Awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari penjajah adalah

Proklamasi kemerdekaan

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, PasukanPembela Tanah Air(PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada18 Agustus1945Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden danMohammad Hattasebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentukKomite Nasional Indonesia Pusat(KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada31 Agustusdan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi:Sumatra,Kalimantan(tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei),Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa Timur,Sulawesi,Maluku(termasukPapua) danNusa Tenggara.

Perang kemerdekaan

Teks Proklamasi

Dari1945hingga1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibu kota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikanYogyakartasebagai ibu kota mereka. Pada27 Desember 1949 setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, RatuJuliana dari Belandamemindahkan kedaulatan kepada pemerintahFederal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60PBB.

Demokrasi parlementer

Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsiundang-undang baruyang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atauMPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.

Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negarasekuleryang berdasarkanPancasilasementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepadahukum Islam.Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan yang gagal diSumatra,Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada1959ketika PresidenSoekarnosecara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.

Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun BlokUni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul diBandung,Jawa Baratpada tahun1955dalamKTT Asia-Afrikauntuk mendirikan fondasi yang kelak menjadiGerakan Non-Blok.

Pada akhir1950-andan awal1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepadaPartai Komunis Indonesia(PKI) di dalam negeri. PKI merupakan partai komunis terbesar setelahUni SovietdanTiongkok.

Nasib Irian Barat

Pada saat perjuangan kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadapbelahan baratpulauNugini(Papua) . Pada perundingan Meja Bundar di Den Haag pada 1949, dicapai kesepakatan bahwa status Koloni belanda di belahan baratnugini(Papua) akan dibicarakan setahun setelah pemindahan kedaulatan dari Kolonial Belanda ke Republik Indonesia Serikat telah dilakukan (2 November 1949). Namun setelah perundingan Meja Bundar mencapai kesepakatan, Kolonial Belanda di Nugini mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan penduduk Nugini Belanda pada1 Desember1961.

Negosiasi susulan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal mencapai kata sepakat, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian dan terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan tertutup dengan Indonesia yang menghasilkanPerjanjian New Yorkpada Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadapIrian Jayapada1 Mei1963.

Konfrontasi IndonesiaMalaysia

Soekarno menentang pembentukan FederasiMalaysiadan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersialInggrisdi wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukanFederasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruhimperialismenegara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusanPBBuntuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetapDewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal20 Januari1965dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandinganPBBdanGANEFOsebagai tandinganOlimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).

Gerakan 30 September

Hingga1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

Partai Komunis Indonesia

Pada30 September1965, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upayakudetayang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, MayjenSoeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada1966mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi diJawadanBali.

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal19 September1966mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal28 September1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun1973,1978,1983,1988,1993, dan1998.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi (Pelita) sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yangkelaparandikurangi dengan besar pada tahun1970-andan1980-an.

Irian Jaya

Setelah menolak supervisi dariPBB, pemerintah Indonesia melaksanakan "Act of Free Choice" (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

Timor Timur

Dari1596hingga1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagaiTimor Portugisdan dipisahkan dari pesisir utara Australia olehLaut Timor. Akibatkejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975,Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa pahamMarxisme, danUDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.

Pada7 Desember1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur dalam sebuahoperasi militeryang disebutOperasi Seroja. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakanAmerika SerikatdanAustralia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.

Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaranHAMyang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.

Pada30 Agustus1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakanPBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusakinfrastrukturdi daerah tersebut.

Pada Oktober 1999,MPRmembatalkan dekret 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei2002sebagai negaraTimor Leste.

Krisis ekonomi

Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat:Krisis finansial Asia), disertaikemarauterburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.Rupiahjatuh,inflasimeningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yangmenduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada21 Mei1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden,B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Pemerintahan Habibie

Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dariDana Moneter Internasionaldan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pemerintahan Wahid

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada7 Juni1999.PDI Perjuanganpimpinan putri Soekarno,Megawati Sukarnoputrikeluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara;Golkar(partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%;Partai Persatuan PembangunanpimpinanHamzah Haz12%;Partai Kebangkitan BangsapimpinanAbdurrahman Wahid(Gus Dur) 10%. Pada Oktober1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya,Kabinet Persatuan Nasionalpada awal November 1999 dan melakukanreshufflekabinetnya pada Agustus2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama diAceh,Maluku, danPapua. DiTimor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

Pemerintahan Megawati

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada29 Januari2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian. Kabinet pada masa pemerintahan Megawati disebut denganKabinet Gotong Royong.

Tahun 2002, Masa pemerintahan ini mendapat pukulan besar ketikaPulau Sipadan dan Ligitan lepas dari NKRIberdasarkan keputusanMahkamah Internasional.

Pemerintahan Yudhoyono

Pada2004,pemilu satu hari terbesardi dunia diselenggarakan, denganSusilo Bambang Yudhoyonoterpilih sebagaipresiden pertama yang dipilih secara langsungoleh rakyat, kemudian membentukKabinet Indonesia Bersatu. Pemerintah ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, sepertigempa bumi besar di Aceh dan Niaspada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dariAcehsertagempa bumi lain pada awal 2005yang mengguncang Sumatra.

Pada17 Juli2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia denganGerakan Aceh Merdekayang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayahAceh.