Apa yang dilakukan untuk mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter jelaskan

Inflasi, tergantung pada tingkat keparahannya, memiliki kemampuan untuk mengganggu perekonomian. Ada distribusi pendapatan yang tidak merata yang dapat mempengaruhi banyak sektor dalam perekonomian. Mereka dibahas sebagai berikut:

Table of Contents Show

Kebijakan moneter untuk menekan inflasi
Kebijakan fiskal untuk menekan dampak inflasi
Video yang berhubungan

– Efek pada berbagai kelompok ekonomi- Jika terjadi inflasi rendah dalam perekonomian, pencari kerja dapat memperoleh keuntungan dari ini karena peningkatan permintaan akan menyebabkan peningkatan lapangan kerja. Namun, tingkat inflasi yang tidak sehat dapat menjadi bencana bagi perekonomian karena orang-orang menarik uangnya dari lembaga keuangan dan daya beli mereka berkurang.

– Belanja pemerintah- Selama inflasi, pemerintah, seperti individu, harus membayar lebih untuk gaji dan persediaan. Untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah dapat meningkatkan pajak tetapi orang-orang mungkin memiliki kemampuan untuk membayarnya dan beberapa kelompok akan lebih terpengaruh daripada yang lain.

– Tabungan dan Investasi- Jika inflasi sedang meningkat, ini bukan saat yang tepat bagi penabung karena penurunan nilai uang mengurangi nilai tabungan. Banyak orang memindahkan investasinya ke saham dan properti selama inflasi. Ini adalah waktu yang menguntungkan bagi peminjam karena nilai uang yang mereka pinjam berkurang.

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Jika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan beberapa kebijakan tertentu yang dipakai untuk menekan dampak dari inflasi tersebut. Mengutip dari Modul Ekonomi Paket C Kemendikbud Ristek, inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan daya beli uang menurun. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, dimana daya beli uang meningkat sehingga harga barang atau jasa menurun. Namun tidak semua kenaikan harga barang dan jasa bisa dikategorikan sebagai inflasi. Jika kenaikan harga barang dan jasa tidak mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya, maka peristiwa tersebut tidak masuk dalam kategori inflasi. Baca Juga: Mengenal Inflasi, Mulai dari Pengertian, Penyebab, hingga Dampaknya Artinya jika kenaikan harga barang dan jasa membuat harga-harga barang atau jasa lain ikut meningkat, hal tersebut dikatakan sebagai inflasi. Contoh dari inflasi adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan inflasi karena mempengaruhi naiknya harga barang dan jasa lainnya. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah bisa menggunakan dua cara yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter untuk menekan inflasi

Kebijakan untuk mengatasi dampak inflasi yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Bank Sentral merupakan instansi yang memegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang ditunjuk pemerintah untuk memegang otoritas ini. Bersumber dari situs Bank Indonesia, Bank Sentral memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Tujuan dari kebijakan moneter diantaranya sebagai berikut ini:

Menjaga stabilitas ekonomi
Menjaga stabilitas harga
Meningkatkan kesempatan kerja
Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran

Kebijakan moneter memiliki beberapa instrumen yang melekat dalam kebijakannya, diantaranya:

Kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy: Mengurangi atau menambah uang yang beredar dengan menjual atau membeli syarat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
kebijakan diskonto atau discount policy: Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum.
Menjual surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka)
Cadangan kas atau cash ratio policy: Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank
Kebijakan kredit selektif: Memperketat persyaratan pemerian kredit kepada masyarakat atau syarat Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition (5C).
Kebijakan dorongan moral atau moral suasion: Bank Sentral mempengaruhi jumlah uang beredar dengan pengumuman, pidato, dan edaran untuk bank umum dan pelaku moneter lainnya.

Baca Juga: Hati-Hati, Ini Ketentuan Upload Berkas Persyaratan Mendaftar Sekolah Kedinasan 2022 Kebijakan moneter sendiri terbagi menjadi dua kebijakan, yakni: 1. Kebijakan uang ketat atau tight money policy

Bank Sentra akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan ini diantaranya:
Menaikkan suku bunga (kebijakan diskonto)
Menjual surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka)
Menaikkan cadangan kas (kebijakan cash ratio)
Membatasi atau memperketat pemberian kredit

2. Kebijakan uang longgar atau easy money policy

Bank Sentral akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan melakukan hal-hal berikut ini:
Menurunkan suku bunga (kebijakan diskonto)
Membeli surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka)
Menurunkan cadangan kas (kebijakan cash ratio)
Mempermudah pemberian kredit

Kebijakan fiskal untuk menekan dampak inflasi

Melansir dari Modul Ekonomi Kelas XI Kemendikbud Ristek, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Kebijakan ini merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal terbatas hanya pada sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara. Terdapat empat fungsi dari kebijakan fiskal, diantaranya:

Fungsi alokasi: Merupakan fungsi utama untuk menentukan pengalokasian dana yang tepat
Fungsi distribusi: Fokus pada penyaluran dana pemerintah pada setiap segmen ekonomi.
Fungsi stabilitas: Kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Fungsi pembangunan: Mendorong pembangunan ekonomi yang dapat diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2022 Instrumen dalam kebijakan fiskal diantaranya sebagai berikut ini: 1. Sistem perpajakan Dengan meningkatkan tarif pajak dengan tujuan memperkuat kas pemerintah dan memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Pemerintah juga bisa menurunkan tarif pajak dengan tujuan memberikan kesempatan perusahaan berinvestasi dan meningkatkan konsumsi. 2. Politik anggaran Dengan kebijakan politik anggaran, pemerintah bisa menjalankan politik anggaran berimbang maupun tidak berimbang. Jika menjalankan anggaran berimbang maka pengeluaran APBN dibuat sama dengan sisi penerimaan sehingga stabilitas ekonomi terjaga. Sedangkan anggaran tidak berimbang dibagi lagi menjadi anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit merupakan situasi dimana anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Sebaliknya, anggaran surplus merupakan situasi dimana anggaran penerimaan lebih besar dari anggaran pengeluaran. Kemudian ada kebijakan anggaran dinamis dimana ciri-ciri anggaran ini adalah selalu meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Baca Juga: Syarat dan Jadwal Kegiatan Seleksi Mandiri ITB Tahun 2022, Ini Informasinya 3. Pinjaman pemerintah Langkah ini dilakukan saat pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kebijakan ni adalah membiayai pengeluaran pemerintah dan menekan inflasi. Pemerintah akan melakukan pinjaman pemerintah dengan cara menjual Surat Utang Negara atau SUN. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Perbesar

Ilustrasi Penanganan Inflasi Credit: pexels.com/pixabay

Pemerintah bisa menekan laju dari inflasi dengan melakukan beberapa cara. Berikut ini 3 cara mengatasi inflasi pada suatu negara, antara lain:

1. Kebijakan Fiskal

Cara mengatasi inflasi yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter menjadi salah satu dari cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter atau kebijakan keuangan bisa dilakukan dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter dengan tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat suatu negara. Kebijakan moneter lainnya adalah dengan melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar.

3. Kebijakan Non-fiskal dan Non-moneter

Cara mengatasi inflasi yang lainnya adalah dengan kebijakan non fiskal dan juga non moneter. Kebijakan nonfiskal dan nonmoneter ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Setidaknya terdapat 5 cara mengatasi inflasi yang termasuk ke dalam kebijakan non-fiskal dan non-moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, antara lain:

a. Menambah hasil produksi

Pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan para pengusaha. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan para pengusaha bisa menggenjot produksi agar lebih banyak lagi. Dengan banyaknya barang yang beredar di masyarakat, maka perputaran uang akan semakin cepat dan banyak, sehingga uang yang beredar menjadi kembali seimbang.

b. Mempermudah masuknya barang impor

Tak semua barang bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri, untuk itu mempermudah masuknya barang barang impor menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menurunkan pajak dan juga mempermudah perizinan barang impor.

c. Menstabilkan pendapatan masyarakat

Menjaga pendapatan masyarakat agar tidak naik juga bisa menjadi salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan inflasi yang tak terkendali.

d. Menetapkan harga maksimum

Pada saat terjadi inflasi, harga barang cenderung naik tak terkendali. Hal inilah yang membuat daya beli dari masyarakat menurun. Dengan menetapkan harga maksimum, pemerintah mengharap agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik lagi.

e. Pengawasan distribusi barang

Distribusi barang yang terhambat juga menjadi salah satu faktor naiknya harga di suatu wilayah. Permintaan yang besar tidak diimbangi dengan jumlah barang yang terbatas akibat terhambatnya proses distribusi barang. Dengan melakukan pengawasan sebagai salah satu cara mengatasi inflasi, diharapkan barang tersebut bisa cepat didistribusikan kepada masyarakat.