Bagaimana untuk mengetahui efektivitas fungsi budgeter

Maxjunlay, Tambora, Jakarta Barat

DALAM kondisi resesi ini, hampir semua sektor terdampak akibat kondisi pandemi Covid-19. Meski demikian, ada transaksi ekonomi yang justru tumbuh, misalnya sektor makanan, transportasi, logistik, komunikasi, teknologi informasi, rokok dan tembakau, batubara, minyak sawit, dan farmasi.

Di sisi lain, ada pergeseran perilaku masyarakat selama pandemi berlangsung. Perubahan perilaku yang secara drastis antara lain menurunnya aktivitas berbelanja di kawasan pusat perbelanjaan dan bisnis yang disebabkan beralihnya belanja dan aktivitas secara daring atau online.

Peningkatan pengguna aplikasi berbasis online bersumber baik dari platform belanja online maupun aktivitas bisnis secara online. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan aktivitas dan ruang gerak di luar rumah. Perubahan ini merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi krisis.

Di tengah kondisi pandemi saat ini, banyak sektor terkena imbas dari tekanan pandemi Covid-19. Namun, reformasi pajak harus terus berjalan. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan. Namun, apakah tujuan reformasi perpajakan masih relevan?

Dalam mendorong percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan. Kebijakan itu antara lain menganggarkan dana Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi dan program pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan lainnya yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain pemberian relaksasi perpajakan, penurunan tarif pajak, peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan perbaikan tata kelola administrasi perpajakan.

Untuk itu, pemerintah membutuhkan dana tidak sedikit. Di sisi lain, penerimaan pajak tergerus resesi. Karena itu, kebijakan pajak harus beradaptasi dan menemukan titik imbangnya. Singkatnya, reformasi pajak merupakan hal yang tepat dilakukan sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat.

Budgeter & Regulerend
DI tengah kondisi ini, pajak dituntut bisa seimbang menjalankan fungsi pajak baik budgeter maupun regulerend. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya memperluas definisi subjek, objek dan tarif pajak sesuai dengan perubahan perilaku masyarakat.

Kemudian meningkatkan layanan berbasis digital dan ramah pengguna. meningkatkan tata kelola dan administrasi perpajakan, melakukan perbaikan regulasi, dan meningkatkan kerja sama dengan para asosiasi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi.

Memperluas definisi subjek, objek dan tarif pajak diperlukan untuk transaksi ekonomi digital. Pajak akan tumbuh di tempat perekonomian tumbuh. Atas dasar itu, Ditjen Pajak (DJP) bisa menerbitkan dan menerapkan secara aktif regulasi pajak atas transaksi layanan berbasis digital.

Peningkatan pelayanan berbasis digital dan ramah pengguna merupakan hal yang seharusnya sudah diterapkan DJP. Di sisi lain, administrasi pajak harus dibuat sederhana dan tidak membebani, dengan konsultasi perpajakan gratis bagi wajib pajak melalui Account Representative.

Tata kelola dan administrasi perpajakan diupayakan dengan melakukan penyederhanaan formulir perpajakan dan mengutamakan pelayanan peningkatan pelayanan secara digital dan meminimalisasi kontak manusia demi efisiensi dan efektivitas dalam menunaikan kewajiban pajak.

Perbaikan regulasi dan penafsiran regulasi dapat dilakukan DJP seperti menyediakan perpustakaan online yang dapat diakses, memberikan panduan regulasi yang tumpang tindih, dan membentuk badan sementara untuk mempercepat penghapusan regulasi yang tumpang tindih itu.

Untuk menggenjot penerimaan, DJP tentu tidak dapat bekerja sendiri. DJP membutuhkan peran aktif masyarakat seperti asosiasi dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Misalnya, menggali potensi pajak dan memperluas basis data wajib pajak.

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN FUNGSI BUDGETING AND CONTROLLING. (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk)

SHELA ARDIKA, 041511535047 (2019) EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN FUNGSI BUDGETING AND CONTROLLING. (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran BLUD pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kertosono Sebagai Perwujudan Fungsi Budgeting And Controlling. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dan peran anggaran BLUD pada proses pengadaan barang dan jasa serta pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono sebagai perwujudan fungsi budgeting and controlling. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi arsip data keuangan RSUD Kertosono. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan pendekatan Interpretif melalui beberapa tahapan yaitu: mendeskripsikan gambaran umum RSUD Kertosono, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggaran BLUD pada proses pengadaan barang dan jasa pada RSUD Kertosono yaitu sebagai salah satu sumber penyedia dana untuk proses perencanaan dan penganggaran atas kebutuhan pengadaan barang dan jasa rumah sakit. Berdasarkan studi arsip data keuangan RSUD Kertosono dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas belanja pengadaan barang dan jasa serta pelayanan kesehatan RSUD Kertosono tahun 2017 telah memenuhi unsur efisiensi, namun masih belum efektif dalam pemenuhan prinsip efektivitas dari daya serap anggaran BLUD berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996.

Actions (login required)

View Item

Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah yakni melalui mekanisme dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Dari sudut pandang daerah, DAK merupakan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD. Salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) selain fungsi legislasi dan anggaran yakni fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu ruang lingkup DPRD yang nantinya harus di pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Pengawasan DAK penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan pembangunan kesejahterahaan rakyat yang mencakup 19 bidang, salah satunya mengenai pendidikan. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang alokasi dananya cukup tinggi. Maka dari itu fungsi pengawasan DPRD terhadap DAK Pendidikan sangat penting dilaksanakan Berkaitan dengan pengawasan DPRD peneliti ingin mengetahui efektivitas fungsi pengawasan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kabupaten Sleman oleh DPRD dengan melihat pencapaian tujuan dan integrasi yang telah dilakukan. Penelitian ini di lakukan di SD dan SMP penerima DAK di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana akan mendeskripsikan efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Hasil dari penelitian efektivitas fungsi pengawasan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kabupaten Sleman oleh DPRD dari segi pencapaian target cukup efektif dilihat dari kurun waktu pengerjaan tujuan dan target tujuan yang sudah berjalan lancar namun masih ada yang belum terlaksana seluruhnya. Pelaksanaan penggunaan DAK masih terjadi keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan sarana maupun prasarana. Kedua dilihat dari integrasi dilihat dari koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman dengan SKPD terkait dan sekolahan. Koordinasi yang dilakukan kepada SKPD terkait cukup efekif namun masih ada pihak sekolah penerima DAK kurang intensif dalam berkoordinasi ketika mekanisme pengadaan barang/jasa dari dinas pendidikan yang memiliki spesifikasi rendah, pihak sekolah tidak ada upaya mengadu kepada DPRD.

One form of financial relationships that central and local fiscal transfer mechanism consists of DBH, DAU and DAK. From the point of view of the area, DAK is the budgeted revenue in the budget. One of the main functions of the House of Representatives (DPRD) in addition to the function of the legislative and budgetary oversight. Supervision of the Regional Budget is one of the scope of Parliament which will have to be accountable to the entire community. DAK supervision is important because it relates directly to the development of the people kesejahterahaan covering 19 fields, one about education. Education is one area in which the allocation of funds is quite high. Thus the oversight function of the parliament is very important in education DAK carried. Parliament relating to the supervision of researchers wanted to examine the effectiveness of the Special Allocation Fund oversight pendidika field by DPRD Sleman to see the achievement of objectives and integration has been done. This research was conducted in elementary and junior high schools receiving it in Sleman. The method used is descriptive qualitative, which will describe the effectiveness of the oversight function of DPRD. The results of the study the effectiveness of the oversight function of Special Allocation Funds Sleman district education by Parliament in terms of attainment targets quite effectively seen from workmanship period goals and the target goal has been running smoothly, but still there is not yet fully implemented. Implementation of the use of DAK still be a delay of construction of facilities and infrastructure development projects. Both views of integration views of coordination is done by the DPRD Sleman with related local government offices and schools. Coordination is made to the related local government offices efekif enough but there is still the school receiving it less intensively in coordinating mechanism when goods/ services of education department that has lower specifications, the school no effort complained to Parliament.

Kata Kunci : DPRD, pengawasan, sekolah, Pendidikan, DAK