Apa yang dimaksud pengingkaran kewajiban dan contohnya?

Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Foto: Shutter Stock

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Menurut "Teori Korelasi" yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik di antara keduanya.

Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, begitu pun sebaliknya. Atas dasar itulah, seseorang harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, alih-alih hanya menuntut pemenuhan hak saja.

Mengutip buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Dr. Damri, M.Pd., kewajiban warga negara telah diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang yang berlaku. Mereka yang mengingkarinya berpotensi terjerat dalam tindak pidana ataupun perdata.

Apa saja contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Untuk mengetahuinya, simaklah penjelasan berikut.

Contoh Pengingkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara

Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dirangkum dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Tasum dan Rani Apriani, berikut uraiannya:

Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Foto: ABRIAWAN ABHE/ANTARA FOTO

Tidak membayar pajak termasuk dalam pengingkaran kewajiban warga negara yang diatur oleh Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Ketentuan ini mencakup semua jenis pajak seperti pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain.

Warga negara wajib bayar pajak karena sama-sama menikmati hasilnya. Sebagai contoh, pembangunan jalan dengan segala fasilitasnya dibiayai oleh pajak kendaraan yang dibayar setiap tahun.

2. Melanggar Hak Asasi Manusia lain

Pengingkaran ini tercantum dalam Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain". Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara yang tinggal di Indonesia.

Oleh karena itu agar tercipta suasana yang kondusif, seharusnya setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia lain. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain, ini pelanggaran terhadap hak hidup.

3. Pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Foto: Shutter Stock

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 amandemen disebutkan bahwa pendidikan amat penting bagi manusia. Pasal tersebut berbunyi, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan formal sampai jenjang SMP. Siapapun warga negara yang tidak memberikan keleluasaan tersebut, berarti telah melanggarnya.

4. Tidak ikut serta mencapai Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok pikiran dalam UUD 1945 alinea 4, yaitu memajukan kesejahteraan bangsa, melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Kewajiban untuk ikut serta mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut terdapat dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang kewajiban warga negara. Contoh pengingkaran kewajiban yang tergolong hal ini adalah warga negara yang tidak peduli dengan pendidikan di lingkungan.

Pelanggaran hak dan Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara

Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara

1. Tidak mendapatkan persamaan hukum

2. Dilarang Mengeluarkan pendapat

3. Tidak mendapatkan Kesempatan Memilih

4. Tidak mendapatkan pengajaran

5. Tidak mendapatkan pendidikan

6. Ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku

7. Tidak mendapatkan perlindungan hukum

8. Tidak mendapatkan layanan hukum

9. Pembatasan hak politik

Daftar Gaji Lulusan Universitas Indonesia

Pengingkaran kewajiban dilakukan warga negara yang mengingkari kewajiban yang ditentukan pemerintah

3. Tidak menjaga ketertiban

4. Melanggar aturan yang berlaku

5. Tidak ikut menpertahankan NKRI

7. Tidak menjaga kesatuan dan kesatuan

Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara -- Pelaksanaan Hak dan Kewajiban yang tidak seimbang, dan berat sebelah hanya akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan. Dalam pelaksaan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tentu saja tidak berjalan mulus, masih banyak warga negara yang melakukan pelanggaran hak dan mengingkari kewajibannya sebagai warga negara.

Pelanggaran Hak Warga Negara

Pelanggaran Hak adalah perbuatan yang baik disengaja tau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara, dan akan dihukum secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran Hak Warga Negara ini tercipta akibat kurangnya pengawasan serta tidak berjalannya hukum secara maksimal. Berikut macam - macam pelanggaran Hak :

Penangkapan dan penahanan seseorang tanpa berdasarkan hukum
Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP
Kasus pelanggaran HAM
Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat

Berikut contoh kasus pelanggaran Hak Warga Negara :

Hukuman Mati
Tragedi Trisakti
Penggusuran Rumah

Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pengingkaran Kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara kita masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara demi kemajuan negara.

Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban hak yang tertuju kepada diri sendiri
Kewajiban publik,, yaitu kewajiban mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul yang dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata
Kewajiban positif dan Negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu sedangkan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu
Kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yangditujukan kepada semua warga negara atau secara umum
Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum

Berikut contoh kasus pengingkaran Kewajiban Warga Negara :