Rp 3,7 miliar, seharusnya denda itu Rp...

Kunjungan Kerja Anggota V BPK ke Kota Malang

Kamis, 8 Februari 2018 - Anggota V BPK Isma Yatun melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Timur. Kali ini, daerah yang menjadi tujuan adalah salah satu wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III, yaitu Kota Malang. Dalam kunjungan kerja, Anggota V BPK didampingi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto, Kepala Auditorat V.A Ayub Amali, dan beberapa pejabat struktural...

Simposium Inovasi Pembelajaran BPK: Pendorong Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas

“BPK should not looking for imagery branding”, ujar Riant Nugroho, ketika menyampaikan tanggapan paparan peserta simposium Inovasi Pembelajaran Pelaksana BPK pada Kamis, 8 Februari 2018.  Selaku ahli kebijakan publik, ia juga menyampaikan sebaiknya BPK tidak hanya berfokus pada reaksi publik saja melainkan juga integritas dan kualitas laporan-laporan yang dihasilkan. Acara simposium ini merupakan simposium yang diselenggarakan Badiklat PKN untuk...

Stadion Gelora Joko Samudro Gresik – Tambah Rp 11 Miliar atau Rp 21 Miliar?

Anggaran proyek lanjutan Stadion Gelora Joko Samudro (G-Jos) menjadi polemik. Nilai alokasi dalam APBD 2018 tidak sinkron dengan hasil finalisasi pembahasan APBD 2018 pada November 2017. Selisih Rp 10 miliar. Saat itu Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik menyepakati angka Rp 11 miliar untuk G-Jos. Tapi, dalam buku APBD 2018 yang telah disahkan, anggaran G-Jos...

Proyek Lanjutan Tajamara Sumenep Tunggu PAK

Harapan percepatan pembangunan lanjutan proyek ruang terbuka hijau (RTH) Tajamara suli terwujud. Hal itu karena proyek tersebut masih harus menunggu perubahan anggaran keuangan (PAK) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumenep 2018. Hal itu disampaikan langsung Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto, Sabtu (17/2). Menurut Bambang, dalam APBD 2018 tidak tercantum anggaran untuk proyek...

Parkir Meter di Surabaya Ditambah

Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, menambah lokasi alat parkir meter yang pembayarannya menggunakan uang elektronik. Sistem pengelolaan parkir itu diharapkan menekan kebocoran pendapatan dari retribusi parkir sekaligus memberi ketenangan kepada juru parkir. Selama ini, juru parkir dibayar Pemkot Surabaya sesuai upah minimum Kota Surabaya, Rp 3,5 juta per bulan. Mereka berstatus tenaga kontrak. Minggu (18/2), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didampingi...

Uang Korupsi Dikembalikan kepada Pemkot Surabaya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyerahkan uang yang dikembalikan terpidana korupsi kepada pemiliknya. Uang senilai Rp 1,074 miliar itu adalah barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Tiga instansi yang menerima ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Surabaya, dan Pemkot Surabaya. Bawaslu diwakili oleh Supratikno sebagai Kasubbag administrasi. Sementara itu,...

Silaturahmi IAI Jawa Timur ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Rabu, 7 Februari 2018 - Jajaran pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur melakukan audiensi ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka silaturahmi. Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto. Kepala Subauditorat Jawa Timur II Imam Muslich, Kepala Subauditorat Jawa Timur IV Aris Laksono, dan Kepala Subbagian TU...

Kasus Bansos TA 2015 – Ketua DPRD Jember Ditahan

Kabar mengejutkan muncul dari Kejaksaan Negeri Jember kemarin sore (14/2). Ketua DPRD Jember M. Thoif Zamroni ditetapkan sebagai tersangka. Politikus Gerindra itu tersandung masalah dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk tahun anggaran 2015. Bahkan, setelah pemeriksaan sore kemarin, penyidik Kejari Jember langsung menahan Thoif. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Ponco Hartanto didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember Asih mengatakan, tim...

Serapan APBD Kota Batu Terkendala Realisasi Proyek

Realisasi atau serapan APBD di Pemkot Batu masih rendah. Hal ini terkendala akibat banyak proyek di masing-masing OPD yang belum bisa terlaksana hingga pertengahan bulan Februari ini. Akibatnya, saldo APBD Kota Batu di Bank Jatim saat ini masih sebesar Rp 207,8 miliar. “Saldo APBD Kota Batu ini masih sangat tinggi akibat pada bulan Februari ini banyak proyek di masing-masing...

Kejati Sita Puluhan Tanah Pemkot Surabaya yang Dikuasai PT Abattoir Surya Jaya

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyita puluhan tanah milik Pemkot Surabaya yang diduga dikuasai sepihak oleh PT Abbattoir Surya Jaya, Selasa (13/2). Tanah sitaan seluas 70.000 m2 ini keseluruhannya berada di Desa Ploso Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Penyitaan tanah yang dikuasai mantan Dirut PT Abbattoir Surya Jaya Winardi Kresna Yudha (tersangka) ini berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan/Penyitaan pada Kejati Jatim Nomor :...

Rp 10 Miliar buat Perjalanan Dinas DPRD Trenggalek

Dana APBD 2018 akan tersedot sekitar Rp 10 miliar untuk anggota DPRD Trenggalek. Dana tersebut diduga dipakai untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan dinas wakil rakyat. Belum lagi, setiap bulan wakil rakyat itu menerima tunjangan transportasi. Hak tersebut diberikan sebagai kompensasi belum adanya kendaraan dinas yang harus disediakan pemkab. Nilai total anggaran perjalanan di sekretariat dewan (setwan) itu tertinggi jika dibandingkan dengan biaya...

Kajari Butuh Waktu 30 Hari Naikkan Status Dugaan Korupsi Banpol Golkar Tulungagung

Kasus dugaan korupsi dana banpol partai Golkar Kabupaten Tulungagung telah memeriksa sekitar 15 saksi. Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala kejaksaan negeri Tulungagung Lucas Alexander Sinuriya saat menghadiri Hari Pers Nasional di Sekretariat PWI Tulungagung. "Sekitar 15 saksi sudah kita periksa, dugaan itu masih bersifat audit internal. Jadi kita masih menunggu hasil audit resmi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," jelas Lucas. Kejaksaan...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Sosialisasikan Materi Ke-BPK-an kepada Mahasiswa UNDIP

Selasa, 6 Februari 2018 - Bekerja sebagai pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penuh suka duka. Suka duka tersebut mewarnai pengalaman pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di berbagai pelosok tanah air. Meski demikian, semua pengalaman akan terasa mengesankan asalkan pelakunya pandai mensyukuri. Demikian sekilas kesan yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur IV Aris Laksono saat menjawab permintaan mahasiswa...

Rapat Konsultasi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI

Jum'at, 2 Februari 2018 - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan badan merupakan salah satu alat kelengkapan DPD RI ini dalam rangka rapat konsultasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Rapat konsultasi bertujuan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif terkait langkah-langkah yang telah dilakukan...

Total 1.253 Aset Pemkab Sidoarjo Belum Bersertifikat

Banyak aset pemkab yang belum bersertifikat. Berdasar data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, jumlahnya mencapai 1.253 bidang. ’’Mayoritas merupakan tambak, sawah, dan sekolah,’’ kata Kepala Bagian (Kabag) Aset BPKAD Sidoarjo Nunik Chamroh. Lebih lanjut, dia menjelaskan, aset pemkab tersebar di 18 kecamatan. Totalnya mencapai 1.607 bidang. Dari jumlah tersebut, ternyata tidak semuanya bersertifikat. ’’Yang memiliki surat hanya...

Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan IV-2017

Pada periode Oktober s.d. Desember 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 1 (satu) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan IV-2017

Pada periode Oktober s.d. Desember 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 13 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:  

Pertama di Indonesia, Pemkab Tulungagung Terapkan Rekening PJU

Berbagai inovasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk meningkatkan kinerjanya. Bahkan, beberapa di antaranya berbuah penghargaan dari pemerintah pusat. Salah satu inovasi Pemkab Tulungagung adalah penghematan rekening penerangan jalan umum (PJU) yang sudah dilakukan sejak 2007. Untuk itu, Pemkab Tulungagung bekerja sama dengan badan usaha, yaitu CV Harsari AMT dari Magetan. Kerja sama rasionalisasi penghematan rekening PJU tersebut sudah diakui...

Inspektorat Bangkalan Enggan Beber Hasil Pengawasan OPD

Sidang sengketa informasi antara Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) dengan Inspektorat Bangkalan berlangsung kemarin (7/2). Pemohon meminta salinan laporan hasil pengawasan kinerja dan pemeriksaan keuangan serta hasil tindak lanjut temuan di lingkungan Pemkab Bangkalan tahun anggaran 2015–2016. Namun, termohon tidak memberikan data tersebut. Direktur Jaka Jatim Mathur Husyairi mengatakan, informasi itu semestinya diberikan atas beberapa landasan regulasi. Di antaranya...

Wawali Probolinggo Suhadak Dihukum 5 Tahun – Kasus DAK Pendidikan TA 2009

Upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI oleh Wakil Walikota Probolinggo Non-aktif Suhadak, berbuah pahit. Mahkamah Agung malah menambah hukuman Suhadak dari 2 tahun menjadi 5 tahun untuk kasus korupsi DAK Pendidikan 2009. Sedangkan eks kades Rangkang, kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo divonis 3 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo Herman Hidayat,...

Bupati Pacitan Kalah dalam Gugatan Tanah

Putus sudah sengketa lahan Pasar Tulakan. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pacitan yang diketuai Dwiyanto kemarin (7/2) menyatakan bahwa Joko Prabanto dkk adalah pemilik sah tanah seluas 1.225 meter persegi di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan. Bukti yang dimiliki pemkab cq bupati Pacitan selaku pihak tergugat dinilai tidak kuat sehingga patut diabaikan. ’’Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian,’’ kata Dwiyanto kemarin. Hakim menyimpulkan,...

Bupati Mojokerto Pimpin Rapat Staf Awal Tahun 2018 – Tekankan Kerja Hati-Hati dan Sesuai Prosedur

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP), memimpin rapat staf di awal tahun 2018 bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se-Kabupaten Mojokerto, Selasa (6/2), di ruang rapat Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto. Rapat tersebut digelar untuk mendengarkan arahan bupati MKP, terkait kinerja dinas instansi daerah beserta hasil karya pembangunan yang telah atau sedang dijalankan. “Pembangunan di Kabupaten Mojokerto sudah hebat....

Proyek Jalan dan Jembatan di Kabupaten Malang Diduga Bermasalah

Malang (beritajatim.com) - Malang Corruption Watch (MCW) menduga sejumlah proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Malang terindikasi merugikan keuangan negara (korupsi) mulai tahun 2014 - 2016 dengan nilai mencapai Rp 1,06 Miliar. Hal itu diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan hasil monitoring serta kajian Malang Corruption Watch (MCW). Divisi Korupsi Politik MCW, Muhammad Afiif, pada wartawan, Selasa...

Sulit Beri Pesangon Purna Tugas Perangkat Desa

Permintaan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Tulungagung agar mereka mendapat pesangon ketika purna tugas sulit direalisasi oleh Pemkab. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE Msi menyatakan, sampai saat ini pemberian pesangon pada perangkat desa belum ada payung hukumnya. “Aturan pemberian pesangon ketika purna itu tidak ada. Kalau tidak ada cantolan payung hukum dan diberikan itu bunuh diri namanya,” ujar Bupati Syahri...

Lebarkan 21 Ruas Jalan se-Jatim

Sampai saat ini, belum semua jalan yang berstatus jalur provinsi di seluruh kabupaten/kota di Jatim memiliki lebar dan kualitas konstruksi berkategori mantap. Dari seluruh ruas jalan, yang sudah layak sejauh ini baru 59 persen. Kondisi itu tengah jadi atensi Dinas PU Bina Marga Jatim. Tahun ini instansi tersebut segera merealisasikan program pelebaran jalur provinsi. Hanya, belum banyaknya anggaran membuat program...

Kasus Jembatan Brawijaya – Wali Kota Kediri dan Mantan Jadi Saksi

Sikap mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar membuat geram majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, kemarin (5/1). Samsul yang didatangkan sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Brawijaya itu tidak tegas. Dia banyak mengucap lupa atau tidak tahu. Ada tiga saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan tersebut. Selain Samsul, ada Wali Kota Kediri Abdullah Abu...

Pemkot Surabaya Bagi-Bagi 5.225 Komputer untuk SD dan SMP Negeri

Peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan terus digenjot. Tahun ini pemkot menggelontorkan Rp 52 miliar untuk pembelian komputer. Rencananya, komputer tersebut diberikan kepada SD dan SMP negeri yang kekurangan peralatan. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Noer Oemarijati mengatakan bahwa komputer tersebut dibagikan secara bertahap. Dari anggaran itu, pemkot akan membeli 5.255 unit komputer. Komputer akan dibagikan ke SD...

DPD RI Apresiasi Kinerja BPK dan Pemprov Jatim

Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur dan Pemprov Jatim. Mereka mempertanyakan terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan tahun anggaran 2016. Kunjungan BAP DPD RI ke Jatim itu untuk mendalami LHP Keuangan anggaran 2016. Khususnya temuan di enam daerah, yakni Provinsi Jawa Timur, kemudian Kabupaten...

Jaga Kecepatan dan Ketepatan Anggaran

Memimpin institusi dengan nilai anggaran jumbo sekilas tampak begitu menyenangkan. Besarnya anggaran mengisyaratkan tanggung jawab kerja dan pertanggungjawaban yang sama besarnya. Mendapatkan kepercayaan semacam itu, Dr Saiful Rachman berusaha menunjukkan totalitasnya. Birokrat yang kini duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim itu cukup perfeksionis dalam urusan penggunaan anggaran. Kecepatan serapan, ketepatan program dan laporan pertanggungjawaban menjadi merupakan kunci kerjanya. Hasil...

Gaji Anggota DPRD Bojonegoro Naik Rp 8 Juta per Bulan

Anggota DPRD bakal kian sejahtera setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2017 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Tunjangan yang mereka terima selama ini bisa naik drastis, tak terkecuali untuk gaji anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro diperkirakan naik sekitar Rp 8 juta per bulan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti mengatakan,...

Tunggakan BPJS Tembus Rp 384 Miliar – Terjadi di Lima RS Milik Pemprov Jatim

Untuk kali kesekian, seluruh rumah sakit milik pemprov dibuat kalang kabut. Pemicunya, mereka belum memperoleh pembayaran piutang layanan kesehatan yang di-cover BPJS. Bahkan, tunggakan yang terjadi kali ini lebih parah. Nilainya tembus Rp 384 miliar. Akibat belum terbayarnya klaim itu, operasionalisasi di sejumlah rumah sakit mengalami kendala. Persoalan tersebut ditangani Komisi E DPRD Jatim. Instansi itu baru saja mengklarifikasi persoalan tersebut...

Terjerat Korupsi dan Narkoba – Mantan Kasatpol PP Nganjuk Dihukum 6 Tahun Penjara

Sudah jatuh tertimpa tangga. Suhariyono, mantan Kasatpol PP Pemkab Nganjuk divonis 6 tahun penjara karena terbukti korupsi proyek pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal sebelumnya, mantan sekretaris KPU Nganjuk tersebut juga dijatuhi hukuman 10 bulan penjara karena kasus narkoba. Selain Suhariyono, pelaku korupsi pembangunan gedung KPU lainnya, yakni Sudjoko, staf teknis PT Trisenta Sarana Konstruksi (TSK) Mojokerto juga divonis...

Maret, Dinsos Surabaya Renovasi Seribu Rumah Kumuh

Tahun ini Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya merenovasi 1.038 rumah kumuh. Renovasi tersebut dilakukan untuk mewujudkan rumah layak huni di Surabaya. Program rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) itu khusus ditujukan kepada warga miskin. Terutama mereka yang mengalami kesulitan untuk merenovasi rumah. Bantuan renovasi tersebut akan diberikan sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Dinsos menetapkan kriteria besaran bantuan. Mulai Rp 10 juta hingga...

55 Kasek di Kota Madiun Bantah Teken MoU Pembelian Aplikasi e-Rapor

Kasus pembelian aplikasi e-rapor dan Microsoft yang membuat 55 orang kepala sekolah (Kasek) SD dilaporkan ke polisi, belum ada titik terang. Meski Jum'at (26/1) lalu telah dilakukan rapat dengar pendapat (rdp) oleh DPRD Kota Madiun dengan menghadirkan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun. Senin (29/1), Komisi I kembali menggelar sidak ke sejumlah SDN di Kota Madiun. Itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD...

Garda Ampuh Tekan Angka Putus Sekolah di Banyuwangi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menganggarkan dana sebesar Rp 4 miliar untuk menekan angka putus sekolah. Dana tersebut disalurkan melalui program Tabungan Gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah. Melalui program Tabungan Gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) siswa mendapat tabungan pendidikan Rp 1 juta per orang per semester. Selain itu, ada pula siswa yang mendapat bantuan uang saku dan uang...

Sosialisasi Ke-BPK-an kepada Mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta

Selasa, 23 Januari 2018 - Pada awal tahun 2018, kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali mendapat kunjungan dari kalangan mahasiswa. Kunjungan kali ini berasal dari mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY). Kunjungan mahasiswa ini bertujuan agar para mahasiswa dapat merasakan (get feeling) suasana riil yang ada di dunia kerja. Sebanyak 29 mahasiswa...

Serapan APBD Kabupaten Blitar TA 2017 Capai 92 Persen

Angka penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2017 mencapai 92,95% atau sekitar Rp 987 miliar. Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, sampai awal tahun 2018 tercatat penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2017 terserap 92,95% atau sekitar Rp 987 miliar dari total anggaran pada APBD Tahun 2017...

Dana Bergulir UMKM di Sidoarjo Ngendon Rp 5,4 Miliar

Untuk membantu pengembangan UMKM, pemkab menyediakan dana bergulir. Sayang, dana tersebut tidak terserap maksimal. Salah satu penyebabnya pencairan yang terlalu lama. Berdasar data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, tahun lalu disediakan dana bergulir Rp 8,7 miliar. Dari angka tersebut, yang terserap baru 37 persen atau sekitar Rp 3,3 miliar. Artinya, dana Rp 5,4 miliar ngendon tidak terserap. Kepala Dinas Koperasi...

ASN Sidoarjo Tak Bisa Seenaknya Perjalanan Dinas – Harus Izin Sekda dan Asisten III

Pegawai negeri sipil (PNS) kini tidak bisa leluasa melakukan perjalanan dinas. Pemkab sudah membuat aturan baru terkait dengan tata cara bepergian dinas itu. Ada tiga mekanisme yang harus dipatuhi oleh aparatur sipil negara (ASN). Regulasi baru tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noer Rochmawati kemarin (26/1). Dia menyatakan sudah terbit Perbup No 100 Tahun 2017...

SP3 Dugaan Korupsi Simdes Miliaran Rupiah, Polres Situbondo Terancam Dipraperadilankan

Kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simdes), mendapat sorotan dari elemen masyarakat Situbondo. Satu diantaranya adalah LSM Gempur Situbondo pimpinan MA Junaidi yang mengancam melakukan praperadilan karena kasus bernilai miliaran rupiah itu dihentikan dengan SP3. Untuk diketahui, penyidik Tipikor Polres Situbondo mengeluarkan SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan sejak Januari 2018 lalu. Ditegaskan, SP3 itu dikeluarkan setelah hasil...

Gedung Perkantoran Pemkab Nganjuk Ambruk – Diduga Galvalum Tak Sesuai Spesifikasi

Penyebab ambruknya proyek pembangunan perkantoran Pemkab Nganjuk diduga karena baja ringan (galvalum) yang digunakan sebagai atap tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Sesuai dokumen kontrak, proyek yang dimenangkan oleh PT Sidoarjo Sukses Sentosa seharusnya selesai dalam 90 hari. Namun kenyataan di lapangan, proses pembangunan proyek senilai Rp 6.568.524.000 baru rampung sekitar 80%. Dengan tidak tuntasnya proyek, berarti ada anggaran...

Polres Madiun Kota Selidiki Pengadaan Rapor Elektronik

Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota menyelidiki pengadaan aplikasi rapor elektronik (e-rapor) oleh sejumlah sekolah dasar di Kota Madiun, yang diduga diselewengkan. "Kami memang menangani kasus tersebut dan hingga kini sejumlah saksi dari pihak sekolah sudah diperiksa," ujar Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Logis Bintoro kepada wartawan, Rabu. Menurut AKP Logos, penanganan kasus ini bermula dari pengaduan rekanan yakni PT...

Lewat PAPBD 2018, Pemprov Jatim Anggarkan Rp 21 Miliar untuk Bantuan Parpol

Dengan turunnya PP Nomor 1 Tahun 2018 terkait anggaran bantuan parpol, Pemprov Jatim akan menganggarkan kekurangan dana bantuan parpol senilai Rp 23,041 miliar dari sebelumnya Rp 2,187 miliar sesuai PP Nomor 1 Tahun 2018. Kepala Bakesbangpol Jatim Jonathan Judianto menegaskan, sesuai PP Nomor 1 Tahun 2018, dana banpol untuk parpol pemilik kursi sah di DPRD Provinsi Jatim mengalami kenaikan cukup...

Persiapan Pemeriksaan LKPD, Para Pemeriksa Ikuti Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK RI mendapat mandat untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Seiring diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, seluruh laporan keuangan pemerintah wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Penggunaan standar akuntansi yang baru ini menuntut pemahaman dari para pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...

Semarak HUT BPK Ke-71 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Sejak berdiri pada 1 Januari 1947, pada tahun ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menginjak usia yang ke-71. Menyambut momen pertambahan usia BPK RI, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai kegiatan yang diselenggarakan pada awal tahun 2018. Rangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun (HUT) BPK RI dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto...

Atap Gedung Perkantoran Pemkab Nganjuk Runtuh

Proyek pembangunan gedung yang sedianya untuk perkantoran Pemkab Nganjuk di Kelurahan Werungotok Kecamatan Nganjuk rusak parah setelah besi kerangka yang menopang genteng runtuh, Selasa(23/1) pagi. Diduga kuat, proyek yang pengerjaannya baru sekitar 80% itu, menggunakan bahan dengan kualitas yang tidak sesuai standar. Menurut Subiyantoro, penjaga malam gedung, dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab runtuhnya atap gedung yang belum tuntas dibangun itu....

Dua Kades di Kabupaten Mojokerto & Gresik Tersandung Dana Desa

Barisan kepala desa (kades) yang tersandung kasus korupsi dana desa bertambah panjang. Kali ini ada dua kades yang ikut masuk barisan pesakitan. Satu kades di Mojokerto dan satu kades di Gresik. Di Mojokerto, kejaksaan negeri (kejari) menetapkan Kades Kepuhanyar Agung Priyanto menjadi tersangka. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Agung misterius. Agung diduga korupsi dana desa senilai Rp 690 juta. Penetapan...

Tarif PDAM Gresik untuk Rumah Tangga Turun, Industri-Pelabuhan Naik

Manajemen PDAM Giri Tirta Gresik telah menuntaskan revisi rencana kenaikan tarif air 2018. Setelah ditolak Bupati Sambari Halim Radianto karena dinilai ketinggian, draf tarif terbaru dari PDAM disetujui. Ada penurunan. Tarif baru tersebut akan berlaku setelah dibuatkan peraturan bupati (perbup) baru. ’’Ini revisi terakhir. Bupati sudah setuju,” kata Direktur Utama (Dirut) PDAM Gresik Muhammad kemarin (22/1). Ada sejumlah perubahan tarif dari...

Komisi C DPRD Jatim Terus Dorong Peningkatan PAD dari BUMD dan Pajak

Belum pulihnya kondisi ekonomi regional membuat Komisi C DPRD Jatim harus memeras otak. Di mana komisi yang membidangi keuangan ini berharap pada 2018 ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat. Di antaranya dengan mendorong pendapatan sejumlah BUMD dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pajak bahan bakar minyak. Anggota Komisi C DPRD Jatim Sri Subiati menegaskan jika untuk meningkatkan PAD Jatim...

Korupsi Anggaran Desa – Jaksa Sita Mobil Jazz Kepala Desa Ngepeh, Nganjuk

Pengusutan kasus dugaan korupsi anggaran desa dengan tersangka Kepala Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Moh. Afifodin belum berhenti. Meski si kepala desa sudah ditahan per 8 Desember lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk baru menyita mobil Honda Jazz milik Afifodin Rabu (17/1). Penyitaan dilakukan karena mobil bernopol F 1450 IP itu diduga dibeli dari hasil korupsi anggaran desa. Kasipidsus Kejari...

Tersangka Korupsi Dana Hibah KUBE Pemkot Surabaya Kembalikan Uang

Tersangka kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemkot Surabaya pada 2014 tidak lama lagi disidangkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah melimpahkan perkara dengan empat tersangka itu ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dua di antara empat tersangka tersebut mengembalikan semua uang yang diduga dikorupsi. Para tersangka itu adalah Hery Setiawan dan Sugeng Rahardjo. Keduanya merupakan penerima dana hibah dari pemkot melalui lembaga Kelompok...

Pemblokiran Dana Hibah KONI Jember Dipersoalkan

Pemblokiran rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jember oleh Pemkab Jember dipersoal oleh aktivis Posko Merdeka. Akibatnya, dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar untuk kegiatan cabor yang sudah disalurkan Pemkab Jember melalui bank Jatim tidak dapat dicairkan. Aktivis Posko Merdeka M. Sholeh mengatakan, pemblokiran ini dianggap merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Karena bukan merupakan kewenangan Pemkab Jember maupun Bank Jatim. Sehingga...

Disebut SILPA-nya Paling Tinggi, Kadiknas Sidoarjo Protes BPKAD

Diknas Sidoarjo menolak laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang menyebutkan Silpa Diknas Rp 333,539 miliar. Angka ini tak sesuai data Diknas yang menyebutkan angkanya hanya Rp 47,431 miliar atau 4% dari anggaran dinas. Kadiknas Sidoarjo, Dr Mustain Baladan, Rabu (17/1) kemarin, memprotes keras laporan yang dikeluarkan BPKAD karena memasukkan belanja tidak langsung sebesar...

Dua OPD Sidoarjo Penyumbang SILPA Terbesar

Janji Komisi B DPRD Sidoarjo untuk menelusuri tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada APBD 2017 dibuktikan. Kemarin (16/1) komisi yang membidangi keuangan itu mengundang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo. Berdasar data BPKAD, ternyata ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penyumbang ’’celengan’’ terbesar. Yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dikbud) serta Dinas Pekerjaan Umum dan...

PBB Sidoarjo Tercapai 104,41 Persen

Dengan kerja keras sehingga target Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 lalu tercapai. Dengan target pencapaian Rp 191,5 miliar, tapi tercapai Rp 199,9 miliar atau tercapai 104,41%. Memasuki tahun 2018 ini, tim dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo ini akan ditarget untuk mencapai angka Rp 204 miliar. Kini Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk menagih pembayaran...

SILPA Sidoarjo Terbesar dalam Sejarah

Penyerapan belanja APBD 2017 di Sidoarjo, mencapai Rp 930 miliar atau sekitar 22% dari jumlah APBD 2018 yang nilainya Rp 4,3 triliun. Rendahnya penyerapan akibat banyaknya proyek yang tak selesai tepat waktu. Hingga kini puluhan proyek yang seharusnya selesai akhir 2017, masih berjalan. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kamis (11/1) kemarin, menyebutkan, sebetulnya angka Silpa tidak sebesar itu. Tetapi ada baiknya...

Cari Penyumbang SILPA Terbesar – DPRD Sidoarjo Berencana Panggil BPKAD

Dana sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2017 yang hampir Rp 1 triliun terus menjadi perbincangan di dewan. Agar tidak simpang siur, Komisi B DPRD Sidoarjo berencana mengadakan rapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo besok (16/1). ”Sembari menunggu hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kami akan panggil BPKAD. Sebab, saat ini mereka pasti sudah tahu berapa...

Disiapkan Anggaran Revitalisasi PDTS Kebun Binatang Surabaya Rp 32 Miliar

Sejak pengelolaan Kebun Binatang Surabaya diambil alih dari swasta ke Pemerintah Kota Surabaya pada 2013, berbagai pembenahan terus dilakukan pengelola untuk menarik pengunjung. Tahun ini, anggaran sebesar Rp 32 miliar disiapkan untuk merevitalisasi kebun binatang yang telah berusia 101 tahun tersebut. Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) Khoirul Anwar, Selasa (9/1), di Surabaya, mengatakan, revitalisasi...

Perluas Jaringan Program Kesehatan, Pemkot Kediri MoU dengan BPJS Kesehatan

Wali kota Kediri Abdullah Abu Bakar menandatangani naskah perjanjian antara Pemerintah Kota Kediri dengan delapan rumah sakit dan BPJS Kesehatan Cabang Utama Kediri. Perjanjian kerjasama ini merupakan perluasan jaringan BPJS Kersehatan di kota Kediri. Wali kota yang populer dengan sapaan Mas Abu ini mengungkapkan, sebelumnya kerjasama pernah dilakukan, namun untuk perjanjian kerja sama saat ini dilakukan untuk meng-upgrade service yang...

Banyuwangi Alokasikan Rp 375 Milyar untuk Infrastruktur

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta lelang proyek sejumlah ruas jalan poros desa dipercepat. Terutama yang akan dilakukan proyek pelebaran dan pengaspalan hotmix. "Jalan ini akan dilebarkan, cukup jauh jaraknya, 14,5 kilometer, mulai Jalan Stail, melewati jalan Sumberwadung hingga Jalan Sariman," ujar Anas mengecek sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dasar di Desa/Kecamatan Sempu, Selasa (9/1/2017). Menurutnya, jalan poros desa ini dilebarkan karena...

Pemkot Surabaya Bangun Dua Rusunawa di 2018

Pemerintah Kota Surabaya siap membangun dua rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di kawasan Panjaringan Sari dan Siwalankerto pada 2018. Biasanya Pemkot Surabaya hanya menyiapkan lahan untuk rusunawa dan pemerintah pusat yang membangunnya. "Tapi kali ini pemkot sendiri yang membangunnya," ungkap Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Surabaya, Iman Kristian di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Pemerintah pusat...

Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jember

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 096/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember. Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Probolinggo

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 095/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Probolinggo di Probolinggo. Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Setiap OPD Kota Mojokerto Wajib Sertifikatkan Asetnya

Pemkot Mojokerto mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan proses sertifikasi atas aset-aset berupa barang/lahan dengan melakukan sertifikasi. Atensi soal aset pemerintah daerah itu kembali dikemukakan Plt Sekdakot, Gentur Prihantono Sanjoyo dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh OPD agar mengurus aset-aset yang berada dalam penguasannya agar diurus sertifikatnya. “Pak Plt Sekdakot mengeluarkan edaran agar OPD mengurus aset yang belum tersertifikasi,” ujar...

Dana Pengamanan Pilwali Kota Malang Capai Rp 9,4 Miliar

Dana pengamanan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, baik Pemilihan Gubernur Jatim maupun Pemilihan Wali Kota Malang, sebesar Rp 9,4 miliar yang didistribusikan untuk Kepolisian dan TNI. Dana pengamanan untuk Kepolisian (Polresta Malang) sebesar Rp 7,4 miliar dan TNI sebesar Rp 2 miliar. Dana pengamanan tersebut merupakan hibah dari Pemkot Malang yang telah diserahkan melalui Naskah Perjanjian Hibah daerah...

Hanya Hibah Persid dan KONI Jember yang Cair

Setelah lama dinanti, dana hibah untuk cabang olahraga (cabor) yang ada di bawah KONI Jember untuk tahun 2017 akhirnya cair. Namun, dana yang telah cair hanya dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jember dan Persid Jember. Dana hibah untuk Persid Jember cair sebanyak Rp 847 juta. “Hibah dana bantuan KONI untuk cabor sudah ada di rekening sejak 30...

Tagihan PBB Pemkab Pamekasan Nyantol Rp 1,6 Miliar

Pemkab Pamekasan harus lebih giat melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hampir setiap tahun pembayaran pajak terebut menyisakan piutang. Pada 2017, piutang PBB mencapai Rp 1,6 miliar. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, pagu PBB 2017 sekitar Rp 7,8 miliar. Capaian PBB Rp 6,2 miliar. ”Ada piutang sekitar Rp 1,6 miliar,” katanya Rabu (3/1). Dia belum bisa menjelaskan...

Hari Ini, Gubernur Lantik 116 Kepala SMA/SMK

Pengisian jabatan dan rotasi kepala SMA/SMK di Jatim secara resmi akan digulirkan hari ini, Jumat (5/1). Gubernur Jatim akan melantik sebanyak 116 kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan maupun rotasi. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, kekosongan jabatan kepala sekolah akan diisi dengan promosi atau perpindahan dari sekolah lain. Hal ini cukup penting mengingat sekolah akan segera...

Honorer Satpol PP Kabupaten Malang Persoalkan Pemotongan Uang Makan TA 2017

Pegawai honorer di lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang mengeluhkan adanya pemotongan uang makan piket di tahun 2017. Sedangkan pemotongan honorer yang mereka terima setiap bulannya dipotong sebesar Rp 100 ribu, dengan alasan untuk membeli air mineral. Salah satu anggota Satpol PP honorer Kabupaten Malang yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, uang makan yang seharusnya diterima...

Tahun 2018, Pemkot Mojokerto Masih Prioritaskan Proyek Fisik

Tahun 2018 ini, selain memenuhi proyeksi standar pelayanan dasar, Kota Mojokerto tetap menjadikan proyek fisik infrastruktur menjadi prioritas. Puluhan miliar dialokasikan dan yang menjadi andalan di antaranya proyek Jalan Lingkar Barat (Jalinbar). Ploting program infrastruktur ini dipandang perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana sejumlah proyek fisik ditaruh dalam APBD 2018. Yang paling menonjol yakni ploting proyek Jalinbar...

Audit BPK Soroti Penggunaan BBM Empat OPD Pemkab Jember

Ada dua rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap belanja daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2017. "Dari hasil pemeriksaan itu, ada beberapa permasalahan yang mendapat perhatian BPK, terkait pekerjaan peningkatan jalan, pekerjaan pembangunan irigasi dan drainase, dan realisasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada empat organisasi perangkat daerah (OPD)," kata Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni. Setiap tahun, semua OPD...

Kasus Taman Paseban Dinilai Janggal – Pengguna Anggaran Lolos dari Jerat Hukum

Kasus korupsi proyek pembangunan Taman Paseban sudah menyeret empat orang menjadi narapidana. Namun demikian, kasus yang ditangani Kejari Bangkalan tetap dinilai janggal. Pasalnya, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan Mohammad Saad Asjari selaku pengguna anggaran (PA) tidak diproses hukum. Direktur Jaka Jatim Mathur Husairi mengutarakan, Kejari Bangkalan terkesan tebang pilih dalam menjerat pelaku korupsi proyek Taman Paseban. Indikasinya, PA...

Masuk Pertama di Awal Tahun, Sekda Bojonegoro Ingatkan SKPD Genjot PAD

Apel pagi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada hari pertama tahun baru 2018 dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Drs. Soehadi Moeljono, Selasa (2/1) pagi. Pada kesempatan itu, Sekda mengingatkan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri atas kinerja di tahun lalu dan capaiannya, kemudian target kinerja yang akan dilakukan di tahun 2018. Dijelaskan bahwa kekuatan Anggaran...

BP2D Kota Malang Capai Target PAD 2017

Capaian target Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, yang cukup signifikan diapresiasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Drs. H. Wasto S.H., M.Hum. Saat melakukan sidak di Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BP2D Selasa (2/1) kemarin, Wasto menyebut, sukses merengkuh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak tahun 2017. OPD eks Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) itu pun...

SILPA APBD Gresik TA 2017 Rp 81 Miliar

Ada fenomena menarik dalam pengelolaan keuangan Pemkab Gresik. Pada tahun anggaran 2017 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 81 miliar terhitung hingga Hari Jumat (29/12). Jumlah ini diprediksi akan terus naik hingga Rp 100 miliar hingga batas akhir pencairan. Perhitungannya, dari total anggaran 2017 sebesar Rp 2,628 triliun dikurangi total belanja langsung dan belanja tidak langsung mencapai Rp...

Pembangunan Gresik TA 2018 Tersentral ke Dinas PUPR

Beban dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) bakal semakin berat. Tahun depan seluruh pembangunan fisik yang direncanakan pemkab diserahkan kepada instansi tersebut. Aturan baru itu tertuang dalam surat edaran (SE) sekretaris daerah (Sekda). Isinya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi dibebani pembangunan yang nominalnya lebih dari Rp 200 juta. Pengerjaan tersebut dialihkan ke dinas PUPR. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan...

Mantan Bendahara KPUD Kabupaten Blitar Masuk Tahanan

Pengusutan kasus dugaan korupsi dana Pilpres 2014 senilai Rp 10 miliar, ternyata tak hanya berhenti pada Eko Budoyo, mantan Sekretaris KPUD Kabupaten Blitar tahun 2013-2014. Jum'at (29/12) siang, Kejaksaan Negeri Blitar menahan Teguh Sutjahja (53), mantan bendahara KPUD Kabupaten Blitar 2013-2014. Sedangkan Eko telah divonis 6 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Surabaya, pada September 2017. "Ia (Teguh Sutjahja) kami anggap turut...

Penyerahan LHP Belanja Daerah TA 2017 kepada Enam Entitas

Kamis, 28 Desember 2017 - Mengakhiri tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah TA 2017. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tersebut diserahkan dalam acara penyerahan LHP yang bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam acara penyerahan LHP ini, hadir kepala daerah dan pimpinan DPRD dari...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Peringati Hari Ibu

Jum'at, 22 Desember 2017 - Di tengah pagi yang berselimut mendung, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Ibu ke-89 melalui upacara bendera. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Ibu ini berdasarkan Pengumuman Nomor 18/Peng/X-XIII.2/12/2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal BPK pada tanggal 14 Desember 2017. Upacara yang bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan LHP Kinerja kepada 12 Pemerintah Daerah

Saat ini pemeriksaan kinerja menjadi salah satu agenda pengembangan kelembagaan BPK. Pada Tahun Anggaran 2016-2020, agenda pengembangan kelembagaan BPK adalah meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada fungsi oversight dan insight. Fungsi oversight BPK adalah peran yang dimiliki BPK untuk memastikan bahwa entitas pemerintah telah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh...

Akhirnya, Satu Desa Satu Mobil Siaga

Menyambut pergantian tahun, desa-desa se-Kabupaten Sidoarjo mendapat kado istimewa. Setiap desa akhirnya mendapat satu mobil siaga. Kemarin (28/12) prosesi penyerahan 344 mobil jenis minibus itu dilakukan Pemkab Sidoarjo di kompleks GOR Delta. Mobil siaga itu berjenis Suzuki APV. Kendaraan warna silver tersebut berderet rapi di lapangan sepatu roda GOR Delta. Pelat nomor mayoritas mobil belum terpasang. Namun, ada pelat nomor...

Kali Ini Musa’ie Serahkan Rp 2,7 Miliar – Hasil Korupsi di BUMD Sumenep

Sitrul Arsyih Musa'ie, tersangka kasus korupsi dana Participating Interest (PI) PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Kabupaten Sumenep, kembali menyerahkan uang hasil korupsinya, Rabu (27/12). Kali ini uang yang diserahkan kepada penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim senilai Rp 2,6 miliar. Terdiri uang rupiah Rp 2,289 miliar dan uang dolar AS 35.969 (setara Rp 479 juta). Langkah Sitrul ini merupakan...

Mantan Dirut PT WUS Kembalikan Kerugian Negara

Kasus dugaan korupsi dana participating interest (PI) PT Wira Usaha Sumekar (WUS) memasuki babak baru. Salah seorang tersangka, Sitrul Arsyih Musa’ie, telah mengembalikan seluruh uang kerugian negara. Mantan Dirut PT WUS itu sudah mengembalikan total Rp 2,289 miliar dan USD 35.969. Pengembalian itu dilakukan kemarin (27/12). Sitrul yang ditahan di Rutan Kelas I Surabaya tiba di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim...

DPRD Jawa Timur Desak Pusat Keluarkan Diskresi Soal Jembatan Timbang

DPRD Jatim mendesak pemerintah pusat memberikan diskresi terhadap pengelolaan jembatan timbang. Mengingat tempat kontrol tonase kendaraan angkut tersebut sudah setahun lebih tidak berfungsi. Padahal peranannya dalam menjaga kondisi jalan sangat diperlukan. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahyunianto mengutarakan, adanya semacam perjanjian kerjasama pengelolaan antara pemprov dengan pemerintah pusat. Sebab, menurutnya masalah jembatan timbang ini sebenarnya bisa dilakukan diskresi...

Pelanggaran Disiplin ASN Lamongan Berkurang

Pelanggaran disiplin oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menurun. Bila pada 2016 terdapat 13 pelanggar­an, kini menjadi enam pelanggaran ringan. Kepala Inspektorat Lamong­an Agus Suyanto, kemarin, memaparkan sepanjang tahun ini enam ASN terkena sanksi ringan karena melanggar disiplin. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan atau tertulis. Sementara itu, pada 2016, delapan ASN telah melakukan pelanggaran disiplin...

DPRD Kota Malang Evaluasi Tutup Tahun

Anggota DPRD Kota Malang memberikan santunan kepada anak yatim piatu, Sabtu (23/12). Pemberian santunan itu dilakukan di gedung DPRD Kota Malang. Selain memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan anak dari keluarga tidak mampu, pimpinan DPRD Kota Malang memaparkan kinerja mereka di tahun 2017. Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim mengatakan ada beberapa tolok ukur kinerja anggota DPRD Kota Malang....

BUMD Gresik Migas Terancam Kolaps

Keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) diproyeksikan sebagai penambah penghasilan Pemkab Gresik. Hanya, sampai saat ini, kondisi perusahaan milik pemerintah kabupaten itu tak banyak perubahan. BUMD yang bisa memberikan sumbangan untuk pendapatan daerah masih sama. Yang lain masih kembang kempis, malah satu BUMD sudah bangkrut di awal 2017. Hal itu terlihat dari rencana pendapatan daerah dari sektor BUMD yang ditetapkan...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Hadiri Kunker Reses Komisi XI DPR

Kamis, 14 Desember 2017 - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto dengan didampingi oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur I Abdul Choliq menghadiri kunjungan kerja dalam rangka reses Komisi XI DPR RI. Acara yang bertempat di Ruang Rapat Jenggolo, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur ini dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa...

Pantau Tindak Lanjut Rekomendasi, Baru 31% Pemda di Jawa Timur Yang Sudah Memanfaatkan SIPTL

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara antara lain mengamanatkan bahwa BPK wajib melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilaksanakan entitas dan melaporkannya setiap semester kepada lembaga perwakilan, sedangkan Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Sebagai upaya memenuhi amanat undang-undang, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Pemantauan dan...

Media Workshop: Pemberian Opini oleh BPK Melalui Prosedur Ketat

Rabu, 6 Desember 2017 - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto menyatakan bahwa pemberian opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) telah melalui prosedur yang ketat dan berjenjang. Oleh karena itu, persepsi bahwa semua pemerintah daerah akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seiring berjalannya waktu adalah persepsi yang kurang tepat. Selama pemerintah daerah yang bersangkutan...

Melalui Diklat SiAP LK, Biro TI Sosialisasikan SiAP Versi 9

Sejalan dengan penerapan e-Audit oleh BPK, tim pemeriksa diharapkan dapat memanfaatkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) di tahun 2018. SiAP merupakan sebuah sistem yang mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan (KKP) secara elektronis dan sistematis yang terintegrasi, terpusat dan terjaga keamanannya serta didukung oleh metodologi pemeriksaan yang memadai. Versi terbaru dari SiAP, yaitu versi 9, diklaim lebih sederhana daripada versi sebelumnya serta...

Sebanyak 200 Rekanan Pemkab Sidoarjo Gigit Jari, Proyeknya Tak Terbayar

Sedikitnya 200 rekanan Pemkab Sidoarjo, babak belur karena proyek yang selesai dikerjakan di ujung tahun, tidak terbayar tahun ini akibat kelambatan administrasi. Akibatnya sangat fatal, dana termin yang tidak terserap akan masuk ke Silpa tahun anggaran 2018. Praktis dana termin bisa dicairkan sekitar Agustus-September 2018 di saat pengesahan PAK APBD. Itu berarti rekanan harus menunggu sekitar delapan bulan untuk bisa...

Anggaran Pembebasan Lahan JLS di APBD Jember Tidak Terserap

Penyelesaian pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) seksi Jember bakal tertunda lagi. Menjelang tutup tahun, anggaran sebesar Rp 24 Milyar dari APBD 2017 untuk pembebasan lahan belum terserab sama sekali karena belum adanya kesepakatan harga tanah. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BMSDA) Kabupaten Jember Rasyid Zakaria mengatakan, dalam proses pembebasan lahan untuk JLS, DPU BMSDA hanya...

Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto Tembus Rp 282,1 Miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto sukses merealisasikan penerimaan dari sektor pajak daerah. Dari target Rp 274,60 miliar, sukses terealisasi penerimaannya senilai Rp 282,1 miliar. Hal itu terungkap saat Bapenda menggelar Penganugerahan Pajak Daerah Award 2017 di Pendopo Pemkab Mojokerto, Senin (18/12) kemarin. Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, penghargaan dimaksudkan untuk menilai sejauh mana para wajib pajak melaksanakan...

Proyek Ubalan Mojokerto Senilai Rp 19 Miliar Masuk Waktu Kritis

Proyek Pembangunan Wisata Ubalan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang menelan anggaran Rp 19 miliar memasuki waktu kritis. Karena hingga waktu tinggal tiga hari kerja, pekerjaan menjadikan Ubalan sebagai Water Park berkelas nasional, pekerjaan masih belum rampung. Dikhawatirkan, jika pekerjaan dihentikan dan dibayar sesuai yang dikerjakan maka Pemkab Mojokerto yang dirugikan. Karena sudah membayar dengan anggaran yang besar namun hasilnya belum bisa...

Diperiksa Jaksa, Seragam Gratis di Pemkab Gresik Tak Masalah

Siswa-siswi SD dan SMP negeri bakal menerima seragam gratis. Mulai kemarin (15/12), kain dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik itu didistribusikan. Siswa Bawean diutamakan. Pada Kamis sore (14/12), rekanan pemenang lelang mengirimkan kain secara bertahap. ’’Hari ini (kemarin, Red) ada total 40 karung besar yang berisi kain seragam,’’ kata Kadispendik Gresik Mahin kemarin. Itu pun belum semua datang. Jika ditotal, 40...

PDAM Kota Surabaya Garap Proyek Air Siap Minum

PDAM Surya Sembada bakal menambah pelayanan. Selain menyediakan air, perusahaan milik pemkot itu bakal melayani penjualan air minum langsung dari keran. Proyek zona air minum (ZAM) tersebut bakal dimulai pekan depan di Ngagel Tirto. Awalnya, PDAM bekerja sama dengan Kota Kitakyushu, Jepang, yang menjadi sister city Surabaya. Namun, kerja sama tersebut hingga kini belum bisa terwujud karena terbentur birokrasi. Tidak...

Pemkot Kediri Targetkan Kenaikan PAD Sektor Retribusi

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri pada tahun 2018 menargetkan kenaikan penerimaan retribusi. Dalam rapat dengan pihak DPRD bahkan telah disepakati revisi tarif pungutan retribusi jasa umum. Dikatakan Kepala DLHKP Kota Kediri Didik Catur, pada tahun 2018 mendatang pihaknya mematok target penerimaan retribusi dari sektor persampahan sebesar...

Kepala DKPP Sumenep Ngotot Tolak Cairkan Dana Hibah untuk Kelompok Petani

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumenep, Edy Sutrisno memang akhirnya bersedia bertemu puluhan warga calon penerima dana hibah. Pertemuan difasilitasi Komisi II DPRD setempat di Graha Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (13/12). Pertemuan tersebut sempat berjalan alot dan memanas, karena Edy Sutrisno tetap tidak bersedia merealisasikan program bantuan hibah tersebut meski warga berkeras mendesak agar dana segera dicairkan. "Penyelesaian...

Pemkot Surabaya Bangun Enam Pasar Tradisional untuk PKL

Di tengah polemik yang terjadi di internal PD Pasar Surya, pemkot justru merencanakan pembangunan enam pasar tradisional baru. Anggaran pembangunan sudah masuk APBD 2018. Pasar tersebut bakal menampung para pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji menyatakan, program itu bertujuan meningkatkan perekonomian lokal dengan pertumbuhan 6,4–7 persen. Selain pasar tradisional di...

Rp 600 Miliar untuk Atasi Banjir di Surabaya

Permasalahan banjir terus menguras anggaran pemkot. Tahun depan pemkot mengalokasikan anggaran Rp 600 miliar untuk mencegah problem tersebut. Kepala Bappeko Agus Imam Sonhaji saat jumpa pers di kantor humas kemarin menyatakan, tahun depan pemkot berfokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Anggaran yang disediakan dalam pembangunan infrastruktur tersebut mencapai Rp 2,1 triliun. Lebih dari Rp 600 miliar difokuskan untuk pencegahan banjir. ”Permasalahan banjir...

Dinas PU Gresik Pangkas Anggaran Proyek Jalan

Pemkab Gresik mengepras anggaran untuk proyek jalan. Karena kebijakan efisiensi, dana program perbaikan infrastruktur jalan dikurangi pada tahun anggaran 2018. Sebagian bahkan dibatalkan. Hampir semua program yang terkait dengan proyek jalan mengalami pengurangan anggaran. Salah satunya program peningkatan jalan. Awalnya disiapkan dana Rp 121 miliar untuk peningkatan 27 ruas jalan di wilayah Gresik. Namun, dana itu akhirnya dikepras menjadi hanya...

Hakim Jatuhkan Vonis 15 Bulan Bui – Penyelewengan Dana Hibah Pemkot Surabaya Tahun 2014

Dua terdakwa kasus dugaan penyelewengan dana hibah pemkot 2014 Bagus Prasetyo Wibowo dan Vicky Akbar bisa bernapas lega. Kemarin, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, hakim mengganjarnya dengan vonis ringan. Sidang dimulai sekitar pukul 11.00. Ketua Majelis Hakim Yudi Prasetyo langsung membacakan amar putusan. Yudi menganggap keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu, menyalahgunakan dana hibah yang seharusnya diperuntukkan Koperasi...

Jatim Raih Dana Rakca Award Gold

Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali memperoleh penghargaan prestisius tingkat nasional dari Pemerintah Pusat, Rabu (6/12). Kali ini, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Dana Rakca Award 2017 ke Pemprov Jawa Timur. Ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota atas perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan...

BPK Akan Sanksi Petugas Audit yang Nakal

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mewanti-wanti kepada petugas auditnya, untuk menjalankan tugasnya dengan berintegritas, independen serta profesional. Jika ada oknum yang 'nakal', maka Majelis Kehormatan Kode Etik akan menindaknya. "BPK sebagai badan pemeriksa keuangan. Marwah itu harus kita jaga bersama," ujar Kepala BPKR RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto disela acara Media Workshop tentang Pemahaman tentang opini BPK atas LKPD...

BPK Jatim: Pemberian WTP Bukan Berarti Bebas Korupsi

Pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada lembaga pemerintahan daerah tidak menjamin bebas dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Novian Herodwijanto Kepala BPK RI Perwakilan Jatim dalam Media Workshop, Rabu (6/12/2017), di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur, Surabaya. Novian mengatakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK untuk mengetahui laporan keuangan sesuai standar akuntasi, bukan untuk menyelidiki adanya tindak...

8 Entitas di Jatim Masih WDP, Ini Langkah yang Akan Diambil BPK

Dari 39 Entitas yang ada di Provinsi Jawa Timur termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada 8 Entitas yang masih meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemerika Keuangan (BPK). Hal itu disampaikan oleh Novian Herodwijanto Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur saat acara Media Workshop di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Rabu (6/12/2017). Untuk semakin...

Lima Tahun Terakhir Laporan Keuangan Pemda di Jatim Makin Tertib

Dalam lima tahun terakhir, laporan keuangan pemda di Jatim makin membaik. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pemda yang mengantongi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jatim. Dari sasaran entitas yang dinilai, yakni 39 pemda (termasuk Pemprov Jatim) dan 144 BUMN di Jatim, jika pada 2012 baru 13 pemda yang...

BPK: Opini WTP Bukan Penghargaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan sebuah kewajiban bagi kepala daerah. Oleh karenanya, hal tersebut sudah selaiknya tidak menjadi bahan materi kampanye bagi calon kepala daerah, terutama yang berasal dari incumbent. Tak jarang, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dijadikan 'dagangan' tentang keberhasilan pemerintah daerah tersebut. Sebaliknya, apabila sebuah pemerintah mendapat opini wajar dengan pengecualian...

BPK: Calon Kepala Daerah sebaiknya Tak Gunakan WTP sebagai Bahan Kampanye

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan sebuah kewajiban. Oleh karenanya, hal tersebut sudah selaiknya tidak menjadi bahan kampanye bagi calon kepala daerah, terutama yang berasal dari incumbent. Tak jarang, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dijadikan 'dagangan' tentang keberhasilan pemerintah daerah tersebut. Sebaliknya, apabila sebuah pemerintah mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW),...

Opininya Bisa Jadi Alat Kampanye Calon Kepala Daerah, Ini Kata BPK

Opini penilaian keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pemerintah daerah, kadang dinilai sebagai penghargaan. Bahkan, kadang kala opini tersebut dijadikan 'jualan' bagi calon kepala daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dijadikan 'dagangan' tentang keberhasilan pemerintah daerah tersebut. Jika wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), Tidak memberikan pendapat (TMP), akan dijadikan 'senjata' bagi lawan politik, menunjukkan ketidakberhasilan pemerintahan...

Peringati HUT KORPRI, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Upacara Bendera

Rabu, 29 November 2017 - Presiden Joko Widodo selaku pembina Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mengingatkan seluruh anggota KORPRI untuk menjaga netralitas terutama berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada serentak pada tahun 2018. Anggota KORPRI di seluruh Indonesia juga dihimbau untuk meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik. Ketika berbicara tentang memenangkan kompetensi global dengan pelayanan publik yang prima, sesungguhnya anggota...

Tingkatkan Soft Skill, Puluhan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Ikuti Diklat Achievement Motivation

Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan tangguh dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan. Salah satu cara membentuk SDM yang tangguh dan kompeten tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat). Selain berbagai diklat teknis yang terkait langsung dengan kegiatan pemeriksaan, diklat terkait soft skill...

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Jadi Standar

Penilaian laporan keuangan lembaga pemerintah dengan predikat wajar tanpa pengecualian bukanlah prestasi kerja. Predikat ini merupakan kewajiban yang seharusnya dicapai pengguna anggaran negara. Pencapaian opini ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kepercayaan rakyat dalam menggunakan dana. Penegasan Presiden Joko Widodo ini disampaikan pada acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya, Selasa (5/11),...

Cawabup Taufadi Ngloyor ke Mobil Tahanan – Tersangka Dugaan Korupsi Dana PT WUS Sumenep

Kelanjutan pencalonan Taufadi sebagai Calon Wakil Bupati (Cawabup) Pamekasan mulai tidak jelas setelah mantan Kepala Divisi Keuangan PT WUS (Wira Usaha Sumekar) Sumenep itu dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, Senin (4/12). Taufadi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim atas dugaan korupsi dana dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 510 juta. Taufadi dibawa keluar dari ruang...

BPK Dukung Perbaikan Tata Kelola PBB

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu anggota Panel Auditor Eksternal badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan dukungan dalam upaya perbaikan tata kelola di lingkungan PBB. Hal itu disampaikan Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara saat mengikuti sidang ke-58 Panel Auditor Eksternal di Roma, Italia, pekan lalu. Panel Auditor Eksternal adalah forum para auditor eksternal pada 44 badan PBB yang terdiri...

Upacara Hari Pahlawan Ke-72

"Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri." (Pesan Pahlawan Nasional Mohammad Yamin) Jum'at, 10 November 2017 - Tepat pukul 07.45 WIB, dengan dipimpin langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto, pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang...

Survei ADKAR Oleh Direktorat PSMK di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Selasa, 7 November 2017 - Tim dari Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) BPK Pusat menyelenggarakan survei ADKAR untuk tahun anggaran 2017. Acara yang bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur Pujo Sumekto, yang mewakili Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan tim dari Direktorat PSMK...

Rp 54 M untuk Sekolah Rusak di Sidoarjo

Tahun ini pemkab urung membenahi sekolah rusak. Karena itu, tahun depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo menyiapkan dana Rp 54 miliar. ”Yang jadi prioritas pembenahan bangunan SD,” kata Sekretaris Dikbud Sidoarjo Tirto Adi kemarin (28/11). Dalam pembahasan anggaran itu, pihak eksekutif dan legislatif akhirnya bersepakat perbaikan sekolah rusak harus mendapatkan dana yang cukup. Pemkab menargetkan sudah tidak ada lagi...

Pendekatan Ilmu Audit Menyasar Akademisi

Pendekatan mengenai ilmu audit pemerintahan dan profesi auditor mulai dikenalkan kepada masyarakat luas, terlebih di kalangan akademisi dari multidisiplin ilmu. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa turut memantau pemerintahan di Indonesia secara lebih baik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pendekatan ilmu audit kepada akademisi melalui program Olimpiade Audit untuk Negeri bertajuk BPK Audition. Kegiatan ini berlangsung pada 27-30 November...

Lomba Nulis Blog “BPK Kawal Harta Negara”

Tata Cara Pendaftaran Gambaran Umum Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 Buku Saku 2017 "Mengenal Lebih Dekat BPK" Siaran Pers

Dana Desa Dikorupsi – Sudah Ada 10.922 Pengaduan Penyelewengan

Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerima 10.922 laporan penyelewengan dana desa hingga akhir Oktober 2017. Modusnya antara lain regulasi yang tumpang tindih dan manipulasi program. ”Dari semua laporan, sekitar 30 persen atau 3.276 laporan di antaranya diselidiki lebih lanjut,” kata Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Rianto di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Masyarakat...

Kepala BLH Magetan Tersangka Korupsi Bibit Tanaman Hias Rp 7,8 Miliar

Penahanan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magetan, Bambang Setiawan alias Bobo, untuk ditahan di Lapas Kelas II B Magetan, sedikit meriah. Karena dalam perjalanan dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan menuju lapas, Bobo dikawal iringan 12 kendaraan patwal atau voorijder polisi sehingga mendapat perhatian masyarakat di sepanjang jalan. Bobo dimasukkan ke mobil tahanan kejari untuk dibawa ke lapas dikawal 12...

Terserap Hanya 60%, Kinerja 5 SKPD Kota Surabaya Dipertanyakan

Komisi C DPRD Kota Surabaya mempertanyakan kinerja 5 SKPD yang hanya menyerap anggaran 40%, sedangkan sisanya 60% masih utuh alias tidak dipergunakan sama sekali. Padahal yang diberikan kepada 5 SKPD untuk membangun sarana dan prasarana Kota Surabaya hampir Rp 1,9 triliun. Tidak terserapnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kota Surabaya hingga mencapai 60% membuat kecewa Komisi C. Komisi C...

Sekda Baru Lumajang Diharapkan Percepat Laporan Keuangan

Setelah melewati proses tahapan perekrutan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lumajang, sekitar lima bulan, akhirnya Bupati Lumajang Drs. As'at Malik secara resmi melantik Gawat Sudarmanto sebagai Sekda Lumajang. Keputusan itu tertuang pada surat keputusan 821/118/427.72/2017 Tanggal 9 November 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan. Acara pelantikan digelar di Pendopo Kabupaten Lumajang pada Senin (20/11) yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Lumajang, di...

Pengumuman Penyelenggaraan BPK Audination (Olimpiade Audit untuk Negeri)

Dalam rangka sinergi pengembangan pendidikan di bidang pemeriksaan keuangan negara, Pusdiklat BPK menyelenggarakan kegiatan BPK Audination (Olimpiade Audit untuk Negeri). BPK Audination merupakan olimpiade audit tingkat nasional pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Olimpiade ini akan diadakan pada tanggal 27 s.d. 30 November 2017 di Pusdiklat BPK RI Kalibata (Jalan Bina Warga II, Kalibata, Jakarta Selatan), dan akan diikuti...

Kerahkan 10 Jaksa, Tangani Korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri tidak main-main dalam menangani kasus korupsi anggaran proyek Jembatan Brawijaya. Dalam menghadapi persidangan di pengadilan tipikor nanti, setidaknya korps Adhyaksa menyiapkan sepuluh jaksa penuntut umum (JPU). Mereka dikerahkan untuk menangani kasus yang mengkibatkan kerugian negara sekitar Rp 14,4 miliar itu. Di antara sepuluh JPU tersebut, empat orang berasal dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Mereka...

Kota Malang Enam Kali Raih Opini WTP

Pemerintah Kota Malang kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali keenam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016. Wali Kota Malang, H. Moch. Anton menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016 pertengahan tahun lalu. Dokumen laporan itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto di Ruang Rapat Lantai 2...

Kota Blitar Raih Predikat Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik dari IIPG

Pemkot Blitar kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Kali ini, Pemkot Blitar mendapat penghargaan khusus sebagai Pemerintah Daerah dengan kinerja dan tata kelola yang baik dari Indonesia Institute for Public Governance (IIPG). Penghargaan itu diserahkan oleh Ketua Dewan Penasehat IIPG yang juga mantan Wakil Presiden ke-11 RI, Boediono, ke Wali Kota Blitar, M. Samanhudi Anwar, dalam acara Anugerah Pandu...

Gagal Lelang, Belasan Proyek Rp 30 Miliar di Kota Mojokerto Bakal Disorot BPK

Belasan proyek yang sudah diploting dalam APBD Pemkot Mojokerto tahun 2017 senilai Rp 30 miliar berpotensi menjadi atensi dan sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Potensi yang juga bisa menjadi persoalan hukum di kemudian hari ini menyusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto gagal merealisasi belasan proyek fisik itu alias gagal lelang. Kondisi ini diperparah lagi jika tiga...

Korupsi PT WUS – Kejati Jatim: Bupati Sumenep Juga Akan Dipanggil

Tidak hanya Wakil Bupati Sumenep yang dipanggil oleh Kejati Jatim terkait PT WUS. Berdasar keterangan Kasipenkum Kejati Richard Marpaung, Bupati Sumenep juga mendapat panggilan Kejati. Kepada wartawan, Richard menerangkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati dipanggil sebagai saksi terkait kasus PT WUS yang diindikasikan merugikan negara sebesar 3 Miliar Rupiah. "Itu semacam investasi untuk properti di wilayah sana. Kita menindaklanjuti hasil temuan...

Pemkab Gresik Terancam Kehilangan Dana Insentif Daerah Rp 35 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terancam kehilangan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 35 miliar dari pemerintah pusat. Dana sebesar itu, bisa hangus jika masih terjadi selisih paham antara pemkab dengan DPRD Gresik terkait dengan pembahasan rancangan APBD (R-APBD) 2018. Seperti diketahui, kriteria utama daerah penerima DID yakni pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Tingkatkan Sinergi dengan KPPU, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Workshop

Salah satu bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sering menjadi temuan pemeriksaan adalah persekongkolan tender. Bentuk persekongkolan tender yang lazim terjadi dapat melibatkan sesama penyedia barang/jasa ataupun penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan. Bahkan tidak jarang ditemui persekongkolan tender yang melibatkan sesama penyedia barang/jasa sekaligus panitia pengadaan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang ditugaskan mengawasi kondisi persaingan...

Peringati Sumpah Pemuda, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Upacara Bendera

Senin, 30 Oktober 2017 - Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-89 yang jatuh pada tanggal 28 Oktober, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2017 kali ini mengangkat tema "Pemuda Indonesia Berani Bersatu". Bertempat di halaman depan kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 diikuti oleh pegawai di...

212 Kepala Desa Jadi Tersangka Kasus Dana Desa

Sudah 912 kepala desa di Kalimantan Barat dan Jawa Timur berurusan dengan aparat penegak hukum terkait dengan dana desa. Dari jumlah itu, sebanyak 212 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus ­penyimpangan dana desa. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan itu saat bertatap muka dengan camat dan pendamping desa se-Kabupaten Pasuruan yang dilangsungkan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kemarin. Dia...

11 Ribu Siswa SMA/SMK Miskin – DPRD Surabaya Beri Jatah Rp 28 Miliar dari APBD

Ada 11 ribu siswa setingkat SMA/SMK dari keluarga miskin. Mereka merasa keberatan dengan tingginya biaya pendidikan setelah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat kewenangan SMA/SMK di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, semua siswa setingkat itu mendapat pendidikan gratis. Namun, sekarang berbeda, sudah diambilalih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Dengan banyaknya siswa miskin itulah, Badan Anggaran DPRD memperjuangkan agar...

Pengumuman Penggunaan KAP oleh BPK Tahun 2018

Pada tahun 2018, BPK RI merencanakan penggunaan jasa AP/KAP untuk memeriksa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Proses Pengadaan Jasa KAP untuk dan atas nama BPK tersebut dapat diikuti oleh KAP terdaftar di BPK. Pelaksanaan pengadaan KAP direncanakan akan dilakukan pada November 2017 untuk pemeriksaan LKKL dan pada awal Desember 2017 untuk pemeriksaan LKPD dengan...

Trenggalek Kembali Raih Penghargaan Opini WTP

Pemkab Trenggalek kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016. Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, mengatakan, opini WTP tersebut diraih selama dua tahun berturut-turut, selama masa pemerintahannya bersama Bupati Emil Elestianto Dardak. "WTP ini merupakan suatu keharusan yang harus tetap kita pertahankan. Tidak hanya kita raih tahun...

Penguatan Nilai-Nilai Dasar BPK untuk Mewujudkan Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat

Untuk kedua kalinya, dengan tujuan untuk memberi informasi dan penguatan pemahaman para pemeriksa BPK tentang pelaksanaan kode etik BPK, sosialisasi penguatan nilai-nilai dasar BPK kembali diselenggarakan. Acara kali ini berlangsung selama dua hari (2 s.d. 3 November 2017) di Kota Batam, Kepulauan Riau, bagi para pelaksana BPK di Perwakilan Wilayah Barat. Mengundang para Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Pengendali Teknis,...

BPK Raih Penghargaan Bidang Pengelolaan BMN Tahun 2016

BPK meraih penghargaan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Penghargaan ini diberikan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada BPK atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan BMN Tahun 2016. Dalam hal ini, BPK meraih predikat sangat baik pada kategori Kepatuhan Pelaporan BMN, yang meliputi penilaian pada ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan dan kecermatan laporan, serta ketepatan waktu pelaksanaan...

Pemkot Surabaya Kembali Terima Penghargaan LKPD

Berkat kecakapannya dalam mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Pemkot Surabaya kembali menerima penganugerahan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah Republik Indonesia terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat Provinsi Jatim dan pemkab/pemkot di Jawa Timur tahun anggaran 2016. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Jatim Dr H Soekawo. Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengatakan, penghargaan yang...

Keempat Kalinya, Bupati Madiun Menerima Anugerah Penghargaan Opini WTP

Keempat kalinya, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos memperoleh Anugerah Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016. Kali ini penghargaan diterimakan oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, SH, M. Hum dan Wali Kota di Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (1/11). Sebagaimana...

Gubernur Usulkan URC bagi Delapan Daerah Penerima WDP

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengusulkan pembentukan help desk atau unit reaksi cepat (URC) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk delapan kabupaten/kota yang masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Untuk yang masih dapat WDP jangan dibiarkan, mereka harus ada yang mendampingi,” ujar Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat Penganugerahan Penghargaan...

Mahasiswa Sumenep Demo, Kritik Program Wirausaha Muda

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumenep berunjuk rasa ke kantor Bupati setempat, Senin (30/10/2017). Mereka mengkritisi program Wirausaha muda yang menjadi program unggulan Bupati - Wakil Bupati Sumenep. "Program Wirausaha muda itu tidak jelas. Padahal dana yang digelontorkan tidak kecil. Mencapai Rp 15 miliar. Tetapi tidak ada hasil nyata yang bermanfaat," kata Korlap aksi, Misbahul Imam. Karena itu,...

Serapan APBD 2017 Rendah – Ditegur Presiden, Pejabat Jember Harus Introspeksi

Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief mengatakan, teguran Presiden RI Joko Widodo terhadap Kabupaten Jember karena serapan anggaran APBD rendah menjadi bahan introspeksi bagi seluruh pejabat Jember. Menurutnya, serapan anggaran APBD 2017 yang masih di bawah 50 % ini disebabkan kurang baiknya komunikasi antara legislatif dan eksekutif. “Kayaknya komunikasi antara legislatif dan eksekutif yang perlu diperbaiki, dan yang paling penting...

Serapan Anggaran Kabupaten Sidoarjo Hanya 31 Persen

Kemampuan pemkab dalam menjalankan program-program pembangunan dipertanyakan. Bagaimana tidak, memasuki triwulan keempat atau mendekati tutup tahun, nilai serapan APBD masih sangat kecil. Yakni, 31 persen. Rendahnya serapan anggaran pemkab sempat disentil langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pengarahan kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia pada Selasa (24/10), Jokowi menegur empat kepala daerah. Yakni, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota...

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Pemkab Sampang Sosialisasi MoU Pengawasan Bersama Polri

Menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT, Kementrian Dalam Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia, tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa (DD), Pemkab Sampang bersama Polres melakukan sosialisasi kepada para kepala desa, Kamis (26/10). Acara sosialisasi yang digelar di Balai Pertemuan Umum Sampang ini menghadirkan semua kepala desa se-Kabupaten Sampang dan dihadiri langsung Bupati Sampang H. Fadillah Budiono, Kapolres...

Rp 7 Miliar Dialokasikan untuk PDAM Jember dengan Syarat

Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan kurang lebih Rp 7 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). DPRD Jember setuju namun dengan syarat. Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Jember mulai melakukan pembahasan Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD 2018 sejak 17 Oktober lalu hingga akhir bulan ini, di gedung parlemen. Pembahasan...

BPK: 200 Kades Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi mengungkapkan, pengelolaan dana desa (DD) telah menjerat sedikitnya 200 kepala desa. Mereka terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum. "Total semua daerah, temuan pelanggarannya lebih dari 900 kasus. Kepala desa yang ditetapkan tersangka sekitar 200 orang," katanya. Achsanul Qosasi berada di Sumenep pada Selasa (24/10/2017) menjadi pemateri dalam Seminar motivasi yang digelar Universitas Wiraraja...

Anggota III BPK Ajak Mahasiswa Unija Sumenep Bangun Jaringan

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Achsanul Qosasi (AQ) mengisi seminar motivasi yang digelar oleh Universitas Wiraraja, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa (24/10/2017). AQ mengajak mahasiswa Unija untuk menjaga tiga hal agar bisa bersaing di dunia global sekarang ini. Tiga hal itu diantaranya, power network atau jaringan, teknologi dan pengetahun serta bahasa asing. “Setelah lulus dari kampus, para mahasiswa...

Mobil Siaga Desa di Sidoarjo Segera Datang – Merek Dipastikan Seragam

Seluruh tahapan pembelian mobil siaga desa sudah tuntas. Tidak ada desa yang terkendala. Paling lambat bulan depan, 322 desa se-Kota Delta mendapatkan mobil. Sekda Sidoarjo Djoko Sartono menjelaskan, pemkab terus memantau perkembangan pengadaan mobil siaga desa. Beberapa hari lalu, pihaknya mengumpulkan para camat. Mereka diminta memaparkan perkembangan proses pembelian secara bergantian. Hasilnya, seluruh desa sudah merampungkan seluruh tahapan. Mulai pembentukan tim...

Pemkab Nganjuk Tunda Pengadaan Ambulans Desa

Sebanyak 284 desa dan kelurahan di Nganjuk urung mendapatkan mobil siaga desa atau ambulans akhir tahun ini. Gubernur Jatim Soekarwo meminta pengadaan mobil berupa ambulans itu ditunda. Alasannya, pengadaan mobil tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negerieri (Permendagri) No. 19 Tahun 2016. Berdasar informasi yang dihimpun media, hasil evaluasi gubernur terhadap draf Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 itu diambil...

Survey Pengukuran IKU Indeks BPK Tahun 2017

Senin, 16 Oktober 2017 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ikut berpartisipasi sebagai responden dalam survey pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks BPK Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK). Survey ini merupakan keberlanjutan dari survey serupa yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 untuk memotret kinerja BPK dan persepsi masyarakat terkait pengimplementasian Rencana Strategis (Renstra) BPK...

Kaji Pelibatan KAP dalam Pemeriksaan LKPD, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar FGD

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan mengundang perwakilan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan inspektorat daerah di Jawa Timur. Tujuan kegiatan ini antara lain menginformasikan rencana pelibatan KAP atas pemeriksaan LKPD TA 2017. Selain itu, BPK ingin memperoleh masukan tentang konsep perumusan manajemen hubungan antara BPK dan KAP, khususnya terkait rencana pelibatan KAP atas pemeriksaan...

Tunjangan Sertifikasi Terhutang Belum Bisa Dicairkan

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep, Madura, Jawa Timur M Tawil mengatakan pencairan tunjangan sertifikasi terhutang 2014 belum bisa dicairkan. Pasalnya, hingga saat ini audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai. “Audit belum selesai di Jawa Timur, kalau Sumenep sudah,” katanya, Kamis 19 Oktober 2017. Namun, pihaknya tidak menyebutkan besaran dana terhutang hasil audit itu,...

RAPBD Provinsi Jawa Timur TA 2018 Defisit, Perlu Mendapat Pengawalan Ketat

Badan Anggaran DPRD Jatim sepakat untuk membahas pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jatim 2018. DPRD mengaku bahwa pembahasan RAPBD Jatim 2018 ini tidak lepas dari berbagai kepentingan untuk kesejahteraan rakyat serta menyambut tahun politik 2018. Juru Bicara Banggar DPRD Jatim Agatha Retnosari mengatakan, berdasarkan nota penjelasan Gubernur Jatim diusulkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan Rp...

Tuntut Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi PT WUS, HMI dan IMM Demo

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Sumenep berunjuk rasa ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Mereka meminta agar kasus dugaan korupsi PT Wira Usaha Sumekar (WUS) diusut tuntas. "Kasus PT WUS ini merupakan skandal lama dan terstruktur. Setelah Sitrul Arsy, mantan Dirut PT WUS ditetapkan sebagai tersangka, pengungkapan kasus ini tidak...

Aspal Rusak, Pekerjaan PT Amin Jaya Karya Abadi di Bangkalan Disoal

Proyek preservasi dan pelebaran jalan raya dari Bangkalan menuju Kecamatan Tanjungbumi yang digarap PT Amin Jaya Karya Abadi disoal. Sebab, proyek yang masih tahap pengerjaan itu mulai rusak. Yakni, aspal hanya bertahan beberapa bulan. Perbaikan dan pelebaran jalan raya dari Bangkalan menunju Tanjungbumi merupakan proyek APBN 2017. Pagu anggarannya Rp 23.496.360.000. Proyek tersebut dimenangkan PT Amin Jaya Karya Abadi, kontraktor...

Kejati Jatim Tahan Mantan Dirut PT WUS

Kejaksaan butuh delapan bulan untuk menetapan tersangka dugaan penyelewengan dana participacing interest (PI) PT Wira Usaha Sumekar (WUS). Itu terhitung sejak penggeledahan Senin-Selasa (13-14/2) lalu. Jumat (13/10), Kejati Jawa Timur menetapkan direktur utama badan usaha milik daerah (BUMD) periode 2011–2015 itu Sitrul Arsy Musa’ie sebagai tersangka. Penyidik Kejati Jawa Timur mendatangkan dua orang dalam pemeriksaan kemarin. Yakni Sitrul Arsy dan...

Hasil Evaluasi Dokumen APBD-P Sampang TA 2017 masih Suram

Pasca Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, disahkan pada 28 September, harus disetorkan ke Gubernur Provinsi Jatim. Akan tetapi, hasil evaluasinya hingga saat ini masih tak kunjung jelas. Perda tersebut sempat menuai kontroversi karena tidak dilakukan pembahasan di tingkat komisi. Bahkan dilaporkan oleh pegiat Madura Development Watch (MDW) ke Biro Hukum...

Dugaan Korupsi PT WUS, Aktivis Surati Kejati Jatim

Dugaan korupsi keuangan di PT Wira Usaha Sumekar (WUS) terus mendapat perhatian. Terutama dari aktivis antikorupsi di Sumenep. Salah satunya, Frons Pejuang Masyarakat Sumenep. Untuk mengetahui perkembangan penanganan hukum dugaan korupsi di PT WUS, aktivis Frons Pejuang Masyarakat Sumenep akan menanyakan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim). Surat permohonan audiensi sudah dikirim ke kejati beberapa waktu lalu. Sayfiddin, sekretaris Frons...

Kecewa, Pemuda Merasa Dikibuli Kadisdik Sumenep

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, Selasa, 10 Oktober 2017. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan pengembalian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Namun, mereka harus balik arah lantaran Kepala Disdik A Shadik tidak bisa menemui mereka. “Sudah lama surat pemberitahuan disampaikan jika hari...

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017

Senin, 2 Oktober 2017 - Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober, seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti upacara bendera. Pada upacara kali ini, Kepala Subauditorat Jawa Timur II Imam Muslich bertindak selaku inspektur upacara dan Ketua Tim Senior Supriyantoro dari Subauditorat Jawa Timur I sebagai komandan upacara. Dalam ikrar yang...

Klaim Jaminan Kesehatan Diduga Fiktif, Laporkan RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan

Pengelolaan jaminan kesehatan di RSUD dr H Slamet Martodirdjo menjadi sorotan. Sebab, klaim jaminan yang terutang di rumah sakit plat merah tersebut mencapai puluhan miliar. Muncul tudingan ada rekayasa data. Aktivis antikorupsi melaporkan dugaan rekayasa data klaim jaminan kesehatan itu kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan Senin (9/10). Dalam laporan tertulis itu juga disertakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI 2015. Abd....

Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan III-2017

Pada periode Juli s.d. September 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 2 (dua) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan III-2017

Pada periode Juli s.d. September 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 23 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:

Target PAD Sektor Pajak Kota Malang Dinaikkan

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang optimistis realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bisa melebihi yang ditargetkan pada 2017, yakni Rp 315 miliar. "Dalam perubahan APBD 2017, target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 315 miliar dinaikkan menjadi Rp 352,5 miliar. Kami tetap optimistis bisa terealisasi, bahkan melebihi target karena persentase capaiannya sudah berada di angka 92,6...

Eks Sekretaris Disporpar Sidoarjo Tersangka Kasus Korupsi Jalur Sepeda Ekstrem

Kasus dugaan korupsi pembangunan jalur sepeda ekstrem di Kompleks Gedung Serbaguna Sidoarjo, Jalan Lingkar Timur, terus menggelinding. Kemarin (4/10) polisi menyebut nama salah seorang tersangka. Yakni, mantan Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporpar) Sidoarjo Mulyadi. Dalam proyek yang menelan anggaran Rp 1,7 miliar dari APBD Sidoarjo 2015 itu, Mulyadi menjadi pejabat pembuat komitmen. Dia dianggap meraup keuntungan dengan mengurangi...

Pelaksanaan APBD Trenggalek TA 2016 Memenuhi Syarat

Melalui Tim Badan Anggaran (Banggar), DPRD kabupaten Trenggalek menilai bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 memenuhi syarat. “Untuk selanjutnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Trenggalek yang telah menyetujui akan menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek dengan beberapa catatan, saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah,“ terang Wakil Tim Banggar...

Tak Patuh Ketentuan UU, BPK Temukan Kerugian Rp 1,13 Triliun dalam LKPD

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 2.525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,13 triliun. Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu (4/10/2017). "Selain mengakibatkan kerugian, permasalahan...

BPK Temukan Indikasi 87 Pemda Bermasalah dengan Aset Lancarnya

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI semester I tahun 2017 yang dirilis Selasa (3/10/2017) kemarin menunjukkan adanya 87 pemerintah daerah yang memiliki masalah pada pengelolaan aset lancar. Auditor Utama V BPK, Bambang Pamungkas menjelaskan dari 87 pemda itu memiliki masalah pada aset lancar berupa penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara, kas tekor, piutang belum disajikan sebesar nilai...

Pemda-Pemda Tak Patuh Kelola APBD 2016, Potensi Rugi Rp 419,60 Miliar

Auditor Utama V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bambang Pamungkas mengatakan potensi kerugian dalam ketidakpatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah mencapai angka Rp 419,60 miliar pada tahun 2016. Potensi rugi itu bisa dibagi menjadi lima faktor besar, yang pertama adalah adanya pembayaran pekerjaan senilai Rp 230,5 miliar tetapi atas pekerjaan itu belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan yang terjadi pada 21...

Rp 2,08 Triliun Dampak Finansial Akibat 6.115 Ketidakpatuhan Laporan Keuangan oleh Pemda

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 6.115 ketidakpatuhan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang menyebabkan dampak finansial bagi negara sebesar Rp 2,08 triliun. BPK mencatat adanya kerugian dalam 2.525 masalah sebesar Rp 1,13 triliun, 413 masalah berpotensi menimbulkan kerugian Rp 419,60 miliar dan kekurangan penerimaan pada 846 masalah senilai Rp 537,72 miliar. "Sementara 2.331 masalah sisanya berupa penyimpangan administrasi," jelas BPK dalam siaran...

Pemerintah Lamban Beresi Temuan BPK

Selama semester I tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 14.997 permasalahan terkait dengan anggaran di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha lain yang ber­potensi merugikan negara sebesar Rp27,39 triliun. Semua kementerian dan lembaga di pusat maupun daerah diminta segera menindak­lan­juti hasil temuan BPK terse­but. “Analisisnya begitu. Laporan kami tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, saya minta inspektorat jenderal...

Dalam 12 Tahun, BPK Selamatkan Rp 145 Triliun Aset Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan dalam 12 tahun terakhir telah menyelamatkan uang atau aset negara secara rill senilai Rp 145,28 triliun. Jumlah itu terdiri atas penyelamatan uang atau aset negara periode 2005-2006 sebesar Rp 131,58 triliun dan semester 1 tahun 2017 sebesar Rp 13,70 triliun. Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegar, menyebut penyelamatan uang atau aset negara tersebut berasal dari penyerahan...

BPK Temukan Ketidakpatuhan Pengelolaan Uang Negara Rp25 T

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I 2017 menemukan 7.549 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengelolaan keuangan negara senilai Rp 25,14 triliun. Ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1,81 triliun, potensi kerugian sebesar Rp 4,89 triliun, kekurangan penerimaan sebanyak Rp 18,44 triliun. Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017 BPK, sekitar 73 persen atau 469...

Semester 1-2017, BPK Temukan 14.997 Masalah Keuangan dan Rugikan Negara Rp 27,39 T

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10). Dalam laporan ini, BPK menemukan 14.997 permasalahan keuangan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp 27,39 triliun dalam pemeriksaan selama semester 1 tahun 2017. "Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian Internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan...

BPK Temukan 15.000 Masalah di Pemerintah Pusat, Daerah dan BUMN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia hari ini menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I-2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam laporan tersebut ditemukan puluhan ribu temuan permasalahan senilai puluhan triliun rupiah. Laporan IHSP I-2017 diberikan langsung oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada DPR di ruang Sidang Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10/2017). IHSP I-2017 sendiri merupakan ringkasan dari 687...

Mantan Kabid BLH Bangkalan Divonis Ringan, Jaksa Banding

Proses hukum dugaan korupsi proyek pembangunan Taman Paseban dipastikan final. Sidang putusan terhadap Hari Adji digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin (2/10). Mantan Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah (P2KL-PL) BLH Bangkalan itu divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider dua bulan kurungan. Hakim menyatakan, Hari Adji terbukti melanggar pasal 3 UU 31/1999 tentang...

Pengembalian Kerugian Negara Rp 6,8 M, Pemkab Sumenep Dinilai Tidak Transparan

Proses pengembalian uang 57 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, atas temuan potensi kerugian negara mulai dipertanyakan. Pemerintah dinilai tidak transparan. “Pemerintah daerah terkesan menyembunyikan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu, apakah sudah dikembalikan atau tidak,” kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sumenep Syafrawi, Rabu, 27 September 2017. Sesuai hasil audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Penyidikan Dugaan Korupsi PT WUS Diambil Alih Kejati

Demonstrasi terjadi di tiga instansi di Sumenep Senin (25/9). Yaitu di kantor PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS), DPRD, dan kejari. Unjuk rasa dilakukan massa yang mengatasnamakan Front Pejuang Masyarakat Sumenep. Pedemo datang dari selatan mengendarai mobil pikap dan kendaraan pribadi. Ketika tiba di kantor PT WUS di Jalan Trunojoyo, Kota Sumenep, mereka turun dari kendaraan dan berorasi sekitar pukul...

APBD-P Sampang Hanya Dibahas Banggar, Pimpinan Janjikan Sikap Kritis

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Imam Ubaidillah mengklaim tidak ada program titipan eksekutif masuk dalam P-APBD 2017, walaupun pada tahun ini tidak dibahas di tingkat Komisi.  Pimpinan Dewan menyebut Banggar berhak melakukan pembahasan tanpa melalui pembahasan komisi, dan hal tersebut sudah melalui persetujuan fraksi. “Itu haknya Banggar. Tidak dibahas di tingkat Komisi. Bukan sebuah keharusan, kecuali Badan...

Kejari Medaengkan Dua Tersangka Dana Hibah SD Nurul Iman

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (PN) Surabaya menahan dua tersangka dugaan kasus korupsi dana hibah dari Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014  ke SD Nurul Iman Surabaya, Selasa (26/9). Kedua tersangka yang ditahan yakni, mantan Kepala Sekolah Iskandar Zulkarnain dan pelaksana proyek pembangunan gedung SD Asmadi. Setelah memeriksa saksi-saksi, di antaranya dari pihak sekolah SD Nurul Iman dan dari Dinas...

Munculnya Anggaran Rp 10 Miliar untuk BPR, DPRD Kota Kediri Serahkan ke Pansus

Munculnya anggaran penyertaan modal dalam nota keuangan yang dibacakan pihak eksekutif dalam rapat paripurna di kantor dewan beberapa waktu lalu menyisakan tanda tanya. Sebab Tim Pansus Penyertaan Modal PD BPR Kota Kediri masih menunda realisasi anggaran tersebut. Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri Nurudin Hasan mengungkapkan dengan munculnya penyertaan modal PD BPR dalam nota keuangan di PAK 2017 sebesar Rp...

Pengadaan Mobil Desa Sidoarjo Sudah Berjalan

Setelah meminta pendapat, saran dan pertimbangan dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Pengadaan mobil desa sudah mulai berjalan, syarat, dan berkas-berkasnya sudah mulai dituntukan pihak desa masing-masing. Bahkan hingga minggu ini sudah ada empat kecamatan yang mengajukan permohonannya. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A KB) Sidoarjo, Drs Ec M Ali...

Bupati Tulungagung Tuntut OPD Tertib Administrasi Keuangan

Tertib administrasi, utamanya terkait penggunaan anggaran harus dilakukan oleh semua OPD di Kabupaten Tulungagung. Permintaan tertib administrasi ini ditekankan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE Msi untuk memberangus praktek penyelewengan dan jelang Pilkada 2018. Menurut Bupati Syahri, Senin (18/9) tertib administrasi keuangan serta tertib pelaksanaannya akan menghindari PNS dari praktik penyelewengan. “Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan tertib pelaksanaannya sangat dituntut untuk dilaksanakan...

Realisasi Anggaran Akhir Tahun Picu Kecurigaan Negatif

Kebiasaan menghabiskan anggaran di akhir tahun masih melekat di empat pemkab di Madura. Hingga tiga bulan menjelang tutup tahun anggaran 2017, realisasi APBD belum ada yang mencapai 60 persen. Tiga bulan menjelang akhir tahun, serapan APBD Sumenep 2017 baru sekitar 50,83 persen. Rendahnya realisasi anggaran itu memunculkan anggapan bahwa Pemkab Sumenep kurang serius melaksanakan program pembangunan. Seperti dilontarkan Wakil Ketua DPRD...

Pejabat Pemkab Kembali Jadi Tersangka – Kasus Dugaan Korupsi di DP3 Sidoarjo

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo M. Sunarto bakal berpindah tugas ke Kejati Kalimantan Timur. Jaksa kelahiran Gresik itu menempati pos baru sebagai asisten pidana umum (Aspidum). Nah, ada sejumlah pengusutan kasus menonjol yang belum tuntas. Di antaranya, dugaan korupsi di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (DP3) Pemkab Sidoarjo. Dalam perkembangannya, ternyata kasus di DP3 itu telah memasuki babak baru. Setelah...

Audit BPKP Turun, Kasus Kube Cahaya Abadi Segera Disidangkan

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemkot Surabaya untuk Kube (Kelompok Usaha Bersama) Cahaya Abadi selangkah lagi bakal dimejahijaukan. Ini diperkuat dengan turunnya audit kerugian negara kasus ini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adanya audit BPKP ini dibenarkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Heru Kamarullah. Kepada media, Heru menjelaskan, hasil perhitungan kerugian...

Diseminasi Produk Direktorat Litbang kepada Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Rabu, 6 September 2017 - Para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti diseminasi produk yang dihasilkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan atas konsep peraturan-peraturan terbaru yang akan digunakan oleh pemeriksa dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Dalam kegiatan ini, Kepala Seksi  Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II Iman Santoso bertindak sebagai narasumber utama. Konsep...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menerima Kunjungan dari Mahasiswa Universitas Muria Kudus

Selasa, 5 September 2017 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menerima kunjungan dari kalangan akademisi. Kali ini, sebanyak 43 (empat puluh tiga) mahasiswa dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus (UMK) menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lokasi tujuan kuliah kerja lapangan (KKL). Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa didampingi oleh dua dosen pendamping. Rombongan mahasiswa...

Penyembelihan Hewan Qurban dari Jama’ah Masjid Baitul Hasib

Senin, 4 September 2017 - Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1438 H, Masjid Baitul Hasib pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan penyembelihan hewan qurban dengan diiringi gema takbir. Kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan setiap perayaan Idul Adha di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Jumlah hewan qurban yang disembelih tahun ini berjumlah tujuh ekor kambing, yang...

Jaga Kompetensi Pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Dua Diklat

Selama dua pekan terakhir di Bulan Agustus 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan dua kegiatan diklat bagi para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yaitu Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Diklat Pemeriksaan Aset dan Investasi. Tujuan penyelenggaraan diklat adalah untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa BPK agar dapat melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik. Diklat yang pertama diselenggarakan pada...

Bosda Pendidikan Gratis di Jember Dipangkas Rp 40 M

APBD Kabupaten Jember 2017 awalnya menganggarkan Rp 104,340 miliar untuk penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) daerah jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, SMP/madrasah tsanawiyah, pesantren salafiyah, dan satuan pendidikan non-Islam setara SD dan SMP. Ini bagian dari program pendidikan gratis (PPG). Namun dalam Perubahan APBD 2017, Dinas Pendidikan Jember memangkas anggaran itu sebesar Rp 40,206 miliar, sehingga hanya tersisa Rp 64,134 miliar....

Pemkab Sampang Tak Berani Cairkan Gaji Tenaga Honorer

Meskipun anggaran telah disediakan dan tinggal dibayarkan, sebanyak 24 orang tenaga honor daerah (honda) di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, terpaksa harus gigit jari. Sebab, selama 9 bulan terakhir gaji honorer itu ngendon di bagian keuangan. Fadhilah Budiono, Bupati Sampang mengatakan, belum dibayarkan gaji honor tenaga honda itu lantaran takut berbenturan dengan regulasi. Sebab, meski 24 orang itu...

Kalah Gugatan, Pemkab Tulungagung Diwajibkan Bayar Rp18 Miliar

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur diwajibkan membayar denda pemasangan alat efisiensi penerangan jalan umum (PJU) tahun 2013 sebesar Rp 18 miliar, sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung atas gugatan perdata yang diajukan CV Hapsari. Beban anggaran atas denda tanggungan pembayaran perangkat efisiensi PJU tahun 2013 itu diungkap dalam rapat paripurna pengesahan APBD perubahan 2017 di DPRD Tulungagung, Jumat. "Kewajiban bayar denda jelas...

Tak Bisa Jelaskan Penerima, Rp 306 Juta Anggaran Tim Konsultasi Media Pemkab Jember Ditangguhkan

Usulan anggaran tambahan sebesar Rp 306 juta lebih yang diajukan oleh Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Jember ditangguhkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember. Tambahan anggaran yang sedianya untuk honor Tim Kosultasi media ini,  tidak bisa dijelaskan Bagian Humas dan Protokol  saat rapat Banggar. Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Jember Joko Soponyono saat rapat Banggar mengatakan, anggota tim konsultasi media...

Ratusan Juta Diduga Jadi Bancakan, Mahasiswa Laporkan ke Kejari

Hasil retribusi empat unit pelayanan jasa (UPJ) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan diduga menjadi bancakan. Sekitar Rp 558 juta hasil retribusi itu dicurigai dikelola tanpa mekanisme yang sesuai prosedur. Yakni, tanpa ditetapkan di dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengelolaan dana Rp 558 tersebut juga tidak memiliki rencana kegiatan anggaran (RKA) dan daftar penggunaan anggaran (DPA). Atas dasar...

Pemkab Probolinggo Targetkan AKIP Peroleh Nilai BB

Tahun 2017 ini Pemkab Probolinggo menargetkan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) mencapai kategori BB atau nilai angka 71,00. Pemkab Probolinggo bakal mendorong capaian kinerja program prioritas. Raihan ini meningkat dan sebagai tindak lanjut dari perolehan nilai B (60,00) pada tahun 2016 lalu. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian khusus dan sasaran kinerja sejak menjabat sebagai Bupati Probolinggo. Hal ini...

Penggunaan Anggaran TA 2016 di Sumenep Diduga Banyak Pakai Kuitansi Palsu

Laporan penggunaan APBD Sumenep 2016 diduga banyak kejanggalan. Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, ditemukan kejanggalan realisasi APBD dengan nilai total Rp 6.884.171.409. Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Madura, realisasi anggaran diduga janggal karena tidak disertai pertanggungjawaban berupa bukti yang sah dan valid. Kejanggalan pelaksanaan anggaran tersebar di 57 organisasi perangkat daerah...

Penerimaan CPNS pada Pelaksana BPK TA 2017

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 tanggal 31 Agustus Tahun 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2017, BPK membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk ditempatkan pada Kantor Pusat dan...

Dugaan Pungli di Kota Batu – Wali Kota Minta BPK Audit Proyek di Kota Batu

Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko masih meragukan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim dari Saber Pungli dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI. “Saya tidak tahu itu OTT atau bukan. Kalau OTT, seharusnya ada penerima dan pemberi,” kata pria yang akrab disapa ER itu kepada SURYAMALANG.COM, Senin (28/8/2017). Pihaknya menyerahkan penyelidikan kasus itu kepada kepolisian. Bila OTT itu terkait...

Tunggu Laporan untuk Usut Dugaan Pemotongan DAK di Sumenep

Mulai muncul desakan agar dugaan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) oleh oknum Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep diusut oleh penegak hukum. Hanya, pengusutan belum bisa langsung dilakukan. Sebab, belum ada laporan pengaduan masyarakat (dumas). Kasatreskrim Polres Sumenep AKP Nur Amin mengatakan, dumas atau laporan bisa menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan dugaan pemotongan DAK. Penyelidikan bisa dimulai dengan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket)....

Sebut Disdik Sumenep Potong DAK Setiap Sekolah

Tak hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kejanggalan realisasi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan di Sumenep. DPRD Sumenep juga menemukan indikasi pemotongan anggaran yang bersumber dari APBN itu. Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Imran blak-blakan mengenai pemotongan anggaran yang pelaksanaannya secara swakelola itu. Kata dia, sudah bukan rahasia lagi pemotongan merupakan sesuatu yang lumrah. ”Kami mendapatkan informasi dari kepala...

Korupsi Mesin Tempel – Mantan Kadis Kelautan Bangkalan Dituntut 2 Tahun

Kasus dugaan korupsi mesin tempel di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bangkalan 2013 terus menggelinding. Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan, Kamis (31/8). Hari itu, terdakwa mantan Kepala DKP Nawawi dan Suparman Rosidi selaku kontraktor penyedia barang dituntut masing-masing dua tahun. Sementara, sidang untuk terdakwa Kabid Budi Daya Perikanan DKP Bangkalan Nurlaila ditunda. Sebab, majelis hakim sedang melaksanakan ibadah haji. Sidang dengan terdakwa Nawawi dan Suparman...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Raih Zona Hijau Pengelola UJDIH Tahun 2016

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menerima penghargaan sebagai pengelola Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) dengan Zona HIJAU Tahun 2016. Piagam penghargaan atas prestasi tersebut diserahkan oleh JDIH BPK Pusat pada acara Evaluasi Pengelolaan UJDIH BPK Perwakilan Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2017. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa...

Pengembangan SMK Lewat BLUD

Pendidikan vokasi memiliki beban berat untuk menjaga kondisi perekonomian di Jatim tetap stabil dan tidak jatuh pada wilayah income middle trap. Karena itu, revitalisasi SMK di Jatim butuh upaya ekstra agar lebih cepat direalisasikan secara menyeluruh. Komitmen itu pun telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jatim tentang Percepatan Revitalisasi SMK. Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menjelaskan, percepatan revitalisasi dilakukan dengan...

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – Terjadi Kebocoran Anggaran di 7 Dinas Pemkab Sampang

Sebanyak 7 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sampang disinyalir terjadi kebocoran anggaran. Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim tahun anggaran 2016. Salah satu OPD itu adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang. dr Firman Prima Abadi, selaku Kepala Dinkes, saat dikonfirmasi tidak mengelak bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan salah satu OPD yang mendapat...

Indikasi Penyelewengan DAK Masif, BPK Temukan Kejanggalan

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur membongkar kebobrokan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Ditemukan kejanggalan realisasi DAK di 20 sekolah dasar negeri (SDN). Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Madura dari buku III hasil audit BPK, ada kepala sekolah yang terang-terangan mengakui memberikan uang kepada kepala UPT disdik. Yakni, kepala SDN Aeng...

Kasus Taman Paseban, Hari Adji Dituntut Tiga Setengah Tahun

Proses hukum dugaan korupsi proyek pembangunan Taman Paseban memasuki tahap penuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin (21/8). Jaksa menuntut terdakwa Hari Adji tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta. Jaksa menjerat Hari Adji dengan pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 20/2001. Tuntutan untuk Hari Adji lebih bersar dibandingkan dengan tiga terdakwa...

Penandatanganan NPHD Pilgub Jatim Tinggal Tunggu KPU

Polemik penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pencairan anggaran Pilgub Jatim 2018 segera tuntas. Namun dengan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim segera mau menandatangani NPHD yang telah disusun bersama. “Untuk Pemprov Jatim, NPHD sudah saya tanda tangani pada 23 Agustus 2017. Sekarang tinggal KPU Jatim yang menandatangani NPHD. Selama ini kita sudah melakukan koordinasi dan komunikasi. Saya ikuti...

Dana Hibah untuk Gaji KPID Dipastikan Gagal

Keinginan Komisi A DPRD Jatim dan Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran untuk gaji Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim selama delapan bulan dalam PAPBD 2017 dipastikan gagal. Pasalnya, sesuai aturan, dana hibah hanya dapat diberikan satu kali saja dan tidak bisa dirapel. Sekda Pemprov Jatim, Akhmad Sukardi menegaskan upaya Komisi A DPRD Jatim untuk mengalokasikan gaji KPDI Jatim melalui PAPBD 2017...

LHP yang Tidak Dapat Diakses dan/atau Diperoleh Publik

Meskipun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah diserahkan kepada lembaga perwakilan merupakan informasi publik yang terbuka untuk umum, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewenangan kepada Badan Publik untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, BPK menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan BPK melalui Peraturan Sekretaris...

Kades di Tuban dan Nganjuk Terjerat Dana Desa

Jumlah kepala desa (Kades) yang terjerat dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) bertambah. Kasmadi Kades Cangkring, Kecamatan Plumpang, Tuban telah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) atas kasus dugaan korupsi DD dari proyek senilai Rp 274 juta pada tahun anggaran 2015. Demikian juga di kasus dugaan DD di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Nganjuk, Jatim kini mulai ditangani Kejaksaan. Kasus penahanan Kasmadi Kades  Cangkring, Kecamatan...

Dialog Terbuka Bersama Anggota V BPK di Sumenep

Hal pokok dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi. Transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sebagai wujud transparansi, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan...

Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-72

Kamis, 17 Agustus 2017 – Seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Dalam upacara ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto bertindak selaku inspektur upacara, sedangkan Kepala Subbagian Umum dan TI Beny Kurniawan bertugas sebagai komandan upacara. Tema peringatan HUT...

Penerima Satyalancana Karya Satya di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65/TK Tahun 2017 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebanyak 13 (tiga belas) orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun. Nama-nama ASN tersebut adalah sebagai berikut: Nazikah, S.E., Ak., M.Comm. (Satyalancana Karya Satya XX Tahun) Heru Kustiyanto, S.E. (Satyalancana Karya...

Pengarahan Anggota V BPK dan Tortama V kepada Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Para pegawai di lingkungan pelaksana BPK dihimbau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerjanya serta rajin mengembangkan diri agar hasil pekerjaannya lebih berkualitas. Selain itu, bagi pemeriksa BPK wajib menjaga integritas dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Integritas pemeriksa yang baik akan menghasilkan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan BPK. Pesan tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK Isma Yatun saat memberikan pengarahan dalam tatap...

Kembalikan Sebagian Kerugian Negara – Kasus Dana Hibah Bapemas Kota Pasuruan

Dua tersangka dugaan kasus korupsi dana hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kota Pasuruan, mengembalikan sebagian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara itu dilakukan ketika kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Pasuruan Siswono mengungkapkan, kerugian negara dalam dugaan kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 105 juta. Sebenarnya, penyidik Kejari Kota...

BPK RI Gelar Dialog Terbuka di Pendopo Keraton Sumenep

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), menggelar Dialog terbuka peningkatan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah, di pendopo agung keraton setempat, Jum’at 11 Agustus 2017. Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutannya mengatakan, mengapresiasi BPK-RI di tengah tugas pemeriksaan bisa bersama-sama menggelar...

Plt Sekda Sumenep Enggan Beberkan Soal Pengembalian Temuan BPK

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, R Idris enggan berkomentar tentang organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah mengembalikan kerugian negara dalam realisasi APBD 2016. “Sudah, tidak usah lah, kan setiap hari sudah banyak diberitakan,” katanya, Rabu, 9 Agustus 2017. Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, hasil audit BPK Perwakilan Jawa Timur menemukan kerugian negara dalam...

LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 040/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 19 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 046/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 073/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 5 Juni 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 042/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 22 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Probolinggo Tahun 2016 – WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 077/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 043/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 22 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Pasuruan Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 055/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 050/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Blitar Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 051/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 – WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 054/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 074/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 8 Juni 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 049/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Kediri Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 059/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 060/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 058/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 061/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 048/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 072/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 31 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Madiun Tahun 2016 – WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 068/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 045/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 044/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Mojokerto Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 069/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 071/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 056/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 – WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 075/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 8 Juni 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 078/LHP/XVIII.SBY/07/2017 tanggal 3 Juli 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2016 – WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 070/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Kejari Magetan Periksa 26 Orang Terkait Proyek BLH Magetan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan tancap gas dalam memproses dugaan penyimpangan puluhan proyek pengadaan bibit tanaman keras di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magetan. Informasinya, Selasa (8/8), ada sebanyak 26 orang diperiksa, belasan di antaranya kontraktor dan sisanya PNS dalam proyek yang nilainya lebih dari Rp 10 miliar tersebut. "Target kejari pada Agustus ini penyelidikan sudah tuntas, dan ditemukan tersangka baru dari...

Tanggapan Pimpinan DPRD Surabaya atas Dugaan Penyelewengan Dana Hibah – Legislatif Hanya Jembatani Proposal Jasmas

Legislatif hanya bertindak sebagai fasilitator proposal masyarakat melalui Jasmas, sedangkan keputusan pencairan berada di tangan Pemkot Surabaya. Penegasan ini  disampaikan Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Dharmawan menanggapi dugaan penyelewengan dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016 senilai Rp 12 miliar yang diduga melibatkan anggota legislatif. ”Peran dari anggota dewan hanyalah sebagai penjembatan proposal pengajuan bantuan jasmas oleh kelompok masyarakat ke...

Pengelolaan Dana Desa – BPK Masih Cari Formulasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mencari formulasi untuk masuk dan mengaudit pengelolaan dana desa. Lazimnya, anggaran dari negara harus diaudit BPK, maka dana desa harusnya melalui proses yang sama. "Khusus dana desa kami sedang mencari formulasinya. Penggunaan dana desa relatif belum banyak tersentuh, padahal tanpa kontrol dari BPK, pengelolaan dana desa bakal lebih riskan dan rawan diselewengkan," ujar Bahrullah Akbar,...

BPK Temukan Kerugian Negara Rp 6,8 Miliar – Laporan APBD 2016 Pemkab Sumenep Bermasalah

Laporan penggunaan APBD Sumenep 2016 diduga banyak kejanggalan. Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, ditemukan kejanggalan realisasi APBD dengan nilai total Rp 6.884.171.409. Berdasar data yang diperoleh media, realisasi anggaran diduga janggal karena tidak disertai pertanggungjawaban berupa bukti yang sah dan valid. Kejanggalan pelaksanaan anggaran tersebar di 57 organisasi perangkat daerah (OPD) di...

Penyedia Barang Sudah Ditentukan – Penerima Jasmas Kota Surabaya Takut Terjerat Hukum

Temuan penyelewengan dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) 2016 DPRD Surabaya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur membuat penerima resah. Kini, penyelewengan dana jasmas diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Informasi yang dihimpun media, besaran dana jasmas yang diselewengkan sekitar Rp 12 miliar. Di antaranya untuk warga di kawasan Ngagel. Seorang mantan Ketua RT di Ngagel Rejo mengaku, mendapat informasi...

Penyelewengan Jasmas Rp 12 Miliar – Diduga Libatkan Anggota DPRD Surabaya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kembali menemukan indikasi dugaan penyimpangan dana hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) tahun 2016. Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, data penyimpangan dana Jasmas itu didapat dari pengaduan masyarakat (Dumas). "Baru kita terima kemarin, sekarang data itu masih ditelaah bidang intelijen," kata Didik saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jum'at (4/8). Pria kelahiran Bojonegoro ini belum mempelajari...

Kepala Desa Kranggan, Kabupaten Madiun Jadi Tersangka Korupsi

Kepala Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sriyono menjadi tersangka korupsi pengelolaan keuangan desa dengan nilai kerugian Rp 74 miliar. Pelaku diduga menyalahgunakan alokasi dana desa, dana desa, dan bantuan khusus desa. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun Ajun Komisaris Hanif Fatih Wicaksono mengatakan, kendati telah menjadi tersangka, pelaku tidak ditahan. Dia dikenai tahanan kota dan diwajibkan melapor...

Ingin Mengenal BPK, Mahasiswa UNNES Kunjungi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Selasa, 25 Juli 2017 - 96 orang mahasiswa jurusan Akuntansi dan empat dosen pendamping dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) melaksanakan kunjungan ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka kuliah kerja lapangan (KKL). BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyambut kunjungan ini melalui acara Sosialisasi Ke-BPK-an untuk mengenalkan kelembagaan dan tugas pokok BPK. Rombongan mahasiswa dan dosen pendamping dari UNNES...

Mulai Urus Penambahan Aset Daerah

Menjelang selesainya satu raperda, DPRD Jatim bakal memulai pembahasan raperda lain. Komisi C DPRD Jatim yang membidangi perekonomian mulai memprakarsai adanya Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Itu dibutuhkan karena setelah pelimpahan kewenangan pemkab/pemkot ke pemprov, banyak tambahan aset yang harus diurus. Prakarsa raperda itu kini masuk tahap harmonisasi dengan beberapa pihak terkait. Di antaranya, Badan Legislatif (Baleg) DPRD Jatim, Biro...

Korupsi – Wali Kota Madiun Dituntut 9 Tahun Penjara

Wali Kota Madiun (nonaktif) Bambang Irianto dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 48 miliar. Tuntutan itu dibacakan tim jaksa yang diketuai Feby Dwiyandospendy dalam sidang lanjutan di Pengadilan...

Revisi UU 23 Tahun 2014, Komisi C DPRD Jatim Bahas Raperda Aset

Terbitnya UU 23/2014 memaksa Komisi C DPRD Jatim mulai melakukan pembahasan dan menginisiasi rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahkan tahapannya saat ini sudah memasuki tahap harmonisasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) dan beberapa pihak terkait seperti Biro Hukum Setdaprov dan Kanwil Kemenkumham Jatim. Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan, dalam proses harmonisasi, pihak Kanwil...

Aset Pemkab Sampang Rp 650 Miliar Hilang, Warga Demo Bupati

Ratusan warga Sampang, lembaga swadaya masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) koorda Sampang, dan Jatim Corruption Watch (JCW), serta Gabungan Mahasiswa Sampang (Gamasa), Madura, Jawa Timur, mendemo Bupati setempat, Kamis, 27 Juli 2017, sekitar pukul 10.45 wib. Mereka turun gunung karena aset pemerintah kabupaten setempat senilai Rp 650 miliar hilang. Data tersebut didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa...

LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 047/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Batu Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 057/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Malang Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 076/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 8 Juni 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 062/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 041/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 19 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 053/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 064/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kota Surabaya Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 063/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 065/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 066/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Jember Tahun 2016 – WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 052/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 067/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Korupsi Proyek IRNA III RSUD Magetan – Diperiksa Lima Jam, Kontraktor Ditahan

Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Instalasi Rawat Inap (Irna) III RSUD dr Sayidiman terus bergulir. Kemarin (24/7) dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ehud Allawy dan Direktur PT Awan Megah Suyitno, dipanggil tim penyidik tipikor. Suyitno merupakan kontraktor. Namun, hanya Suyitno yang hadir memenuhi panggilan tersebut. Ehud mangkir dengan alasan sakit. ”Surat pemberitahuan...

DPRD Tulungagung Tetapkan Dua Raperda Jadi Perda

Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, Senin (24/7), menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda). Kedua raperda tersebut yakni Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Delapan fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui dan menerima terhadap penetapan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan...

Korupsi Dana Rutin – Kabid Bappeda Kabupaten Madiun Tersangka Korupsi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan resmi menetapkan tersangka dugaan korupsi dana rutin 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun. ”Ya, kami sudah menetapkan seorang tersangka untuk kasus bappeda,” tegas Kajari Mejayan I Made Jaya Ardana seusai upacara Hari Adhyaksa Ke-57 kemarin (22/7). Seorang tersangka itu, lanjut Made, kini berposisi kepala bidang (Kabid) di lingkup Bappeda Kabupaten Madiun. Penetapan tersangka tersebut...

Tersangka Korupsi Proyek Gedung KPU Nganjuk Ditahan

Berkas penyidikan korupsi pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri oleh penyidik unit Tipikor Polres Nganjuk. Demikian juga dengan empat tersangka korupsi yang langsung dilakukan penahanan. Tiga tahun sejak 2014, empat berkas yang diajukan penyidik Tipikor Polres Nganjuk ke Kejaksaan selalu bolak-balik dari Polisi ke Kejaksaan. Tersangka Siti Khotijah, Komisaris PT Trisenta...

BPK RI Datang, Bupati Malang Rendra Kresna Justru Senang

Mendengar  institusi atau lembaga akan diaudit oleh pemeriksa, terutama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kecenderungan para pemimpinnya pasti akan sibuk dan gopoh. Apalagi, misalnya, bagi para pemimpin yang melakukan hal-hal yang menabrak regulasi dalam menjalankan amanah pemerintahan. Berbeda dengan yang terlihat dari sosok Bupati Malang Dr H Rendra Kresna pada saat menerima kunjungan kerja dari BPK RI ke wilayahnya, Rabu (19/07)...

Kasus Hibah KUBE Surabaya – Kejaksaan Kejar Keterangan Saksi dari Bapemas

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melalui Bidang Pidana Khusus (Pidsus) merasa belum puas dengan keterangan sepuluh saksi kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) Cahaya Abadi pada tahun 2014 silam. Belum adanya keterangan dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kota Surabaya, merupakan salah satu alasan Kejaksaan belum menetapkan tersangka. Sebab, Bapemas Kota Surabaya...

DPRD Kabupaten Mojokerto Ingatkan Eksekutif agar Meminimalisir SILPA

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mengingatkan eksekutif dalam menyusun perencanaan anggaran. Karena dengan perencanaan yang matang dapat meminimalisir angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam setiap APBD berjalan. Sehingga lembaga wakil rakyat ini mengajak pemerintah setempat kompak dalam menyelesaikan pembangunan daerah sesuai APBD tahun 2018. Sebagai langkah nyata masing-masing SKPD harus bekerja maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran...

Proyek BLH Magetan Senilai Rp 2 Miliar Menyeret 15 Kontraktor

Pengusutan tindak korupsi dana negara di Kabupaten Magetan masih intensif dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Belum tuntas kaus proyek pengadaan sepatu PNS yang bermasalah, kini kejari juga memeriksa dugaan penyelewengan proyek Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat senilai Rp 1 miliar, yang menyeret sedikitnya 15 kontraktor atau rekanan. Pemeriksaan pun dilakukan kejari terhadap 15 kontraktor, Senin (17/7), dengan dugaan sementara adalah penyalahgunaan...

Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya – Pekan Ini Penyidik Kejari Panggil Saksi Bapemas

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah memeriksa 10 orang saksi kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dikucurkan ke Kelompok Usaha Bersama (Kube) Advertising Cahaya Abadi tahun 2014. Saksi-saksi yang telah diperiksa yakni anggota Kube Cahaya Abadi, pihak rekanan pengadaan barang dan aparat setempat seperti Lurah, RW dan RT. Kepala Seksi (Kasi) Pidsus...

Raperda tentang PP APBD Kabupaten Madiun TA 2016 Disahkan Menjadi Perda

Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Drs. Djoko Setiyono dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi, ketua Komisi, ketua Badan dan anggota DPRD, Bupati Madiun, Wakil Bupati, Anggota Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, dan Kepala OPD, Direktur BUMD dan jajaran Pemkab Madiun,  Kamis (13/7) dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama antara DPRD...

Sekda Sumenep Tertawa Ditanya Mundur

Kabar mundurnya Hadie Soetarto dari jabatan Sekdakab Sumenep, Selasa (11/7) malam, mengagetkan banyak pihak. Apalagi isu yang berkembang di luar, Hadie mundur mendadak di antaranya terkait opini dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan daerah belum lama ini. Tetapi, ternyata Hadie masih masuk kerja, Rabu (12/7). Itu dikatakannya sendiri saat ditemui di rumah pribadinya di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Bahkan...

Mutasi di Jember dan Kota Probolinggo

Bupati Jember dr. Faida, MMR kembali kocok ulang kabinetnya, Senin (11/7) sore. Sedikitnya 44 pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon empat dilantik oleh Bupati di Aula PB. Sudirman Pemkab Jember. Ada sejumlah nama pejabat eselon 2 yang dimutasi oleh Bupati Faida, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember (Bappekab) Edy Budi Susilo dimutasi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan...

Sekda Sumenep Sudah Kemasi Barang – Diduga Mundur Terkait Temuan Rp 6,7 Miliar

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Hadi Soetarto, mendadak mengundurkan diri dari jabatannya, Selasa (11/7). Padahal sehari sebelumnya, Atok -begitu panggilan akrabnya- masih memimpin rapat staf dengan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Pengunduran diri Hadi yang mulai menjabat 8 Maret 2013 itu, yang terhitung mulai Rabu (12/7) ini sangat mengejutkan, karena ia sebenarnya sudah memasuki masa akhir jabatannya pada...

Pemantauan TLRHP BPK Semester I Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya pada Pasal 20, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Di sisi BPK, BPK wajib melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilaksanakan entitas dan melaporkannya setiap semester kepada lembaga perwakilan. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan...

Kejari Kota Batu Temukan Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Batu

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu menemukan adanya indikasi korupsi yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota Batu. Ada tigas kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Batu ditangani Kejari, dua di antaranya masuk dalam tahap penyidikan, sedangkan lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Kepala Kejari Batu, Nur Chusniah, menjelaskan bahwa tiga kasus dugaan korupsi yang ditanganinya antara lain, dugaan penyelewengan buku di Bappeda Batu,...

Dua PNS Kota Mojokerto dan Rekanan Ditahan

Makin banyak saja pejabat Pemkab Mojokerto yang berurusan dengan penegak hukum. Setelah ada yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kali ini mereka harus berhadapan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto. Pasalnya, dua PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto harus ditahan lantaran dugaan kasus korupsi. Penahanan dua PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto itu dilakukan Kejari Kota Mojokerto pada...

Korupsi Bappeda Kabupaten Madiun Catut Dosen STISIP

Penyelidikan atas dugaan kasus penyelewengan dana rutin tahun anggaran 2015 senilai Rp 2 miliar di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun, kian melebar. Meski sudah mengantongi dua calon tersangka, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan Kabupaten Madiun masih memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam kasus ini, dan mulai menyentuh kalangan akademisi. Salah satu saksi yang akan dipanggil adalah seorang dosen...

Bupati Sidoarjo Wanti-Wanti OPD Kelola Keuangan dengan Baik

Setelah meraih penghargaan atas pengelolaan keuangan yang baik, yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) empat kali berturut-turut, mulai 2013, 2014, 2015 dan 2016. Bupati Sidoarjo melakukan evaluasi dan mewanti-wanti kepada seluruh jajarannya, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar berhati-hati dalam mengelola keuangan. Hal itu ditegaskan Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH MHum di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Kamis (6/7) kemarin. Menurut Saiful...

Banggar DPRD Jatim Berikan Catatan Terhadap Raperda APBD 2016

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim menyampaikan beberapa catatan atau masukan terhadap pemprov Jatim, terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016, meskipun telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Begitu dengan hasil audit BPK RI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Bambang Rianto mengatakan terhadap kinerja pendapatan OPD yang kurang optimal pada tahun 2016, secara...

Halal Bihalal Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Rabu, 5 Juli 2017 - Masih dalam suasana Idul Fitri 1438 H, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan acara halal bihalal. Acara halal bihalal ini diikuti oleh para pejabat struktural dan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto menyampaikan bahwa halal bihalal ini merupakan sarana untuk...

Kota Probolinggo dan Kabupaten Sumenep Masih Berkutat di Opini WDP

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 kepada Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sesuai amanat undang-undang, kedua LHP tersebut diserahkan kepada entitas pemeriksaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. LHP BPK atas LKPD Kota Probolinggo diserahkan pada Rabu, 22...

Soroti Kepala BPKAD atas Opini WDP

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, Samsul Arif, menjadi sasaran kemarahan kalangan legislatif atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Dengan hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2016. Samsul dituding tidak cakap dalam kinerjanya. LHP itu membuat Pemkab Bangkalan gagal keluar dari kubangan WDP karena ini merupakan...

Keterangan Saksi Ahli Beratkan BI – Terkait Proyek Pembangunan Pasar Besar Madiun

Empat saksi ahli didatangkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam lanjutan sidang dugaan korupsi yang dilakukan Wali Kota (nonaktif) Madiun Bambang Irianto (BI) kemarin (4/7). Empat saksi ahli yang didatangkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo itu adalah Setya Budi Arijanta (saksi ahli pengadaan barang), Muhammad Novian dan Yunus Husein (keduanya ahli tindak pidana pencucian uang/ TPPU), serta Emanuel Sujatmoko (ahli...

Halal Bihalal, Bupati Irsyad Berpesan Pertahankan Predikat WTP

Pasuruan - Pemkab Pasuruan menggelar Halal Bihalal di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran selama 10 hari sejak tanggal 23 Juni hingga 2 Juli 2017. Dalam acara yang dihadiri ribuan karyawan tersebut, Bupati Irsyad Yusuf menekankan pentingnya terus mempertahankan prestasi yang sudah dicapai selama empat tahun masa kepemimpinannya khususnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Selama...

Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan II-2017

Pada periode April s.d. Juni 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 2 (dua) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2017

Pada periode April s.d. Juni 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 15 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:

JFC Tetap Digelar

Meski tidak mendapat hibah dari APBD, Manajemen memastikan Jember Fashion Carnaval (JFC) tetap akan menggelar JFC Agustus 2017 mendatang. Hal ini disampaikan okeh Wakil Presiden JFC Suyanto kepada media beberapa waktu lalu. Menurut Suyanto, dalam setiap event, penyelenggaraan membutuhkan biaya hampir Rp 2 miliar. “Setiap tahun Pemkab menganggarkan kegiatan JFC dalam hibah APBD sebesar Rp 500 juta. Sedang kekurangannya ditutup...

Fraksi PAS Soroti Investasi Permanen dan Permasalahan Aset

Fraksi Persatuan Indonesia Sejahtera (PAS) yang terdiri dari Partai PKS, Gerindra dan PPP menyoroti dan mempertanyakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait permasalahan investasi permanen dan aset yang mengakibatkan hasil pemeriksaan BPK masih dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2016. Ini disampaikan oleh fraksi PAS dalam sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap perubahan raperda...

Hari Pertama Langsung Bahas APBD

Hari pertama kerja usai libur lebaran, legislatif bersama Pemkab Lamongan langsung start membahas Pertanggungjawaban APBD 2016. Dalam Rapat Paripurna hari pertama itu, Badan Anggaran (Banggar) melaporkan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Senin (3/7). Menurut Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Lamongan M. Rafik, sebelumnya pada tanggal 15 Juni telah dilakukan Rapat Banggar Internal dengan...

Waspada Penipuan Mengatasnamakan BPK dan Pusdiklat BPK

Sehubungan dengan beredarnya undangan yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan ini kami umumkan dan sampaikan mengenai adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan undangan kegiatan SEMINAR / KURSUS / WORKSHOP / BIMBINGAN TEKNIS yang mengatasnamakan atau seolah-olah bekerjasama dengan BPK atau Pusdiklat BPK. Berkenaan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh...

Launching Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan launching aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) sebagai sarana untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPK, pada hari Senin (19/06), di Jakarta. Kegiatan launching yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dan dihadiri...

Pengambilan Sumpah Anggota MKKE BPK Periode 2017-2020

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara memandu pengambilan sumpah Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (MKKE BPK) di Kantor Pusat BPK, pada hari Selasa (20/6). Pengambilan sumpah tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/6/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Dari Unsur Badan Pemeriksa...

Empat Fraksi DPRD Kota Madiun Soroti SILPA Rp 305 Miliar

Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun, dari lima fraksi, empat fraksi di DPRD Kota Madiun (Fraksi Demokrat Bersatu, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi PNRS. Red) meminta penjelasan terdapatnya tidak tercapainya realisasi pendapatan selama tahun 2016 dan satu Fraksi PDI Perjuangan absen alias tidak memberikan Pemandangan Umum Fraksinya. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, Andi Raya...

Aneka Kegiatan Ramadhan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Ramadhan 1438 Hijriyah tidak menyurutkan semangat pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Sebanyak 37 laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 telah diserahkan kepada entitas pemeriksaan pada bulan puasa ini. Tak ketinggalan, kegiatan konsiyering bidang keuangan dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah juga digelar di kantor BPK Perwakilan Provinsi...

Kejati Jatim Tahan Kasi Dinas Peternakan Jember

Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menahan Kepala Seksi (Kasi) Pembibitan Dinas Peternakan di Kabupaten Jember Indra Prasetyo, kemarin. Penahanan Indra terkait dugaan korupsi kegiatan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR) ternak sapi pada Dinas Peternakan Jatim 2015 dan 2016 di Kabupaten Jember yang mengakibatkan kerugian negara Rp 159 juta. Sebelum ditahan, tersangka Indra menjalani pemeriksaan di...

Suap APBD Mojokerto – KPK Telusuri Pemberi dan Penerima Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan adanya pemberi dan penerima suap lain dalam kasus dugaan suap pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto 2017. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, KPK masih terus mengembangkan kasus dugaan suap pengalihan anggaran dari anggaran hibah kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dari APBN menjadi anggaran program...

Kembali Raih Predikat WTP, Pemkab Bojonegoro Akan Terus Evaluasi

Meski Pemkab Bojonegoro tahun anggaran 2016 mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun pemkab akan terus berupaya melakukan evaluasi. "Meski mendapat WTP, Pemkab Bojonegoro terus berupaya melakukan evaluasi keuangan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Soehadi Mulyono, kemarin (15/6). Pemkab Bojonegoro terus berupaya melakukan evaluasi keuangan, antara lain bagaimana penatausahaannya. Yang kedua konsistensi...

BPK SIMPULKAN INDIKASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PT PELINDO II Rp 4,08 TRILIUN

Jakarta, Selasa (13 Juni 2017) – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyimpulkan adanya indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal sebesar USD306 juta ekuivalen Rp4,08 triliun (kurs tengah BI per 2 Juli 2015 sebesar Rp13.337,00/USD). Simpulan tersebut merupakan hasil pemeriksaan investigatif atas perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) berupa kerjasama usaha...

Ratusan Proposal Hilang, Hibah dan Bansos di Jember Tak Cair

Belum cairnya sejumlah bantuan kepada masyarakat baik hibah maupun bantuan sosial di Jember membuat geram DPRD Jember. Usut punya usut, ternyata banyak proposal yang hilang di tangan Organisasi perangkat Daerah (OPD) sehingga dana bantuan ini tidak bisa dicairkan oleh Pemkab Jember. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano mengatakan terkait dengan hibah dan bantuan sosial memang tengah dilakukan evaluasi oleh...

Pemkab Kembalikan Rp 4,2 Miliar – Kelebihan Dana Jadi Temuan BPK

Torehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 2016 tak lantas membuat Pemkab Madiun nihil catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2016 menunjukkan bahwa dalam APBD, terjadi kelebihan dana hingga Rp 4,2 miliar. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono menuturkan, pemborosan dana itu memang terbilang besar. Penyebabnya pun tergolong sepele. Yakni, kesalahan kode rekening. Parahnya, kesalahan tersebut rutin terjadi...

Awasi Titik Parkir Ilegal

Salah satu problem pelik seputar pengelolaan parkir di Gresik adalah banyaknya titik parkir liar. Selain keadaan makin semrawut, tarikan yang dilakukan juru parkir (jukir) itu ilegal. Bukan hanya masyarakat yang mengeluh, potensi penghasilan dari sektor tersebut juga hilang. Problem itu mendapat perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasar hasil survei BPK, ternyata banyak titik parkir yang sudah mematok tarif. Tapi,...

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Pantau Penyelesaian Kerugian Daerah

Selasa, 13 Juni 2017 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya pada Pasal 10 ayat (3) memberikan amanat kepada BPK untuk memantau penyelesaian ganti kerugian daerah. Atas dasar itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah. Kegiatan pemantauan ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu pada 12 - 13 Juni 2017 dan...

Kunjungan Kerja Anggota V BPK ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Jum'at, 9 Juni 2017 - Anggota V BPK Isma Yatun melakukan kunjungan kerja ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Anggota V BPK ke kantor BPK Perwakilan dengan entitas pemeriksaan terbanyak di Indonesia ini sejak dilantik sebagai Anggota BPK pada 20 April 2017 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Anggota V BPK didampingi oleh Kepala Subauditorat V.A.2...

Kota Malang Kembali Raih Opini WTP, Kabupaten Bangkalan Tetap WDP

Jum'at, 9 Juni 2017 - Masih dalam rangkaian kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menyampaikan LHP kepada dua entitas di wilayah Jawa Timur. Kali ini entitas yang menerima penyerahan LHP tersebut adalah Kota Malang dan Kabupaten Bangkalan. LHP atas LKPD TA 2016 pada dua pemerintah...

Konsinyering Penyusunan RKA TA 2018 dan Revisi RKP/RKSP Tahun 2017

Jum'at, 9 Juni 2017 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan konsinyering penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018, yang dirangkai dengan penyusunan revisi Rencana Kerja Pemeriksaan/Rencana Kerja Sekretariat Jenderal dan Penunjang (RKP/RKSP) Semester II tahun 2017. Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 7 - 9 Juni 2017, dan diikuti oleh seluruh unit...

Kota Malang Raih WTP Keenam Kalinya

Upaya untuk mempertahankan prestasi dibutuhkan  komitmen dan kerja keras oleh semua pihak yang terkait di Pemkot Malang. Upaya itu tampaknya menuai hasil yang positif terbukti Pemkot Malang berhasil mempertahankan catatan bidang keuangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keenam kalinya. Penghargaan  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu didapat  atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016, dan diterima oleh Walikota Malang,...

Air Mancur Rp 13 Miliar Rusak – Padahal Baru Selesai Dibangun 6 Bulan Lalu

Kalangan DPRD Kota Batu menyoroti rusaknya air mancur “menari” di depan pintu masuk Balai Kota Among Tani, Pemkot Batu. Pasalnya, baru selesai dibangun akhir Desember 2016 lalu, objek wisata baru tersebut sudah rusak. Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud menegaskan, pemkot harus segera bertindak memperbaikinya agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, pemkot harus mencari...

Penerima WTP Melalui Seleksi Ketat

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pihaknya menyeleksi ketat institusi pemerintah kabupaten dan kota di daerah yang memperoleh predikat penilaian baik dan buruk dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menjamin pemberian predikat tersebut berlangsung murni. Hal itu dikemukakan Moermahadi kepada wartawan di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (9/6). Ia menyebut, pengalaman pahit atas kasus auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Soekarwo Bicara WTP dan Tertangkapnya Kadis Pemprov Jatim

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tak lama berselang, dua kepala dinas dan anggota DPRD Jatim ditangkap KPK. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan predikat WTP dari BPK tidak ada kaitannya dengan kasus penangkapan pejabat Pemprov dan anggota DPRD oleh KPK. "WTP itu bukan perkara korupsi. WTP itu tentang administrasi (keuangan)...

Kali Keenam Kota Malang raih opini WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kota Malang. Malang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kota Malang. Penghargaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 itu merupakan yang keenam kalinya diterima Kota Malang. Walikota Malang, Mochammad Anton menerima langsung penghargaan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto,...

Keenam Kalinya Pemkot Malang Raih Opini WTP

Malang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkot Malang atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016. Ini merupakan opini keenam kalinya diterima Pemkot Malang dalam pengelolaan APBD. Opini WTP diberikan langsung kepada Wali Kota Malang Moch Anto dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Novian Herodwijanto di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim Jalan Raya Juanda, Gedangan,...

Pemkab Trenggalek Raih Opini WTP

Trenggalek - Pemkab Trenggalek akhirnya berhasil mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan pemerintah selama satu tahun terakhir. Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak mengatakan untuk opini WTP tersebut merupakan kali pertama diraih kota keripik tempe, setelah era reformasi. Pihaknya mengaku membutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk mendapatkan predikat itu. "Tentu kami bersyukur bahwa...

Trenggalek Sukses Naik Opini Menjadi WTP, Kabupaten Madiun dan Lumajang Kembali Raih WTP

Selasa, 6 Juni 2017 - Tiga pemerintah daerah di Jawa Timur menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2016. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Lumajang. LHP BPK tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah yang hadir...

Auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Berikan Keterangan Ahli dalam Persidangan Kasus Taman Paseban

Senin, 5 Juni 2017 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus dugaan penyelewengan keuangan negara. Kali ini auditor dari Subauditorat Jawa Timur I, Doddy Arif Wibowo, memberikan keterangan ahli dalam persidangan atas dugaan korupsi kegiatan revitalisasi Taman Paseban pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan TA 2015. Kasus tersebut merupakan hasil pengembangan...

BPK Jatim Temukan Sejumlah Penyimpangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim telah memberikan opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukannya, pada sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim. Ada yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) maupun ada yang menerima wajar dengan pengecualian (WDP). Menurut Kepala BPK Perwakilan Jatim, Novian Herodwijanto, dalam siaran persnya saat menyerahkan opini LHP keuangan, gelombang dua pada 20 Kabupaten/Kota, akhir pekan...

Penarikan Status SMA/SMK Harus Dikaji Ulang

Perpindahan pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Batu ke Pemprov Jatim dinilai kurang efektif. Hal ini disampaikan Komisi C DPRD Batu usai melakukan rapat kordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) kota setempat. Muncul beberapa kendala yang menimbulkan kekhawatiran bagi Warga Batu. Ketua Komisi C, Didik Mahmud mengatakan, muncul beberapa kendala di Kota Batu terkait kebijakan penarikan pengelolaan SMA/SMK yang perlu mendapatkan perhatian khusus....

ICW Desak Pemulihan Citra BPK

Pemerintah dan seluruh pihak harus terlibat mengembalikan muruah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi lembaga yang mandiri dan bebas dari berbagai kepentingan. Terungkapnya skandal suap yang melibatkan auditor BPK Rochmadi Saptogiri telah mencoreng citra lembaga tersebut. Koordinator Riset Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, menyatakan BPK saat ini dibayang-bayangi politik kepentingan. Penyebabnya, kata Firdaus, pimpinan BPK banyak berasal dari kader partai...

Lumajang Kembali Raih WTP Keempat Kalinya

Kabupaten Lumajang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 untuk ke empat kalinya yang di berikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik dan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Agus Wicaksono di Kantor BPK RI, Perwakilan Provinsi...

Peringatan Keras untuk Pejabat – Karena Laporan Teraudit Bermasalah oleh BPK

Bupati Sambari Halim Radianto menegur keras pegawai dan kepala instansi yang laporan keuangannya masuk audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka akan kena sanksi. Setelah rapat evaluasi mingguan di pemkab kemarin (6/6), Sambari memastikan telah memperingatkan dengan keras semua dinas. ”Sudah saya tegur. Prinsipnya, jangan sampai terulang,” katanya. Bagaimana soal hasil audit? Sambari memastikan, seluruh di nas/ instansi sudah menyelesaikan semua rekomendasi...

Dinas di Gresik Tuntaskan Temuan BPK

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit APBD 2016 menuai respons cepat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Semua temuan ditindaklanjuti secara administratif. Mungkin, kerugian negara juga dibayar. Bupati Sambari Halim Radianto terus melakukan pengawasan. Salah satunya, dinas pekerjaan umum (PU). Menurut hasil audit BPK, instansi tersebut harus mengembalikan anggaran Rp 577 juta. Dana itu wajib dibayar karena bukti pembelian...

Kota Blitar Kembali Raih Opini WTP Ke-7

Kota Blitar kembali mendapatkan penghargaan bergengsi, dimana untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Kota Blitar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP itu diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Novian Herowidjanto, kepada Sekretaris Daerah Kota Blitar Rudy Wijonarko di Auditorium BPK RI Surabaya, Rabu (31/5) kemarin. Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar memberikan apresiasi tinggi...

Empat Kali Berturut-Turut, Sidoarjo Terima Opini WTP dari BPK

standart pemeriksaan laporan keuangan yang ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Sidoarjo menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2016. Bila diruntut, opini WTP dari BPK ini maka Pemkab Sidoarjo telah menerimanya empat tahun secara berturut-turut. Mulai tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Menurut Plt Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Sidoarjo, Dra Noer...