Badan apa saja yang dibentuk oleh PBB dalam menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda?

Ans:
PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) dan United Nations Commission for Indonesia (UNCI) untuk membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda.

Rohidsimamora Rohidsimamora

Yaitu KTN (komisi tiga negara) yang terdiri dari AS, BELGIA DAN AUSTRALIA

KOMPAS.com - Konflik berdarah antara Indonesia dan Belanda mengundang simpati dari dunia Internasional.

PBB dan beberapa negara di dunia khawatir akan meluasnya konflik Indonesia-Belanda dan menimbulkan era perang yang baru.

Oleh sebab itulah PBB dan beberapa negara di dunia mengambil peran dalam upaya penyelesaian konflik Indonesia – Belanda.

Berikut peran Internasional dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda:

PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4: Periode Linggarjati (1978) karya A.H Nasution, peran PBB dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda bermula pada 12 April 1946.

Baca juga: Konflik Indonesia – Belanda dan Pengaruhnya

Pada tanggal tersebut PBB menyarankan agar Belanda dan Indonesia mengadakan perundingan terkait dengan penyelesaian konflik akibat kedatangan Belanda di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Australia, Belgia dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda.

Selain membentuk KTN, Dewan Keamanan PBB juga mengadakan agenda sidang untuk membahas konflik antara Indonesia-Belanda.

Sidang tersebut dilaksanakan pada 14 Agustus 1947 di Lake Succes, New York, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, Indonesia mengirimkan lima perwakilan yaitu Agus Salim, Sutan Sjahrir, Soemitro Djojohadikusumo dan L N Palar untuk menghimpun dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia.

Meski Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan beberapa resolusi dan upaya penyelesaian konflik, Belanda tetap bersikeras untuk melakukan Agresi Militer Belanda II.

Baca juga: Kedatangan Belanda di Indonesia

Sikap keras kepala dari Belanda tersebut menyebabkan PBB mengambil sikap tegas. PBB membentuk United Nations Commisions for Indonesia (UNCI) untuk menghentikan sengketa Indonesia-Belanda.

PBB juga menuntut pemerintah Belanda untuk melakukan penyerahan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia sebelum 1 Juli 1950.

Konferensi Asia (1949)

Negara-negara di Asia turut berperan dalam upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda.

Pasca Agresi Militer Belanda II (1948), India mengajak negara-negara di Asia untuk ambil peran dalam meredakan konflik antara Indonesia dan Belanda dengan mengadakan Konferensi Asia pada tanggal 20-25 Januari 1949 di New Delhi.

Konferensi tersebut diprakarsai oleh Perdana Meneteri India, Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma, U Aung San.

Baca juga: Reaksi Bangsa Indonesia Terhadap Kedatangan Belanda

Dilansir dari jurnal Konferensi Asia di New Delhi 20-25 Januari 1949 (2014) karya Fitri Puspasari, Berikut merupakan peserta Konferensi Asia 1949 :

• Negara Arab : Mesir, Saudi Arabia, Irak, Iran, Yaman, Afganistan, Lebanon dan Suriah
• Negara Asia Tengah dan Timur : Cina dan Mongolia
• Negara Asia Selatan : India, Nepal, Srilanka dan Pakistan
• Negara Asia Tenggara : Myanmar, Vietnam, Thailand dan Filipina
• Negara dari luar Asia : Ethiopia, Australia dan New Zealand

Resolusi dari konferensi tersebut mengenai masalah Indonesia, sebagai berikut:

1. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
2. Pembentukan Pemerintah ad Interim yang memiliki kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949.
3. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
4. Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambar 1 Januari 1950.

Baca juga: Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya

United Nations Commission for Indonesia (UNCI) merupakan badan bentukan PBB pengganti KTN yang diberi wewenang lebih luas untuk menghasilkan perdamaian antara Belanda dan Indonesia. UNCI bertugas membantu memperlancar perundingan, mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan penyusunan Undang-Undang Dasar, juga mendesak Belanda agar segera melakukan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1949.

Jadi, jawaban yang tepat adalah A