Apakah akibat penandatanganan perjanjian Renville bagi bangsa Indonesia?

Meski telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tetap harus berjuang untuk mendapat pengakuan dari dunia internasional. Ini merupakan proses yang alot, mengingat Belanda saat itu masih menginginkan Indonesia untuk menjadi koloninya.

Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari konfrontasi hingga diplomasi. Salah satunya melalui perjanjian Renville. Perundingan dilaksanakan mulai tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville.

Bagaimana sejarah perjanjian Renville? Simak pembahasannya berikut ini:

Latar Belakang Perjanjian Renville

Sebelumnya, Belanda dan Indonesia telah menyepakati perjanjian Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia yang meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera.

Namun, Belanda melanggar perjanjian tersebut karena pada Juli 1947 Belanda melancarkan serangan militer ke daerah yang termasuk wilayah RI. Peristiwa ini disebut Agresi Militer Belanda I. Mau tak mau, rakyat Indonesia harus menghadapi konfrontasi Belanda.

Indonesia juga berusaha meminta bantuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menengahi konflik. PBB akhirnya membentuk komisi perdamaian beranggotakan tiga negara, yang kemudian disebut Komisi Tiga Negara (KTN).

Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda.

Berkat usaha KTN, Indonesia dan Belanda sepakat melakukan perundingan. Perundingan dilaksanakan mulai tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat bernama USS Renville.

Di perundingan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin dan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Kadir Widjojoatmodjo.

Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Paket C SMA/MA kelas XI Modul Tema 10, perjanjian Renville secara garis besar berisi:

• Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Jogjakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera.

• Tentara Republik Indonesia (TRI) harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda.

Sementara itu, secara keseluruhan perjanjian Renville memuat berbagai hal penting yang menjadi kesepakatan dua negara, yaitu:

• Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera.

• Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS.

• Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk.

• Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.

• Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook.

• Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerak kekuasaan Belanda (Jawa Barat dan Jawa Timur).

• Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan kepalanya Raja Belanda.

• Akan diadakan semacam referendum (pemungutan suara) untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS.

• Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.

Dampak Perjanjian Renville

Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Seharusnya Indonesia tidak dibagi-bagi, melainkan utuh milik bangsa Indonesia.

Sebagai konsekuensinya, tentara Indonesia harus meninggalkan daerah-daerah yang strategis karena daerah tersebut menjadi kekuasaan Belanda.

Selain itu, Indonesia mengalami blokade ekonomi Belanda. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia.

Ketidakpuasan rakyat terhadap perjanjian Renville berakibat pada berakhirnya Kabinet Amir Syarifuddin yang dianggap menjual negara terhadap Belanda.

Lagi-lagi Belanda melanggar perjanjian. Mereka mengaku tidak lagi terikat pada perjanjian Renville. Bahkan pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer yang ke II di Yogyakarta.