Bagaimana pemimpin saat itu memperlakukan rakyatnya pada masa kolonial Inggris

KOMPAS.com - Berapa lama masa penjajahan Inggris di Indonesia? Inggris sempat menjajah Indonesia selama 5 tahun dari 1811 hingga 1816.

Dikutip dari Sejarah Indonesia Modern (2016) karangan MC Ricklefs pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda.

Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811.

Perjanjian Tuntang

Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang.

Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut:

• Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India
• Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris.
• Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.
• Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris.
• Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda, memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia.

Baca juga: Inggris, Negara Kerajaan Tertua di Eropa

Atas jasanya merebut Nusantara dari Belanda, Raffles diganjar Gubernur Jenderal Lord Minto penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa.

Ia tinggal dan memerintah dari Buitenzorg (Bogor).

Kebijakan di bidang pemerintahan

Raffles menegosiasikan perdamaian dan beberapa operasi militer kepada sejumlah penguasa lokal yang dianggap menentang Kerajaan Inggris.

Salah satu operasi militer terjadi pada 21 Juni 1812 ketika Raffles memerintahkan serangan ke Yogyakarta.

Ketika itu, Keraton Yogyakarta merupakan salah satu dari dua kerajaan lokal terkuat yang ada di Pulau Jawa. Serangan Inggris membuat keraton rusak parah.

KOMPAS.com - Inggris pertama kali tiba di Batavia pada 4 Agustus 1811. Di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles, Inggris merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia.

Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perebutan kekuasaan Belanda di Indonesia ditandai dengan Perjanjian Tuntang pada 18 September 1811.

Meski pusat kekuasaan Inggris ada di Calcuta, India, dalam pelaksanaannya Raflles berkuasa penuh di Indonesia. Pemerintah Raffles di Indonesia cenderung mendapat tanggapan positif dari para raja dan rakyat Indonesia, karena:

1. Kerajaan dan rakyat Indonesia tidak menyukai pemerintahan Daendels yang seenaknya dan sangat kejam.
2. Ketika masih berada di Malaysia, Raffles beberapa kali melakukan misi rahasia ke ekrajaan-kerajaan anti Belanda di Indonesia, seperti Palembang, Banten, dan Yogyakarta. Raffles berjanji akan memberikan hak-hak lebih besar kepada kerajaan-kerajaan tersebut.
3. Sebagai seorang liberalis, Raffles memiliki kepribadian yang simpatik. Ia menjalankan politik murah hati dan sabar meski dalam praktiknya berlainan.

Baca juga: Masa Penjajahan Inggris di Indonesia

Kondisi rakyat indonesia

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2016) oleh MC Ricklefs, dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles didampingi oleh Badan Penasihat yang terdiri dari Gillespie, Cranssen, dan Muntinghe.

Meski kebijakan pemerintahan yang diambil Raffles dinilai lebih longgar dan memajukan perekonomian di Hindia, tetap saja memberikan dampak buruk pada kondiri rakyar Indoensia masa pemerintaahan Inggris.

Beberapa dampak buruk kebijakan pemerintahan Inggris bagi rakyat Indonesia di antaranya:

• Sistem sewa tanah atau pajak tanah

Raffles menganggap satu-satunya pemilik tanah yang sah adalah pemerintah. Sehingga rakyat menjadi penyewa dan diwajibkan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya.

Mesipun sebenarnya tanah tersebut milik mereka. Bagi petani yang tidak bisa membayar uang, bisa membayar dengan beras.

Baca juga: Kedatangan Inggris di Indonesia

Pengusaha pribumi dengan modal kecil akan kalah bersaing dengan pedagang besar atau yang memiliki modal besar. Karena mereka yang memiliki modal besar akan mendapatkan pintu politik terbuka.

• Pengekangan kekuasaan kerajaan

Meskipun ada beberapa kerajaan yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar, tetap saja dilakukan pengekangan kekuasaan.

Upacara dan tatacara yang berlaku di kerajaan-kerajaan disederhanakan. Bahkan orang-orang besar pribumi juga dibatasi pergerakannya.

Inggris menganggap bahwa kemandirian atau kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kedaultannya akan membahayakan posisi Inggris di Nusantara.