Apa prinsip yang diterapkan Indonesia dalam melakukan kerjasama bidang politik jelaskan?

Ilustrasi ASEAN. (sumber: freepik)

Bola.com, Jakarta - ASEAN (Association of South East Asian Nations) adalah organisasi persatuan bangsa-bangsa dari Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok.

Dasar atau latar belakang dibentuknya ASEAN ialah adanya persamaan dari kelima negara yang menjadi anggota pertama. Berdirinya ASEAN diawali dengan adanya pertemuan lima perwakilan menteri luar negeri negara Asia Tenggara di Bangkok.

Kelima perwakilan tersebut ialah Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Rajaratman (Singapura), Thanat Khoman (Thailand), dan Narciso Ramos (Filipina).

Setelah ASEAN diresmikan oleh lima negara pendirinya, negara-negara lain yang berada di wilayah Asia Tenggara ikut bergabung dalam organisasi ASEAN. Saat ini sudah 10 negara yang tergabung dalam ASEAN.

Sebagai tindak lanjut berdirinya ASEAN, setiap negara anggota ASEAN saling melakukan kerja sama dalam berbagai bidang. Kerja sama antara negara ASEAN dibutuhkan agar saling memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masing-masing negara ASEAN.

Berikut ini rangkuman tentang jenis-jenis kerja sama antara negara ASEAN dan prinsip-prinsipnya, seperti dilansir dari emodul.kemdikbud.go.id, Rabu (27/10/2021).

Berita video prestasi terbaik negara-negara Asia Tenggara pada cabang sepak bola Asian Games.

Ilustrasi bendera negara anggota ASEAN. (AFP)

Sebelum membahas jenis kerja sama antara negara ASEAN, ketahui dulu prinsip-prinsipnya. Berikut ini prinsip-prinsip kerja sama ASEAN:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah nasional, serta identitas nasional setiap negara.

2. Tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri-negara sesama anggota.

3. Apabila ada perdebatan dan perbedaan pendapat antara anggota diselesaikan secara damai.

4. Jika ada masalah antaranggota ASEAN, penyelesaiannya dengan cara tidak menggunakan senjata atau kekuatan yang dapat menyebabkan perang.

5. Kerja sama ASEAN diimplementasikan secara efektif, rasional, dan berguna.

Ilustrasi bendera negara anggota ASEAN. (Gambar oleh Thuận Tiện Nguyễn dari Pixabay )

Setelah ASEAN terbentuk, semua anggota bersepakat menentukan jenis kerja sama yang dapat dilakukan sesama negara anggota ASEAN. Jenis kerja sama tersebut terdiri dari lima bidang, yakni:

1. Bidang Politik

Kerja sama di bidang politik adalah jika ada masalah di antara anggota ASEAN akan diselesaikan melalui meja perundingan.

Anggota ASEAN juga sepakat bahwa kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir atau tidak boleh ada aktivitas senjata dengan tingkat memusnahkan yang dahsyat.

2. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, kerja sama ASEAN adalah untuk membahas upaya anggota ASEAN untuk menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Kerja sama di bidang ekonomi ASEAN bisa dilaksanakan dalam bentuk:

a. Mempromosikan produk bisnis sesama anggota ASEAN.

b. Perusahaan-perusahaan maju milik negara ASEAN saling menanamkan modal atau investasi di negara anggota ASEAN lainnya.

c. Menyiapkan cadangan makanan dengan memberikan sumber makanan pokok terutama bagi anggota ASEAN

d. Membangun proyek-proyek industri ASEAN, seperti urea, amonia, proyek, dan pupuk. Hal itu seperti halnya yang dikembangkan di Singapura, dan superfosfor di Thailand, Indonesia, serta Malaysia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN yang baru di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019). (Lizsa Egeham/Liputan6.com)

3. Sektor Sosial

Kerja sama ASEAN di bidang sosial meliputi:

a. Pencegahan narkoba dan mitigasi.

b. Penanggulangan bencana alam.

c. Perlindungan terhadap anak.

d. Menyeimbangkan kesejahteraan sosial.

4. Bidang Kebudayaan

Di bidang kerja sama budaya antara ASEAN, sebagai berikut:

a. Pertukaran pelajar antaranggota negara ASEAN.

b. Pemberantasan buta huruf.

c. Pertukaran acara program televisi ASEAN.

d. Kongres pemuda Memegang ASEAN.

e. Festival lagu.

5. Bidang Militer

Negara anggota ASEAN telah sepakat untuk realisasi keamanan wilayah mereka. Setiap beberapa bulan sekali mengadakan latihan militer bersama.

Contoh yang pernah dilakukan adalah latihan militer dengan nama sandi Elang Malindo, yaitu latihan militer antara angkatan udara Indonesia dan Malaysia.

Sumber: Kemdikbud

Kamis (17 Maret 2016), Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) dan sama the United States-Indonesia Society (USINDO) menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema ”A Contemporary Analysis in Indonesian Foreign Policy”, di Auditorum Juwono Sudarsono, Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, pada Kamis, 17 Maret 2016.

Dalam seminar internasional ini ditelaah tafsir dan relevansi prinsip “bebas-aktif” yang telah menjadi landasan politik luar negeri Indonesia selama lebih dari 60 tahun, sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Prinsip politik luar negeri “bebas-aktif” telah menjadi prinsip kebijkan luar negeri Indonesia sejak masa kemerdekaan. Prinsip ini menegaskan komitmen Indonesia untuk “bebas” dalam menentukan sikap atas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia, serta “aktif” berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia. Dalam perjalanannya, sikap politik luar negeri Presiden Jokowi yang mengedepankan pencapaian manfaat langsung bagi rakyat Indonesia kerap dipandang sebagai pergeseran komitmen Indonesia terhadap ASEAN dan multilateralisme. Dalam konteks ini, prinsip “bebas-aktif” kemudian dilihat sebagai bentuk pragmatisme Indonesia terhadap kepentingan nasional dan pudarnya keterlibatan Indonesia pada isu-isu global.

Seminar ini dibuka oleh Dekan FISIP UI, Dr. Arie S. Soesilo, M.Sc. yang menyambut baik topik pembahasan dalam seminar tersebut. Dekan FISIP UI mengungkapkan bahwa prinsip bebas aktif menjadi prinsip dasar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Bersinergi dengan pernyataan Dekan FISIP UI, dalam pidatonya mewakili Plt. Kepala BPPK, Plt. Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Leonard F. Hutabarat, Ph.D., mengatakan terkait dengan implementasi prinsip bebas aktif, kepentingan nasional selalu akan menjadi prioritas utama agar pada setiap penerapan kebijakan luar negeri tidak merugikan dan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyrakat Indonesia.

Kebijakan luar negeri Indonesia periode 2015–2019 difokuskan pada upaya untuk membangun kepemimpinan dan peran dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. Untuk itu, kebijakan luar negeri Indonesia berpedoman kepada sejumlah arah kebijakan yakni memperkuat diplomasi maritim untuk menjaga kedaulatan NKRI, memperkuat peran dan kepemimpinan di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Para pembicara yang dihadirkan dalam seminar ini adalah Prof. Donald E. Weatherbee, pengamat politik luar negeri Indonesia dan hubungan internasional di kawasan ASEAN di Donald S. Russell Distinguished Professor Emeritus, University of South Carolina dan USINDO Advisor. Beberapa bukunya, antara lain, “International Relations in Southeast Asia: the Struggle for Autonomy” dan “Indonesia in ASEAN: Vision and Reality”; Adriana Elisabeth, Ph.D., Kepala Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan Edy Prasetyono, Ph.D., Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional dan Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN, Universitas Indonesia.

Presentasi Prof. Donald E. Weatherbee menekankan pada pentingnya Indonesia menetapkan bagaimana prinsip bebas aktif akan diterapkan dalam kebijakan luar negerinya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Langkah kebijakan luar negeri tersebut sangat dinantikan oleh negara-negara tetangga Indonesia karena prinsip bebas aktif telah menjadi prinsip tunggal dalam kebijakan luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan. Indonesia diharapkan dapat segera menemukan kontinuitas yang tepat bagi prinsip tersebut dalam kebijakan luar negerinya saat ini sehingga dapat tetap memenuhi kepentingan nasional Indonesia dan melahirkan peran aktif Indonesia yang lebih memimpin di kawasan.

Edy Prasetyono, Ph.D. memberikan pandangan bahwa kondisi regionalisme saat ini sangat diwarnai oleh kompetisi antar kekuatan wilayah seperti antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam kondisi kompetitif tersebut dapat membuka peluang negara-negara yang bekerja sama secara ekonomi untuk berkompetisi dalam bidang politik dan militer. Oleh sebab itu, meskipun terus berupaya untuk memperkuat kerja sama ekonomi sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri, Indonesia juga perlu memerhatikan aspek geopolitik dan geostrategis di kawasan agar dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang tepat.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Adriana Elisabeth memberikan paparan hasil penelitian tentang grand design politik luar negeri RI tahun 2015—2025, yang berisi panduan dan strategi dalam pelaksanaan politik luar negeri. Seminar internasional ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai kalangan. Dengan diselenggarakannya seminar Internasional ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta input pertimbangan dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia.