Apa yang dimaksud dengan keseimbangan primer menunjukkan angka nol

Bareksa.com – Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan sosialisasi terkait utang negara yang terus melonjak, baik dalam seminar-seminar maupun secara onine dengan menggunakan tagar #SadarAPBN. Sebab masyarakat juga bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran pendapatan belanja negara. 

Salah satu hal penting yang paling berpotensi menimbulkan instabilitas makroekonomi dari APBN adalah soal keseimbangan defisit primer. Pertama, sejak 2012 APBN mengalami defisit primary balance. Berarti, pendapatan pemerintah pusat dikurangi pengeluaran pemerintah pusat (di luar pembayaran bunga utang) mengalami defisit. Primary balance yang defisit atau minus mengindikasikan pemerintah harus berutang untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain pemerintah menghadapi tekanan likuiditas.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, defisit primer menunjukkan bahwa selama ini pemerintah berutang, bukan untuk berinvestasi. Justru utang ini digunakan untuk menutup utang-utang pada masa lalu.

Pemerintah sejak lama mengalami defisit primer dalam APBN. Kondisi tersebut sampai saat ini masih berlangsung, bahkan dalam RAPBN 2017 yang disampaikan Presiden Joko Widodo, defisit primer mencapai Rp 111,4 triliun.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, defisit primer meningkat sejak 2012. Ini disebabkan oleh dalam beberapa tahun bekalangan, penerimaan negara memang kurang baik, padahal dana yang dibutuhkan untuk pembangunan besar.

Grafik : Pertumbuhan Keseimbangan Primer APBN (Rp Triliun)

Sumber : Kementerian Keuangan diolah Bareksa

Data Kementerian Keuangan menyebutkan, keseimbangan primer sebenarnya sempat mengalami surplus pada 2010, mencapai Rp 41,5 triliun. Artinya, penerimaan negara saat itu lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran utang.

Saat itu, negara juga masih memiliki dana untuk membayar bunga utang. Pada 2011, keseimbangan primer masih mengalami surplus, tetapi nilainya berkurang drastis menjadi Rp 8,8 triliun. Pada 2012, barulah pemerintah merasakan defisit keseimbangan primer.

Tak tanggung-tanggung pemerintah mendapatkan defisit keseimbangan primer mencapai Rp 52,7 triliun. Defisit ini bertambah menjadi Rp 98,6 triliun pada 2013. Memasuki 2014, Pemerintah sempat menurunkan defisit di angka Rp 93,2 triliun.

Sayang, nilai ini kembali meningkat pada 2015 yang menyentuh Rp 142,4 triliun. Dengan nilai ini, pemerintah berarti tidak lagi memiliki kemampuan membayar bunga utang dari penerimaan negara. Pemerintah harus mencari utang guna membayar bunga utang.

Memasuki 2016, pemerintah kembali harus mengalami defisit keseimbangan primer mencapai Rp 105,5 triliun dalam APBNP 2016. Nilai defisit ini masih akan berlangsung pada 2017 dengan besaran Rp 111,4 triliun.

Bambang mengatakan, defisit primer bisa saja hilang menjadi nol atau malah kembali positif. Terdapat dua kunci, yaitu menurunkan anggaran belanja atau menaikkan penerimaan negara. ''Dengan kondisi seperti sekarang, satu-satunya jalan adalah meningkatkan penerimaan.''

22 September 2018, 19:55 WIB

Nur Aivanni | Ekonomi

TATA kelola keuangan pemerintah dinilai semakin baik dalam periode beberapa tahun terakhir. Hal itu diindikasikan dengan tren keseimbangan primer yang terus menunjukkan arah positif.

"Iya tata kelola keuangan pemerintah semakin baik. Ini jelas terlihat bahwa dalam empat tahun terakhir ini keseimbangan primer trennya menunjukkan positif," kata ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada Media Indonesia, Sabtu (22/9).

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan mencatat bahwa keseimbangan primer dalam postur APBN 2018 hingga akhir Agustus mengalami surplus Rp11,6 triliun. Angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang tercatat negatif Rp84 triliun.

Keseimbangan primer menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menutup belanja di luar biaya bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Apabila nilai keseimbangan primer positif, pemerintah dapat membayar bunga utang dengan pendapatan negara.

Lebih lanjut, Josua mengatakan pemerintah cukup berhasil dalam melakukan reformasi fiskal, antara lain dengan melakukan reformasi pajak dan mengendalikan utang.

"Pengendalian utang juga cukup baik, karena yang dikatakan utang kita mengkhawatirkan justru tidak terbukti," pungkasnya. (X-12)

20 Dec 2019, 11:51 WIB - Oleh: Edi Suwiknyo & Muhamad Wildan

2019). Istimewa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan kinerja APBN KITA Edisi November 2019 di Jakarta, Kamis (19/12

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat keseimbangan primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 per akhir Maret defisit sebesar Rp 17,3 triliun. Meski masih defisit, persentasenya turun dari 55,3% periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 38,7 triliun. Keseimbangan primer ini artinya penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Jika nilainya defisit, pemerintah masih membayar bunga utang dari penarikan utang yang dilakukan. Ekonom Maybank Juniman mengatakan, penurunan dari defisit keseimbangan primer ini merupakan sebuah kemajuan. Setelah pada 2014 defisit keseimbangan primer sebesar Rp 93,3 triliun dan pada 2015 meningkat menjadi Rp 142,5 triliun. Berdasarkan catatan Kontan.co.id, pada 2016, angka tersebut dapat ditekan sehingga mencapai Rp 125,6 triliun. Namun, pada 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 129,3 triliun. “Ini sudah bagus ya walaupun masih defisit tapi defisitnya sudah berkurang. Namun, dalam hal ini yang masih jadi sorotan ialah penerimaan pajak,” kata Juniman kepada Kontan.co.id, Selasa (17/4). Menurut Juniman, penerimaan pajak memang sudah terlihat membaik, yakni dengan pertumbuhan sebesar 16,21% pada triwulan I 2018. Oleh karena itu, kinerja baik ini perlu dipertahankan agar keseimbangan primer bisa nol bahkan surplus. “Analoginya, harus besar pasak daripada tiang. Kalau bisa, penerimaannya harus lebih besar,” ucapnya. Oleh karena itu, Juniman mengatakan, penting bagi pemerintah untuk menjaga iklim perpajakan supaya kondusif. Bila tidak, masyarakat akan takut konsumsi dan ekspansi usaha. Tak hanya penerimaan pajak yang mesti digenjot, menurut Juniman, pemerintah juga bisa mewujudkan mimpi keseimbangan primer menjadi surplus apabila melakukan efisiensi belanja. Meski begitu, pada tahun ini dan tahun depan, banyak belanja yang akan dilakukan pemerintah, misalnya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), bansos, dan subsidi yang naik lantaran harga BBM tidak naik. “Dengan belanja yang banyak ini, harus rasional. Sudah terlihat langkahnya, beberapa PSN dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah paham kemampuan penerimaan negara,” ujar dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor: Yudho Winarto

• defisit keseimbangan primer

Pemerintah Indonesia sudah lama “gali lubang tutup lubang” dalam soalan utang. Sejak realisasi APBN alami defisit, yang berarti pendapatan lebih kecil dari belanja. Untuk belanja tidak mencukupi, bagaimana mungkin pendapatan dipakai melunasi atau membayar cicilan utang pokok yang jatuh tempo. Hanya bisa dilakukan dengan berutang lagi.

Fenomena itu terkonfirmasi pula dari posisi utang yang terus bertambah tiap tahun. Jika sebagian saja dari utang dapat dibayar dengan pendapatan, maka posisi utang akan berkurang.

Kondisi makin memburuk sejak 2012, ketika bukan hanya pelunasan utang lama dengan utang baru. Melainkan sebagian bunga dibayar dengan utang baru. Fenomena ini ditunjukkan oleh apa yang dikenal sebagai keseimbangan primer (KP) dalam postur APBN.

Arti penting keseimbangan primer dalam analisa fiskal dan penilaian kesehatan APBN pada suatu tahun membuatnya tercantum dalam postur yang dikemukakan kepada publik. Istilah itu sempat dikenal cukup luas pada 2018 dan 2019, ketika topik utang pemerintah sedang mengemuka.