Apa maksud ppg dalam jabatan

Program PPG Prajabatan ini diperuntukkan bagi guru yang sudah menyandang gelar sarjana, yang mengikuti program PPG, yang mana riwayat mengajar bukan sebagai salah satu syaratnya. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Calon peserta memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:

1. S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
2. S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
3. S1/DIV Nonkependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
4. S1/DIV Nonkependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
5. S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD.
6. Berusia maksimal 28 tahun dan belum menikah (bersedia tidak menikah sampai selesai studi PPG).
7. Selain peserta dengan kriteria di atas, PPG Prajabatan juga ditujukan bagi lulusan SM-3T (Sarjana Mendidik Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Program PPG dalam jabatan ini diperuntukkan bagi guru yang sudah lolos pre test PPG, dimana  syarat untuk mengikuti PPG yakni guru yang bersangkutan sudah mengajar minimal sejak tahun 2015 dan terdaftar di DAPODIK. Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
2. Guru dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 (SK Bupati untuk guru honorer/GTT).
3. mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
4. Berusia maksimal 58 tahun.
5. Terdaftar pada Dapodik dan terundang lewat akun SIM-PKB.

Perluasan Ganjil Genap Jakarta di 25 Ruas Jalan, Efektif Atasi Kemacetan?

Perbesar

Guru mangawasi murid saat kegiatan KSN seleksi Tingkat SD/ MI Kecamatan Cinere mata pelajaran IPA di SDIT MU, Depok, jawa Barat, Sabtu (6/3/2021). Sebelumnya dilaksanakan secara virtual akibat pandemi covid-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengundur Pendaftaran dan seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan 2022. Saat ini, belum ada informasi dibukanya pendaftaran dan seleksi PPG 2022 tersebut.

"Pendaftaran dan Seleksi Administrasi PPG Dalam Jabatan ditunda," demikian pengumuman  yang dipublikasikan di laman ppg.kemdikbud.go.id pada Kamis (10/2/2022).

"Informasi selanjutnya akan diumumkan melalui surat edaran resmi pada laman Direktorat PPG," lanjutnya.

Namun sebenarnya, apa itu Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan? 

Dikutip dari ppg.kemdikbud.go.id, program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Guru.

Program ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti kualifikasi di bawah standar (under qualification), dan guru-guru yang kurang kompeten (low competence).

Di era revolusi industri 4.0, guru diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan critical thinking dan problem solving, communication and colaborative skill, creativity and inovative skill, information and communication technology literacy, contextual learning skill, serta information and media literacy.

Selain itu, PPG Dalam Jabatan juga dirancang agar mampu membekali kemampuan problem solving, kritis, dan kreatif kepada calon guru profesional, melalui implementasi model pembelajaran dan kegiatan berbasis masalah (problem-based learning) dan proyek (project-based learning). 

Perbesar

Mencintai pekerjaan sebagai guru./Copyright shutterstock.com

Berikut persyaratan bagi peserta PPG dalam jabatan 2022: 

1.  Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program setifikasi guru.

2.  Tedaftar pada data pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

3.  Memiliki NUPTK.

4.  Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019.

5.  Memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti.

6.  Peserta telah aktif mengajar selama dua tahun terakhir.

7.  Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

8.  Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

9.  Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

10. Berkelakuan baik.

Berikut persyaratan administrasi PPG dalam jabatan 2022: 

1. Hasil scan ijazah S1/D4 (asli/fotokopi legalisir Perguruan Tinggi), bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti.

2. Hasil scan SK Pengangkatan Pertama sebagai guru (asli/fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota).

3. Hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS (asli/fotokopi legalisir) atau SK Pengangkatan 2 tahun terakhir (2020/2021 dan 2021/2022) bagi guru Non PNS (asli/fotokopi legalisir). SK tersebut dilegalisasi oleh:

- Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota/BKD untuk PNS.

- Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota/BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan.

- Ketua Yayasan untuk Guru Tetap Yayasan.

- Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota/BKD untuk Guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan.

4. Hasil scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020/2021 dan 2021/2022 (asli/fotokopi legalisir Kepala Sekolah).

5. Hasil scan pakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000 (link format).

Perbesar

Guru menyapa para siswa sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di sebuah sekolah di Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/9/2021). Pemerintah kembali membuka sekolah di tengah pandemi COVID-19. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Lanjutkan Membaca ↓