Bagaimana menurut anda tentang tpid

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, berharap peran aktif perangkat daerah yang tergabung dalam TPID dan stakeholder lainnya, agar saling bersinergi dalam mendukung program pengendalian inflasi di Sulbar.

Hal tersebut disampaikan saat membuka acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulbar dan Kabupeten Se-Sulbar, melalui video conference di rumah jabatannya, Selasa 3 November 2020.

“Saya yakin melalui sinergi yang baik antara TPID, Aparat Penegak Hukum, Satgas Pangan dan berbagai stakeholder lainnya juga peran serta masyarakat, maka inflasi Sulbar disepanjang 2020 diharapkan dapat terkendali dengan baik,”ucap Enny

Selain itu, juga mengajak agar memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil di tengah pandemi Covid-19.

Disampaikan, pada rakornas pengendalian inflasi 2020, Presiden RI menegaskan bahwa inflasi 2020 harus dipertahankan agar tidak terlalu rendah dan dijaga pada titik keseimbangan, agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi.

Terkait pelaksanaan HLM TPID, Enny berharap kegiatan tersebut menjadi langkah nyata  menghasilkan solusi  yang lebih komprehensif dan kongkrit dalam mengatasi permasalahan inflasi di Sulbar.

Di akhir sambutannya, Enny menyampaikan apresiasi kepada TPID Majene atas keberhasilannya menjadi pemenang TPID Award 2020 pada kategori TPID kabupaten/kota berprestasi wilayah Sulawesi berdasarkan evaluasi kinerja TPID 2019.

“Prestasi ini kiranya dapat dipertahankan dan menjadi contoh bagi TPID lain di Sulbar untuk terus berperan aktif dalam pengendalian inflasi di daerah kita ini,”harapnya. sumber : https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/2522-tpid-dan-stakeholder-harus-sinergi

Page 2

Untuk mengetahui progres terkini pelaksanaan program tahun 2020, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekrprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat pimpinan (Rapim) dengan pimpinan OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa 3 November 2020

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, rapat tersebut memiliki makna penting

“Rapat pimpinan hari ini hendaknya tidak dianggap sebagai sekedar formalitas melainkan didasari sebagai forum penting untuk memastikan kesiapan kita melaksanakan program, untuk mengetahui progres terkini pelaksanaan program tahun 2020 sekaligus memperbarui semangat untuk memaksimalkan upaya mengejar ketertinggalan,” kata Gubernur , Ali Baal Masdar

Masih kata Ali Baal, terdapat beberapa perhatian yang perlu menjadi fokus para pimpinan OPD yaitu, para OPD segera memastikan penetapan program prioritas untuk pencapaian target pemenuhan janji kerja Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD dan standar pelayanan minimal titik, dilanjutkan dengan program prioritas dimaksud agar tidak mengalami pengurangan, sebab semua hal tersebut berkaitan dengan layanan dasar yang harus terpenuhi, dan jika terjadi pengurangan kiranya segera dapat memastikan janji kerja Gubernur dan standar pelayanan minimal tidak terganggu. 

 Forum rapat pimpinan tersebut , sambungnya, sekiranya dapat merumuskan strategi yang tepat disertai kesungguhan memberi perhatian pada berbagai sektor. Antara lain masih banyaknya jumlah anak tidak sekolah atau putus sekolah, begitupun dengan angka stunting yang juga masih tinggi.

” Saya berharap kita selalu merawat semangat kebersamaan dan saling mendukung untuk kelancaran berbagai program termasuk yang diharap terlaksana dalam waktu dekat. Yakni kerjasama dengan PT SMI dalam hal pembiayaan pemulihan ekonomi nasional , pembukaan pendidikan kedokteran dan rencana percepatan pembangunan kawasan industri serta pembangunan infrastruktur pelabuhan Silopo,” tandas mantan Bupati Polman dua periode.

Hal lain adalah, sangat penting merumuskan strategi yang tepat untuk memastikan penularan Covid-19 bisa diatasi dan dikendalikan dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang tersedia setiap program yang direncanakan sekiranya harus betul-betul mempertimbangkan asas manfaatnya untuk rakyat dengan menggunakan dana secara efisien dan efektif serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

” Pelaksanaan program yang tertuang dalam RKPD tahun ini dengan tantangan yang masih cukup berat karena keterbatasan anggaran sebagai imbas dari pandemi Covid-19, APBD tahun 2021 masih harus difokuskan pada pemulihan ekonomi dan kesehatan sedangkan untuk pemulihan ekonomi kita harus mengandalkan pada sektor pertanian yang cukup tangguh menghadapi guncangan akibat pandemi Covid-19 pembangunan sektor pertanian yang berbasis pada modernisasi peralatan dan industrialisasi diharapkan berpengaruh besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah kita,” kata ABM.

 Sekprov Sulbarr, Muhammad Idris menyampaikan, rapat pimpinan tersebut dalam rangka membahas program-program strategis yang baru dilakukan oleh Pemprov Sulbar secara konsolidasi level daerah maupun nasional di bidang Kementerian serta membahas keputusan-keputusan yang berdampak pada perlunya para kepala UPTD untuk terus konsen terhadap terhadap apa yang menjadi program kerja dan visi misi Gubernur 

” Output rapat tersebut diharapkan jangan hanya menjadi sebuah catatan melainkan diperlukan bukti yang nyata sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai program kerja dalam dua bulan terakhir ini,” sebut Idris

Rapat tersebut dihadiri para asisten Setda Sulbar, para kepala OPD Pemprov Sulbar, para staf ahli dan tenaga ahli Gubernur. sumber : https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/2523-gubernur-evaluasi-progres-terkini-program-2020

Sei Rampah,

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya memimpin kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Program Unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sergai Tahun 2021, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Kamis (02/9/2021).

Membuka sambutannya, Bupati Sergai menyampaikan jika inflasi yang rendah dan stabil merupakan salah satu persyaratan utama untuk mewujudkan Kabupaten Sergai yang “Maju Terus”, Mandiri, Sejahtera, Religius. Lanjutnya, tekanan inflasi bisa berasal dari sisi ketersediaan barang atau jasa berkenaan dengan gangguan rantai produksi dan distribusi.

“Kebijakan Pemkab Sergai dalam keadaan inflasi tertuang dalam Keputusan Bupati Sergai No. 94/18.4/2020 dan Keputusan Bupati tentang penetapan jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pendalian inflasi daerah kabupaten Sergai tahun 2019-2020,” ucapnya.

Dirinya mengatakan, salah satu tindaklanjutnya adalah dilaksanakannya pembentukan TPID sebagai wadah koordinasi lintas OPD. Ia menuturkan, tugas dari TPID antara lain adalah melakukan identifikasi atau sumber-sumber tekanan inflasi. Selain itu Bupati menyebut, TPID juga bertugas untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan demi mengatasi sumber-sumber permasalahan melalui penguatan 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif.

“Salah satu bidang yang merupakan potensi Sergai namun di sisi lain menjadi masalah nasional adalah mengupayakan swasembada pangan kebutuhan pokok seperti beras dan kebutuhan protein hewani. Integrasi antara pengembangan tanaman padi dengan ternak sapi sudah pula menjadi salah satu perhatian pihak Bank Indonesia sebagai program TPID yang diterapkan se-Indonesia,” sebutnya.

Saat ini, lanjut Bupati, keadaan pandemi Covid-19 masih melanda dunia dan setidaknya 215 negara termasuk Indonesia mengalami tekanan berat terhadap perekonomian baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kebijakan pengendalian inflasi menurutnya harus diarahkan untuk mencari titik keseimbangan sekaligus untuk memberikan stimulus kepada produsen agar tetap berproduksi. Untuk menghadapi hal tersebut, Bupati meminta agar tercipta keselarasan langkah dan koordinasi terpadu antar instansi.

“Koordinasi tidak mungkin bisa tercipta jika kita tidak memiliki kesepakatan dan komitmen bersama akan apa yang menjadi program unggulan atau inovasi daerah dalam rangka menyukseskan pengendalian inflasi di Sergai. Visi tersebut dirangkum pula dalam peta jalan yang menjadi misi dari TPAKD dan demi efisiensi serta efektivitas kinerja kita. Saya berharap hari ini dapat pula dirumuskan program kerja yang akan menjadi barometer sukses dan percepatan akses keuangan daerah,” tandasnya.

Sebelumnya dalam laporannya, Kabag Perekonomian Sergai Rosdelimawati, SE menjelaskan TPID merupakan wadah koordinasi dengan beranggotakan berbagai instansi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Sergai. Tugas dan kewajibannya berdasarkan keputusan Bupati Sergai jelas Rosdelimawati, yaitu memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendali inflasi daerah, ,merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di Kabupaten Sergai untuk ditindak lanjuti oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing dan kemudian mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/ informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat.

“Terakhir, TPID juga memiliki fungsi untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melaui forum rapat koordinasi wilayah TPID, rapat korrdinasi pusat dan daerah serta rapat koordinasi nasional TPID,” paparnya.

Dia melanjutkan, sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 500/6265 tanggal 5 Juli 2021 perihal Tindak Lanjut Laporan TPAKD Triwulan I Tahun 2021 bahwa Kabupaten Sergai perlu perbaikan dalam mengoptimalkan program TPAKD Kabupaten Sergai yaitu memilih 1 program unggulan yang dapat menjadi prioritas program TPAKD Kabupaten Sergai dan membuat inovasi dalam mencapai target program kerja yang telah ditetapkan.

“Dalam FGD ini kita akan membahas bersama-sama program unggulan program kerja TPKAD 2021 Kabupaten Sergai yaitu UKM Go Digital, UKM Naik Kelas, One Village One Agent, Satu Rekening Satu Pelajar dan Penguatan Kapasitas dan Kinerja TPAKD,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala BPS Sergai Herman, SE, M.Si, Asisiten Ekbangsos Ir. H. Kaharuddin, MM, serta Para Kepala OPD Sergai yang tergabung dalam TPID dan TPAKD. (MC/Sergai/Rini/Ardi/Chan/Vivi/Juli)