Bagaimana agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga

BAB I PENDAHULUAN. keadilan sosial. Didalamnya sekaligus terkandung makna tugas-pekerjaan yang harus

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut

BUTIR BUTIR PANCASILA YANG TERBARU BESERTA CONTOH PENGAMALAN

Title? Author Riendra Primadina. Details [emo:10] apa ya yang di maksud dengan nilai instrumental? [emo:4] Modified Tue, 09 Nov :10:06 GMT

KISI KISI PENILAIAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN

FORMATIF 1 I. Isilah tiitk-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

29. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Luar Biasa Tunadaksa (SDLB-D)

STRUKTUR KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK/MAK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BELA NEGARA

PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e )

2. Makna Proklamasi Kemerdekaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA BESERTA PENJELASANNYA

Negara. Dengan belajar yang rajin dan tekun, merupakan contoh perwujudan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

26. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA Pembukaan

PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

BAB 1 KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Beberapa kesimpulan menjawab rumusan masalah tentang pemahaman nilai

BAB I PENDAHULUAN. Suatu negara tentu memiliki tujuan dan cita-cita nasional untuk menciptakan

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIAH (SMP/MTs)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

26. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

LATIHAN SOAL UUD 1945 ( waktu : 36 menit )

PLEASE BE PATIENT!!!

26. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

PANCASILA. AKTUALISASI NILAI PANCASILA : Implementasi Sila Pertama dalam kaitan dengan Pembangunan Manusia Seutuhnya. Dr. Achmad Jamil M.Si.

Contoh Naskah Pidato Tema Persatuan dan Kesatuan Bangsa/Pemuda ini bisa digunakan disaat memperingati Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan atau Hari

ANATOMI KEAMANAN NASIONAL

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

SANTIAJI PANCASILA: Lima Nilai Dasar PANCASILA

BAHAN TAYANG MODUL 11 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 RANI PURWANTI KEMALASARI SH.MH.

RPP PKn Kelas 5 Semester I Tahun 2009/2010 SDN 1 Pagerpelah 1

BAB I PENDAHULUAN. potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui

I. PENDAHULUAN. Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang majemuk, yang terdiri dari

ANALISIS UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN. Pasal 19 s/d 37. Tugas untuk memenuhi Mata Kulia Pendidikan Kewarganegaraan

Sambutan Presiden RI Pd Pertemuan dg Veteran dan Pejuang Perang..., tgl 23 Mar 2014, di Bali Minggu, 23 Maret 2014

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SMP, MTs, DAN SMPLB

Ujian Akhir Sekolah Tahun 2003 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

MODUL 5 PANCASILA DASAR NEGARA DALAM PASAL UUD45 DAN KEBIJAKAN NEGARA

PENGANTAR (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN) MAKALAH KEWARGANEGARAAN : PENGANTAR (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN)

PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

BAB I PENDAHULUAN. sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA

INTI SILA PERTAMA SAMPAI INTI SILA KELIMA

13MKCU. PENDIDIKAN PANCASILA Makna dan aktualisasi sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan bernegara. Drs. Sugeng Baskoro,M.M. Modul ke: Fakultas

Pancasila : Persatuan Indonesia. STMIK AMIKOM Yogyakarta

EKSISTENSI PANCASILA DALAM KONTEKS MODERN DAN GLOBAL PASCA REFORMASI

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah Pendidikan adalah gerbang yang utama dan pertama dalam usaha

Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd

PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGAR

26. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

19. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMP/MTs

2.4 Uraian Materi Pengertian dan Hakikat dari Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Sebagai pendangan hidup bangsa Indonesia,

LATIHAN SOAL PENDIDIKAN PANCASILA IPB 111 UNIT MATA KULIAH DASAR UMUM

S A M B U T A N GUBERNUR SUMATERA UTARA PADA UPACARA PERINGATAN HUT KE-72 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN. kelompok masyarakat, baik di kota maupun di desa, baik yang masih primitif

TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA

BAB I PENDAHULUAN. Indonesia hidup juga berbeda. Kemajemukan suku bangsa yang berjumlah. 300 suku hidup di wilayah Indonesia membawa konsekuensi pada

DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 LAWANG ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) II 2016

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

AMANDEMEN II UUD 1945 (Perubahan tahap Kedua/pada Tahun 2000)

B. Arti Penting Persatuan dan Kesatuan Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S.Pd PERTEMUAN KE-2

C. Semangat dan Komitmen Kebangsaan Para Pendiri Negara dalam Perumusan dan Penetapan Pancasila

I. PENDAHULUAN. Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang heterogen, kita menyadari bahwa bangsa

1. Pancasila sbg Pandangan Hidup Bangsa

EMPAT PILAR KEBANGSAAN

Pancasila dan Budaya. STMIK Amikom Yogyakarta. oleh : Rossidah ( Kelompok A ) D3 Manajemen Informatika. pembimbing :

G. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMPLB TUNARUNGU

Pendidikan Pancasila. Makna dan Aktualisasi Sila Ketuahanan Yang Maha Esa Dalam Kehidupan Bernegara pada Bidang Politik ekonomi, sosial dan hankam

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pancasila dan Implementasinya

A. Pengertian dan Kategori Nasionalisme

SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN PADA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA SAYA INDONESIA, SAYA PANCASILA. Jakarta, 1 Juni 2017

Oleh : Uci Sanusi, SH., MH

NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG RAKYAT TERLATIH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG RAKYAT TERLATIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SAMBUTAN BUPATI KARANGANYAR PADA ACARA MALAM TIRAKATAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE 71 TAHUN 2016

dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin mencapai

SILA I KETUHANAN YANG MAHA ESA

WAWASAN NUSANTARA. Dewi Triwahyuni. Page 1

KURIKULUM Kompetensi Dasar. Mata Pelajaran PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN. Untuk KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012

B. Tujuan C. Ruang Lingkup

PENDIDIKAN PANCASILA

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA TNI di DENPOM IV/ 4 SURAKARTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PILAR KEBANGSAAN. OLEH : Drs. KOHARUDIN.H MSi

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA