Berdasarkan daftar diatas yang termasuk program pemerintah dalam pemenuhan dasar rakyat

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/5/SET.M.EKON.3/1/2022

Kebijakan Menyediakan Minyak Goreng Harga Terjangkau, Wujud Nyata Pemerintah Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Rakyat

Jakarta, 5 Januari 2022

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus terjangkau masyarakat. Karena itu Pemerintah harus memprioritaskan melakukan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, sekaligus menciptakan stabillisasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Arahan Presiden tersebut ditujukan untuk merespon dengan cepat tren kenaikan harga pangan, khususnya minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tercatat pada minggu ke-5 Desember 2021, harga minyak goreng kemasan mencapai rata-rata Rp18.492,00 per liter atau mengalami peningkatan sebesar 8,31% (MtM).

“Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada press briefing kebijakan Pemerintah terkait harga minyak goreng, di Jakarta, Rabu (5/01).

Minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 1,2 miliar liter selama jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, kebutuhan biaya untuk menutup selisih harga, PPN dan biaya Surveyor sebesar Rp3,6 Triliun yang bersumber dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Selisih harga yang dimaksud adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran/retail.

Kebijakan pembiayaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat. Kebijakan ini sebagai bentuk upaya nyata Pemerintah dalam mendukung penyediaan pangan yang terjangkau untuk masyarakat.

Pemerintah juga telah menugaskan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama BPDP KS untuk mempercepat implementasi dari kebijakan ini.

Menteri Perdagangan akan bertugas untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi serta mekanismenya, dan menyiapkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih kurang harga minyak goreng oleh BPDP KS dengan mengadopsi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN Atas Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel Oleh BPDP KS.

Selanjutnya, BPDP KS akan bertugas menyiapkan pendanaan dan pembayaran terhadap selisih harga pasar dengan HET minyak goreng kemasan sederhana selama 6 bulan beserta PPN-nya, menyiapkan pembiayaan dan menetapkan Surveyor independen, dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Produsen penyalur minyak goreng kemasan, sesuai daftar dari Kementerian Perdagangan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam upaya stabilisasi harga minyak goreng, Pemerintah juga tengah mengadakan kegiatan operasi pasar. “Pada saat ini kita juga sebenarnya masih mengadakan operasi pasar untuk 11 juta liter di 47 ribu gerai pasar modern. Hari ini sudah terealisasi sebanyak 4 juta liter, jadi 7 juta liter on-going dilaksanakan,” ucap Menteri Lutfi.

Dalam acara press briefing tersebut,  turut hadir juga Direktur Utama BPDP KS  Eddy Abdurrachman. (dep2/ag/fsr/hls)

***

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso Website: www.ekon.go.id Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI Email:

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia

Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah merupakan salah satu program redistribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah. Redistribusi pendapatan merupakan kegiatan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat tidak mampu. Program redistribusi pendapatan pemerintah terdiri dari:

1. Jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah

2. Kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas

3. Pengembangan usaha dan Industri kecil

4. Corporate Social Responsibility (CSR) swasta lokal dan asing

5. Kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi

Jaminan akes kebutuhan dasar bagi rakyar bawah dilakukan pemerintah dengan menjalankan program-program sebagai berikut:

1. Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan tunai yang diberikan pemerintah kepada siswa kurang mampu. Program ini diluncurkan melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dalam bidang kesehatan. Jaminan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan para penerima jaminan ini menerima kartu berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pemberian bantuan uang tunai secara langsung kepada rakyat yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai penerima. Sebelumnya program ini bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT).
4. Bantuan Pangan Nontunai. Bantuan pangan nontunai merupakan bentuk bantuan pemerintah non tunai kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank.

1.Pada masa lampau Indonesia memilih bentuk negara kesatuan (NKRI) dengan pertimbangan kemajemukan sosial dan adanya ribuan pulau yang membentang dari … Sabang sampa Merauke. Keputusan pemerintah tetap bertahan sampal sekarang. Oleh sebab itu, keputusan pemerintah pada masa lampau berpengaruh terhadap perkembangan negara pada masa kin dan masa yang akan datang. Apakah unsur sejarah yang dijelaskan dalam contoh tersebut?2. letak suatu wilayah yang berbeda beda tentu akan memberikan dampak terhadap wilayah tersebut. sebutkan keuntungan letak Indonesia dilihat dari kondisi atau letak geografisnya! ​

Sebutkan beberapa pengaruh positif ditemukan listrik bagi manusia​

tuliskan persamaan antara konfilik dengan kontranvensi?​

Singkatan dari PPKI dan BPUPKI beserta dengan bahasa Jepangnya

Indonesia dan Filipina negara ASEAN Tenggara yang berdasarkan bentuk geografis negara nya termasuk kelompok negara berbentuk?..​

Perhatikan ciri-ciri berikut! Wilayah berbentuk enklave Sektor perekonomian utama berupa pertambangan Pendapatan per kapita penduduk tinggi Ciri-ciri … tersebut menunjukkan karakteristik negara A. SingapuraB. ThailandC. Brunei DarussalamD. Filipina​

perundingan Indonesia dan Belanda kembali dilakukan setelah Belanda mengingkari kesepakatan perundingan Linggarjati PBB turut berperan dalam perunding … an ini dengan membentuk komisi tiga negara ktn yang terdiri dari Australia Belgia dan Amerika Serikat perundingan ini dilakukan diatas kapal perang USS renville milik Amerika serikat yg sedang berlabuh ditekuk Jakarta perundingan ini selanjutnya dikenal dengan nama perundingan renville dan resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 pada perundingan ini Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin sedangkan Belanda diwakili oleh r.abdulkadir wijoyoatmojo hasil perundingan nya ditanda tangani tanggal 17 Januari 1948​

langkah mudah mendapatkan ukuran kertas lebih kecil dari 0 dapat dilakukan dengan cara membagi luas ukuran segi a menjadi a lebih besar B lebih kecil … c sama rata D semua benar​

perbedaan alam negara australia,eropa,amerika,​

Apa dampak pembangunan sarana transportasi terhadap perubahan ruang​