Berikan solusimu mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah

SDN Ketapanrame 1 - Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan guru lewat media online seperti Whatsapp, Google Meet, Google Form dan jenis lainnya. Namun demikian sistem ini perlu desain dan teknik pembelajaran yang khusus agar dapat diterapkan. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengevaluasi sistem pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilaksanakan di sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, diperoleh gambaran bahwa pembelajaran jarak jauh dinilai belum efektif dan maksimal apabila diterapkan pada sekolah yang infrastrukturnya belum memadai.

Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, pelaksana dan evaluasinya. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, peserta didik membutuhkan perhatian khusus, terutama sarana prasarana yang digunakan, jaringan internet yang memadai dan motivasi diri agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri.

Permasalahan pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah belum meratanya akses jaringan internet, gawai yang belum memadai, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh.

Beberapa solusi yang telah diberikan pemerintah adalah terdapat beberapa peraturan yang telah dengan jelas mengatur dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan seperti Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Masa Darurat Penyebaran Covid-19, Fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi mahalnya biaya kuota dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas guru, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kerja sama dengan provider untuk melakukan pelatihan penggunaan iptek dalam rangka pembelajaran jarak jauh, meskipun dengan kuota terbatas, namun hal tersebut merupakan salah satu langkah yang perlu dalam upaya peningkatan kapasitas guru.

Peran kepala sekolah dalam mendorong para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melek iptek di masa pendemi ini merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini. Dengan adanya kebijakan pemberian pelatihan melalui webinar ataupun workshop tentang proses belajar mengajar bagi para pendidik dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut dalam memberikan layanan bagi peserta didik.

Kerja sama yang dilakukan antara pihak sekolah dengan pihak provider untuk peningkatan layanan internet di sekolah merupakan salah satu upaya pemecahan masalah tentang keterbatasanya sarana dan prasarana penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah untuk peningkatan mutu. Pentingnya peran kepala sekolah dalam menjalin kerja sama dengan provider dalam proses pelayanan pemberian subsidi kuota menjadi bantuan yang dapat meringankan orang tua dan siswa itu sendiri.

Dalam hal pendampingan orang tua selama pembelajaran jarak jauh, memang diperlukan komitmen dari orang tua agar bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi anak didik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Melakukan pengawasan dengan meminta jadwal proses pembelajaran kepada anak, turut melakukan proses pengecekan tugas yang dikerjakan. Meluangkan waktu adalah satu-satunya kunci dalam pendampingan terhadap anak didik selama proses pembelajaran jarak jauh.

Sistem pembelajaran jarak jauh saat ini menurut pengamatan penulis masih menjadi beban bagi para guru, para orang tua siswa dan para siswa. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi para orang tua dan siswa yang terdampak pandemi Covid-19 jika sistem pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan, Sistem pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir ini menurut penulis belum benar-benar efektif.

Untuk itu evaluasi secara komprehensif perlu dilakukan pemangku kepentingan, dari pihak sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, para orang tua, wali murid serta Dinas Pendidikan perlu dilakukan agar kualitas pendidikan tidak merosot. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi sebuah bangsa. Menyangkut masa depan.

Pandemi virus korona atau Covid-19 telah memberikan dampak signifikan kepada seluruh masyarakat, mulai dari pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, hingga pelaku usaha mikro. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 April 2020. Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun merinci sejumlah bantuan sosial yang disiapkan pemerintah guna menghadapi dampak Covid-19 bagi masyarakat.

"Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima, jumlahnya total anggarannya adalah Rp37,4 triliun. Kemudian yang berkaitan dengan Kartu Sembako diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan Rp200 ribu per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun," kata Presiden.

"Kemudian Kartu Prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang (dengan) insentif pascapelatihan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan, anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450VA dan diskon tarif listrik untuk 900VA, yang tadi yang 450VA (sejumlah) 24 juta pelanggan dan yang 900VA (sejumlah) 7 juta pelanggan, anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun," kata Presiden.

Adapun dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta. Bantuan ini dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang dialokasikan (sebesar) Rp2,2 triliun.

"Kemudian bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial (bansos) tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun," kata Presiden.

Di samping itu, Presiden menjelaskan bahwa sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Bantuan tersebut diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannnya adalah Rp16,9 triliun. Program tersebut dilaksanakan di beberapa kementerian, seperti di Kementerian Desa dengan target 59 ribu tenaga kerja.

"Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun. Kemudian di kementerian-kementerian yang lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan," kata Presiden.

Sementara itu, Kepala Negara menyebut bahwa Polri juga akan melaksanakan program bantuan dalam bentuk Program Keselamatan. Program tersebut seperti program Kartu Prakerja, yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan.

"Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar," kata Presiden.

Di penghujung keterangannya, Presiden berkomitmen bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. Ia pun mengajak para pengusaha untuk tidak memutus hubungan kerja karyawannya di tengah pandemi ini seraya mengajak semua pihak bekerja sama.

"Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengsuaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong-royong secara nasional, kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan," kata Presiden.

"Sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan Covid-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini," kata Presiden. (Humas Kemensetneg)