Berapa lama pencairan bpjs ketenagakerjaan 2017

BPJS Ketenagakerjaan. ©Liputan6.com

Merdeka.com - Banyak pekerja Indonesia belum mengetahui cara mencairkan dana di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Biasanya para karyawan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan setelah pensiun, memutuskan mundur dari perusahaan atau karena di PHK.

Mencairkan dana di BPJS Ketenagakerjaan tak sesulit yang dibayangkan. Asal dapat mengikuti prosedur, dana di BPJS Ketenagakerjaan bisa segera cair. Berikut caranya:

2 dari 5 halaman

Saat sudah tak lagi menjadi karyawan di sebuah perusahaan, dana BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan. Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan bisa diambil mulai dari 10 persen, 30 persen sampai 100 persen. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah(PP) No 60 tahun 2015 yang berlaku sejak 1 september 2015.

Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan 10 persen dan 30 persen bisa dilakukan hanya untuk peserta yang masih bekerja dengan syarat usia kepesertaan sudah menginjak 10 tahun. Pencairan hanya boleh dipilih salah satu, 10 persen atau 30 persen tidak bisa dua-duanya. 10 Persen untuk dana persiapan pensiun, sedangkan yang 30 persen untuk biaya perumahan.

Sementara itu, saldo JHT sampai 100 persen hanya untuk peserta yang sudah tidak bekerja (keluar, resign atau PHK). Saldo bisa langsung dicairkan setelah menunggu 1 bulan sejak keluar tidak bekerja.

3 dari 5 halaman

Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan pajak progresif. Beban pajak itu hanya untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan 10 persen dan 30 persen.

Misalnya, jika saldo karyawan di bawah Rp50 juta maka akan dikenakan pajak 5 persen. Kemudian saldo Rp50-Rp250 juta pajak yang dikenakan 15 persen.

Selanjutnya, saldo Rp250-Rp500 juta pajaknya 25 persen. Sedangkan apabila saldo Rp500 juta maka pajaknya sebesar 30 persen.

Akan tetapi, jika karyawan tidak pernah mencairkan JHT meski sudah 10 tahun kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetap dikenakan pajak berapapun saldonya. Pajak yang dikenakan sebesar 5 persen saat melakukan pencairan.

4 dari 5 halaman

Di era yang serba canggih ini, pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan secara online. Cara ini lebih praktis jika tak ingin datang dan lama mengantre di kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Yang perlu dilakukan adalah membuka https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau install aplikasi BPJSTKU di handphone.

Setelah itu;

1. Pilih pilihan layanan pencairan dana atau e-KLAIM.

2. Isi semua data yang diminta dan perhatikan dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan.

3. Mengupload hasil scan dokumen tersebut secara online dan menunggu email balasan.

4. Kemudi Anda akan menerima email berisi informasi tanggal di mana Anda harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk menyerahkan dokumen asli.

5. Jika sudah menerima email, pastikan Anda datang di tanggal yang diminta dengan membawa semua dokumen yang diminta. Anda tidak harus mengantre dari pagi, cukup langsung datang dan mengambil nomor khusus antrean online.

6. Tunggu sampai dipanggil, kemudian serahkan semua dokumen yang diminta. Biasanya dana cair sekitar 7 sampai 14 hari kerja setelah penyerahan dokumen fisik tersebut.

5 dari 5 halaman

Untuk mencairkan dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti ketika mencairkan dana JHT 10 persen syarat yang disiapkan fotokopi kartu BPJS TK/Jamsostek dengan membawa yang asli. Fotokopi KTP atau Paspor Peserta dengan menunjukkan yang asli.

Fotokopi KK (Kartu Keluarga) dengan menunjukkan yang asli.
Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan dan buku rekening tabungan.

Adapun syarat pencarian JHT 30 persen sama dengan 10 persen. Hanya ditambahkan dokumen perumahan.

Sementara syarat pencairan JHT 100 persen ialah,

1. Sudah berhenti bekerja (PHK/resign),2. Kartu Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan,3. Paklaring (Surat pengalaman bekerja/surat keterangan sudah berhenti bekerja),4. KTP atau boleh juga SIM,5. Kartu Keluarga (KK),6. Buku Tabungan untuk Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan,7. Jangan lupa sertakan fotokopi minimal sebanyak 1 lembar untuk masing-masing dokumen di atas.

8. Pas foto 34 dan 46 masing-masing 4 rangkap.

Namun ketika akan mencairkan dana melalui online, syarat tersebut harus di-scan.

[dan]

Baca juga:
Komisi IX Minta BPJS Ketenagakerjaan Ganti Nama Menjadi BP Jamsostek
Contek Malaysia, Menaker Hanif Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tambah 2 Jaminan Sosial
Cegah Kecelakaan di Jalan Raya, BPJS Ketenagakerjaan Bagikan Helm untuk Peserta
Sentilan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Pengelolaan Keuangan
Di Bekasi, Ada Perusahaan Manipulasi Gaji dalam Bayar BPJS Ketenagakerjaan
Direksi BPJS Bakal Dapat THR dan Gaji ke-13

Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2013 mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang atau membayar upah minimal Rp 1 juta sebulan untuk mendaftarkan karyawan mereka sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Ada empat jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk peserta penerima upah yang dikelola BP Jamsostek, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Baca Juga : Bagaimana Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS TK Karyawan?

Menurut Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, kepesertaan program tersebut dilakukan secara bertahap mulai 1 Juli 2015 dan disesuaikan dengan skala usaha. Artinya, tidak semua karyawan wajib mengikuti seluruh program.

– Usaha mikro: JKK dan JKM– Usaha kecil: JKK, JKM, dan JHT

– Usaha menengah dan besar: JKK, JKM, JHT, dan JP

Berikut ini penjelasan keempat program jaminan sosial tersebut:

JKK adalah program perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dari dan ke tempat kerja, serta penyakit akibat lingkungan kerja, termasuk apabila menyebabkan cacat tetap atau kematian. Manfaat yang diperoleh peserta adalah pelayanan kesehatan tanpa batas plafon, santunan tunai, beasiswa anak, hingga rehabilitasi.

JKM merupakan program asuransi jiwa yang memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia, yang bukan disebabkan kecelakaan kerja, saat yang bersangkutan masih berstatus karyawan (belum pensiun). Manfaat JKM adalah santunan tunai, biaya pemakaman, dan beasiswa anak.

JP adalah program pensiun bagi karyawan dengan manfaat berupa uang tunai bulanan yang diberikan sejak yang bersangkutan memasuki masa pensiun sampai dengan meninggal dunia. Jika peserta meninggal sebelum pensiun, uang pensiun bulanan akan diberikan kepada ahli waris.

JHT adalah program tabungan untuk masa tua karyawan ketika tidak lagi produktif. Manfaat yang diberikan berupa saldo tabungan dari iuran ditambah hasil pengembangan. Karena berupa tabungan, JHT merupakan satu-satunya program BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya dapat dicairkan.

Pencairan JHT dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya, dengan aturan sebagai berikut:

Pencairan 10% atau 30%

Pasal 22 PP No 46 Tahun 2015 tentang JHT memperbolehkan peserta yang masih aktif untuk mengambil sebagian saldo JHT untuk:

1. Persiapan pensiun: maksimal 10% dari saldo, atau
2. Kepemilikan perumahan: maksimal 30% dari saldo

Syaratnya adalah peserta telah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun, dan hanya dapat memilih salah satu skema pencairan serta hanya dilakukan sekali. Apabila peserta mencairkan 10% saldo, maka tidak dapat mencairkan 30% saldo.

Pencairan 100%

Pencairan seluruh saldo JHT dapat dilakukan apabila peserta:

a. Mencapai usia 56 tahun atau usia pensiunb. Meninggal duniac. Mengalami cacat total permanend. Pindah ke luar negeri selamanyae. Mengalami PHK

f. Berhenti bekerja atau mengundurkan diri (resign)

Dalam hal berhenti bekerja, peserta dapat mencairkan JHT paling cepat 1 bulan setelah tanggal berhenti dengan syarat yang bersangkutan belum atau tidak bekerja di perusahaan baru.

Untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, peserta perlu menyiapkan sejumlah dokumen sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

1. Dokumen untuk pencairan sebagian:

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan fotokopib. KTP atau paspor asli dan fotokopic. Kartu Keluarga asli dan fotokopid. Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaane. Buku rekening tabungan asli dan fotokopi, jika pembayaran melalui transferf. Dokumen perumahan dan fotokopi (khusus untuk pencairan 30% saldo untuk kepemilikan rumah)

g. NPWP asli dan fotokopi, jika pencairan lebih dari Rp 50 juta

2. Dokumen untuk pencairan seluruhnya:

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan fotokopib. KTP dan Kartu Keluarga asli dan fotokopic. Buku tabungan asli dan fotokopi jika pembayaran melalui transferd. NPWP asli dan fotokopi, jika pencairan lebih dari Rp 50 jutae. Surat keterangan pensiun dari perusahaan (hanya untuk peserta yang pensiun)

f. Surat keterangan resign dari perusahaan (hanya untuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri)

g. Bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial atau penetapan PHI (hanya untuk peserta yang kena PHK)h. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia dan fotokopi paspor (hanya untuk peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya)i. Surat keterangan dokter (hanya untuk peserta cacat total permanen sebelum pensiun)

j. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan dan surat keterangan ahli waris dari instansi berwenang (hanya untuk peserta yang meninggal dunia sebelum pensiun)

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan cukup mudah. Peserta menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dan mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat. Setelah mengisi form pengajuan klaim, petugas BPJS akan memeriksa kelengkapan syarat peserta dan memberi tahu waktu pencairan saldo JHT, biasanya antara 7 hingga 14 hari kerja.

Cara lainnya adalah dengan menggunakan aplikasi BPJSTKU. Peserta mengisi form online dan mengunggah scan dokumen. Jika dokumen lengkap, peserta akan mendapatkan e-mail tentang tanggal kapan harus mendatangi kantor BPJS untuk menyerahkan semua dokumen asli. Cara ini lebih mudah, karena peserta tidak perlu mengantri panjang.

Untuk mendapatkan manfaat saldo BPJS, peserta harus aktif membayar iuran setiap bulan. Berapa besarnya?

Iuran JKK sesuai tingkat risiko pekerjaan, dari 0,24% dari upah (risiko sangat rendah) hingga 1,74% dari upah (risiko sangat tinggi). Semua iuran dibayar oleh pemberi kerja. Sedangkan iuran JKM adalah 0,30% dari upah sebulan, yang seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja.

Untuk JP, besarnya iuran 3% dari upah, yang mana 2% ditanggung perusahaan dan 1% dibayar karyawan. Sementara, iuran JHT adalah 5,7% dari upah, di mana pemberi kerja membayar 3,7% dan karyawan menanggung 2%.

Anda tak perlu repot menghitung iuran BPJS setiap bulan. Sistem payroll Gadjian dapat mengerjakan proses hitung BPJS secara otomatis, berapa tunjangan BPJS yang diberikan perusahaan dan berapa iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Hasilnya, komponen BPJS langsung masuk menjadi kalkulasi slip gaji online.

Baca Juga : Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline

Gadjian adalah software hitung gaji berbasis web yang membantu HR dan Finance dalam perhitungan payroll secara akurat. Otomatisasi memungkinkan sistem hitung menjadi cepat dan andal dalam mengkalkulasi seluruh komponen upah, dari mulai gaji, tunjangan, upah lembur, bonus, THR, BPJS, sampai PPh 21.

Aplikasi penggajian karyawan ini sangat cocok bagi Anda yang menginginkan efisiensi. Dengan biaya langganan yang terjangkau, Anda akan mendapat beragam fitur yang membantu Anda menyelesaikan pekerjaan personalia dan keuangan. Penggunaan Gadjian akan memangkas biaya administrasi pengelolaan SDM hingga Rp 20 juta setahun dibandingkan jika Anda menggunakan metode manual.

Ingin coba gratis Gadjian untuk perusahaan Anda? Silakan hubungi tim kami sekarang.