Bagaimana pengelolaan energi baru dan terbarukan di Indonesia

JAKARTA, INDONESIA, 14 SEPTEMBER 2017 – Pada konferensi Indonesia EBTKE ConEx 2017 yang keenam, yaitu konferensi energi bersih dan terbarukan terbesar di Indonesia

Global Green Growth Institute (GGGI) mendukung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dalam mengeksplorasi potensi untuk meningkatkan investasi bagi Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dalam acara tersebut, sesi khusus yang mengusung tema “Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan yang Cepat dan Terjangkau” telah diselenggarakan hari ini, 14 September 2017 di Balai Kartini, Jakarta. Sesi ini bertujuan untuk berbagi pengalaman berbagai negara dalam mendorong pengembangan EBT, yang menampilkan seorang ahli dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta lembaga ahli dan wakil pemerintah dari Thailand, Tiongkok, dan India. Dalam sesi ini, para ahli membahas metodologi praktis untuk mendorong pengembangan EBT yang cepat di Indonesia, khususnya Solar PV.

Sesuai Perjanjian Paris, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi yang ambisius hingga 29% pada 2030 secara mandiri, dan hingga 41% dengan dukungan internasional, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Kontribusi Indonesia yang Ditentukan Secara Nasional atau Indonesia’s Nationally Determined Contributions (INDC). Proporsi target pengurangan emisi dari sektor energi adalah 11%, yakni proporsi tertinggi kedua setelah target dari sektor kehutanan sebesar 17,2%. Di sektor energi, Indonesia telah menetapkan target produksi energi sebesar 23% yang berasal dari EBT pada tahun 2025.

“Untuk mencapai target 23% produksi energi dari EBT—atau sekitar 45 GW—Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Saat ini, listrik yang dihasilkan dari EBT adalah 8 GW. Dan kita hanya punya delapan tahun lagi untuk mengejar sisanya. Tapi kita optimis bahwa semua pemangku kepentingan dapat bersinergi dan berkontribusi terhadap program nasional ini, agar pembangunan EBT dapat dipercepat dan diperbesar skalanya,” kata Ir. Maritje Hutapea, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM dalam sambutannya.

Menariknya, biaya EBT menurun secara signifikan di seluruh dunia, terutama pada sektor Solar PV yang mencapai titik terendah sepanjang sejarah, tanpa terlihat kemungkinan peningkatan biaya dalam waktu dekat. Menurunnya biaya teknologi, peningkatan keahlian, dan metodologi pengadaan yang lebih baik menjadi kunci utama dalam menurunkan biaya proyek dan membuat EBT lebih terjangkau.

Beda negara, berbeda pula metodologi pengadaan yang diterapkan untuk pengembangan EBT. Seperti feed-in tariffs yang menarik di Tiongkok dan Thailand, penawaran lelang terbalik (reverse auction bidding) di India, seta subsidi lahan dan insentif fiskal di UAE, yang semuanya memberikan daya tarik yang besar bagi investor untuk memasuki pasar nasional.

“Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi biaya dan menarik investor untuk energi terbarukan. Oleh karena itu, GGGI mendukung Kementerian ESDM melalui pertukaran keahlian dan pengalaman internasional yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia,” kata Country Representative GGGI Indonesia, Marcel Silvius.

Acara ini menyoroti beragam tantangan dan peluang, serta membuka wawasan melalui presentasi dan diskusi para ahli. Nur Syamsu, Manajer Senior Pengadaan dan Pengendalian dari Divisi Energi Terbarukan PLN turut mengutarakan potensi-potensi EBT di Indonesia. Menurut Bapak Nur Syamsu, PLN berfokus pada tenaga air dan panas bumi dalam rencana pengembangan EBT. “Menyadari potensi kapasitas EBT yang tinggi, PLN berencana untuk menghasilkan 21,5 GW listrik dari sumber-sumber terbarukan pada 2026,” ujarnya.

Wang Jixue, ahli asal Tiongkok berbagi kebijakan dan pendekatan negaranya dalam sektor energi terbarukan. Beliau adalah Direktur China Renewable Energy Engineering Institute (CREEI), sebuah institusi yang berdedikasi untuk pengelolaan teknologi tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya di Tiongkok. Dr. Ashvini Kumar selaku Managing Director Solar Energy Corporation of India (SECI) dan pakar energi surya yang memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade, turut berbagi pengalaman mengenai target dan pola pengadaan energi terbarukan di India. Sesi ini juga menampilkan Tanongsak Wongla, Direktur Kelompok Pengembangan Strategi Energi dari Kantor Kebijakan dan Perencanaan Energi (EPPO), Kementerian Energi Thailand, yang membagi keahliannya dari sudut pandang pembuatan kebijakan di Thailand.

EBTKE ConEx 2017 Indonesia yang keenam didukung oleh Ditjen EBTKE dan METI, dan berlangsung di Balai Kartini pada 13-15 September 2017. Acara ini menampilkan berbagai topik, isu, produk dan peluang bisnis dalam konservasi energi dan energi terbarukan di Indonesia. Tahun ini EBTKE ConEx memfokuskan pada pembahasan Energi Terbarukan sebagai solusi untuk ketahanan energi dan respon atas Perjanjian Paris.

Kamis, 8 Nopember 2012

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta untuk mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan bagi investor yang ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan. Persyaratan perizinan dan rekomendasi dari berbagai institusi lintas sektoral ini diyakini menjadi kendala para pengembang energi baru dan terbarukan, seperti panas bumi (geothermal) dan lainnya. Hal itu disampaikan pengamat energi yang juga Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, Rabu (7/11). Menurut dia, masalah panjangnya rantai perizinan, seperti izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta izin prinsip dari pemerintah daerah (pemda) dan izin lainnya, perlu dibenahi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan. Menurut dia, pengembangan potensi energi baru dan terbarukan, seperti geothermal, air (hydro), tenaga surya (solar), dan biomassa, hingga kini masih minim. Selain itu, masalah tidak kompetitifnya harga energi baru dan terbarukan yang menjadi energi subsitusi energi primer, seperti minyak bumi, juga belum terselesaikan. Padahal harga yang kompetitif merupakan penentu. Padahal untuk menggarap usaha pengembangan energi baru dan terbarukan, kalangan investor mempertimbangkan masalah untung dan rugi serta apsek keberlanjutan. Apalagi saat ini kenyataannya harga bahan bakar minyak (BBM) masih disubsidi oleh pemerintah. Dengan ini konsumen lebih memilih menggunakan bbm yang lebih murah. "Masyarakat tetap nyaman menggunakan BBM, baik dalam konteks harga maupun pemakaian. Jadi, saya kira kalau hal itu tidak diperbaiki, maka masalah pengembangan energi baru dan terbarukan akan terus sama sampai kapan pun," ucap Komaidi. Oleh karena itu, pengembangan energi baru dan terbarukan memerlukan perlakuan khusus. Sebab perbedaan harga BBM subsidi dengan bahan bakar dari energi terbarukan masih jauh. Pilihannya menaikkan harga BBM atau memberi subsidi untuk energi terbarukan, meski konsekuensinya akan menambah beban subsidi. "Tapi bisa saja dialihkan secara bertahap dari subsisi BBM ke energi terbarukan. Karena sepanjang permasalahan ini tidak ada solusinya, maka energi terbarukan tidak akan berkembang," ujar Komaidi. Di sisi lain, penggunaan energi baru dan terbarukan, seperti kendaraan hybrid, memerlukan regulasi yang lebih jelas. Sehingga kendaraan berbahan bakar nabati (biofuel) maupun listrik bisa berkembang. "Infrastruktur dan pasokan bahan bakarnya juga harus tercukupi," tuturnya. Sementara itu, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan, saat ini rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait produksi mobil murah (low cost green car/LCGC) dan mobil hybrid masih dalam tahap pembahasan. Rancangan regulasi yang masih dibahas lintas kementerian ini nantinya akan diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu aturan yang dibahas yaitu pemberian insentif bagi produsen. Regulasi juga akan dilengkapi dengan peraturan turunan, termasuk peraturan daerah, sehingga harga mobil-mobil tersebut bisa terjangkau. Untuk investasi oleh produsen, akan diatur bentuk insentif dan pengenaan PPh badan. Sedangkan dari pemda berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. "Mobil listrik ini sedang disiapkan secara legalnya, bentuknya PP dan dibahas tingkat kementerian. Secepatnya akan diselesaikan," tutur Budi. Sebelumnya, Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Lobo Balia mengakui, mahalnya harga jual EBT menjadi penghambat utama. Akibatnya, penggunaan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi di Indonesia masih sangat kecil, yakni 5,7 persen.

Seperti diketahui, dalam peta jalan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah menargetkan pada 2025 sekitar 17 persen bauran energi berasal dari energi baru dan terbarukan. Sementara bauran energi dari energi baru dan terbarukan yang ditargetkan DEN pada 2025 bisa mencapai 25,9 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya.

sumber : Suara Karya

Energi baru adalah energi yang dikembangkan dari bahan-bahan yang dapat diperbarui secara cepat dan efek yang dihasilkan tidak merusak lingkungan. Indonesia sebagai negara yang besar, mempunyai banyak sekali sumber-sumber energi alternatif yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Apa saja yang termasuk energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia? Yuk kita pelajari!

Sampai saat ini, Indonesia masih mengandalkan bahan bakar dari fosil sebagai sumber tenaga utama, baik untuk kendaraan, industri, pembangkit listrik, atau lainnya. Energi fosil memang tersedia banyak, tetapi, jika digunakan terus menerus energi tersebut akan habis. Selain itu energi fosil menghasilkan zat-zat buangan yang dapat merusak lingkungan misalnya karbon dioksida.

Kondisi geografis Indonesia sangat memungkinkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan, pemerintah juga telah mengembangkan beberapa pembangkit listrik energi baru dan terbarukan di beberapa tempat, beberapa contoh dari energi baru dan terbarukan beserta pembangkit listriknya adalah berikut ini.

1. Tenaga Surya/Matahari

Indonesia adalah negara tropis, dimana matahari selalu bersinar secara terus menerus sepanjang tahun tanpa terganggu musim, hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi tenaga matahari yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber tenaga utama.

Secara tradisional masyarakat Indonesia di daerah pesisir telah memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan ikan dan menguapkan air laut untuk membuat garam. Panas yang dihasilkan matahari dapat disimpan untuk digunakan sebagai tenaga listrik melalui bantuan panel surya.

Indonesia pada tahun 2013 telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) percontohan di Karangasem, Bali. PLTS ini memiliki kapasitas sebesar 1 MW, memang kecil karena baru percontohan dan percobaan, tetapi dalam beberapa tahun kedepannya, energi ini seharusnya bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Potensi dan Persebaran Beberapa Bahan Industri di Indonesia

2. Tenaga Air

Selain menjadi sumber kehidupan, air juga dapat dijadikan sumber tenaga untuk menunjang kehidupan. Indonesia juga memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan energi dari tenaga air.

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki beberapa PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), beberapa bahkan sudah ada sejak zaman kolonial, tetapi memang, pemanfaatannya belum maksimal. PLTA memanfaatkan tenaga aliran air untuk memutar turbin, turbin yang berputar akan menghasilkan listrik.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membendung langsung aliran sungai atau membuat bendungan di hulu sungai, selain itu PLTA juga dapat dikecilkan skalanya menjadi PLTMH (tenaga mikro hidro), dengan memanfaatkan aliran sungai kecil yang deras sehingga dapat menyalurkan listrik ke tempat-tempat terpencil (selain itu biaya pembangunannya juga lebih murah).

3. Tenaga Panas Bumi

Definisi panas bumi dalam UU No.27 Tahun 2003 adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

Eksplorasi sumber energi panas bumi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1918 di daerah Kawah Kamojang, Jawa Barat. Berdasarkan survei diketahui bahwa di Indonesia terdapat 256 lokasi panas bumi, yaitu di sepanjang jalur vulkanik mulai dari Sumatera bagian barat hingga Pulau jawa, Bali dan Nusa Tenggara kemudian berbelok ke utara melalui Maluku dan Sulawesi.

Potensi energi panas bumi di Indonesia diperkirakan sebesar 40% dari potensi panas bumi dunia. Namun potensi panas bumi di Indonesia yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 4%. Pemanfaatan panas bumi sebagai energi alternatif diharapkan dapat terus dikembangkan agar bangsa Indonesia tidak terus bergantung dengan energi minyak dan gas yang keberadaan cadangannya semakin menipis.

4. Tenaga Angin

Angin merupakan salah satu bentuk energi yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan energi alternatif. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki potensi sebagai ladang angin, diantaranya Jawa bagian selatan, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur.

Pemanfaatan energi angin menjadi energi mekanik menggunakan kincir angin biasanya dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa ke saluran irigasi. Pemanfaatan energi angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin dan ini biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin.

Pembangkit listrik tenaga angin juga dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) pertama yang dikembangkan di Indonesia terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah timur yang belum tersentuh oleh listrik.

Nah jika ada yang kalian ingin tanyakan Squad, kalian bisa langsung aja tanya-tanya di Ruanglesonline, di sana kalian bisa bertanya mata pelajaran apa saja pada tutor dari Ruangguru yang pastinya ahli, asyik, dan ramah-ramah :) oh iya, kalian juga bisa nanya PR yang sulit juga lho di sana, yuk coba!